Munculnya kabupaten pemekaran baru di Papua akan menimbulkan banyaknya uang yang dibuang. Keenam kabupaten yang baru dimekarkan, yakni Dogiyai, Lani Jaya, Puncak, Nduga,Yalimo dan Mamberamo Tengah, menjadikan Papua memiliki 26 kabupaten dan satu kota.
"Akan banyak lagi uang dana otonomi khusus (otsus) yang dibuang untuk membangun kantor-kantor pemerintahan dan berapa puluh kepala dinas, berapa puluh kepala bagian baru. Ini pemborosan saja," kata pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Papua, Muridan S Widjojo, di Jayapura, baru-baru ini.
"Uang otsus berapa puluh triliun yang katanya peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat, berapa puluh lagi yang dihabiskan untuk belanja operasional pejabat untuk membangun gedung baru dan segala macam. Selain itu, berapa lagi pendatang yang didatangkan untuk menjadi pegawai negeri, yang semuanya tidak mungkin diisi oleh orang Papua," ujarnya.
Dengan adanya kabupaten baru, tambahnya, kegiatan semuanya nanti akan konsumtif dan akan lebih banyak diisi pendatang. Coba lihat di sekitar bupati, pendatang semua. Kalau dilihat di sini pun hampir semua pendatang. Mulai dari menawarkan barang, menawarkan jasa dan apa yang bisa ditawarkan. Ini hanya gali lubang saja, untuk persoalan yang lebih besar di Papua.Soal alasan pemekaran untuk memperpendek rentang kendali antara pusat dan daerah, sebetulnya hanya untuk memperluas medan korupsi. Secara logika, semakin banyak aparat, akan semakin banyak korupsi. "Kemampuan kontrol kita kepada Papua itu seberapa banyak pada praktiknya," katanya.
TuntutanDikatakan, saat ini yang dituntut orang Papua sederhana. Pertama, pemberdayaan orang Papua dengan membuat orang Papua tidak lagi marginal dan tidak lagi terdiskriminasi. Kedua, paradigma baru pembangunan Papua dengan menetapkan empat public service seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.Dengan meningkatkan keberadaan negara di kampung-kampung. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak diwakili oleh pos tentara, tetapi oleh kehadiran puskesmas pembantu dan sekolah dasar yang bagus, ungkapnya.
Ketiga, rekonsiliasi masalah hak asasi manusia (HAM), karena sampai kapan pun, orang Papua tetap akan berteriak soal HAM. Keempat, mau tidak mau harus dialog dan hal ini tidak bisa ditawar. Semuanya itu bila tanpa pemekaran pun, bisa dilakukan.Dengan pemekaran, semua energi terkuras habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sama sekali, katanya.
"Kalau jadi bupati saya tinggal di Swisbell Hotel Jayapura selama berbulan-bulan dan di Jakarta nginap di Hotel Sultan juga selama berbulan-bulan. Sehingga apa artinya pemekaran untuk orang Papua," tanyanya.
Sementara itu, ahli pemerintahan yang juga mantan Wakil Gubernur Papua JRG Djopari mengatakan, dengan pemekaran wilayah, bukan berarti dananya makin besar, karena dana yang ada dibagi dengan kabupaten pemekaran baru oleh kabupaten induknya.Dari sisi pemerintahan, dengan pemekaran akan mempermudah rentang kendali, di mana masyarakat daerah yang dimekarkan akan merasa lebih dekat dengan pemerintahnya. Papua dilihat bukan karena jumlah penduduknya, tetapi tingkat kesulitan wilayahnya yang harus dilihat dan masyarakatnya tersebar dengan tingkat budayanya masing-masing. [154]
------------------------------------------------
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/ Edisi: Last modified: 1/7/08
0 komentar:
Posting Komentar