Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Tuntut Pembangunan Pasar yang Layak di Tengah Kota

Sekitar 200 massa yang menamakan diri Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (Solpap), Senin (14/9) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan jalan masuk Gedung Negara, Dok V Jayapura. Mereka mendesak Gubernur Papua maupun Walikota Jayapura untuk segera merealisasikan pembangunan pasar khusus yang layak dan manusiawi di tengah kota bagi mama-mama pedagang asli Papua yang sehari-harinya berjualan di pinggir jalan dan emperan toko sepanjang Kota Jayapura.

Awalnya, massa yang dipimpin Robert Jitmau dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura ini menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Jayapura, namun karena semua pejabat termasuk Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH berada di Gedung Negara, akhirnya massa tersebut memutuskan untuk melanjutkan aksinya ke Gedung Negara.

Massa pun akhirnya berjalan kaki dari Kantor Gubernur menuju Gedung Negara, Dok V Jayapura yang jaraknya sekitar 5 km itu dengan tertib. Namun setelah sampai di Dok V, massa tidak diizinkan masuk ke kompleks Gedung Negara. Sebab sebelum massa tiba di Gedung Negara sekitar pukul 12.00 WIT, aparat keamanan dari Polresta Jayapura sudah siaga di sana, sehingga ketika pendemo datang aparat kepolisian langsung membuat pagar betis menghalau massa yang umumnya mama-mama itu.

Karena tertahan aparat, akhirnya massa pun melakukan orasi sambil membentangkan sejumlah pamflet yang intinnya meminta gubernur memperhatikan mama-mama asli Papua melalui pembangunan pasar khusus mama-mama asli Papua di tengah kota.
"Anak sampai kapan mama jualan di atas tanah. Bapak Bas, kapan kami punya pasar jadi? Kami cape demo terus. Demikian antara lain tulisan tersebut.

Massa terus meneriakkan agar gubernur segera menemui massa. "Kami tidak mau kalau pejabat lain, harus gubernur temui kami," teriak seorang ibu. Namun gubernur tetap tidak keluar. Sebab pada waktu bersamaan gubernur melakukan pertemuan tertutup dengan Dubes Inggris, Marthin Hatfull. Asisten Umum Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si dan Kepala Dinas PU Provinsi Papua Jansen Monim ST,MMT yang ditugasi menemui dan memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa rupanya tidak digubris. Massa tetap nogotot harus bertemu gubernur.

Setelah terjadi negosiasi, akhirnya dipilih 14 perwakilan untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Sementara massa di luar tetap setia menunggu hasil pertemuan perwakilan dengan gubernur. Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, akhirnya perwakilan pun bertemu dengan Gubernur Barnabas Suebu,SH, Walikota Jayapura Drs. MR Kambu M.Si dan Yan Ayomi, S.Sos dari DPRP selaku Ketua Tim Pansus Mama-mama Pedagang Asli Papua, Sekda Drs Tedjo Soeprapto,MM para asisten dan para pimpinan SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, gubernur mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mama-mama sangat penting dan sebenarnya sudah direspon pemerintah, hanya saja yang menjadi kendala selama ini adalah masalah tanah tempat pembangunan pasar tersebut.
Ada sejumlah lokasi yang dilirik, misalnya lokasi dok 8 yang ditawarkan Walikota Jayapura sesuai dengan tata ruang Kota Jayapura, namun tetap tidak memenuhi syarat. Apalagi pasar yang diinginkan harus di tengah kota.

Setelah diusulkan beberapa lokasi alternatif, akhirnya gubenur memutuskan pembangunan pasar itu dipusatkan di tempat Eks Damri di jalan Percetakan Jayapura.
Karena tanah di lokasi tersebut milik perhubungan (pusat), maka pihak pemerintah daerah akan segera menyelesaikan itu dengan pemerintah pusat. "Demi untuk mama-mama Asli Papua, maka saya rela pasang badan dengan pemerintah pusat," katanya.

Selain menyetujui lokasi di tempat DAMRI, gubernur juga setuju pembangunan pasar ini dianggarkan dalam APBD 2010, sehingga dipastikan sudah selesai sebelum Desember 2010.
Masalah anggaran ini akan disinergikan dari APBD Kota Jayapura dengan Provinsi. Untuk pembangunannya dipercayakan kepada Walikota Jayapura sebagai pelaksana.

Gubernur juga meminta perlunya pembinaan bagi mama-mama pedagang asli Papua sehingga lebih cakap dalam memanaj jualan mereka, yang pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Untuk menjawab keluhan mama-mama soal ongkos angkutan yang selama mahal, gubernur juga menyetujui untuk pengadaan satu unit angkutan murah yang nantinya dikelola dalam bentuk koperasi oleh mama-mama yang berjualan di pasar tersebut.
"Untuk sementara menungu pembangunan pasar khusus, silahkan saja berjualan dulu di tengah kota seperti biasanya," jelas gubernur.

Puas dengan jawaban itu, akhirnya perwakilan massa kembali menjelaskan hasil pertemuan itu kepada rekan mereka yang setia menunggu di luar pagar dan akhirnya massa membubarkan diri. (don/fud)
-------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

BACA TRUZZ...- Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua direncanakan memulai kunjungan kerja ke kampung-kampung pedalaman,terpencil dan terisolasi untuk melihat dari dekat perkembangan kehidupan masyarakat setempat dan mendengar keluh-kesah mereka.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Fred Menufandu di Jayapura, Sabtu (1/8) mengatakan, sejumlah daerah yang akan dikunjungi Gubernur Barnabas Suebu dan para pejabat pemerintah daerah adalah Timika, Enarotali, Waghete, Sugapa dan Ilaga.

Sementara itu, secara terpisah Wagub Alex Hesegem beserta rombongan juga akan mengunjungi Wamena, Tiom dan Kobakma. "Kegiatan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub merupakan realisasi kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah terpencil," kata Fred.

Selain itu, para pimpinan daerah ini juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan, saran dan kritik berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.

Daerah yang menjadi sasaran kunjungan kerja ini terletak di pedalaman Papua, di sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.

Lebih lanjut Fred menjelaskan, jadwal keberangkatan Gubernur berserta rombongan dimulai pada Selasa (4/8) dari Jayapura menuju Timika dengan menggunakan penerbangan reguler. Di Timika, gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat ke Enarotali dengan menumpang pesawat Twin Otter.

Pada kesempatan tersebut ikut serta para pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan lain sebagainya.

Dari Enarotali, Gubernur langsung berangkat ke Waghete dengan kendaraan darat. Kunjungan di daerah ini berlangsung dari pagi hingga sore. Dari Wahgete, Gubernur melanjutkan perjalanan ke Sugapa menggunakan Twin Otter. Di sini Gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat menuju Ilaga dengan pesawat yang sama.

Kunjungan di Ilaga akan berlangsung satu hari dan selanjutnya Gubernur kembali ke Timika untuk berangkat menuju Jayapura.

Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Wagub Alex Hesegem bersama Ibu Alex Hesegem direncanakan dimulai pada Senin (3/8) dengan rute Jayapura-Wamena menggunakan pesawat ATR 72. Turut dalam rombongan Wagub di antaranya para pejabat dari DPRP, MRP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.

Di Wamena, rombongan akan menginap selama satu hari dan pada Selasa (4/8) pagi melanjutkan perjalanan menuju Tiom dengan Twin Otter dan pesawat PC 12. Setelah itu, pada Rabu (5/8), rombongan Wagub akan berangkat ke Kobakma dengan PAC 750 dan Grand Caravan dan direncanakan bermalam di sini.

Perjalanan kembali dari Kobakma ke Jayapura dilakukan pada Kamis (6/8) pagi dengan pesawat yang sama.

"Diharapkan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub ke kampung-kampung di pedalaman Papua dapat meningkatkan semangat pembangunan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa lebih maju dan berkembang pesat," kata Fred.
----------------------
Sumber:http://regional.kompas.com

BACA TRUZZ...- Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen

Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.

Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.

Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.

Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.

Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.

Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.

BACA TRUZZ...- BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Tiga Masalah Membelenggu Ekonomi Rakyat di Paniai

Direktur Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (YAPKEMA) Kabupaten Paniai, Hanok Erison Pigai di Nabire, Papua, Sabtu (16/5) menyatakan, ada tiga masalah pokok yang membelenggu perekonomian di Kabupaten Paniai.

Pertama, belum adanya skill/keahlian tertentu bagi warga dan rakyat pribumi Papua. Kedua, belum terbukanya daerah yang terisolasi dan ketiga, belum adanya teknologi tepat guna termasuk juga belum tersedianya akses informasi dan komunikasi di tingkat bawah. "Saya melihat ketiga masalah ini menjadi kendala utama ketertinggalan ekonomi rakyat asli Papua khususnya di daerah Paniai,” tuturnya.

Menurutnya, jika pemerintah tak segera memperbaiki kondisi ini, dikhawatirkan akan semakin menghambat majunya kehidupan ekonomi bagi rakyat di Paniai.
Dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi dan mengembangkan pemasarannya, kata Hanok, perlu juga dibuat berbagai pelatihan. Termasuk pelatihan untuk pembukuan administrasi surat menyurat dan keuangan.

“Jadi mereka harus didampingi sehingga usaha yang dikembangkan dapat maju,” katanya. (Willem Bobi/Nabire)
-------------------------------
Sumber:neo.tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Tiga Masalah Membelenggu Ekonomi Rakyat di Paniai

Menyoal Usaha Kecil yang Terpinggirkan

Oleh Mateus Ch. Amoye Auwe*)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil secara tegas menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah (1) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha menengah, dan (2) meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Sejak adanya otonomi daerah, sepertinya pemberdayaan dan pendekatan terhadap usaha kecil ini menjadi kambing hitam ketika pemerintah daerah tidak mampu mengembangkan perekonomian lokal yang ada di daerah. Banyak usaha kecil di daerah yang meningggalkan usahanya atau gulung tikar, ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Mestinya menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal di wilayahnya sangat tergantung pada instrumen pembangunan yang dimiliki. Dengan adanya otonomi daerah, peluang untuk memberdayakan usaha kecil sangatlah besar namun di samping itu juga besar pula tantangannya. Tantangan tersebut adalah sumber daya manusia, modal, pasar, fasilitas dan kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Pengembangan usaha kecil seperti ini sangatlah dekat dengan kaum perempuan. Di sisi lain hal ini memberikan peluang bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan produktif, lain sisi juga kondisi usaha kecil ini sendiri sering berada dalam kondisi buruk dan tidak mengalami perubahan, alias jalan tempat. Hal ini terjadi karena kekurangan modal, pasar, fasilitas dan masih nampak budaya patriarkhi (mengutamakan laki-laki).

Kuatnya budaya patriarkhi ini juga menyebabkan (1) tidak mandirinya perempuan dalam mengambil keputusan, (2) terbatasnya akses mereka dalam mengambil suatu keputusan, (3) mencari nafkah tambahan,(4) sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Keempat penyebab itulah yang menjadikan ruang gerak bagi kaum perempuan terbatas. Dan khusus bagi perempuan, hambatan ini tidak saja dari sisi usaha tetapi dari sisi relasi gender yang sudah mentradisi.

Terlepas dari itu, pada bulan Maret tepatnya saat pesta paskah, saya menyaksikan kegiatan usaha kecil Santa Theresia yang dikembangkan oleh ibu-ibu WK (Wanita Katholik) di kampung Egebutu, Kecamatan Kamuu, Kabupaten Nabire. Tengah menyaksikan kegiatan mereka, saya bertanya: Apa masalah yang dihadapi dengan usaha kalian ini? Secara spontan ketua dari usaha kecil mereka ini (Petenella Pekey) menjawab: modal, pasar dan fasilitas.

Kemudian pertanyaan saya selanjutnya: Apakah sudah pernah mengajukan proposal ke pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha ini? Jawabnya: sudah pernah mengajukan namun belum pernah dijawab katanya. Lanjutnya lagi untuk mengajukan proposal ini mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kecamatan Kamuu (Petrus Agapa) dan pastor paroki setempat (Tartisius Awe) yang juga pernah mengunjungi dan menyaksikan secara langsung usaha kecil mereka.

Sungguh kasihan usaha kecil yang dikembangkan oleh masyarakat yang ekonominya lemah ini tidak diperhatikan dengan baik oleh pihak manapun. Kemudian dari sini ada pertanyaan yang muncul yaitu: Di manakah lembaga keuangan mikro? Apa manfaat dari keuangan mikro itu? Yang mana era Otsus ini merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan lembaga keuangan mikro.

Dari usaha yang dikembangkan ibu-ibu WK Santa theresia ini adalah pengolahan makanan, kerajinan tangan seperti: membuat taplak meja, baju belero, topi, kain jendela dari benang woll, tikar tradisional dari daun pandan dan beberapa usaha yang bisa menambah kas mereka. Sementara itu juga ada keinginan mereka untuk menambah usaha yang menurut mereka mampu, namun hambatannya kembali kepada modal, pasar dan fasilitanya.

Untuk mendorong usaha kelompok ini beberapa kali pernah mendapatkan bantuan berupa benang woll dari pastoran dan susteran setempat. Modal menjadi hambatan besar bagi mereka untuk memproduksi kapasitas produksi yang lebih banyak jumlahnya. Di samping kekurangan dana, pasar untuk mendistribusikan produk mereka juga hanya sebatas wilayah kecamatan Kamuu. Ibu-ibu WK ini sangat senang mendapat pasar yang lebih luas lagi.

Semua anggota dari WK Santa Theresia ini berlatarbelakang petani sehingga sangat rendah sumber daya manusianya. Namun demikian dengan semangat, waktu, tenaga, pikiranan lainnya pun mereka korbankan. Modal usaha kecil kelompok ini berawal dari sumbangan wajib setiap anggota, kemudian lambat laun usahanya mulai dikembangkan. Namun demikian kendala utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga usaha kecil seperti ini pemberdayaan terhadap sumber daya manusia dan harus diprioritaskan.

Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Apa jadinya setiap usaha yang dilakukan masyarakat tanpa sumber daya manusia yang memadai. Membangun sumber daya manusia ini lewat pelatihan, karena merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku usaha kecil sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menglola usaha sehingga tumbuh dan berkembang mengikuti arus globalisasi.

Memang pemberdayaan terhadap masyarakat bawah adalah proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya karena pengetahuan dan keterampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, namun seluruh unsur terkait dalam program. Keterkaitan antara seluruh unsur ini merupakan salah satu pondasi atau dasar untuk mengembangkan setiap usaha. Di samping itu, budaya patriarkhi harus dihilangkan karena usaha kecil seperti itu sangat dekat dengan kaum perempuan.

Dunia semakin tak bersahabat dengan kita. Pasar global yang berwajah kapitalisnya hanya berpihak kepada yang kuat. Mereka yang lemah dalam ekonomi hanya menjadi konsumen yang setia bagi mereka di dalam rumah besar yang disebut globalisasi ini. Terutama bagi kalangan usaha kecil, globalisasi ini menjadi ancaman yang sangat serius, jika kesiapan sumber daya manusia, modal, pasar dan lainnya belum dipersiapkan. Kita lihat di daerah kita pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian dan kerajinan. Kedua bidang ini menjadi basis ekonomi rakyat. Tetapi selama Otsus berjalan, kedua bidang ini hanya jalan di tempat. Padahal daerah lain mengalami lonjakan yang sangat berarti dan mereka dengan santainya menantikan datangnya globalisasi.

Era Otsus merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan keuangan mikro.Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil tapi di sini saya hanya memfokuskan pada (1) membangun sumber daya manusia terlebih dahulu, karena jika SDM dibangun maka pembangunannya dengan sendirinya akan datang; (2) memberikan modal dan memfasilitasi kepada usaha kecil yang ada; (3) mencari pasar yang bisa mendistribusikan produk mereka dalam rangka meningkatkan daya saing; (4) jaringan antara usaha kecil yang satu dengan yang lainnya, yang bisa menjadi pelengkap bagi usahanya; (5) mengutamakan pengembangan potensi lokal dan masyarakat pribumi.

Dampak pemberdayan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka Otsus membuat pemerintah semakin dekat, mengenali dan memahami masyarakat, sehingga fungsi pemerintah sebagi fasilitator berjalan baik. Dalam hal ini, rakyat bukan merupakan obyek tapi sebagai subyek yang determinan sebagi pelaku, baik dalam perencanaan maupun dalam tindakan. Dengan demikian Otsus merupakan titik tolak, sekaligus dipahami sebagai sebuah penyelenggara daerah ayng berbasis rakyat atau people dividen.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, maka ekonomi masyarakat adalah suatu situasi perekonomian yang di dalamnya terselenggara berbagai kegiatan ekonomi dengan melihat partisipasi dari semua masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah daerah menentukan keberhasilan pembinaan usaha kecil serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otsus, dan di sinilah kesejahteraan masyarakat yang kita bersama dambakan itu terwujud. Semoga!

*) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Teknologi Yogyakarta
-----------------------
Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- Menyoal Usaha Kecil yang Terpinggirkan

Membangun Ekonomi Orang Asli Papua?!

Oleh Longginus Manangsang*)

Memburuknya tatanan ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menerpa bangsa Indonesia mengakibatkan rakyat semakin menderita dan sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Pemerintah seakan kehilangan akal untuk mencari alernatif bentuk dan tatanan perekonomian yang lebih berkeadilan dan lebih mampu melindungi kalangan masyarakat kelas marjinal di Indonesia yang diperparah dengan melonjaknya angka penganguran.

Dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, pembagunan ekonomi kerakyatan sangat penting untuk rakyat asli Papua, hal ini dimaksudkan agar rakyat asli Papua mampu bersaing dengan golongan pendatang. Dana Otsus yang besar seakan tidak mampu mengubah ketepurukan ekonomi rakyat asli Papua yang rata-rata masih jauh dari kesejahteraan yang mestinya mereka peroleh.

Ekonomi Kerakyatan
Menurut Mubyarto (2001), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada kepentingan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang mencakup usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sementara ekonomi kerakyatan berdasarkan TAP MPR IV/1999 disebutkan pengertian ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi ditujukan untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa ekonomi kerakyatan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat kecil. Rakyat asli Papua yang berada pada era Otsus seakan jauh dari yang mestinya mereka pahami dan peroleh dari pemerintah sebagai pengayom. Bila kita melihat lebih jauh pembangunan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah untuk rakyat, yang berasal dan berakar pada rakyat belum terlalu penting.

Pembangunan Ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada kemampuan dan kemandirian rakyat dalam mengambil keputusan pengelolaan sistem usaha yang sesuai dan dinamis adalah merupakn hal dasar yang sangat penting dan harus menjadi prioritas. Namun, bukan berarti melupakan pembangunan di bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan melihat potensi daerah di Papua, ekonomi kerakyatan yang mestinya dikembangkan dengan sistem ekonomi pertanian rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian kerakyatan merupakan pertanian yang berkelanjutan yang tidak membawa dampak samping bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup rakyat dan lingkungan hidup di pedesaan. Pertanian kerakyatan merupakan kegiatan pertanian yang dilaksanakan sendiri oleh rakyat secara profesional, berdaya saing dengan memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pilar utama atau kekuatan utama pelaksana pertanian kerakyatan adalah usaha kecil, menengah dan koperasi. Sumber daya manusia yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berarti bahwa sumber daya manusia yang memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Demikian juga pada sektor pertanian, SDM yang akan menjadi pelaksana pertanian kerakyatan harus memahami prinsip, falsafah dan praktik pertanian berkelanjutan. Pada konsideran UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman butir (b) dinyatakan bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu.

Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (FAO, 1989). Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

Membangun Ekonomi Rakyat Asli Papua
Dinamika pembangunan di Papua seakan melupakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah benar-benar sibuk pada urusan birokrasi. Para elit politik lokal berkonspirasi untuk mengejar tampuk kekuasaan, sementara rakyat dididik untuk berharap yang instant.

Pembangunan yang diarahkan pada ekonomi kerakyatan diharapkan rakyat dapat bersaing dengan golongan pendatang yang rata-rata adalah golongan ekonomi menegah dan atas. Hal ini diharapkan mengantarkan rakyat asli Papua agar dapat dihargai sebgaimana mestinya di tanahnya sendiri.

Banyak daerah dimekarkan dengan maksud untuk kesejahteraan, akan tetapi sepertinya ekonomi rakyat asli Papua tetap saja morat marit, dan hal ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang datang untuk mencari hidup di tanah Papua dengan membaca peluang yang ada.

Dengan demikian adalah keliru jika ada yang mengatakan Otsus akan mensejahterakan rakyat asli Papua. Secara politik memang kita telah diberikan Otsus dari pemerintah pusat, namun itu tidak semuanya, nyatanya hinggakini kita tetap saja tidak mampu untuk melaksanakan otsus dengan sepenuhnya. Namun hal yang terpuruk adalah bahwa kenyataannya masih ada neokolonialisme yang bersarang dalam struktur ekonomi-politik di Papua. Struktur neokolonial yang menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi sebagian besar rakyat Papua sementara sebagian orang serakah, hidup sejahtera dengan harta yang berlimpah.

Mentalitas masyarakat asli Papua harus berubah, yang tadinya citra anggota parlemen dan pejabat negara berorientasi pada kekuasaan dan feodal harus menjadi demokratis yang bertumpu pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Rakyat asli Papua membutuhkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Bukan pemerintah yang jauh dari jati dirinya yang luhur sebagai wakil dan pelayan rakyat.

Untuk itulah, perjuangan Otsus belum berakhir sampai di sini. Jutaan rakyat Papua hidupnya masih dibelenggu oleh kemiskinan dan kemelaratan. Kemiskinan penduduk di sini erat sekali kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Seperti itulah pembagunan di Papua yang berlogo Otsus.

Terlepas dari pembahasan di atas, proses pemberdayaan ekonomi rakyat adalah merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat Papua. Keberhasilan dalam meningkatkan posisi ekonomi merupakan fungsi dari sistem sosial kita secara keseluruhan, dengan memperioritaskan pembagunan ekonomi kerakyatan bagi rakyat asli Papua, tanpa mengesampingkan pembangunan di bidang lain seperti kesehatan dan pendidikan yang juga sanggat penting.

Oleh karenanya, pemerintah memerhatikan nasib rakyat dengan memberdayakan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Mengubah mentalitas rakyat agar tidak lagi berharap instan. Di sisi lain dihaarakap pula mentalitas pemimpin daerah para birokrat dan elit politik lokal dapat megubah perilaku menyimpang dan lebih memperhatikan rakyat sesuai dengan tanggung jawabnya.

*) Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa “STPMD APMD” Yogyakarta.
-------------------
Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- Membangun Ekonomi Orang Asli Papua?!

Antara Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ekonomi Rakyat Asli Papua

Oleh Lukas Wakey*)

Kehadiran sebuah lembaga pemerintahan sangatlah penting. Ini merupakan bagian dari harapan masyarakat. Hal ini dimaksud agar semua hal yang menyangkut kepentingan umum (publik) dapat diakomodir. Juga dapat diatur oleh pemerintah secara adil dan merata serta dibuat dalam suatu bentuk kebijakan publik yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyat dapat bertindak sebagai pelayan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya. Maka, untuk membuat serta memperlakukan rakyat sebagai orang yang hendak dilayani dari aspek pelayanan pemerintahan serta dapat membuat semua kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dalam hal ini dibutuhkan sosok pemimpin yang secara cermat dapat melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan dialalami oleh masyarakatnya serta secara cepat pula dapat mengambil sebuah tindakan. Tindakan yang dimaksud tentu saja dalam bentuk mengambil suatu kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak dengan tidak dapat merugikan dan mendiskriminasi pihak yang lain.

Bertolak dari hal di atas, dapat kita lihat kondisi obyektif di Provinsi Papua yang berkaitan dengan cara pengmbilan kebijakan yang mengarah kepada proteksi bagi majunya perekonomian rakyat di Provisi Papua, secara umum di Kabupaten dan Kota se- Provinsi Papua kurang memerhatikan terhadap upaya perlindungan kepada para pengusaha orang Papua yang bergerak di bidang usaha perekonomian dalam bentuk skala makro maupun mikro. Jika sejalan dengan amanat UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), maka setidak-tidaknya pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang konkret berupa kebijakan pemerintah yang dapat memproteksi pengusaha orang asli Papua. Hal ini tentu saja sejalan dengan amanat Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua yaitu dapat memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat bagi orang Papua asli. Tujuannya adalah agar rakyat Papua dapat diselamatkan dari garis kemiskinan. Secara pasti kondisi ekonomi di Papua dapat membaik berkat adanya upaya keberpihakan pemerintah kepada rakyat dalam mengambil sebuah kebijakan yang dapat melindungi orang asli Papua.

Pada tahun ketujuh implementasi Otsus ini, jika kita lihat kondisi nyata prekonomian masyarakat di Provinsi Papua baik secara makro maupun secara mikro, tidak sesuai dengan harapan dari rakyat serta tujuan dari Undang-Undang Otsus. Sangat disayangkan jika dalam era Otsus tidak ada satu pun kebijakan yang diambil oleh pemerinta khusus bagi orang Papua dalam menata perekonomian rakyat. Terutama, jika kita hitung-hitung dana Otsus yang dikucurkan begitu besar termasuk sumber pendapatan lainnya.

Saat ini dana Otsus begitu besar beredar di tanah Papua, namun miskin akan keadilan dan pemerataan pembangunan. Maka, kepada pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi harus mampu mengimplementasikan amanat dari pada Undang-Undang No 21 tahun 2001. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan harapan dari rakyat itu sendiri dan diharapkan agar pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang strategis yang dapat memproteksi eksistensi perekonomian masyarakat Papua berdasarkan semangat dan jiwa Otsus.

Berbagai data memperlihatkan bahwa, di era Otsus ini terdapat 80 % penduduk asli Papua miskin absolut. Hal ini berarti bahwa mayoritas penduduk Papua berada di garis kemiskinan. Salah satu pemicunya adalah kurang adanya perhatian dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan ekonomi bagi orang Papua di era Otsus papua.

Jika persoalan ekonomi ini tidak ditangangi secara baik oleh pemerintah dalam bentuk pengambilan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, maka secara pasti dapat menjadi pemicu utama untuk muncul berbagai masalah ekonomi maupun masalah-masalah sosial yang lainnya. Faktor kemampuan ekonomi yang lemah akan berakibat pada kemampuan membiayai pendidikan anak-anak Papua. Juga kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan), dan tingkat gizi keluarga yang rendah serta sekian banyak masalah-masalah sosial lainnya dapat timbul akibat kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah sebagai pengendali kekuasaan hendaknya memberi ruang serta kemudahan bagi rakyatnya untuk dapat berkiprah dalam bidang ekonomi. Karena, kondisi nyata di pasar saja saya merasa prihatin dan rasa kasihan dengan kondisi mama-mama atau ibu-ibu yang selalu berjualan di atas tanah dengan beralaskan daun pisang maupun karung pelastik untuk menjual seikat sayur guna menghidupi kelurganya. Rasa keprihatinan ini nuncul ketika melihat mayoritas mama-mama yang jualan sayur, maupun ubi-ubian di kabupaten dan kota se-Provinsi Papua mengalami nasib yang sama.

Kondisi ini bukan hal baru, namun sudah berbulan-bulan, bahkan sudah makan tahun mama-mama itu berjualan di atas tanah dengan tahan panas terik matahari, tahan hujan untuk mencari uang seribu rupiah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Realitas ini memberikan keterangan kepada kita bahwa selama ini pemerintah tidak serius dalam pengambilan kebijakan guna memproteksi ekonomi rakyat bagi orang Papua.

Hal lain adalah ketika pemerintah membangun pasar-pasar, ruko-ruko yang megah serta pemerintah juga memberikan perizinan untuk membangun perhotelan dan toko-toko besar tetapi sangat disayangkan karena sangat sedikit bahkan tidak di berikan kesempatan kepada orang Papua untuk bekerja di bidang jasa tersebut. Entah faktor apa yang membuat sehingga pemerintah sebagai pengambil kebijakan pun ikut apatis dengan kondisi demikan. Oleh sebab itu, perlu diambil suatu kebijakan yang dapat berpihak kepada rakyat yang dimarjinalisasikan ini.

Jika kita lihat, sekian banyak lapangan kerja yang dibangun oleh pemerintah maupun swasata, namun kenyataannya ruang bagi masyarakat Papua untuk dapat bekerja semaki dipersempit oleh persaingan ekonomi yang tinggi sementara rakyat Papua tidak dilatih serta diberdayakan dalam dunia usaha. Pemerintah sebagai pelayan publik dapat memberikan pelayanan yang prima kepada rakyatnya dengan mengambil suatu langkah yang konkret berupa kebijakan dalam rangka memberdayakan orang Papua untuk dapat eksis dan selalu berkarya dalam dunia usaha yang berskala besar maupu kecil. Semoga!

*) Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “STISIPOL SILAS PAPARE” Port Numbay
---------------------------
Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- Antara Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ekonomi Rakyat Asli Papua

Miskin di Atas Lumbung Emas

Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri
Yangku puja slalu keindahan alammu yang memesona
Sungaimu yang deras mengalirkan emas
Syo ya Tuhan terima kasih…

Oleh Longginus Pekey*)
Bait terakhir lagu Syukur Bagi Tuhan yang indah didengar ini sudah tidak asing bagi orang Papua. Sanggat sering dinyanyikan ataupun kitorang dengar. Lagu ini memuja tentang betapa kayanya alam bumi cendrawasih pemberian Tuhan. Para pendeta menyebut tanah itu “berlumur madu dan susu”. Mereka benar memang benar, karena pulau itu kaya. Betapa banyak jumblah kekayaan yang ada di dalam laut, di lembah, dalam perut bumi cendrawasih. Sungguh sangat luar biasa alam yang masih tidur itu bagaikan gadis perawan yang meng gairahkan. Itulah tanah beserta alam Papua!

Syair yang diawali di atas suatu saat bisa saja akan menjadi kenangan sejarah belaka (kososng) atau hilang ditelan bumi, dengan lenyapnya orang Papua di tanah Papua. Karena berbagai persoalan, penyakit dan kekerasan ekonomi, pendidikan semakin memburuk dan mengantar rakyat Papua pribumi pada hari depan yang tidak pasti. Penduduk Papua sendiri miskin dan ‘mati banyak’ akibat penyakit, gizi buruk dan pembunuhan tanpa diadili ibarat “penalti tanpa wasit”.

Mari kitorang menoropong ekonomi rakyat di Papua. Di bidang ekonomi hingga sampai saat era modern ini orang Papua pribumi hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kalau begitu, lalu apa artinya syair lagu Syukur Bagi Tuhan di atas bagi orang Papua? Sementara mereka sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan hidup sejahtera dan makmur. Para pemimpin daerah sendiri belum memiliki ukuran baku mengenai kesejahteraan dan kemakmuran untuk orang Papua pribumi.

Kebanyakan orang Papua pribumi memandang ketika memiliki motor, mobil, rumah mewah dengan isi rumah yang di hiasi barang antik sebagai tolak ukur kesejahteraan dan makmur. Seperti yang dimiliki segelintir elit politik dan birokrasi, pengusaha dan kebanyakan pendatang yang ada di sana.

Tidak memungkin bagi semua orang Papua pribumi seperti ini. Bukankah punya rumah sederhana, bisa makan (bergisi) tercukupi dan bisa membiayai pendidikan anak dan kesehatan masyarakat baik bisa menjadi ukuran kesejateraan? Tidak mesti kampanye gerakan ua anak cuku (KB) yang justru menambah berkurangnya jumlah penduduk orang Papua pribumi. Pemerintah daerah bertanggung jawab, dengan cara Stop Koruspsi!, kemudian kekayaan daerah dan keuangan daerah diatur dengan baik untuk kepentingan ekomomi, kesehatan, pendidikan dan infrastuktur rakyat.

Kalau kita mau jujur, mari kita amati dengan cermat mengenai kehidupan orang Papua pribumi, mereka saat ini sudah terasing di negeri mereka sendiri. Meskipun memang beberapa kota di Papua saat ini tidak berbeda dengan kota lain di Indonesia. Misalnya di Jayapura orang dengan mudah menemukan hotel berbintang, kawasan pertokoan yang berjejer-jejer di Kota Jayapura, kawasan Entrop, Hingga Abepura.

Kalau jalan-jalan ke Pasar, di sana dipadati pedagang. Orang Papua pribumi sendiri tidak memiliki tempat yang layak. Tokoh- Swalayan, Restoran siap saji, dan warung makan berada di mana-mana. Ironisnya, lebih sulit mencari orang Papua pribumi yang bekerja di sejumlah sentra perekonomian. Mereka hanya berjualan kebutuhan sehari-hari. Mama-mama hanya berjualan sayuran, ubi (ipere:Wamena) dan pekerjaan itu tidak rutin dilakukan.

Matahari, mendung dan hujang diterima mereka. Sayur menjadi layu terkena mata hari dan bahkan kadang mereka menerima resiko barang dagang dihancurkan Pol PP karena mereka jualan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan pemerintah. Tetapi bagi mereka sangat strategis. Lagi pula di pasar mereka tidak ada tempat, kalah bersaing. Di kebanyakan pasar tradisional Wamena, masih banyak terlihat orang Papua pribumi berjualan di los Pasar. Akan tetapi di Timika, los pasar dipadati pendagang pendatang, sedangkan pedagang asli Papua pada umumnya berjualan di telaras pasar atau di emperan toko. (Baca: Ekspedisi Kompas, 2007: 123)

Jari tangan kita cukup untuk menghitung orang Papua pribumi yang bekerja di satu toko, kios, warung makan, atau toko swalayan. Lebih sulit lagi menemukan orang Papua pribumi yang memiliki usaha sekelas itu. Inilah sebuah tantangan dan perjuangan yang dihadapi masyarakat Papua pribumi.

Ini wajar saja terjadi, perekonomian di Papua sudah dikuasai penduduka pendatang. Menurut Ekspedisi Kompas 2007 lalu, dituliskan bahwa Warga bugis, Buton, dan Makasar lebih banyak bergiat di sektor perdagagan sedangkan warga Menado, Toraja, dan Jawa di birokrasi pemerintahan. Orang Papua sendiri amat mendominasi dalam birokrasi dan formasi pegawai negeri sipil di Papua. Akan tetapi di sektor perekonomian orang Papua pribumi tenggelam.

Menurut Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Albert Rumbekwan, ”Ketidakberdayaan orang asli Papua/ orang Papua pribumi di sektor perekonomian merupakan fenomenan yang terjadi saat ini di berbagai kota di Papua”. Ia mencatat, di kawasan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di Papua seperti di Jayapura, Timika, Sorong, dan juga di Merauke – para pendatang mejadi aktor ekonomi yang dominan.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah berupaya mencari investasi di Papua. Berdasarkan Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Papua 2006, pemerintah pusat telah mengirimkan lima surat persetujuan penanaman investasi di Merauke. Selain itu, ada 14 surat persetujuan investasi di wilayah Papua yang lain.

Tidak hanya itu Gubernur Papua, Barnabas Suebu rajin berburu investor. Hasilnya puluhan calom investor datang. “Raja Wali Grop, Sinar Mas Group, dan Medco Group, menunjukan minat mereka dalam bidang perkebunan kelapa sawit, khususnya produk biodisel. Pasific Group juga sudah melakukan sirvei untuk menjadikan sagu menjadi eta nol”, kata staf Gubernur Papua Agus Sumule.

Pengalaman orang Papua pribumi menunjukkan, investor di Papua selama ini tidak membawa kesejahteraan bagi orang pribumi. Orang Papua telah mengalami sendiri bersama PT Freeport. Mereka melihat, setelah hutan ulayatnya ditebang atau wilayahnya dijadikan areal tambang, masyarkat tetap miskin. Menurut Badan Pusat Statistik Privinsi Papua 2006, sejumbalah 486. 857 dari 604.922 rumah tangga di Papua atau 80 persen berada dalam kondisi miskin dan miskin absolut (Baca: Espedisi Kompas, 2007: 112).

Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur, Dr. Neles Tebai, Pr mengatakan, rakyat Papua pribumi belum siap menerima investasi. “Sitem baru yang diciptakan dari sebuah investasi berasal dari budaya luar Papua. Jelas banyak orang Papua akan kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi pasar yang ditawarkan investor,” katanya.

Pater Neles juga mengatakan, banyak rencana investor perkebunan justru melakukan di hutan ulayat masyarakat adat yang masih berada dalam budaya berburu dan meramu. “Pengalaman di Arso, misalnya masyarakat yang memiliki ulayat gagal menjadi pekerja kebun sawit yang sudah dibuka sejak belasan tahun lalu,” kata Tebai.

“Betul bahwa investasi menghasilkan pergerakan ekonomi. Akan ada penjual makanan, pedagang, persewahan mobil, dan jasa lainnya. Namun, saya belum yakin orang Papua akan mampu menjadi aktor berbagai disnis baru itu. Kami tidak punya modal dan skill, “ kata Pastor itu.

Semuanya bermuara pada sebuah pertanyaan yang harus di jawab dengan jujur, apakah pemerintah sudah merasa ukup berbuat untuk mendidik serta membangun kapasitas dan kompetensi orang Papua pribumi untuk bersaing di “dunia baru” pasca-investasi? Jika belum apakah investasi merupakan penyelesaian masalah kemiskinan di Papua? Jangan-jangan menjadi masalah baru…(baca: Espedisi Kompas, 2007: 113-114)

Kalua melihat kehidupan sosial orang Papua pribumi, mereka terdiri dari petani, peternak dan nelayan. Namun sampai saat ini di erah Otonomi Khusus yang sudah bergulir selama 8 tahun, hanya sedikit dapat dihitung dengan jari mereka yang beternak, nelayan dan menjadi petani? Petani, nelayan dan peternak yang sukses di Papua pun kebanyakan adalah para pendang.

Di situlah, seharusnya menjadi titik perhatian pemerintah, dan lembaga swadaya serta Agama dan kita semua yang peduli. Memberikan dorongan, pencerahan dan skill serta modal untuk menghidupkan usaha kecil dari potensi luar biasa yang mereka miliki. Bukan mengantikanya dengan potensi yang mereka tidak miliki seperti jadi buruh kelapa sawit, mereka sama sekali nol besar mengenai itu.

Semua elemen di Papua yang di sebutkan di atas memiliki pekerjaan rumah yang berat. Pekerjaan itu adalah memformasi ekonomi kerakyatan yang sesuai dan cocok bagi pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua. Menarik mereka terlibat secara langsung ataupun tidak langsung berperan mengambil bagian untuk mengakat potensi ekonomi daerah. Menyadari hal ini Selangkah edisi ke sebelas ini mengambil tema Ekonomi Kerakyatan. Semoga saja memberikan inspirasi yang bisa menjadi kerja bersama berbagai pihak untuk melawan keterasingan dan kemiskinan di negeri sendiri yang kaya dan raya. Atau kita harus diam saja agar menjadi seperti makluk asing (alien) terasing dan menjadi penonton atas kesuksesan orang pendatang dan kapitalis, sementara orang Papua sendiri tetap miskin di atas lumbung emas.

*) Ketua Lembaga Pendidikan Papua-Education of Papuan Spirit (edPapaS)
---------------------
Sumber: Tajuk Rencana Majalah SELANGKAH Edisi Awal Tahun 2009

BACA TRUZZ...- Miskin di Atas Lumbung Emas

BERAS MENGANCAM MAKANAN LOKAL PAPUA

“Rakyat Diminta Pertahankan Makanan Lokal”

Nabire (Selangkah)-- Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua menyebutkan, sejak 1998 tercatat sebanyak 30% penduduk Papua mengosumsi umbi-umbian (petatas), 15% mengosumsi sagu dan selebihnya 55% mengosumsi beras. Pada tahun 1996-1998, produksi ubi jalar di Papua sebanyak 435.000 ton. Tetapi jumlah ini terus menurun setiap tahun. Pada tahun 1999-2001 hanya mencapai 340.000 ton. Tahun 2003 lebih parah lagi dengan jumlah produksi hanya 250.000 ton. Produksi ubi jalar terbesar di daerah Pegunungan Tengah (Paniai, Puncak Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Yahokimo, Pegunungan Bintang, dan Nabire).

Sementara menurut Dr. Josh Mansoben seperti dikutip Tabloid Jubi melalui FokerLSMPapua.org, 28 April 2008, berdasarkan hasil penelitian sejumlah dosen Uncen menunjukkan, kecenderungan masyarakat Papua mengonsumsi beras terus meningkat setiap tahun dibanding makanan lokal. Bahkan, ada sebagian penduduk Papua tidak lagi berupaya menanam pangan lokal, dengan alasan akan membeli beras.

Sedangkan menurut Ir Leonardo A Rumbarar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, potensi lahan tanaman pangan dan holtikultura di Provinsi Papua seluas 14.269.376 Ha. Dalam tahun 2006 penggunaan lahan untuk sawah seluas 25.127 hektar dan untuk lahan kering hanya 165.505 hektar.

Adapun sentra tanaman pangan padi-padian terdapat di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Nabire, Waropen, Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Mimika. Sentra tanaman jagung terdapat di Paniai, Keerom, Kota Jayapura, Kab Jayapura, Sarmi, Biak Numfor dan Nabire. Sentra tanaman kedelai di Kabupaten Keerom, Merauke, Jayapura, Nabire dan Sarmi. Sentra tanaman kacang tanah di Kabupaten Merauke, Nabire, Jayapura, Sarmi, Paniai. Sentra kacang hijau hanya di Kabupaten Biak Numfor. Ubi jalar di Kabupaten Jayawijaya, Jayapura, Paniai, Puncak Jaya, Tolokara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Merauke, Keerom, dan Nabire. Sentra keladi di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori serta sebagian di Nabire.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat asli di Papua saat ini mulai beralih konsumsi pangan lokal ke beras yang katanya makanan nasional sebagai bentuk penyeragaman pangan. Hal ini diperparah lagi dengan program Raskin (beras miskin) atau beras jaminan pelayanan sosial (JPS). Sejak ada program Raskin, masyarakat sudah jarang berkebun dan hanya menjual ikan atau hasil tanaman pertanian holtikultura untuk membeli beras murah.

Krisis pangan tampaknya tak akan pernah usai kalau masyarakatnya masih terus diajak mengonsumsi hanya satu pangan saja. Padahal sejak dahulu masyarakat Papua telah mengenal sejumlah makanan lokal, seperti sagu, ubi jalar, keladi, singkong, dan pisang, dan lainnya. Namun yang terkenal selama ini dua jenis makanan yang begitu populer, yakni sagu bagi masyarakat pantai dan ubi jalar untuk masyarakat pegunungan.

Jika disimak ternyata dari hari ke hari makanan lokal itu diabaikan, sebab pemerintah mulai menyosialisasikan pola makan beras. Sedangkan budidaya padi di kalangan petani lokal tidak bisa dikembangkan. Masyarakat Lembah Baliem dan Merauke misalnya, telah mengolah sawah tetapi tak bertahan lama. Masyarakat suku Dani di Kampung Yiwika menanam padi di dalam sawah mereka tetapi merasa banyak menyita waktu sebab malam jaga tikus dan siang usir burung. Pekerjaan mengolah sawah tak seenak membuat bedeng kebun hipere.

Peralihan dari makanan lokal ke beras ini secara jelas dapat dilihat dari data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura provinsi Papua. Produksi dan kebutuhan padi di Papua tahun 2005-2007 hanya 73.775 ton saja sedangkan kebutuhannya mencapai 297.940 ton. Sedangkan produksi ubi jalar sekitar 307.871 ton sementara kebutuhannya sebesar 284.847 ton. Berarti terdapat kelebihan stok ubi jalar.

Pertahankan Makanan Lokal
Makanan lokal Papua seperti ubi jalar, keladi, pisang, singkong dan sagu sudah dikenal masyarakat sejak nenek moyang. Makanan ini dari turun-temurun dikenal orang Papua. Masyarakat Papua pesisir dan pedalaman menganggap sagu dan ubi-umbian bukan hanya sekedar makanan pokok. Sagu misalnya, memiliki nilai budaya dan tradisi yang sangat tinggi karena mengandung unsur mistis dan magis. Sementara di pedalaman, umbi-umbian tertentu juga mengandung unsur mistis dan magis. Maka berbagai pihak berharap rakyat Papua harus mempertahankan makanan lokal yang telah ada sejak turun-temurun.

”Siapa bilang nasi itu lebih baik dari sagu dan umbi-unbian. Kan, beras dan makanan lokal itu sama-sama mengandung karbohidrat. Memangnya beras itu protein sehingga makanan lokal yang tidak mengandung protein harus ditinggalkan,” kata Ruben Edowai, Tokoh Adat Nabire.

Maka, dirinya berharap, rakyat Papua mulai saat ini harus mempertahankan segala sesuatu yang telah ada sejak dulu, khususnya umbi-umbian. ”Orang Papua gunung telah menemukan ratusan varietas umbi, namun hingga kini mungkin tinggal sedikit. Soalnya adalah pemerintah memanjakan rakyat dengan beras. Ada beras ini dan beras itu. Beras JPSlah Rakinlah itukan sebenarnya mebunuh makanan lokal orang Papua. Sekarang orang pedalaman malas buat kebun. Mereka hanya menunggu beras dari pemerintah. Jika, beras habis, mereka akan makan apa,” katanya.

Sementara itu, katanya, kini orang Papua memandang supermi sebagai barang mewah istrinya beras. ’Sebagian besar rakyat menganggap bahwa, supermi adalah istrinya beras. Beras harus masak berpasangan dengan supermi. Lalu mereka lupa berbagai jenis sayur yang memiliki vitamin tinggi. Sebenarnya, Tuhan itu telah menyediakan banyak makanan bagi orang Papua yang jarang kita jumpai di daerah lain. Jika kita membiasakan diri konsumsi makanan-makanan dari luar itu sama saja kita menolak pemberian Tuhan kepada orang Papua. Orang Papua harus bersyukur kepada Tuhan dengan mempertahankan dan mengonsumsi makanan lokal (umbi-umbian maupun sayuran yang ada),” kata Ruben berharap.

”Sebenarnya, melalui program-program yang merupakan dewa penyelamat itu justru membunuh masa depan rakyat. Program apapun seharusnya benar-benar perhatikan kondisi rakyat. Selama ini, berbagai program jarang perhatikan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Jakarta buat program yang cocok dengan Jakarta. Begitu program itu sampai di Papua justru membunuh rakyat Papua. Salah satu contoh adalah program Raskin dan JPS,” jelasnya.

Rakyat Papua kini kehilangan segala-galanya, termasuk makanan lokal. Itu disebabkan karena program Jakarta mengindonesiakan orang Papua. ”Dulu, Jakarta bilang seluruh rakyat Indonesia harus makan beras. Katanya, makanan lokal itu, kurang baik. Orang-orang di pedalaman yang tidak tahu menanam padi dipaksakan makan beras. Mereka bilang beras lebih baik dari pada umbi-umbian. Ini satu bentuk pembunuhan masa depan orang Papua yang berbeda cara hidupnya dengan orang Jawa. Jakarta bilang, orang Papua harus hidup sama dengan orang Jawa, mulai dari makanan lokal, budaya, cara berpikir dan lain-lain,” kata seorang yang enggan diebutkan namanya.

Maka, berbagai pihak berharap dengan adanya Otsus, pemerintah daerah sudah seharusnyalah melindungi makanan lokal baik dengan membuat peraturan daerah maupun dengan membuat proyek-proyek percontohan. “MPR dan Gubernur harus mengakomodir hal seperti ini melalui Perdasi dan Perdasus. Kalau kita membiarkan hal ini, makanan lokal akan hilang sementara rakyat asli Papua tidak bisa menanam padi. Jika ini dibiarkan, maka akan terjadi kasus-kasus serupa dengan Yahokimo,” demikian mengemuka dalam sebuah diskusi di Nabire beberapa waktu lalu.

Para bupati diharapkan dapat juga mengikuti jejak mantan Bupati Jayapura Yan Pieter Karafir . Seperti yang dilangsir Tabloid Jubi melalui FokerLSMPapua.org, 28 Apr 2008, mantan Bupati Jayapura Yan Pieter Karafir pernah mengeluarkan SK Bupati tentang perlindungan dan pengembangan sagu alam di Kabupaten Jayapura. Dalam Simposium Sagu di Jayapura (FokerLSMPapua.org, 28 Apr 2008) YP Karafir memperoleh penghargaan karena membudidaya dan mengamankan sagu sebagai pangan lokal bagi masyarakat Papua. [Yermias Degei/Selangkah/dari berbagai sumber]

BACA TRUZZ...- BERAS MENGANCAM MAKANAN LOKAL PAPUA

Partai Mahasiswa, Mungkinkah?

Sepuluh tahun reformasi politik di Indonesia memang belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Upaya mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi ke arah pendekatan desentralisasi dengan diterapkannya otonomi daerah masih belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesejahteraan rakyat di daerah, kecuali bertambahnya kesejahteraan para pejabat daerahnya saja. Bagi-bagi kue kekuasaan berujung kepada terkurasnya sumber daya alam yang hasilnya bukan mensejahterakan rakyat di daerah tetapi lebih cenderung menambah pundit-pundi kekayaan pejabat-pejabatnya dan orang-orang tertentu saja. Banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam dan tinggi pendapatan daerahnya tetapi rakyatnya masih ada yang menderita busung lapar, kurang gizi, pengangguran dan putus sekolah.

Mencari nafkah di partai politik

Permasalahan utama yang menyebabkan reformasi seperti jalan di tempat adalah tidak jelasnya kelanjutan komitmen reformasi itu sendiri. Komitmen yang dicanangkan di awal-awal gemuruhnya semangat reformasi yang diteriakkan di telinga rakyat dan janji-janji politik para penggagas reformasi, ternyata belum bisa dibuktikan oleh politikus-politikus yang kemudian bermunculan. Politikus-politikus dadakan dan oportunis bermunculan bak jamur di musim hujan. Mereka mengisi sebagian besar keanggotaan partai dan juga duduk di kursi dewan. Tak jelas karir politik mereka sebelumnya, ternyata setelah reformasi digulirkan mereka sudah aktif berpolitik dan gaungnya lebih menyalak dari pada politikus yang sudah berpengalaman. Bahkan banyak yang sebelumnya berstatus (maaf) preman dan pekerja kasar yang pendidikan sangat tidak jelas dan keintelektualannya tidak bisa dijamin bisa menjadi anggota partai dan duduk sebagai anggota dewan. Dan ini fakta yang bisa ditemui di banyak daerah, dibuktikan ada beberapa anggota dewan yang ijasah kesarjanaan bahkan ijasah sekolahnya terbukti palsu.

Biarpun seorang politikus dadakan tapi kalau mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan cita-cita reformasi dan mengutamakan kepentingan rakyat sudah tentu termasuk politikus yang sangat diharapkan tampil di depan panggung politik Indonesia. Namun apabila para politikus oportunis yang banyak mengambil peran – baik politikus lama maupun dadakan – bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya nanti.

Mereka para politikus oportunis tersebut menjadikan partai dan kedudukannya dalam keanggotaan dewan maupun posisi jabatan di pemerintahan adalah sebatas sarana untuk mencari nafkah saja bukan sebagai wahana pengabdian, sehingga pada akhirnya yang menjadi tujuan bukanlah kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, melainkan bagaimana menambah jumlah kekayaan pribadi lebih banyak lagi. Orang-orang seperti ini tidak bisa diharapkan memajukan bangsa ini, bahkan bisa menjadi penghancur masa depan bangsa dan memiskinkan rakyat. Memang tidak ada yang menyalahkan kalau politikus tersebut mencari nafkah di politik, tapi seharusnya yang halal dan resmi saja, bukan mengambil yang bukan haknya (korupsi).

Mahasiswa dan pemuda sebagai politikus berintelektual

Peran politik mahasiswa belum ditunjukkan secara penuh oleh mahasiswa sekarang ini. Padahal hak dipilih dan memilih seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak mahasiswa dan pemuda masih bereaksi secara keliru dan berkesan sesaat atas suatu kejadian yang merupakan akibat langsung dari kebijaksanaan politik yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Memilih untuk golput atau berdemo bila melihat suatu ketimpangan biasa menjadi pilihan, padahal tindakan tersebut biasanya bersifat kontra produktif dan hanya membuahkan cibiran banyak pihak. Seharusnya mahasiswa dan pemuda sudah mulai merapatkan barisan dan mengajukan ide-ide politik dan pembangunan ke dalam bentuk sarana yang resmi, misalkan sebuah partai politik.

Seperti diketahui hubungan mahasiswa antar kampus sudah terjalin dengan baik, seperti adanya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Selain modal jaringan yang jelas dan meliputi wilayah yang luas, modal SDM yang berdedikasi, mempunyai loyalitas tinggi dan berintelektual juga merupakan modal dasar yang kuat untuk membentuk suatu partai politik yang handal. Masalah pendanaan mungkin bisa dirintis dari swadaya mahasiswa sebagai anggota partai. Kalau perlu BEM mendirikan suatu badan usaha dengan bidang usaha yang bisa dipasarkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, seperti kos-kosan, laundry, sewa-menyewa komputer, pengetikan dan lain sebagainya. Hasil usaha yang dijalankan dari, oleh dan untuk mahasiswa ini dapat dijadikan dana penggerak operasional partai. Sedangkan untuk pengurus inti partai dan yang dapat ditunjuk sebagai wakil partai di dewan adalah mahasiswa strata satu tingkat akhir, mahasiswa majister, doktoral atau para alumnus yang dianggap kompeten mewakili suara para mahasiswa. Para wakil rakyat dari partai mahasiswa dapat membawa suara dan program partai yang merupakan hasil musyawarah nasional (munas), di mana di dalam munas tersebut ditunjuk pula wakil-wakil partai dimaksud dan juga pengurus-pengurus partai di seluruh Indonesia.

Mahasiswa harus membuktikan diri sebagai pembela rakyat

Sudah saatnya para mahasiswa mengganti strategi parlemen jalanan ke parlemen yang sebenarnya. Premanisme yang mewarnai demonstrasi mahasiswa sudah saatnya ditinggalkan. Jaket almamater hendaknya jangan lagi berlumuran darah akibat pukulan dan tembakan aparat, tapi gantilah dengan keringat karena berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Teriakan-teriakan di tengah jalan dapat dipindah ke ruang siding dewan menjadi suara-suara yang tegas dan penuh ide brilian. Ayo, para mahasiswa seluruh Indonesia, buktikan keintelektualan kalian dengan kerja nyata di lapangan politik. Buktikan pula bahwa kalian bukan hanya bisa protes tapi juga bisa bekerja. Apabila partai ini bisa terwujud, saya yakin rakyat banyak akan mendukung kalian, termasuk saya.

----------------------------------------------

Sumber:http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=8525&post=1

BACA TRUZZ...- Partai Mahasiswa, Mungkinkah?

Harga BBM Naik, Rakyat Terpuruk

Oleh : M.hasoloan Sinaga

Hari-hari kedepan ini keadaan di berbagai aspek kehidupan masyarakat akan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,7 % sudah pasti menambah beban berat bagi mayoritas rakyat di negeri ini, terutama masyarakat kecil yang selama ini sudah begitu menanggung beban ekonomi yang menyesakkan dada, rakyat makin terpuruk.

Segala alasan dan argumentasi yang disampaikan pemerintah baik karena situasi perekonomian global, regional dan lokal, bagi masyarakat luas sangat sulit untuk menerima, apalagi mencernanya. Sebaliknya, realitas ini memunculkan gejolak dan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Terhadap keputusan pemerintah ini mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat diberbagai daerah dan Jakarta menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin juga mendapat resistensi dari aparat desa/kelurahan yang menilai BLT justru akan memunculkan masalah baru. Pengamat ekonomi dan elite politik juga bersikap menentang dan

menyesalkan keputusan pemerintah atas kenaikan BBM ini, terlepas adanya kepentingan atau manuver politik dibalik sikap tersebut. Sebagai dampak langsung terhadap kenaikan BBM ini dan tidak dapat dihindari adalah melonjaknya harga-harga barang dan ongkos transportasi.

Tidak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan dan sektor usaha lainnya akan tutup /gulung tikar, karena sudah tidak mampu lagi untuk menutup ongkos operasional dan belanja barang atau jasa. Akan terjadi gelombang PHK, pengangguran makin bertambah, sehingga daya beli masyarakat akan makin melemah, akibatnya denyut perekonomian masyarakat akan kolaps.

Muara dari fenomena dan keadaan ini adalah menurunnya kwalitas kehidupan masyarakat. Jumlah anak yang putus sekolah akan meningkat secara signifikan. Anak kurang gizi tidak terhindarkan lagi, karena orang tuanya sudah tidak sanggup untuk menyediakan makanan dan susu yang selayaknya bagi anak-anaknya.

Sungguh keadaan ini sangat mengkhawatirkan, kita bisa saksikan melalui pemberitaan diberbagai media massa (cetak maupun elektronik) tingkat ketertekanan (stres) masyarakat makin menjadi-jadi. Ada seorang ibu yang nekat bunuh diri bersama dengan anaknya karena tidak memiliki uang untuk membeli beras.
Ada seorang suami yang tega membunuh isterinya karena tidak dapat memberikan uang belanja rumah tangga. Sepertinya negara ini sudah bangkrut, karena tidak dapat lagi membiayai program-program pemerintah yang akan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Realitas ini sangat paradoksal dan merupakan sebuah ironi di sebuah negeri yang sumber daya alamnya –terutama sumber daya energi- yang melimpah ruah. Fakta ini membuktikan bahwa para penentu kebijakan di republik ini telah salah dalam merumuskan strategi perekonomian dan pembangunan negara. Hal ini telah melupakan amanat para pendiri republik dan konstitusi, yaitu sebagai aparatur negara yang berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Keadaan yang demikian ini sangat mengganggu pikiran kita sebagai anak bangsa, dan risau sehingga memunculkan pertanyaan : Apakah para petinggi di republik ini masih sanggup dan mampu untuk mengelola negara?

Kalau jawabnya tidak mampu dan tidak sanggup, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah bersedia turun dari jabatannya atau harus diturunkan oleh rakyat?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber gambar: petualangan.multiply.com/journal

BACA TRUZZ...- Harga BBM Naik, Rakyat Terpuruk

YABIMU dan YAPKEMA Studi Banding ke Serui

NABIRE (Selangkah)– Yayasan Bina Mandiri Utama (YABIMU) Nabire dan Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (YAPKEMA) Enarotali melakukan studi banding proses pengolahan kopi Robusta/ Arabica di Koperasi Unit Desa (KUD) “Rimba Kakupi” di Kampung Ambaidiru, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Selasa (8/3) lalu.

Studi banding diikuti oleh 6 peserta, masing-masing 3 orang mewakili YABIMU dan 3 orang dari YAPKEMA. Tim berangkat ke Serui dengan Kapal Motor Ngapulu dari pelabuhan Nabire pada 16 Maret dan keesokan harinya tiba di pelabuhan Serui. Tanggal 18 Maret, dengan menggunakan pic up L300, tim berangkat ke tempat studi banding di kampung Ambaidiru (ketinggian 800 kaki di atas permukaan laut). Rabu 19 Maret tim kembali ke Nabire dengan kapal yang sama bersama kepala Oxfam Papua, Bapak Yusuf Kalengkongan.

Kepada media ini, Direktur YABIMU, Ambrosius Degei mengatakan, studi banding proses pengolahan kopi di KUD “Rimba Kakupi” itu diadakan untuk melihat dari dekat bagaimana proses pengolahan kopi mulai dari buah sampai kopi bubuk. Selain itu, YABIMU ingin melihat bagaimana proses kerja dan pembagian tugas (manajemen). Dengan demikian, keberhasilan dan proses kerja dari KUD “Rimba Kakupi” dapat diterapkan dalam pengolahan kopi oleh YABIMU dan masyarakat di Nabire yang telah berjalan satu tahun ini.

Lebih lanjut dijelaskan, studi perbandingan itu merupakan kegiatan lanjutan. YABIMU sebagai LSM yang bergerak lebih fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, telah mendampingi petani kopi sejak tahun 1999. Terakhir tahun 2007 atas dukungan Oxfam Gb, YABIMU bekerja bersama masyarakat lebih fokus ke kopi dan sudah menjelang setahun. Maka, untuk mengonkretkannya setelah proses penguatan petani kopi, pembentukan jaringan serta koperasi-koperasi, maka tahap berikutnya mendorong proses kopi dari petani sampai bubuk atau bisa dikomsumsi.

Jadi, kata Degei, studi lapangan itu diadakan dalam rangka kepentingan dimaksud di atas. Selain itu juga dalam rangka penguatan kapasitas lembaga, maka Oxfam Gb memfasilitasi studi banding YABIMU dan YAPKEMA ke KUD “Rimba Kukupi” di kampung Ambaidiru Serui.
KUD “Rimba Kakupi” berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan warga Kampung Ambaidiru.
Menurut Kepala Oxfan Papua, Ambaidiru adalah pegunungan di pesisir pantai Papua yang potensial. Keberadaan KUD “Rimba Kakupi” mampu meransang petani kopi membuka lahan-lahan baru untuk penanaman kopi. KUD “Rimba Kakupi” dapat membendung (melindungi) petani dari sirkulasi harga pasar. Keberadaan KUD itu juga sedikitnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat, khusunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah mereka.

KUD “Rimba Kakupi” memiliki semangat untuk terus inovasi baik pengelolaan manajemen koperasi maupun alat-alat yang digunakan. Mereka mempunyai moto, “Kami orang kampung harus membuat sesuatu yang orang kota tidak bisa buat”.

”Selama ini belum ada perhatian yang serius dari pemerintah. Seandainya ada perhatian yang serius, kami ingin terus mengembangkan yang lebih canggih, terutama alat-alatnya,” kata salah satu anggota KUD.

Yang menjadi pelajaran berharga bagi kedua LSM ini antara lain, (1) proses pengelolaan kopi mulai dari buah sampai kopi bubuk; (2) pembagian beban kerja (manajemen kerja) yang jelas. Setiap bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing; (3) KUD “Rimba Kakupi” memainkan peran yang stratgis untuk mengurangi beban kerja masyarakat; (4) KUD “Rimba Kakupi” mampu dapat membendung (melindungi) petani dari sirkulasi harga pasar yang tidak sehat; (5) keberadaan KUD “Rimba Kakupi” sedikitnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat, khusunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah; dan (6) semangat kerja dan inovasi alat. KUD “Rimba Kakupi” memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan warga kampungnya. Mereka juga memikili daya inovasi yang tinggi. Jadi, beberapa pelajaran penting yang didapatkan dari KUD “Rimba Kakupi” dapat diterapkan dalam proses pengelolaan kopi arabica oleh YABIMU dan masyarakat di Nabire. (yer)

BACA TRUZZ...- YABIMU dan YAPKEMA Studi Banding ke Serui