DEKLARASI KONGRES I - SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA

PORT NUMBAY, 21 November 2009

MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HPH YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.

MASYARAKAT ADAT PAPUA TELAH LAMA MENJADI PELAKU UTAMA DAN PENGGUNA UTAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKALNYA PADA RATUSAN TAHUN YANG LALU, MAKA SEGALA KEGIATAN PEMBANGUNAN HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN HASIL-HASIL DIPERUNTUKKAN BAGI KESEJAHTERAAN BANGSA PAPUA.

MAKA KAMI, PESERTA KONGRES PERTAMA “SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA” YANG TERDIRI ATAS PEMIMPIN ADAT, LEMBAGA KEAGAMAAN, AKTIVIS LSM DAN AKTIVIS PEREMPUAN, MENYATAKAN KEPEDULIAN DAN KEPRIHATINAN SERTA SIKAP KAMI BAGI UPAYA PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA.

UNTUK MEMBANGUN PAPUA SEBAGAI SATU TANAH YANG BEBAS DARI KEKERASAN, KESERAKAHAN DAN PENINDASAN, MAKA KAMI MENGELUARKAN DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA.

“NEGARA BERTANGGUNGJAWAB BAGI PENYELAMATAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA”

1. TANAH MASYARAKAT ADAT PAPUA ADALAH MAMA YANG MEMBERIKAN KEHIDUPAN & PENGHIDUPAN BAGI MANUSIA & ALAM. TANAH PAPUA ADALAH WARISAN LELUHUR YANG MENJADI MILIK MASYARAKAT ADAT TANAH PAPUA, KARENA ITU TIDAK DIPERJUALBELIKAN.

2. ASET-ASET ADAT MASYARAKAT ADAT PAPUA SEPERTI GELAR ADAT TIDAK BISA DISERAHTERIMAKAN KEPADA ORANG LAIN.

3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI TANAH PAPUA HARUS BEBAS DARI KETERLIBATAN TNI/POLRI.

4. PEMBANGUNAN TANAH PAPUA DAN MANFAATNYA DIPERUNTUKAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA, MAKA MASYARAKAT ADAT PAPUA HARUS TERLIBAT AKTIF DALAM SELURUH PROSES PEMBANGUNAN TERSEBUT.

5. SEGALA BENTUK KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM TANAH PAPUA YANG MERUSAK LINGKUNGAN DAN PELANGGARAN HAM HARUS DIHENTIKAN.

6. TANAH PAPUA HARUS BEBAS DARI PRAKTEK PELACURAN INTELEKTUAL YANG MELEGITIMASI UPAYA PEMEKARAN WILAYAH PEMERINTAHAN, MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP DAN MELANGGAR KEARIFAN MASYARAKAT ADAT YANG DILAKUKAN OLEH AKADEMISI DAN AKTIFITIS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL.

7. PEMEKARAN WILAYAH PEMERINTAHAN DI TANAH PAPUA MENCIPTAKAN PERMASALAHAN BARU BERUPA KONFLIK HORISONTAL YANG MENGGANGGU TATANAN ADAT PAPUA, KERUSAKAN SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOSITEMNYA, MAKA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DI TANAH PAPUA SEGERA DIHENTIKAN.

8. SEGALA BENTUK KEGIATAN DAN UPAYA PERDAGANGAN KARBON & KOMPENSASI KARBON YANG TIDAK MENGAKUI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA HARUS DIHENTIKAN.

9. PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN KEPADA GUBERNUR PROVINSI PAPUA MERUPAKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL PADA UPAYA PELESTRIAN DAN KEBERLANJUTAN MANUSIA & HUTAN PAPUA, KARENA ITU PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEGERA MEREALIASIKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG PERLINDUNGAN MANUSIA & PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI TANAH PAPUA.

10. PELANGGARAN HAK INTELEKTUAL YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA & PENELITI NASIONAL & INTERNASIONAL ATAS KEKAYAAN FLORA & FAUNA ENDEMIK PAPUA HARUS DIHENTIKAN.

11. MASYARAKAT ADAT PAPUA TELAH MENGALAMI DEPOPULASI YANG SERIUS, KARENA ITU PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL HARUS DIHENTIKAN DAN UPAYA SERIUS PENANGGULANGAN HIV/AIDS, KESEHATAN IBU DAN ANAK, GIZI TERUS DIGALAKKAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA.

12. MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA PADA BERBAGAI LEVEL & WILAYAH ADATNYA, MELAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS STRUKTUR, NILAI & NORMA ADATNYA.

SEGALA KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG PEMERINTAH YANG TIDAK MENGAKUI DAN MELINDUNGI SERTA BERPIHAK PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA DALAM SEMANGAT OTONOMI KHUSUS SEGERA DICABUT.

BEKERJALAH BAGI NEGERIMU TERCINTA.
BERSAMA KITA BISA, KITA BISA BERSAMA
SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
TUHAN MEMBERKATI TANAH PAPUA

BACA TRUZZ...- DEKLARASI KONGRES I - SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA

200 Anak Papua Ditelantarkan di Tangerang

TANGERANG - Sekira 200 anak Papua, yang masih berusia sekolah dikabarkan terlantar di berbagai daerah di wilayah Tangerang. Ratusan anak ini, ditelantarkan begitu saja setelah dibawa dari Papua.

Marsila, salah satu koordinator Bagian Kesehatan Kelompok Kerja Marsila mengaku menemukan satu orang anak Papua bernama Fauzan (12) warga Wamena. Marsila mengaku menemukan Fauzan setelah pihaknya mendapat informasi dari pihak Polsek Ciputat.

"Saya dapat info dari Polsek Ciputat," katanya saat dihubungi ponselnya, Senin ( 16/11/2009).

Saat ditemukan, dia mengaku anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan psikologis. Dari pengakuan Fauzan, dirinya bersama 200 anak Papua lainnya dibawa dengan menggunakan pesawat Hercules.

Namun Fauazan tidak mengetahui secara pasti dimana dia bersama yang lainnya diturunkan, dan tiba-tiba ditelantarkan begitu saja. Keterangan yang diperoleh dari Fauzan, menurut Marsila, mereka bertahan hidup di Tangerang dengan cara mencuri.

"Kini anak itu berada di Panti Asuhan di wilayah Pondok Aren," ucapnya.(hri)

----------
sumber : http://news.okezone.com/read/2009/11/17/338/276200/200-anak-papua-ditelantarkan-di-tangerang

BACA TRUZZ...- 200 Anak Papua Ditelantarkan di Tangerang

70 Persen Kecerdasan Anak Papua Alami Keterlambatan

JAYAPURA-Ketua Tim Studi Keterdidikan Anak Papua dari Lembaga Studi Willi Toisuta dan Associates Jakarta, Eka Simanjuntak, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Papua terdapat sekitar 70 persen anak-anak Papua (terutama di pedalaman) yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif (kecerdasan otak)nya. Parahnya lagi, ini banyak terjadi pada anak usia dini.

Menurut Eka, keterlambatan itu disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, aspek bahasa. Dimana hal itu menjadi masalah karena mereka kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan, sebab umumnya untuk berbahasa Indonesia saja pun masih sulit terutama di daerah terpencil.

Permasalahan kedua adalah dalam hal membaca, menulis, dan menggambar. Ketiga ialah perilaku sosial mereka sendiri, yang kenyataannya lebih mementingkan hal lain dibanding harus bersekolah, serta sulitnya wilayah-wilayah yang harus dijangkau dalam pemberian pelayanan itu sendiri.

"Tiga faktor ini yang memberikan kontribusi dalam menghambat perkembangan kognitif anak," ungkap Eka kepada wartawan di sela-sela seminar hasil penelitian tentang keterdidikan anak Papua di Gedung Negara, Jayapura, Rabu (28/10).

Bila kondisi demikian dibiarkan terus menerus, maka ketika mereka masuk sekolah, mereka akan kesulitan mengikuti pembelajaran. "Sehingga antara pendidikan formal sendiri dan kondisi anak yang sebenarnya akan terjadi ketidaknyambungan yang jelas mempengaruhi perkembangan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) peserta didik selannjutnya," terangnya.

Untuk mengatasi hal itu, harus ada kebijakan khusus bagi pendidikan di pedalaman, termasuk bagi tenaga pendidiknya yang harus mengajar secara profesional dan berkualitas disiplin ilmunya, serta punya pengalaman dalam segala hal pendidikan.
"Misalnya kondisi ketika mereka sebelum sekolah itu mendapatkan masalah, lalu saat duduk di kelas 1 dan kelas 2, dan gurunya pun mengajar tidak dengan benar dan berkualitas, akhirnya pada kelas 3 ke atas mulai kelihatan ada murid yang drop out (putus sekolah), tinggal kelas, dan lain-lainnya. Khusus drop out, angkanya sangat tinggi di Papua," tegasnya.

Dijelaskan, persoalan-persoalan itu disebabkan oleh sejak anak itu dalam kandungan ibunya hingga masih berumur balita tidak terurus secara baik dalam hal merangsang perkembangan otaknya dan pemberian gizi yang benar bagi perkembangan otak dan fisik anaknya itu. Dengan kata lain menyangkut pola asuh anak itu sendiri.

"Anak-anak normal yang usia dua tahun harus ngomong atau umur sekian sudah bisa lakukan sesuatu, tapi kenyataannya umumnya anak-anak di Papua ini terutama pedalaman belum dapat melakukan hal-hal itu. Dan ini berpengaruh pada kemampuan dalam menangkap pelajaran di sekolah, bahkan membuat mereka tidak nyaman di dalam belajar. Di sini juga orang tua juga harus dipersiapkan juga untuk tahu bagaimana mendidik anaknya itu," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Drs. James Modouw,M.MT menegaskan, hasil penelitian yang dipaparkan itu sudah jelas mengungkapkan potensi-potensi keterdidikan anak Papua dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam upaya-upaya untuk mengembangkan potensi yang ada.

Hambatan yang paling besar adalah faktor gizi, sehingga menyebabkan anak-anak di Papua mengalami kelemahan-kelemahan dalam kecerdasan otak yang prosentasenya mencapai 70 persen.

"Oleh sebab itu kebijakan Gubernur tentang Respek dan perbaikan gizi ibu dan anak di kampung itu harus ditingkatkan, sebab penelitian ini menunjukkan memang gizi bagi anak dan ibu di kampung ini sangat memprihatinkan," paparnya.

Nah dengan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memulai suatu pendekatan basis dalam menyusun program kurikulum lokal sesuai dengan kewenangan Otsus itu sendiri. Karena kurikulum nasional tidak boleh disamaratakan dengan kondisi yang ada di Papua yang tentunya berbeda-beda sifatnya itu.

"Kondisi seperti ini menyebabkan bagaimana proses anak didik dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga anak SD kelas 3 menjadi kurang maksimal, tetapi ini sudah kami intervensi kepada keluarga dan guru yang mengajar agar guru bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan anak tersebut. Karena ternyata anak-anak mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam kecerdasan otak yang dipengaruhi oleh gizi itu," tandasnya.

Dikatakan, kesulitan akses pada daerah terpencil juga merupakan faktor hambatan terhadap potensi keterdidikan anak itu. "Oleh karena itu harus dibuka akses itu dalam rangka komunikasi, sesuai dengan kebijakan gubernur tentang pendidikan jarak jauh. Dan bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka memahami tentang pengaturan gizi yang baik, bagaimana ibu hamil dan anak balita," katanya.

Hal ini supaya potensi-potensi keterdidikan anak itu sejak dalam kandungan sudah bisa disiapkan secara optimal hingga melahirkan dan menyusui, dan setelah itu anak tersebut masuk sekolah dan kapasitasnya kecerdasan otaknya sudah terbentuk dan di sekolah tersebut dengan mudah anak bisa belajar, dan mampu berkomunikasi dengan siapapun.

"Ini yang harus kita semua kerja keras. Kerja keras kita bukan hanya persoalan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga persoalan mendasar tentang gizi yang lemah, komunikasi dan informasi yang lemah. Termasuk di dalamnya bagaimana mencerdaskan masyarakat yang masih buta aksara yang perlu diberdayakan supaya mampu mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik," tandas Modouw.

Ditambahkan, hasil penelitian ini akan menjadi referensi untuk merubah pendidikan di Papua ke depan, terutama kurikulum secara lokal. "Sekarang kita sudah punya referensi dari mana kita mulai dan bagaimana membuat intervensi-intervensi fokus pada program-program apa yang menonjol dalam pendidikan, dan ini harus dimulai dari PAUD, bahkan keluarga pun harus diintervensi mengenai pendidikan itu," imbuhnya.(nls) (scorpions)
---------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

BACA TRUZZ...- 70 Persen Kecerdasan Anak Papua Alami Keterlambatan

SMA Adhi Luhur Gelar Presentasi Finalis LMTP se-Nabire

NABIRE—Kolese Le Cocq d’Armandville, SMA YPPK Adhi Luhur Nabire menggelar presentasi Lomba Mengarang Tingkat Pelajar (LMTP) se-Kabupaten Nabire bagi 16 finalis, 10 orang tingkat SMA/SMK/MA dan 6 orang tingkat SMP/MTs, di ruang Laboratorium Bahasa Adhi Luhur, Selasa, (27/10).

Koordinator umum LMTP SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Nabire, Valeria Gisela Sepventus Uhing didampingi Marintan Butar-butar mengatakan, jumlah naskah yang masuk pada panitia berjumlah 25, masing-masing 7 naskah dari tingkat pelajar SMP/MTs dan 18 naskah dari tingkat pelajar SMA/SMK/MA. “Jumlah naskah tahun ini (2009) lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,”katanya.

“Para finalis terdiri dari 10 orang tingkat SMA/SMK/MA dan 6 orang SMP/MTs. Mereka adalah 4 orang dari SMA Kristen Anak Panah, 1 orang dari SMA Negeri 3, 2 orang dari Adhi Luhur, 2 orang dari YPK Tabernakel, dan 1 orang dari SMA Negeri 1. Sementara yang dari tingkat SMP/MTs, 5 orang dari SMP Anak Panah, 1 orang dari SMP YPK Tabernakel, dan 1 dari SMP Negeri 2,” kata Valeria.

Katanya, masing-masing peserta diberi waktu 10 menit untuk presentasi naskah dan 10 menit untuk tanya jawab. Dewan juri LMTP adalah Dra. Suarsih Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri I Nabire; Refli Umpel, S.S., M.Pd., guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Kristen Anak Panah Nabire, dan Fr. Harry, S.J. Sub Moderator SMA Adhi Luhur Nabire.

Valeria mengatakan, LMTP ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa (Oktober, red) tahun 2009. Tema LMTP tahun ini adalah “Menggali Potensi Kabupaten Nabire” dengan beberapa sub tema, yaitu potensi sumber daya alam, potensi pariwisata, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi kebudayaan, sosial dan politik, dan potensi lainnya.

“Melalui LMTP ini kami ingin meningkatkan budaya menulis bagi para pelajar SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Nabire. Selain itu, melalui tema LMTP, kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelajar SMA/SMK/MA dan SMP/MTs untuk mengenali potensi yang dimiliki Nabire. Dengan demikian, para pelajar tidak menjadi asing dari potensi yang mereka miliki dan kemudian hari dapat mengembangkan untuk kehidupan mereka, “kata Moderator SMA Adhi Luhur Nabire, Pastor Odemus Bei Witono, S.J.

Dalam sambutan penutupnya, Bei mengatakan, hasil LMTP akan diumumkan pada acara Festival Budaya yang akan diselenggarakan pada 31 Oktober 2009 di halaman Adhi Luhur Nabire. “Festival Budaya Adhi Luhur ini akan hadiri oleh Bupati Nabire sekaligus membuka acara, Dandim, Kapolres, dan beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bagian di Nabire dan Dogiyai,” kata Bei.

“Festival Budaya ini adalah acara dua tahunan SMA Adhi Luhur. Seluruh keluarga SMA Adhi Luhur akan memakai pakaian adat dari suku masing-masing. Mereka akan menampilkan, drama, tarian, dan atraksi dari suku masing-masing. Pada acara ini juga akan diluncurkan roket air buatan Adhi Luhur sehingga akan menjadi menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga mengajak semua finalis LMTP untuk datang dengan mengenakan pakaian adat,” kata Bei mengajak.

Pater Bei mengatakan, hadiah untuk juara LMTP SMA/SMK/MA dan SMP/MTs masing-masing juara I piala Bupati Nabire, piagam, dan uang pembinaan; juara II piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, piagam, dan uang pembinaan; juara III piala KNPI Kabupaten Nabire, piagam, dan uang pembinaan; serta juara harapan uang pembinaan dan piagam. Para finalis yang tidak mendapatkan kesempatan menjadi juara pada LMTP tahun ini akan diberikan piagam penghargaan. (yer)

BACA TRUZZ...- SMA Adhi Luhur Gelar Presentasi Finalis LMTP se-Nabire

Festival Budaya Danau Paniai: “Memperkokoh Identitas Ke-Mee-an Orang Mee di Papua”

Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Paniai bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Oxfam GB, dan Gereja Kingmi Papua akan mengadakan Festival Budaya Paniai di pinggir Danau Paniai, Enarotali tanggal 22 s.d. 26 Oktober 2009.

Direktur Yapkema Paniai, Hanok Herison Pigai, S.E. mengatakan, Festival Budaya yang bertema “Berubah untuk Menjadi Kuat” itu akan dihadiri oleh puluhan ribu orang Mee. Festival Budaya tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkokoh identitas dan harga diri ke-Mee-an orang Mee di tanah Papua sebagai ciptaan Tuhan yang mulia.

“Nilai-nilai budaya orang Mee saat ini mulai digilas oleh budaya popular. Padahal kebudayaan itukan merupakan cipta rasa dan karsa manusia yang merupakan pemberian Tuhan. Maka, orang Mee harus mempertahankannya sebagai identitas. Kalau kita kehilangan budaya, maka akan digilas zaman,” kata Hanok.

Festival Budaya ini akan menampilkan berbagai lomba, antara lain Totauga, Tupe, Bedouyouga, Gawai, Kaido, Bagaimakido, Mancing, Renang, Dayung, Mengarang, Menggambar, Kampung Bersih, dan lainnya.

Kata Hanok, semua orang Mee mulai dari Mapiha, Kamuu, Wagethe, dan Enarotali akan mengenakan pakaian adat (koteka-moge). Juga, akan mengadakan ibadah KKR dengan menghadirkan 10 pembicara termasuk Pdt. Dr. Benny Giyai (sebagai ketua umum, red).

“Kami menganggap penting untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaaan dan pengembangan budaya dan adat Mee untuk tetap menjadi dasar filosofis dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Paniai sebagai pedoman berkehidupan sehari-hari,” katanya.

Dari sisi Undang-Undang Otsus Papua, kata Hanok, pelestarian kebudayaan orang Papua adalah satu amanat yang diatur di dalamnya. Pada 43 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban pemerintah Provinsi Papua salah satunya adalah mengakui dan menghormati, melindungi memberdayakan dan mengembangkan hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam pasal 57 ayat 1 juga dinyatakan adanya kewajiban bagi pemerintah provinsi Papua untuk melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.

Kekerasan Terhadap Perempuan Bukan Budaya Paniai
Hanok mengatakan, kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan budaya Paniai. Pada dasarnya, nilai-nilai dalam budaya Paniai selalu mengajarkan adanya perdamaian, saling menghargai, meghormati dan menjaga antarsesama manusia, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Hanok menjelaskan, Yapkema dan Oxfam GB melalui program Raising Her Voice menganggap penting untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaaan dan pengembangan budaya dan adat Paniai untuk tetap menjadi dasar filosofis dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Paniai sebagai pedoman berkehidupan sehari-hari

“Salah satu pesan penting yang ingin disampaikan dalam Festival Danau Paniai adalah memastikan adanya pemahaman bersama dalam masyarakat Paniai, bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah bagian dari nilai adat dan budaya Kabupaten Paniai.

Memperkokoh HAM
Menurut Hanok, nilai adat dan budaya Paniai juga memberikan penghormatan dan mendorong diakuinya Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Perempuan. Perempuan hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, hak untuk hidup, hak memiliki rasa aman, hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Katanya, untuk memastikan pemenuhan hak dasar dan HAM, termasuk juga Hak Asasi Perempuan di Kabupaten Paniai, maka perlu adanya kerjasama dan sinergi yang baik antara para tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan juga LSM lokal maupun internasional serta seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. (yer)

BACA TRUZZ...- Festival Budaya Danau Paniai: “Memperkokoh Identitas Ke-Mee-an Orang Mee di Papua”

SEGERA TERBIT BUKU “MELANGKAH KE DUNIA LUAS, Impian dan Pergulatan Anak-anak Papua”

Segera terbit buku berjudul “MELANGKAH KE DUNIA LUAS, Impian dan Pergulatan Anak-anak Papua”. Buku ini ditulis oleh Johannes Supriyono. Dia lahir di Lampung, 25 Desember 1979. Menyelesaikan pendidikan di SMA Xaverius Pringsewu, Lampung (1997) dan di STF Driyarkara, Jakarta (2006), menulis skripsi sekitar pemikiran Roland Barthes tentang semiotika. Sempat belajar menjadi editor di Penerbit Yayasan Cipta Loka Caraka selama satu tahun. Sejak 2007 hingga tahun pertengahan 2009 hidup bersama dengan anak-anak Suku Mee dan Moni di Papua. Buku yang akan diterbitkan segera ini ditulis ketika bersama-sama dengan anak-anak Mee dan Moni di Nabire Papua.

Saat ini, Supriyono mengembangkan Lembaga Pendidikan Papua, Education of Papuans Spirit (LPP, edPapaS). Buku ini terdiri dari 40 kisah yang menggambarkan mimpi dan pergulatan anak-anak Papua. Berikut ini adalah kutipan tiga paragraf pertama dari cerita ke-40 berjudul “A Long, Tiresome Journey”.

Pernah kupikirkan untuk menulis artikel yang lebih serius tentang lahirnya babak intelegensia di Papua. Tidak lama keinginan itu bertahan di benakku. “Kalau kutulis menjadi artikel, sekian banyak nama yang kukenal, anak-anak Papua yang setiap hari kuhadapi, tidak akan muncul, tidak akan disebut. Boleh jadi munculnya nama justeru malah berdaya menggerakkan—bukan hanya nama tapi wajah!”

Melahirkan generasi intelegensia di Papua adalah perjalanan panjang, sangat panjang. Bahkan mungkin akan lebih panjang dari yang selama ini kubayangkan. Mengingat kenyataan betapa kacaunya pendidikan di Papua, bukan tidak mungkin sebagian dari para pemimpi itu akan gugur. Juga karena kondisi kesehatan secara umum belum maju, sebagian lain akan menyerah karena sakit—seperti Robby Tatogo dan Yanto Pigome. Juga karena desakan kemiskinan, akan ada yang terputus di tengah jalan secara menyakitkan seperti Yakobus Wayapa, si penemu setan putih. Mungkin juga akan ada yang tersendat-sendat karena dirintangi oleh malaria seperti Arnoldus Belau, sang penggulat fisika.

Mimpi-mimpi itu bisa pula membusuk dan rontok karena miskinnya teladan dari masyarakat. Banyak yang menempuh jalan pintas untuk mendapat-kan kekuasaan dan uang! Sering sekali mereka kuingatkan, “Jangan jadi koruptor. Sama saja Kau makan orang-orang Papua sendiri!” Entahlah, apakah kata-kata ini akan masih diingat kelak ketika mereka mendapatkan kesempatan dan kekuasaan.

...
Buku ini dapat Anda pesan melalui alamat email:selangkah_kpp@yahoo.com.

BACA TRUZZ...- SEGERA TERBIT BUKU “MELANGKAH KE DUNIA LUAS, Impian dan Pergulatan Anak-anak Papua”

Tingginya Buta Aksara di Papua: Gagalnya Pemetaan dan Pemberdayaan SDM Kampung

Oleh Yermias Degei*)

Tulisan ini adalah tanggapan atas reportase berjudul “Tingginya Buta Aksara di Papua: Hukum Karma Buat Guru“ di tabloid Jubi Online, edisi 1 Agustus 2009. Reportase tersebut ditulis oleh Jerry Omona, wartawan tabloid Jubi berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak berkompeten. Mereka yang berkompeten adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, James Modouw; mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Ace Suryadi; Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Merauke, Albert Gebze; Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, Martina Wombon; dan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH (sambutan tertulis).

Repotase tersebut menarik karena membicarakan tentang tingginya buta aksara di Papua—terutama di wilayah pegunungan serta daerah Asmat dan sekitarnya—dan faktor-faktor penyebab. Upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dan yang dilakukan ikut dikemukakan. Lead reaportase yang ditulis dengan huruf miring adalah juga bagian lain yang menarik. Lead tersebut adalah “Mau merdeka atau otonomi, persoalan Papua belum lari jauh dari masalah buta aksara Latin. Alih-alih menuntaskan, sejumlah pihak malah saling tuding.”

Saya akan menanggapi pernyataan-pertanyaan pada reportase tersebut dengan lebih dahulu menyepakati lead. Lead yang terdiri dari dua kalimat itu (lihat pada paragraf di atas) membawa saya pada sebuah kesimpulan. Bahwa, masalah buta aksara di Papua adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan. Soal buta aksara tidak bisa hanya dilihat dari soal mau merdeka atau otonomi. Setelah Papua merdeka pun soal buta aksara pasti akan ada dan harus diatasi. Selama delapan tahun Otsus berjalan pun soal ini terus diupayakan untuk diatasi.

Lead itu menyiratkan, kita (semua orang) berhenti dengan pertanyaan dan pernyataan tidak realistis. Banyak buta huruf baru Papua mau merdeka kah? Orang Papua sendirilah yang tidak punya kemauan untuk berkembang. Ah, sekarang Papua sudah Otonomi Khusus (banyak uang) tidak perlu dukungan? Masalah buta aksara adalah masalah kemanusiaan. Masalah buta aksara harus berada di luar dari dua soal itu, walaupun dua hal itu dapat menjadi alat untuk mengatasinya.

Jadi, kita harus berhenti dari tuding menuding secara politis dan sosial yang tidak realistis dalam membicarakan soal buta aksara di Papua. Soal buta aksara adalah tanggung jawab moril kemanusiaan. Pembicaraan ini terlepas dari pemahaman kita bersama bahwa merdeka atau otonomi adalah juga soal kemanusiaan.

Hal menarik berikut --yang menjadi inti tanggapan saya-- adalah tentang tingginya buta aksara di Papua dan faktor-faktor penyebab. Soal tingginya buta aksara. Tahun 2005, buta aksara di Papua mencapai 552.000. Pada tahun 2009 angkat tersebut berkurang menjadi 230.000 (baca: paragraf 2 pada tulisan dimaksud). Pada paragraf terakhir mengatakan, penduduk buta aksara di Papua masih tertinggi secara nasional, yaitu 16,50 persen. Belum ada penjelasan 16,50 persen itu dari angka berapa dan tahun berapa secara nasional. Mungkin mengacu pada ‘tekad’ Direktorat Jenderal PLS (Pendidikan Luar Sekolah), Depdiknas untuk mengurangi jumlah penduduk buta aksara hingga tahun 2009 menjadi 5% atau 7,7 juta jiwa secara nasional.

Nah, jika pada tahun ini (2009) buta aksara di Papua 16,50 persen secara nasional, bagaimana dengan kerja keras pemerintah provinsi Papua dan kabupaten yang banyak-banyak itu selama ini. Berdasarkan data di atas, realistiskah jika kepala Dinas Pendidikan Papua mengatakan bahwa tahun 2005 buta aksara di Papua mencapai 552.000 dan pada tahun 2009 angka tersebut berkurang hingga menjadi 230.000.
Banyak orang bertanya-tanya tentang isi informasi ini. Terutama tentang data 16,50 persen (data tahun berapa dan dari jumlah berapa) belum begitu jelas. Data Dirjen PLS, Depdiknas, yakni 5% atau 7,7 juta jiwa secara nasional adalah bukan hasil tetapi ‘tekad’ yang ingin dicapai pada tahun 2009 ini. Dengan demikian, angka-angkat ini menjadi sulit dipahami. Apalagi dalam kondisi PLS kabupaten yang jelas jarang ke lapangan untuk melakukan pendataan (data tidak lengkap).

Soal berikut adalah faktor-faktor penyebab. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Jemes Modouw mengatakan, buta aksara untuk pegunungan merupakan terbesar. Menurutnya, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana. Faktor lain menurutnya, dipengaruhi oleh mobilisasi penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya. Aktivitas ini menyebabkan pemda setempat sulit untuk memberantas buta aksara.

Persoalan sulitnya transportasi untuk mengatasi berbagai soal yang melilit orang Papua, termasuk buta aksara adalah alasan realistis. Tanah Papua yang tiga kali pulau Jawa dengan medan yang berat --gunung-gunung yang menjulang tinggi, perbukitan dan lembah, serta sungai-sungai yang besar dengan lautan yang luas—adalah alasan nyata. Persoalannya adalah hampir dari semua kegagalan di Papua menjadikan realitas ‘medan yang sulit’ itu sebagai alasan realistis dari sebuah kegagalan--adalah tidak realistis.

Faktor SDM juga tidak berbeda dengan soal medan yang sulit. Artinya, pernyataan “Papua medan sulit” dan “Papua SDM kurang” adalah benar. Tetapi, apakah dua hal itu berubah menjadi semacam sebuah label/stigma yang membuat orang Papua sulit berkembang-berinovasi. Label itu secara tidak langsung mengondisikan orang harus manja dan akhirnya menunggu semuanya seperti Jawa—transportasi dan komunikasi lancar, serta tanah rata. Daya kreasi dan inovasi untuk membangun Papua-- yang sungguh indah ini-- tanpa kita sadari terbunuh dengan stigmatisasi.

Apakah kita harus terus menjadikan alasan klise ‘sepanjang masa’ itu menjadi alasan masuk akal di tanah Papua dari rentetan kegagalan ini. Ataukah dengan sengaja orang Papua harus diikat dengan stigma-stigma yang membuat mereka “ta duduk”. Tentu tidak. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan untuk akhirnya menjadikan alasan itu digunakan biar ‘bapak senang’.

Faktor penghambat lain dalam pemberantasan buta aksara di Papua menurut Pak James adalah mobilisasi penduduk yang tinggi. Mobilisasai penduduk adalah alasan pokok ketiga masih tingginya buta aksara di Papua. Mobilisasi dimaksud dapat dipastikan adalah mobilisasi sosial. Karena, masyarakat yang buta aksara tidak mungkin dijadikan tentara atau naik kedudukannya. Mobilisasi sosial adalah perpindahan (tempat atau kedudukan, tingkah laku) orang-orang di masyarakat dengan pola yang baru. Mobilisasi penduduk untuk mencari makan seperti di kampung-kampung di daerah Asmat adalah benar adanya. Mereka jarang berada di satu kampung dalam waktu yang lama. Berbulan-bulan mereka berada di hutan untuk mencari makan.

Sementara mobilisasi penduduk di wilayah pemekaran. Mereka tidak berpindah. Mereka hanya pergi ke kota atau ke ibu kota distrik dalam waktu yang tidak lama. Sebenarnya, mengatakan pemerintah kabupaten sulit mengatasi karena alasan mobilisasi nampaknya tidak berdasar. Zaman nomaden telah berganti. Alasan mobilisasi sebenarnya adalah kegagalan pendataan. Pemerintah gagal melakukan pemetataan dan penentuan sasaran.

Lalu bagaimana dengan pernyataan hukum karma. Albert Gebze Mouyend, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim di Merauke dalam repotase tersebut mengatakan, buta aksara di Papua dipicu karena buruknya guru melaksanakan tugas. Jadi, buta aksara itu sebagai hukum karma.

Saya setuju dengan pernyataan Albert Gebze bahwa buta aksara tinggi karena guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikianlah realitasnya? Kasus konkret, di sebuah kabupaten di Papua seorang yang sudah lulus CPNS ternyata diketahui tidak bisa menulis dan membaca. Ini mungkin hukum karma itu. Masih banyak lagi. Namun, sebagai seorang pendidik, saya setuju dengan agak tersinggung.

Pertanyaannya adalah mengapa kita sering berhenti hanya pada ‘guru gagal’. Kita jarang memikirkan bagaimana caranya agar guru tidak gagal. Kita lupa bahwa guru-guru di kampung-kampung masih menggunakan paradigma pendidikan lama. Paradigma pendidikan terus berubah sesuai perkembangan zaman. Guru-guru membutuhkan pemberdayaan dan pengetahuan dengan pelatihan yang baik. Mereka butuh sedikit pengetahuan tentang hakikat pendidikan (filsafat pendidikan). Hakikatnya mereka tidak butuh ceramah yang bagi-bagi uang dan laporan ‘asal bapak senang’ yang sering kita buat.

Dari tingginya jumlah buta aksara dan faktor-faktor penyebab yang dikemukakan kembali di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain yang sudah dan yang akan dilakukan adalah pemerintah telah berencana tiap tahun menurunkan dana sebesar 6 miliar dari APBD Provinsi Papua. Juga rencana-rencana pembangunan taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta untuk penyelenggaraan pelatihan pemberantasan buta aksara.

Dari rencana ini, tahun 2014 nanti, Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara. Namun, akankah rencana tersebut bisa terwujud? Sebagai seorang yang prihatin dengan soal pembangunan pendidikan di tanah ini, dana besar tidak akan berarti jika strategi tidak benar. Apabila komitmen ini hanya setengah hati dan tidak ada strategi dengan pemetaan yang benar maka target ‘2014 bebas buta aksara’ bisa terkendala soal klasik. Mari kita berjuang sungguh supaya tahun 2015 tidak lagi berbicara soal buta aksara di tanah ini!

Upaya Pemberantasan Buta Aksara
Persoalan buta aksara selalu terkait dengan soal kemiskinan, keterisolasian, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Maka, upaya-upaya yang konkret dan kontekstual untuk pemberantasan buta aksara adalah juga satu upaya untuk mengatasi berbagai soal di atas. Tetapi, pemberantasan buta aksara tidak harus berhenti pada bisa menulis dan kemudian membaca tetapi ransangan harus terus dilakukan pemerintah.

Dengan demikian, berbagai upaya harus terus dicari dilakukan, termasuk bercermin pada strategi suku bangsa lain untuk mengatasi soal ini mungkin juga baik. Tetapi, bukan kopi paste. Berikut ini adalah beberapa hal yang menurut saya penting untuk dilakukan untuk mengatasi buta aksara di Papua.

Hal utama menurut saya adalah soal kajian dan pemetaan. Pemberantasan buta aksara—termasuk juga buta huruf dan lainnya—harus dilakukan dengan mendahulukan pemetaan yang baik. Pemerintah provinsi, khususnya dinas terkait (atau diserahkan ke lembaga tertentu dengan kerja sama BPPNFI Regional XIII) membuat panduan pemetaan yang baik. Atau, wewenang itu langsung diberikan kepada dinas terkait di kabupaten. Pemetaan itu terdiri dari beberapa hal.

Pertama, pemetaan wilayah sasaran. Tim melakukan pemetaan di kantong-kantong buta aksara dengan melihat medan atau geografisnya. Wilayah-wilayah yang sangat terpencil, terpencil, pinggiran kota dan kota. Batasan-batasan harus jelas, sehingga penuntasan buta aksara menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Pemetaan ini mesti melibatkan guru di kampung-kampung—supaya guru tidak menjadi kambing hitam--, kepala desa, pewara (katakis), termasuk juga kepala distrik—untuk kepentingan tertentu. Pelatihan dapat dilakukan berbeda. Para guru di kampung-kampung pelatihan khusus untuk kepentingan pendidikan formal juga mereka dapat berperan untuk kepentingan pendidikan nonformal. Pemetaan ini termasuk juga pemetaan tenaga-tenaga berpotensi yang nantinya dapat diberdayakan menjadi tenaga buta aksara dan buta huruf.

Jadi, pemetaan ini akan membantu kita dan sekaligus dapat dilakukan untuk beberapa kepentingan. Pemetaan ini jika dilakukan dengan baik maka akan sekaligus membantu mengatasi soal mobilisasi yang menjadi kendala untuk menuntaskan buta aksara selama ini.

Hal kedua yang penting adalah pemberdayaan SDM kampung. Persoalan SDM yang selama ini menjadi soal utama dapat sedikit teratasi dengan model ini. Tenaga guru, kepala desa, pewarta, dan pemuda-pemuda yang telah tamat SMA di kampung dapat menjadi tenaga potensial. Dinas terkait di kabupaten dapat melakukan pemberdayaan kepada mereka sehingga dapat menjadi tenaga siap tidak hanya mengajari tetapi juga dapat menghidupkan kampung dengan berbagai kegiatan. Mereka yang mengenal medan dan mereka pasti akan betah melakukan hal ini. Soal insentif para tenaga yang disiapkan itu benar-benar harus dipikirkan dengan benar. Karena, mereka adalah eksekutor di kampung.

Hal ini dapat disebut pelimpahan wewenang penuntasan buta aksara tepat sasaran. Kita menganggap medan di Papua sulit karena tidak melakukan pelimpahan wewenang dengan benar. Benar artinya kepada orang yang tepat di sasaran buta aksara. Kadang-kadang dinas terkait di kabupaten ingin melakukan sendiri tetapi mereka tidak bisa menjangkau ke daerah terpencil dengan berbagai alasan. Padahal, daerah terpencil sering dilalui oleh masyarakat setempat dengan berjalan kaki atau transportasi ala kadarnya. Bahkan masih ada banyak orang yang punya hati untuk sampai ke sana. Sekali lagi, kita hanya membutuhkan sedikit pemberdayaan untuk mereka dengan insentif yang cukup.

Dalam pelaksanaan penuntasan buta aksara, dinas terkait atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah mesti membangun kerja sama dengan BPPNFI Regional VIII Maluku Papua yang berkantor di Buper Jayapura. Hal ini dilakukan supaya peran-peran BPPNFI terlaksana di Papua—supaya BPPNFI tidak terkesan lamban dan miskin data seperti selama ini.

Proses kontrol dan penanganan komprehensif akan menggenapkan upaya penuntasan buta aksara pada tahun 2014. Selama ini, banyak orang menyoroti soal kontrol dinas terkait tentang pelaksanaan di lapangan. Pengontrolan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan perlu dilakukan untuk melihat perkembangan. Proses-proses evaluasi ini akan membantu menyusukseskan pemberantasan soal keaksaraan termasuk soal lain di Papua.

Penanganan dengan model ini tidak terbatas pada tahap bebas buta aksara. Harus ada kegiatan lanjutan dengan ransangan-ransangan yang sengaja dari pemerintah agar keterampilan baru itu tidak berhenti. Bekal-bekal keterampilan berbasis lokal dapat dipikirkan termasuk taman bacaan kampung. Juga, koperasi kampung. Penanganan ini, dinas pendidikan dapat kerja sama dengan dinas lain seperti pertanian, perikanan, pertanian, dan koperasi. Dengan demikian, penuntasan buta aksara itu benar-benar menjadi sebuah pemberdayaan dari tingkat bawah.

Dalam penanganan komprehensif ini perempuan mesti mendapat perhatian lebih. Perempuan muda harus mendapat perhatian lebih karena mereka akan mengasuh dan akhirnya mendidik anak-anak Papua. Pendidikan perempuan akan berefek baik untuk masa depan Papua.

Pemberantasan buta aksara dengan idealisme ini, lagi-lagi butuh komitmen-cinta-kasih. Jika tidak ada komitmen, cinta, dan kasih untuk membuat rakyat Papua lebih baik maka sia-sialah semuanya. Merdeka atau Otonomi masalah buta aksara adalah soal. Soal kita semua, pendidik, aktivis, pemerintah dan lainnya. Ini adalah hal-hal kecil yang sangat berat—butuh dana dan waktu—yang berakibat besar di kelak. Dengan demikian kita pernah membangun manusia Papua yang merupakan bagian dari umat manusia.

*)Sekretaris Lembaga Pendidikan Papua, Education of Papuans Spirit (LPP-edPapas)

BACA TRUZZ...- Tingginya Buta Aksara di Papua: Gagalnya Pemetaan dan Pemberdayaan SDM Kampung