Biaya Masuk Sekolah Mahal, Ortu Pusing

Jayapura- Para orangtua murid di Papua kini semakin terbebani ketika mereka mengetahui bahwa biaya masuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) serta Taman Kanak-Kanak (TK) sangat mahal padahal pemerintah telah memberikan subsidi dana pembebasan siswa melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Provinsi Papua, James Modouw menyerahkan masalah biaya penerimaan siswa itu kepada pemerintah kabupaten dan kota di tanah Papua.

Dari hasil ivestigasi penerimaan siswa TK-SMU/SMK di Tanah Papua, Jumat melaporkan, biaya masuk bagi siswa SMU/SMK dan SMP baik pemerintah dan sekolah swasta paling tinggi mencapai Rp1.500.000 dan paling rendah antara Rp700.000 hingga Rp1 juta/siswa.

Di SMU1 dan SMU2 Negeri Jayapura, para orangtua menjadi pusing dan menggerutu dengan berbagai pungutan bagi siswa baru yang masuk. "Saya harus bayar Rp1.500.000 bagi anakku, tetapi dikemanakan dana subsidi bagi siswa baru karena dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen yang disubsudi, saya mempertanyakan dimanakah dana itu," tanya Samuel Rumbrar, salah seorang orangtua siswa.

Pungutan serupa di SMU Negeri 1 Abepura di Kota Jayapura. Biaya masuk bagi siswa baru mencapai antara Rp800 ribu hingga Rp1.500 ribu. "Saya heran,kenapa biaya mahal begini, padahal biaya sekolah telah disubsibi dari dana Otsus Bagi Provinsi Papua," ujar Mikael Boneftar, seorang tua/wali dari anaknya Yafet Boneftar.

Biaya masuk SMU/SMk tidak sama dengan SMU/SMK yayasan, seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Agama Kingmi dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Data yang dihimpun, biaya masuk siswa ke sekolah swasta itu lebih tinggi dari sekolah milik pemerintah. Biaya masuk antara Rp1.500.000 sampai Rp3 juta/siswa. Untung ada uang untuk bayar masuk siswa, tapi kalau tidak, kami pusing tujuh keliling," kata Manuel Bone, salah seorang tua bagi siswa Jacob di SMK Diaspora, YPK di Tanah Papua.

Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura, Dra. WW Kambuaya yang juga istri Walikota Jayapura, MR Kambu yang dihubungi tidak berada di tempat karena urusan keluar daerah Papua.
Sementara itu Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs.James Modouw yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, mengatakan, masalah penerimaan siswa baru itu diserahkan kepada kabupaten dan kota. "Masalah penerimaan itu kewenangan kabupaten/kota. Provinsi Papua hanya berikan petunjuk dan aturan, semuanya di kabupaten dan kota," jawab Modouw.

Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001 dengan diberlakukan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan memperioritaskan empat sektor yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Namun tidak jelas dana Otsus Bagi Provinsi Papua yang bernilai triliunan rupiah sampai saat ini belum dirasakan rakyat di Tanah Papua, kata Zakeus Sesa, pegawai negeri Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.**

-------------------------------------------
Sumber:papuapos.com