Laporan Wartawan Kompas, Aryo Wisanggeni G
JAYAPURA, KAMIS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua masih mengabaikan pendidikan. Nilai anggaran pendidikan di Papua hanya Rp 228,72 miliar, atau 4,19 persen dari total APBD Papua yang totalnya nilainya Rp 5,45 triliun.
Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Institute for Civil Strengthening, Budi Setyanto, di Jayapura, Kamis (17/1). "Anggaran itu juga tidak tepat sasaran. Dari Rp 204,36 miliar anggaran publik di tiga Satuan Kerja Pemerintah Daerah, ternyata Rp 117,88 miliar habis untuk membayar honor, insentif, anggaran makam-minum, dan biaya perjalanan dinas," kata Budi.
Dengan alokasi seperti itu, Budi membeberkan dari Rp 204,36 miliar anggaran yang dialokasikan sebagai anggaran publik ternyata hanya Rp 86,48 miliar yang benar-benar akan dinikmati publik.
"Dana Rp 86,46 miliar itu habis untuk pengadaan buku, alat tulis, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan pembangunan gedung sekolah," kata Budi.
Kecilnya anggaran itu menurut Budi akan membuat buruknya kualitas penyelenggaraan pendidikan di Papua. "Rendahnya anggaran itu juga mengancam akses pendidikan 917.700 jiwa penduduk miskin di Papua. Kami minta APBD Papua 2008 dievaluasi ulang," kata Budi.
Sumber: http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.1048558&channel=1&mn=2&idx=8
0 komentar:
Posting Komentar