Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”

Sabtu, Mei 23, 2009

Oleh : Chairoel Anwar

Penilaian angka kredit (PAK) guru ataupun PNS lainnya, lebh sering menggunakan perkiraan atau ”tebakan”. Rata-rata, begitulah PAK guru PNS yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Fakta itu dibeberkan dalam rapat kerja Tim Penilaian Angka Kredit se-Provinsi Kepri, di Hotel Plaza Tanjungpinang, belum lama ini.

Rapat kerja tersebut hanya khusus untuk PAK jabatan fungsional tertentu (baca: guru). Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Regional XII Pekanbaru, Anita Tarigan, juga mengakui fakta tersebut. Bahkan, secara terus-terang dia sendiri mengaku geleng-geleng kepala dengan PAK yang pernah diusulkan Pemprov Kepri.

”Ada kejadian di (Pulau) Bintan ini. Masa DP3 diisi bagus semua? Malah, banyak yang 95 ke atas. Kalau seperti ini PNS-PNS yang diusulkan bisa naik pangkat luar biasa,” beber Anita keheranan. Menurut dia, peniaian dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) harus mengacu kepada PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Berdasarkan PP tersebut, ada delapan unsur penilaian.

Seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. ”Kalaulah nilai DP3-nya sebagian besar bagus semua (95 ke atas, red), seharusnya nggak ada PNS yang suka nongkrong di warung kopi saat jam kerja,” ujar Anita. Kendati demikian, dia tak menampik, penilaian angka kredit PNS lebih cenderung ”tebak-tebakan”.

Pasalnya, skor penilaian yang diatur PP No. 10/1979 itu juga tidak dirinci secara detil. ”Memang betul kalau dibilang begitu. Tapi, juga harus pakai logika, dong. Lihat unsur-unsur lainnya,” tukas Anita.

Amburadul
Dalam rapat kerja itu juga terungkap, lulusan SMA bisa diangkat menjadi guru PNS. Seharusnya, ”Dia tetap bisa menjadi guru, tetapi bukan jabatan guru. Sehingga, kenaikan pangkatnya juga harus secara reguler (empat tahun sekali, red). Tapi saya heran, di Kepri ini guru PNS lulusan SMA disamakan dengan yang lulusan S-1,” kata Anita geram.

Dia juga membeberkan fakta lain yang cukup unik. ”Masa CPNS bisa mendapat tugas belajar? Belum lagi sempat mengabdi sebagai PNS, eh kok sudah bisa tugas belajar,” cerocos Anita. Belum lagi seorang guru PNS yang merupakan istri seorang pejabat tinggi daerah. Guru tersebut kerap ”cuti” mengajar karena mendapat predikat ”tempelan” suami.

Menurut Anita, guru tersebut harus tetap punya kewajiban mengajar. Kalau pun tugas mengajar ditinggalkan, dia harus mengajukan cuti atau ijin. ”Tidak bisa mentang-mentang istri seorang ’jenderal’ lantas bisa seenaknya,” papar Anita. Dari hasil raker tersebut, juga mencuat permasalahan lain. Misalnya, penilaian angka kredit jabatan guru banyak yang mengikuti aturan struktural. Dari golongan II/c bisa langsung ”melompat” ke golongan III/a.

Kemudian, kasus seorang guru PNS di salah satu SD di Kota Tanjungpinang, tanpa SK definitif ”ngotot” minta mengajar di SLTA. Meski guru bersangkutan bertitel sarjana, namun SK penempatannya adalah sebagai guru SD. Ada lagi, guru tamatan D-II jurusan Jasa. Yang bersangkutan ini akhirnya menjadi guru setelah ke sana-sini tak diterima kerja.

Uniknya, saat ingin melanjutkan kuliah—karena tuntutan UU Guru dan Dosen, yang bersangkutan memaksa agar ijazah D-II-nya ”disesuaikan”, dan tidak mau kuliah sebagai ”tamatan SMA”. (*)
------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”

Laboratorium Budaya Papua

Kamis, Mei 21, 2009

Jangan Sekedar Etalase

Pemerintah Papua berencana membangun laboratorium budaya untuk melestarikan budaya Papua yang beragam macamnya. Bagaimana masyarakat Papua sendiri menyambut inisiatif ini? Kami tanyakan kepada Thaha al Hamid, Sekjen Dewan Presidium Papua.

Thaha al Hamid [TaH]: Sesungguhnya sampai hari ini pemerintah daerah belum pernah mensosialisasikan itu kepada rakyat maupun kepada pemerintah pada jajaran ke bawah. Tapi beberapa kali kami dengar gubernur mengatakan akan membangun sebuah laboratorium budaya. Bagaimana bentuknya, apa isinya, juga masyarakat belum tahu.

Radio Nederland Wereldomroep: Mengapa kira-kira pemerintah merasa perlu membangun laboratorium budaya ini?

TaH: Saya kira apa pandangan pemerintah, apa motivasi untuk pemerintah bangun itu, mungkin yang lebih relevan mengatakannya gubernur.

Kehilangan jati diri

Tetapi bagi masyarakat Papua, bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar, salah satu di antaranya adalah culture right, itu penting. Mengingat bahwa dalam kehidupan 40 tahun terakhir ini, ketika di mana Papua bergabung dengan Indonesia, itu kita telah mengalami proses-proses degradasi kultur. Rakyat Papua telah kehilangan jati diri, kehilangan nilai-nilai budaya. Kalaulah memang pemerintah mau membangun laboratorium budaya di dalam kerangka itu, saya kira rakyat Papua akan sangat senang sekali.

Jika itu tidak sekedar membuat suatu etalase untuk menyimpan manusia Papua dari zaman batu untuk bisa dilihat sebagai suatu kearifan, tetapi kalau itu sungguh-sungguh lantaran kita ingin mengeksplor, kita ingin menggali, pemerintah ingin untuk mendorong nilai-nilai luhur dari budaya Papua, saya kira ini patut kita dukung.
Klik link di kanan atas untuk mengikuti wawancara selengkapnya


Sumber: http://www.ranesi. nl/arsipaktua/ indonesia060905/ Budaya_papua2009 0518

BACA TRUZZ...- Laboratorium Budaya Papua

IPMADO Gelar Kongres I

Senin, Mei 18, 2009

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) se-Jawa dan Bali menggelar kongres I di Asrama “Koteka”, kota studi Semarang, Sabtu, (16/5). Kongres dihadiri oleh pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Dogiyai yang sedang studi di berbagai kota studi di Jawa dan Bali, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Bandung dan Semarang. Demikian kata Sekretaris IPMADO, Mateus Ch. Auwe.

Kata Auwe, dalam kongres yang berlangsung sederhana itu, pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai dari kota studi Surabaya, dan Malang belum sempat dating karena ada kesibukan yang yang tidak bisa ditinggalkan. Lanjutnya, kegiatan dipimpin oleh Marthen Douw sebagai moderator. Kata Auwe, Ketua IPMADO kota Semarang, Leonardus Yonine Magai sebagai tuan rumah diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan di lanjutkan dengan sambutan Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang(HIPMAPAS), Dujan Kogoya.

“Pertama-tama kami mengubah struktur dan mekanisme organisasi dari Korwil menjadi kota studi. Pada awalnya, IPMADO terdiri dari 4 korwil, yaitu Korwil I (Yogyakarta, Solo dan Purwokerto), Korwil II (Surabaya, Malang dan Bali), Korwil III (Semarang, Ungaran dan Salatiga), Korwil IV (Jakarta, Bogor dan Bandung), tetapi sekarang kami bagi menjadi masing-masing kota studi punya IPMADO. Kami melakukan demikian karena jarak antarkota studi yang jauh dan juga karena masing-masing anggota mempunyai kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Namun, semua ikatan itu di bawahi oleh IPMADO Pusat yang sementara berkedudukan di Yogyakarta,” kata Mateus.

Selain perubahan AD/ART dan mekanisme organisasi, mereka juga membicarakan persiapan Pengadaan Buku dan Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Pengadaan buku dan pembicaran mengenai pengembangan pendidikan di Dogiyai akan berlangsung pada 15-20 Juli mendatang.

“Untuk pengadaan buku dan pengembangan pendidikan, IPMADO pusat memberikan tanggung jawab kepada kota Studi Semarang untuk bertanggung jawab dari persiapan hingga pelaksanaan nanti,kata Auwe.

Leonardus Magai mengatakan, dalam proses persiapan diberi tanggung jawab kepada seluruh pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Dogiyai yang tersebar di Jawa dan Bali. “Buku yang ingin kami kumpulkan, terutama buku SMP dan SMA yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini,” kata Leo. [yer].


BACA TRUZZ...- IPMADO Gelar Kongres I

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut