Nilai Pedagogis Paulo Freire dan Masa Depan Pendidikan Papua

Sabtu, Agustus 04, 2007

Oleh Yermias (Igntius) Degei*)

Pendidikan di tanah Papua nampaknya sudah tidak berhasil ditinjau dari aspek pedagogis. Terutama ketika terjadi peralihan kekuasaan tanah Papua dari tangan Belanda ke Indonesia. Dunia pendidikan Papua kering dari aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih mekanis sehingga seorang anak sekolah cenderung kerdil karena tidak memunyai dunianya sendiri.

Untuk itu, diperlukan adanya satu upaya baru dalam menjalankan proses pembelajaran. Baru, dalam pengertian berbeda dari yang selama ini melembaga dalam dunia pendidikan di tanah Papua. Salah satu metode pendidikan yang dinilai tepat dijalankan di situasi daerah seperti Papua adalah konsep pendidikan Paulo Freire yang dikenal dengan pendidikan proses pembebasan.

Paulo Freire?
Paulo Freire (lihat profil di arsip artikel http://pendidikanpapua-kpp.blogspot. com ini) menemukan jawaban dari sebuah pikiran kreatif dan hati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Kondisi ketertindasan di daerahnya cukup menggambarkan pola keumuman praktek pendidikan di dunia ketiga. Daerah yang tertindas dari segala sisi itulah tumbuh kebudayaan bisu.

Paulo Freire mengungkapkan bahwa proses pendidikan -dalam hal ini hubungan guru-murid- di semua tingkatan identik dengan watak bercerita. Murid lebih menyerupai bejana-bejana yang akan dituangkan air (ilmu) semau gurunya. Karenanya, pendidikan seperti ini menjadi sebuah kegiatan menabung. Murid sebagai "celengan" dan guru sebagai "penabung".

Secara lebih spesifik, Freire menguraikan beberapa ciri dari pendidikan yang disebutnya model pendidikan "gaya bank" tersebut adalah: “Guru mengajar, murid diajar”, “Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa”, “Guru berpikir, murid dipikirkan”, “Guru bercerita, murid mendengarkan”, “Guru menentukan peraturan, murid diatur”, “Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui”, “Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya”, “Guru memilih bahan dan ini pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu”, “ Guru mencampuradukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid”, “Guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek belaka”

Sebagai jawaban atas pendidikan gaya bank tersebut, Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran (pendidikan pembebasan).

Pendidikan Papua Sungguh Anti Realitas
Pendidikan Papua tidaklah berangkat dari satu realitas masyarakat. Memang jauh dari realitas. Rakyat Papua ada di kampung-kampung dan bekerja di kebun. Tetapi, kenyataan tersebut tidak dipahami dengan baik di setiap jenjang pendidikan di Papua. Apakah dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan riset. Sehingga yang hasil dari proses pendidikan adalah konsep. Hasil belajar diditerapkan langsung untuk keberlangsungan hidup. Padahal pendidikan hakikatnya adalah untuk hidup.
Contoh kasus pendidikan anti realitas dalam pembelajaran di Papua. Anak -anak SD di Papua harus belajar tentang Kereta, Becak, Siti, Budi, dan lain-lain (pembelajaran Jawa sentries) yang tidak ada disekiranya. Siswa yang baru berkembang itu tidak melihat langsung di sekitanya tentang apa yang dia belajar itu. Semuanya adalah barang-barang yang berada di luar realitas kehidupan.

Nah…dalam konteks ini, sebagai anak yang baru berkembang, secara psikologis dia selalu berada dalam situasi stress. Kita tidak dapat melihat. Mengapa? Karena apa yang dia belajar adalah sesuatu yang abstrak (tidak dapat lihak di sekitarnya). Teman mainya, tidak ada yang namanya Siti dan Budi. Yang ada adalah nama-nama seperti Kris, Natalis dan lain-lain. Apalagi nama-nama benda, gunung dan nama-nama kota adalah sungguh jauh dari kehidupannya. Cara berpikir anak umur SD adalah mekanis, bukan analitis. Jadi, ini adalah kasus pendidikan yang anti realitas dan terkesan politis.

Contoh lainnya dapat kita cermati dalam pendidikan agama di persekolahan. Pendidikan agama diajarkan secara antirealitas. Padahal pluralitas kehidupan beragama kita merupakan realitas yang tidak perlu dipungkiri lagi. Pendidikan agama masih diajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama dengannya. Akibatnya, realitas kehidupan beragama kita kurang berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan membantu menumbuhkan kearifan dan sikap rendah hati untuk saling menghormati dan saling memahami perbedaan yang ada. Pada akhirnya, pluralitas kehidupan beragama lebih cenderung menjadi penyebab konflik yang tak habis-habisnya.

Tanah Papua yang katanya kaya raya itu, relitas ekonomi rakyat masih berada dalam kategori miskin dan terbelakang. Realitas ini tidak pernah dijadikan bahan pijakan untuk menentukan pmbangunan pendidikan di tanah Papua. Sekolah di Papua lebih mirip sebagai industri kapitalis daripada sebagai pengemban misi sosial kemanusiaan dalam mencerdaskan kehidupan rakyat.

Sementara untuk sekolah tinggi di Papua lebih mirip toko kelontong. Perguruan Tinggi yang bermunculan di Papua kini berkeping-keping dengan membuka sekaligus menawarkan aneka program studi jangka pendek dan program ekstensi. Tujuannya jelas, penjualan kelontong itu lebih berorientasi profit (mengejar keuntungan materi) ketimbang pengembangan ilmu untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Fungsi sekolah masa lalu yang mengemban misi agung sebagai pencerdas kehidupan bangsa, kini tak ubahnya lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Otonimi Khusus yang berjalan selama enam tahun di Papua ternyata gagal membangun pendidikan untuk kehidupan rakyat Papua.

Hanya kelompok elit sosial-lah yang yang mendapatkan pendidikan cukup baik. Anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa sekolah sekalipun tingkat SMA. Padahal uang Otonomi Khusus berkelimpahan di Papua. Katanya. Kaum miskin menjadi kaum marjinal secara terus-menerus. Merekalah yang disebut Paulo Freire sebagai "korban penindasan".

Proses penindasan yang sudah mewabah dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapat legitimasi lewat sistem dan metode pendidikan yang paternalistik, murid sebagai obyek pendidikan, intruksisional dan anti dialog. Dengan demikian, pendidikan pada kenyataannya tidak lain daripada proses pembenaran dari praktek-praktek yang melembaga. Secara ekstrim Freire menyebutkan bahwa sekolah tidak lebih dari penjinakan. Digiring ke arah ketaatan bisu, dipaksa diam dan keharusannya memahami realitas diri dan dunianya sebagai kaum yang tertindas. Bagi kelompok elit sosial, kesadaran golongan tertindas membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hierarkis piramidal.

Pendidikan Papua Harus Dialogis dan Hadap Masalah
Penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada satu realitas masyarakat, maka orang Papua harus merefleksikannya. Ini agenda mendesak di era Otonomi Khusus. Pendidikan Papua harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pendidikan. Dialog yang lahir sebagai buah dari pemikiran kritis sebagai refleksi atas realitas. Hanya dialoglah yang menuntut pemikiran kritis dan melahirkan komunikasi.
Tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada pendidikan sejati. Sebagai respon atas praktek pendidikan anti realitas, Freire mengharuskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada proses hadap masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian, eksistensial, dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat. Program tersebut diharapkan akan merangsang kesadaran rakyat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis. Pendidikan yang membebaskan, menurut Freire, agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri. Jadi, pendidikan yang harus dibangun di Papua saat ini adalah dialog dan hadap masalah. Sehingga, dalam konteks Papua, rakyat Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Masa Depan Pendidikan Papua
Pendidikan untuk masa depan Papua haruslah dibebaskan dari suasana bisnis, agen perpanjangan kapitalisme gaya baru: kapitalisme pendidikan, dan tentu saja politisasi. Budaya pura-pura harus kita hilangkan. Sudah realitasnya seperti itu, pendidikan yang dibangun jauh dari realitas yang sudah dia lihat. Jangan pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Kurikulum pendidikan di Papua harus berangkat dari realitas rakyat Papua saat ini, penataan kembali pendidikan agama, penanaman demokrasi dan menumbuhkan pemikiran kritis. Karena tujuan pendidikan juga bukan hanya kognitif semata, maka tinjauan apektif dan psikomotorik harus pula dijadikan bahan acuan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan harus berangkat dan memupuk keterampilan sosial dan keterampilan hidup.

Masa depan rakyat dan tanah Papua tergantung dari sekarang. Otonomi Khusus telah berjalan enam tahun, tetapi belum menampakkan wajah perubahan pendidikan di tanah Papua. Tahun depan (2008) Otonomi Khusus akan berumur tujuh tahun. Tahun berikutnya lagi akan berumur delapan tahun dan seterusnya sampai masa 25 tahun Otonomi Khusus itu akan habis, lalu apa? Jadi, kewenangan pembangunan pendidikan di tanah Papua yag atur melalui Undang-Undang Otonomi Khusus itu benar-benar harus digunakan untuk membangun rakyat Papua di atas tanah mereka.

Orang-orang yang akan duduk di Dewan Pendidikan Papua yang telah dibentuk itu, kiranya menjadi dewan yang benar-benar berpikiran kreatif, berhati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Harapannya adalah pendidikan yang dibangun di tanah Papua benar-benar dialogal dan hadap masalah masalah, sehingga rakyat menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, dan masa depannya. Ini bukan zamanya lagi, rakyat Papua tidak menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, masa depannya. Karena memang bukan kodrat menjadi budak di atas tanah yang menghasilkan susu dan madu. Ini menyedihkan.***

*) Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan juga di www.wikimu.com.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Ide tulisan ini sungguh bagus. Masa depan pendidikan Papua seharusnya dibangun dengan ide yang ada daam tulisan ini. Bravo KPP

Posting Komentar

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut