23 Pustu di Mimika Tidak Aktif

Jumat, Juli 04, 2008

TIMIKA – Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kampung belum berjalan maksimal. Pasalnya dari 41 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di seluruh wilayah distrik hanya 18 Pustu yang beroperasi, sedangkan 23 diantaranya tidak aktif.

Kepala Sub Dinas (Kasubdin) pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes &KB) Mimika, dr. Helena Burdam mengatakan, 18 Pustu yang masih aktif yakni, Pustu Nawaripi, Pustu Komoro Jaya, Pustu Wonosari Jaya (masuk wilayah kerja Puskesmas Timika). Pustu Karang Senang, Pustu Utikini, Pustu Bintuka (masuk wilayah dan ketenagaan Puskesmas Timika Jaya).

Selanjutnya, Pustu yang masih aktif dan tergabung dengan wilayah dan ketenagaan Puskesmas Limau Asri yakni, Pustu Wangirja, Pustu Naina Muktipura dan Pustu Mulia Kencana.
Kemudian, Pustu Tsinga, Arwanop (Kwamki), Manasari, Ohotya (Ayuka), Tiwaka (Atuka), Mupuruka ( Wakia) serta Pustu Amungmun dan Aramsolki yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Agimuga dan Pustu Noema yang tergabung dalam wilayah Jita.

Meski demikian, dari 18 Pustu yang aktif ada beberapa yang kondisi fisik bangunannya sudah dalam kategori rusak ringan dan berat. Dikatakan, faktor yang menyebabkan Pustu tidak aktif selain dikarenakan kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan, juga karena ditinggalkan petugas medis. Sementara itu tenaga untuk mengisi kekosongan juga masih sangat kurang.

"Transportasi dan infrastruktur menjadi kendala terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah pedalaman,"kata Helena sambari menjelaskan, untuk perbaikan Pustu yang rusak baru masuk tahap perencanaan untuk diusulkan. Helana berharap kepada pegawai yang ditempatkan sesuai SK dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. (lrk)

Puskesmas Potowayburu Kesulitan Tangani Persalinan
TIMIKA - Puskesmas Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh belakangan ini mengalami kesulitan menangani persalinan, khususnya di tiga wilayah kampung yakni, Kampung Aindua, Tapormai dan Arauru.
Kondisi itu dikarenakan kapasitas long boad yang selama ini dimanfaatkan untuk pelayanan medis ke tiga kampung itu tidak sebanding dengan kondisi laut.

Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Potowayburu, Yandi Hidayat kepada Radar Timika di Kantor DPRD Mimika, beberapa hari lalu. Menurutnya, pihaknya tetap mempertimbangkan faktor keselamatan petugas saat melaksanakan tugas.

"Kapasitas long boad hanya mampu angkut enam orang belum ditambah lagi dengan bahan makanan dan obat-obatan sehingga kita tidak berani mengambil resiko,"ujar Yandi sambari menuturkan, dalam sekali perjalanan pulang pergi (PP) menghabiskan 800 liter bensin.

Kendala tersebut kata Yandi, sudah pernah disampaikan kepada Bupati Allo Rafra saat melakukan kunjungan kerja ke Potowayburu, Mei lalu. Bupati meminta agar pihak Puskesmas menyurati kendala tersebut ke Dinkes & KB agar bisa segera disikapi.

Dikatakan, saat ini pelayanan kesehatan hanya bisa diberikan kepada masyarakat seputaran Potowayburu dan Yapakopa karena masih bisa dijangkau dengan jalan kaki.
Sedangkan pelayanan di Puskesmas Induk masih berjalan dengan baik, yang didukung dengan dua tenaga dokter dan sembilan perawat. Jenis penyakit yang masih menonjol di Potowayburu adalah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Malaria Klinis dan Rematik. Sedangkan persediaan obat-obatan masih cukup untuk kebutuhan tiga bulan kedepan.

Untuk menekan penderita Malaria pihaknya telah membagikan 300 kelambu di tiga kampung yakni, Ararau, Tapormai dan Potowayburu. "Pemeriksaan malaria menggunakan Rapit Diagnosis Test (RDT) untuk melihat perkembangan Malaria pada pasien"jelasnya. (ino)
----------------------------------------
Sumber: radartimika.com
BACA TRUZZ...- 23 Pustu di Mimika Tidak Aktif

Biaya Masuk Sekolah Mahal, Ortu Pusing

Jayapura- Para orangtua murid di Papua kini semakin terbebani ketika mereka mengetahui bahwa biaya masuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) serta Taman Kanak-Kanak (TK) sangat mahal padahal pemerintah telah memberikan subsidi dana pembebasan siswa melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Provinsi Papua, James Modouw menyerahkan masalah biaya penerimaan siswa itu kepada pemerintah kabupaten dan kota di tanah Papua.

Dari hasil ivestigasi penerimaan siswa TK-SMU/SMK di Tanah Papua, Jumat melaporkan, biaya masuk bagi siswa SMU/SMK dan SMP baik pemerintah dan sekolah swasta paling tinggi mencapai Rp1.500.000 dan paling rendah antara Rp700.000 hingga Rp1 juta/siswa.

Di SMU1 dan SMU2 Negeri Jayapura, para orangtua menjadi pusing dan menggerutu dengan berbagai pungutan bagi siswa baru yang masuk. "Saya harus bayar Rp1.500.000 bagi anakku, tetapi dikemanakan dana subsidi bagi siswa baru karena dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen yang disubsudi, saya mempertanyakan dimanakah dana itu," tanya Samuel Rumbrar, salah seorang orangtua siswa.

Pungutan serupa di SMU Negeri 1 Abepura di Kota Jayapura. Biaya masuk bagi siswa baru mencapai antara Rp800 ribu hingga Rp1.500 ribu. "Saya heran,kenapa biaya mahal begini, padahal biaya sekolah telah disubsibi dari dana Otsus Bagi Provinsi Papua," ujar Mikael Boneftar, seorang tua/wali dari anaknya Yafet Boneftar.

Biaya masuk SMU/SMk tidak sama dengan SMU/SMK yayasan, seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Agama Kingmi dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Data yang dihimpun, biaya masuk siswa ke sekolah swasta itu lebih tinggi dari sekolah milik pemerintah. Biaya masuk antara Rp1.500.000 sampai Rp3 juta/siswa. Untung ada uang untuk bayar masuk siswa, tapi kalau tidak, kami pusing tujuh keliling," kata Manuel Bone, salah seorang tua bagi siswa Jacob di SMK Diaspora, YPK di Tanah Papua.

Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura, Dra. WW Kambuaya yang juga istri Walikota Jayapura, MR Kambu yang dihubungi tidak berada di tempat karena urusan keluar daerah Papua.
Sementara itu Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs.James Modouw yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, mengatakan, masalah penerimaan siswa baru itu diserahkan kepada kabupaten dan kota. "Masalah penerimaan itu kewenangan kabupaten/kota. Provinsi Papua hanya berikan petunjuk dan aturan, semuanya di kabupaten dan kota," jawab Modouw.

Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001 dengan diberlakukan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan memperioritaskan empat sektor yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Namun tidak jelas dana Otsus Bagi Provinsi Papua yang bernilai triliunan rupiah sampai saat ini belum dirasakan rakyat di Tanah Papua, kata Zakeus Sesa, pegawai negeri Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.**

-------------------------------------------
Sumber:papuapos.com
BACA TRUZZ...- Biaya Masuk Sekolah Mahal, Ortu Pusing

Penjurusan, Antara Minat dan Obsesi Orang Tua

Oleh : Intan Irawati

Banyak wali kelas X SMA yang resah ketika harus membagikan raport kepada wali murid di akhir tahun ajaran. Pasalnya sesuai kurikulum yang berlaku di seluruh Indonesia, maka siswa kelas X SMA yang naik ke kelas XI akan mengalami penjurusan. Penjurusan yang tersedia di SMA meliputi Ilmu Alam (IA), Ilmu Sosial (IS), dan Ilmu Bahasa. Sejatinya, penjurusan ini akan disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa.

Tujuannya agar kelak di kemudian hari, pelajaran yang akan diberikan kepada siswa menjadi lebih terarah karena telah sesuai dengan minatnya. Para guru BK/BP sejak jauh hari biasanya telah melakukan psikotes sehingga potensi siswa secara psikologis lebih dapat lebih tergali dan penjurusan yang akan dilakukan tidak salah arah. Akan tetapi, banyak orang tua yang memaksakan anak-anaknya memasuki jurusan IA.

Padahal proses penjurusan telah diputuskan pihak sekolah melalui rapat guru. Jadi, bila nilai siswa kurang dari standar yang telah ditetapkan maka ia harus masuk jurusan IS.Setiap manusia dilahirkan unik dengan bakat dan kepribadian yang berbeda. Dalam pendidikan di sekolah, perbedaan masing-masing siswa harus diperhatikan karena dapat menentukan baik buruknya prestasi belajar siswa (Snow, 1986).

Sejalan dengan itu, Slamet Iman Santoso (1979) mengemukakan, bahwa tujuan sekolah yang mendasar adalah mengembangkan semua bakat dan kemampuan siswa, selama proses pendidikan hingga mencapai tingkat.Perbedaan individual antara siswa di sekolah di antaranya meliputi perbedaan kemampuan kognitif, motivasi berprestasi, minat dan kreativitas (Snow 1986).

Lebih lanjut Snow mengemukakan bahwa oleh karena adanya perbedaan individu tersebut, maka fungsi pendidikan tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga meliputi bimbingan/konseling, pemilihan dan penempatan siswa sesuai dengan kapasitas individual yang dimiliki, rancangan sistem pengajaran yang sesuai dan strategi mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik individu siswa.

Oleh karena itu, sekolah memegang peranan penting untuk dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki siswa. Kemungkinan yang akan terjadi jika siswa mengalami kesalahan dalam penjurusan adalah rendahnya prestasi belajar siswa atau dapat menyebabkan terjadinya kegamangan dalam aktualisasi diri. Tak jarang siswa tidak mengerti alasan pemilihan jurusan tersebut, hendak kemana setelah tamat sekolah dan apa cita-citanya.

Psikolog UI, Indri Savitri, mengemukakan bahwa penjurusan siswa di sekolah menengah tidak saja ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga harus didukung oleh faktor minat, karena karakteristik suatu ilmu menuntut karakteristik yang sama dari yang mempelajarinya. Dengan demikian, siswa yang mempelajari suatu ilmu yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya (minat terhadap suatu ilmu tertentu) akan merasa senang ketika mempelajari ilmu tersebut (Gupta et.al. 2006). Penelitian lain menunjukkan, bahwa faktor kepribadian mempengaruhi secara positif prestasi akademik (Furnham et. al, 2006).

Dengan demikian penjurusan bukan masalah kecerdasan tetapi masalah minat dan bakat siswa. Minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Seorang siswa yang berminat pada matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lain. Karena pemusatan perhatian intensif terhadap materi, siswa akan belajar lebih giat dan mencapai prestasi yang diinginkan. Pada diri siswa terdapat minat khusus yang berbeda satu dengan lainnya.

Perbedaan siswa dalam minat akan menentukan pilihan karir di masa yang akan datang. Penjurusan siswa di sekolah menengah atas menjadi titik awal yang menentukan profesi di masa depan. Penjurusan di SMA dilakukan dengan mempertimbangkan orientasi siswa yaitu:

a. Melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ke program studi Ilmu Alam, Ilmu Sosial, atau Bahasa sesuai dengan minat setelah lulus dari SMA .

b. Bekerja di masyarakat; penjurusan merupakan salah satu proses penempatan atau penyaluran dalam pemilihan program pengajaran para siswa SMA. Dalam penjurusan ini, siswa diberi kesempatan memilih jurusan yang paling cocok dengan karakteristik dirinya. Ketepatan memilih jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Sebaliknya, kesempatan yang sangat baik bagi siswa akan hilang karena kekurangtepatan menentukan jurusan.

Tujuan penjurusan antara lain, mengelompokkan siswa sesuai kecakapan, kemampuan, bakat, dan minat yang relatif sama. Membantu mempersiapkan siswa melanjutkan studi dan memilih dunia kerja. Membantu memperkokoh keberhasilan dan kecocokan atas prestasi yang akan dicapai di waktu mendatang (kelanjutan studi dan dunia kerja). Siswa yang naik kelas XI dan akan mengambil program studi tertentu (IA, IS dan Bahasa) boleh memiliki nilai tidak tuntas paling banyak tiga pelajaran. Ada mata pelajaran yang bukan merupakan ciri khas program studi tersebut. Mata pelajaran IA lebih menitikberatkan pada penguasaan konsep-konsep IA untuk kepentingan siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di percaturan kompetisi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IA dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami atau menemukan konsep-konsep IA.

Untuk mata pelajaran IS menitikberatkan pengembangan keterampilan ilmu sosial. Penilaian akademik menitiberatkan pada keterampilan sosial seperti membuat peta, maket rumah, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Mata pelajaran Bahasa menitikberatkan pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog dan berpidato.

Dalam prakteknya penjurusan seringkali ditentukan oleh guru dengan pertimbangan prestasi akademik saja dan mengabaikan faktor minat dan bakat siswa. Siswa yang memiliki nilai tinggi pada nilai raport otomatis akan dijuruskan pada IA dan sebaliknya bagi siswa yang berprestasi rendah akan dijuruskan ke IS.

Padahal nilai yang tinggi di suatu pelajaran tidaklah menunjukkan minat, demikian pula sebaliknya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah siswa yang dijuruskan ke IA atau IS mereka sama-sama unik, spesial dan berpotensi. Bila guru atau masyarakat menganggap siswa yang berada di jurusan IS adalah siswa yang tidak berpotensi, maka hal itu adalah salah besar. IA dan IS sama-sama membutuhkan keahlian tersendiri dan sama-sama memerlukan minat dan kecerdasan.

Maka orang tua dan guru seyogyanya bersikap arif dalam penjurusan ini. Ajaklah anak-anak kita mengenali minat dan potensi mereka sendiri sekaligus arahkanlah sesuai hal tersebut. Bila sang anak berminat memasuki jurusan IS, maka guru dan orang tua patut mendorong dan mendukungnya demikian pula sebaliknya. Bagi para guru BK/BP di pundak andalah tanggung jawab untuk membimbing para siswa mengenali potensi dirinya masing-masing.

Daftar Pustaka-
Departemen Pendidikan Nasional. (2004) Panduan Penilaian Penjurusan Kenaikan Kelas dan Pindah Sekolah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum - Furnham, Adrian. et.al The Relationship Between Psychometric & Self Estimated, Intellegence, Creativity, Personality & Academic Achievement. Imagination, Cognition, & Personality. Vol 25. (2), 2005-2006. - Santoso, Slamet I. (1979) Pembinaan Watak, Penerbit Universitas Indonesia. - Snow, Richard E, Individual Differences and the Design of Educational Programs in Journal of Psychology, 1986

------------------------------------------
Sumber: kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Penjurusan, Antara Minat dan Obsesi Orang Tua

Kualitas Pendidikan Harus Segera Diperbaiki

Oleh : Adi Supriadi

Bandung, Ibarat sebuah pohon, pendidikan memiliki akar berupa paradigma, batang berupa pengelolaan SDM pengajar dan ranting berupa output dari pendidikan itu sendiri. Rendahnya output pendidikan saat ini merupakan akibat dari kesalahan paradigma dan pengelolaan pendidikan. Demikian rangkuman hasil diskusi antara calon walikota Bandung, Dr. H. Taufikurahman dengan para praktisi dan pakar pendidikan Kota Bandung di TRENDI Center, Rabu (2/7) malam.

"Guru dan pamong praja pendidikan perlu untuk mendapatkan pembinaan sehingga mempunyai nurani dan mengajar dengan nurani." Demikian diungkapkan Letty Nurlatifah, dari PAUD Taman Bermain Bunda. Masih maraknya pungutan ke guru oleh dinas pendidikan maupun dari sekolah ke siswa tanpa pertanggung-jawaban yang jelas merupakan pertanda kurangnya moral di kalangan para pendidik.

"Pemerintah Kota mendatang perlu mendorong pengelolaan keuangan di sektor pendidikan yang akuntabel dan transparan," ungkap Eko Purwono, pengamat pendidikan sekaligus salah seorang peserta diskusi.Pendidikan Perlu DdibenahiMenanggapi harapan tersebut, Pak Taufik menekankan pentingnya pemberian insentif berdasarkan prestasi (merit) kepada guru serta PNS bidang pendidikan.

Dengan demikian, insentif benar-benar digunakan sebagai sarana pengembangan diri. "Insentif berbasis prestasi merupakan solusi jitu agar guru terpacu untuk mengembangkan diri, di Jakarta adanya insentif tetap justru membuat guru menjadi konsumtif," ujar Tendi Naini, penggiat open mind society.

Selain itu Taufikurahman juga mempertimbangkan penerapan insentif tersebut tidak hanya untuk guru PNS, namun juga guru honorer dan madrasah. Taufikurahman juga berencana untuk mengevaluasi sistem cluster dalam PSB yang ada saat ini. Sistem tersebut dianggap tidak mendorong adanya pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, sekolah yang berada pada cluster lebih rendah seharusnya juga mendapatkan subsidi terbanyak agar bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Namun dalam praktiknya, sekolah dengan cluster yang baik justru mendapatkan subsidi terbesar.

"Sekolah yang kurang dalam hal fasilitas harusnya mendapatkan subsidi terbesar supaya bisa meningkatkan kualitasnya," ungkap dosen sekaligus ketua Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Indonesia (ASASI) ini.
-------------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com
BACA TRUZZ...- Kualitas Pendidikan Harus Segera Diperbaiki

Ratusan Remaja Jayapura tak Lanjutkan Sekolah

Banyak siswa lulusan SMP di Jayapura, Papua, terpaksa tidak bisa melajutkan pendidikan ke SMU karena biaya pendaftaran yang dikenakan bagi murid baru sangat tinggi. Pantauan di SMU Gabungan Jayapura sejak 1 Juli hingga 3 Juli 2008, ratusan siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah ini terpaksa harus pulang dengan kecewa. Mereka tidak sanggup membayar biaya pendaftaran yang jumlahnya mencapai Rp1.600.000 per siswa.

Rony, salah seorang siswa lulusan SMP ingin melanjutkan sekolah di SMU Gabungan Jayapura, namun tidak mampu membayar biaya pendaftaran. Dia mengatakan, sangat kecewa karena keinginannya untuk melajutkan pendidikan di SMU ini akhirnya harus putus di tengah jalan. "Saya terpaksa harus menganggur tahun ini karena tidak punya uang untuk mendaftar ke SMU, padahal keinginan untuk sekolah masih tinggi, tetapi karena orang tua hanya petani dan tidak mampu sehingga harus menerima kenyataan ini," ujar Rony dengan suara tersendat-sendat sambil meneteskan air mata.

Ia mengatakan, dirinya sudah berusaha mendaftar juga ke SMU lainnya yang ada di Kota Jayapura namun semuanya meminta uang pendaftaran di atas Rp 1 juta rupiah, sehingga kemungkinan untuk melanjutkan sekolah sudah tidak ada lagi.

Dikatakannya, di era otonomi khusus (Otsus) Papua ini seharusnya putra-putri orang asli Papua bisa mengenyam pendidikan secara gratis, termasuk pelayanan kesehatan, namun ternyata Otsus itu tidak ada manfaatnya.

Padahal sejak diberlakukannya Otsus Papua oleh pemerintah pusat tahun 2001, dana yang mengalir ke provinsi tertimur ini mencapai triliunan rupiah dan dana tersebut tidak dinikmati masyarakat asli Papua secara menyeluruh.

Rony berharap ada kebijakan khusus yang diberlakukan pemprov Papua bagi para siswa yang orang tuanya tidak mampu seperti dirinya sehingga bisa ikut menikmati pendidikan di tanah ini.
-------------------------------------------

BACA TRUZZ...- Ratusan Remaja Jayapura tak Lanjutkan Sekolah

Pemda Bisa Cetak Buku Pelajaran Sekolah

Kamis, Juli 03, 2008

JAKARTA--MI: Kebijakan buku murah yang digagas pemerintah pusat memungkinkan pemerintah daerah untuk turut serta mencetak sendiri buku-buku pelajaran tingkat SD hingga SMA.Pasalnya, hal itu dimungkinkan, mengingat UU No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, buku murah yang dicetak pemda, justru bisa memangkas harga buku hingga 15 persen."

Artinya, dengan mengadakan buku murah, pemda bisa memberikan buku yang jauh lebih murah dibawah atau sekitar 15 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) buku murah yang ditetapkan Depdiknas," ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo usai sosialisasi program buku murah yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas Kabupaten/Kota se- Indonesia, di Gedung Depdiknas, Jakarta, Senin (23/6).

Mendiknas mengatakan, saat ini pemerintah tengah giat menggalakkan keberadaan buku pelajaran tingkat SD sederajat hingga SMA sederajat yang sangat terjangkau. Dengan kisaran harga antara Rp 4ribu hingga Rp 20 ribu, siswa di Indonesia bisa mendapatkan buku dengan harga murah dengan berkualitasUntuk HET sendiri, kata Mendiknas, telah memperhitungkan biaya percetakan, distribusi serta keuntungan 15 persen.

"Itulah makanya, saya berani bilang kalau buku dari pemda bisa lebih murah, karena tidak mungkin mengambil untung sekitar 15 persen itu," ujar Mendiknas.

Selain keberadaan buku murah, lanjut Mendiknas, sesuai dengan Permendiknas No.11 tahun /2005 tentang Perbukuan, pemda juga bisa menggiatkan usaha toko buku di masyarakat dengan adanya buku murah ini.

"Demikian juga pihak sekolah, bisa mengupayakan agar di perpustakaan ada buku-buku pelajaran yang bisa dipinjam anak didik," ujar Mendiknas.Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Sugijanto menambahkan, dalam merespon kebijakan program buku murah, sebaiknya sekolah menyerahkan penggandaan buku yang bisa diunduh melalui internet, ke percetakan. Pasalnya, jika mencetak sendiri akan jauh lebih mahal, ketimbanglangsung membeli buku yang telah digandakan di percetakan.

''Bayangkan, jika harga buku dengan 300 halaman, seharga Rp 19 ribu, lalu digandakan dengan fotocopy, yang bisa mencapai harga Rp 300 ribu (per halaman Rp 100). Setidaknya minimal 20 ribu eksemplar, baru bisa dicetak, supaya tidak rugi,'' ujar Sugijanto kepada Media Indonesia.
Untuk itu, kata Sugijanto, pihak sekolah mesti bersabar, karena saat ini, sudah ada berbagai pihak dari percetakan, yang meminta Pusat Perbukuan, untuk melakukan pencetakan buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. (Dik/OL-2)
----------------------------------------
Sumber: http://mediaindonesia.com
BACA TRUZZ...- Pemda Bisa Cetak Buku Pelajaran Sekolah

Peserta Tidak Lulus UN 2008 dapat Ikut UN 2009

Jakarta, Kamis (19 Juni 2008) -- Para peserta yang tidak lulus mengikuti Ujian Nasional (UN) 2008 dapat mengikuti UN pada 2009. Kesempatan ini diberikan bagi peserta ujian pada jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK.

Setelah terdaftar sebagai peserta UN 2009, mereka dapat mengikuti ujian pada salah satu atau beberapa mata pelajaran yang tidak lulus pada UN 2008."Kalau kompetensi siswa belum memenuhi standar kompetensi minimal belajar maka tahun depan ujian lagi. Lebih bagus memenuhi standar (kemudian) baru lulus," kata Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djaali, saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jakarta, Kamis (19/06/2008) .

Pada acara yang dipandu oleh Plt Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas M.Muhadjir hadir Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puspendik Balitbang) Depdiknas Burhanuddin Tolla dan Direktur PendidikanKesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Ella Yulaelawati.

Djaali mengatakan, peserta yang tidak lulus UN 2008 tidak perlu mengulang ujian pada mata pelajaran yang sudah lulus. Namun demikian, lanjut dia, peserta diperkenankan mengikuti ujian pada mata pelajaran yang lulus tersebut. Setelah dibandingkan dengan nilai ujian tahun sebelumnya maka nilai ujian yang digunakan adalah nilai yang tertinggi.

Djaali mengatakan, kepada peserta pendidikan formal yang tidak lulus UN 2008 mendapat kesempatan untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 2008 pada jalur pendidikan nonformal. "Bagi mereka yang tidak lulus UN SMA dan SMK diberi kesempatan untuk bisa pindah jalur dari jalur pendidikan formal ke jalur pendidikan nonformal," katanya.

Djaali menambahkan, kesempatan yang sama juga diberikan kepada peserta didik yang berasal dari pendidikan informal. Menurut dia, calon peserta ujian dimungkinkan untuk mengikuti ujian Paket Amaupun Paket B dan Paket C. "Semua warga negara yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pendidikan nonformal bisa mengikuti ujian Paket A, B, dan C," ujarnya.

Ella meminta kepada pihak dinas pendidikan baik kabupaten, kota, maupun provinsi agar tidak ragu lagi untuk menerima pendaftaran bagi peserta yang belum lulus pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Peserta yang gagal pada ujian nasional formal tinggal memberikan kartu peserta ujian dan keterangan tidak lulus," katanya.Namun demikian, lanjut Ella, rumpun pendidikan kejuruan sangat bervariasi dan ada rumpun pendidikan kejuruan yang tidak terlalu relevan untuk menempuh UNPK. Dia mencontohkan, pada rumpun tata boga dan kecantikan tidak mempelajari mata pelajaran Ekonomi dan Matematika IPS.Lebih lanjut Ella mengatakan, bagi peserta dari SMK yang berminat mengikuti UNPK dapat menempuh ujian pada gelombang II yang direncanakan akan digelar pada 14 November 2008.*
------------------------------------------------------------------
**Sumber: Pers Depdiknashttp://www.depdiknas.go.id/http://pendidikankita.com/?content=news_detail&idb=21
BACA TRUZZ...- Peserta Tidak Lulus UN 2008 dapat Ikut UN 2009

Pemekaran Boroskan Uang Otsus Papua

Selasa, Juli 01, 2008

Munculnya kabupaten pemekaran baru di Papua akan menimbulkan banyaknya uang yang dibuang. Keenam kabupaten yang baru dimekarkan, yakni Dogiyai, Lani Jaya, Puncak, Nduga,Yalimo dan Mamberamo Tengah, menjadikan Papua memiliki 26 kabupaten dan satu kota.

"Akan banyak lagi uang dana otonomi khusus (otsus) yang dibuang untuk membangun kantor-kantor pemerintahan dan berapa puluh kepala dinas, berapa puluh kepala bagian baru. Ini pemborosan saja," kata pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Papua, Muridan S Widjojo, di Jayapura, baru-baru ini.
"Uang otsus berapa puluh triliun yang katanya peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat, berapa puluh lagi yang dihabiskan untuk belanja operasional pejabat untuk membangun gedung baru dan segala macam. Selain itu, berapa lagi pendatang yang didatangkan untuk menjadi pegawai negeri, yang semuanya tidak mungkin diisi oleh orang Papua," ujarnya.

Dengan adanya kabupaten baru, tambahnya, kegiatan semuanya nanti akan konsumtif dan akan lebih banyak diisi pendatang. Coba lihat di sekitar bupati, pendatang semua. Kalau dilihat di sini pun hampir semua pendatang. Mulai dari menawarkan barang, menawarkan jasa dan apa yang bisa ditawarkan. Ini hanya gali lubang saja, untuk persoalan yang lebih besar di Papua.Soal alasan pemekaran untuk memperpendek rentang kendali antara pusat dan daerah, sebetulnya hanya untuk memperluas medan korupsi. Secara logika, semakin banyak aparat, akan semakin banyak korupsi. "Kemampuan kontrol kita kepada Papua itu seberapa banyak pada praktiknya," katanya.

TuntutanDikatakan, saat ini yang dituntut orang Papua sederhana. Pertama, pemberdayaan orang Papua dengan membuat orang Papua tidak lagi marginal dan tidak lagi terdiskriminasi. Kedua, paradigma baru pembangunan Papua dengan menetapkan empat public service seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.Dengan meningkatkan keberadaan negara di kampung-kampung. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak diwakili oleh pos tentara, tetapi oleh kehadiran puskesmas pembantu dan sekolah dasar yang bagus, ungkapnya.
Ketiga, rekonsiliasi masalah hak asasi manusia (HAM), karena sampai kapan pun, orang Papua tetap akan berteriak soal HAM. Keempat, mau tidak mau harus dialog dan hal ini tidak bisa ditawar. Semuanya itu bila tanpa pemekaran pun, bisa dilakukan.Dengan pemekaran, semua energi terkuras habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sama sekali, katanya.

"Kalau jadi bupati saya tinggal di Swisbell Hotel Jayapura selama berbulan-bulan dan di Jakarta nginap di Hotel Sultan juga selama berbulan-bulan. Sehingga apa artinya pemekaran untuk orang Papua," tanyanya.

Sementara itu, ahli pemerintahan yang juga mantan Wakil Gubernur Papua JRG Djopari mengatakan, dengan pemekaran wilayah, bukan berarti dananya makin besar, karena dana yang ada dibagi dengan kabupaten pemekaran baru oleh kabupaten induknya.Dari sisi pemerintahan, dengan pemekaran akan mempermudah rentang kendali, di mana masyarakat daerah yang dimekarkan akan merasa lebih dekat dengan pemerintahnya. Papua dilihat bukan karena jumlah penduduknya, tetapi tingkat kesulitan wilayahnya yang harus dilihat dan masyarakatnya tersebar dengan tingkat budayanya masing-masing. [154]
------------------------------------------------
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/ Edisi: Last modified: 1/7/08
BACA TRUZZ...- Pemekaran Boroskan Uang Otsus Papua

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut