230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

Papua, masuk 10 besar provinsi di wilayah Indonesia yang dinyatakan padat akan buta aksara selain Bali, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat,Jawa Timur, Jawa Tengah, NNT, Banten, Selawesi Selatan, Jawa Barat.

Sementara kepadatan buta aksara di Papua ini terbesar berada di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten di pegunungan lainnya.

“Memang untuk pegunungan merupakan daerah terbesar penyandang buta aksara, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana,” ungkap Ka-Dispora Provinsi James Modouw kepada wartawan disela-sela cara penguatan kapasitas pengelola/penyelengara program pendidikan masyarakat pada 10 provinsi di Hotel Mahkota, Kamis (16/7) kemarin.

Menurutnya, dalam waktu dekat Pemprov Papua akan menggenjot agar buta aksara di Papua hilang atau paling minim berkurang dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara yang terdapat di Papua saat ini.

“Melalui dukungan nggaran yang dihasilkan dari ABPD sebesar Rp. 6 M pertahunnya, upaya pemerintah itu nantinya akan dilakukan melalui pendirian taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta berbagai pelatihan tentang upaya pemberantasan buta aksara,”katanya.

Dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara di Papua jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun pertama program pemberantasan buta aksara dilakukan yaitu pada tahun 2005 terjadi penurunan.

Tahun 2005 lalu Papua mencapai angka 552.000 penyandang buta aksara dan untuk tahun 2009 ini turun hingga 230.000, sehingga dipastikan tahun 2014 nanti Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara.

“Sebenarnya pemda Papua sudah berhasil dalam memberantas buta aksara, kita bisa lihat dari penurunan penyandang buta aksara saat ini,” lanjut dia.

Pemberantasan buta aksara untuk daerah Papua ini dikatakan olehnya, nanti akan didukung pula melalui kearifan muatan local yaitu, diwajibkan setiap sekolah dasar untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa budaya setempat.

Dikatakan pula oleh James Modouw, masih besarnya penyandang buta aksara di kota Jayapura disebabkan mobilisasi penduduk yang terus meningkat hingga upaya pemda setempat untuk memberantas buta aksara terbilang sulit.(lina)
-------------------------
Sumber:http://papuapos.com

BACA TRUZZ...- 230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

Kualitas manusia Papua di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang kita bangun saat ini. Hal ini bukan mengabaikan pendidikan formal dasar dan menengah. Tetapi, lebih karena anak usia 0-5 tahun usia emas dalam pengembangan otaknya.

Karena itu, jika kita punya keinginan mengubah masa depan Papua, maka yang harus ditangani lebih dahulu adalah anak-anak usia dini. Perhatian sudah harus dari dalam kandungan. Sebab, pendidikan anak usia dini adalah basis pendidikan pertama dan basis pendidikan yang utama.

Melalui anak usia dini bisa ditanamkan nilai-nilai budaya dan peradaban yang baik, karena anak usia dini merupakan usia emas dalam kehidupan manusia. Maka perhatian berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan, gereja, kelompok soial, LSM, dan pemerintah di tanah Papua adalah penting.

Pembangunan PAUD di tanah Papua harus didukung penuh oleh pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dalam komitmen politik dalam bentuk alokasi anggaran dalam APBD. Di samping itu, untuk mengembangkan PAUD di Papua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti dari asosiasi pendidikan anak usia dini seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Wilayah dan Forum PAUD yang diharapkan juga berperan besar dalam mengembangkan dan memajukan PAUD.

Juga, pemerintah harus mendukung de¬ngan¬ memberikan pembinaan di pusat PAUD yang ada tanah Papua mulai dari tingkat kampung sampai di tingkat provinsi. Hal ini dapat dilakukan dengan pusat PAUD di provinsi membina pusat PAUD yang berada di wi¬layah sehingga penyebaran dan pe¬merataan PAUD akan lebih cepat terlaksana.

Dalam pembangunan PAUD di tanah Papua perlu juga peran perguruan Tinggi. Perguruan tinggi seperti Universitas Cendrawasih bisa melakukan penelitian-penelitian sehing¬ga¬ hasil penelitian tentang PAUD dan pengembangannya bisa menjadi acuan bagi pengembangan PAUD di Papua yang disesuaikan dengan budaya setempat.

Dalam pengembangan PAUD di tanah Papua perlu juga diperhatikan budaya lokal termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai baik yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan PAUD itu akhirnya tidak hanya menciptakan anak-anak hanya pintar secara intelektual tetapi juga punya hati nurani dan wawasan kebudayaan Papua.

Jadi, intinya adalah membangun PAUD di tanah Papua adalah sama dengan membangun kualitas orang Papua untuk menghadapi masa depan. Membangun PAUD berarti kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi globalisasi dengan enteng. Tapi, PAUD yang bukan sekedar soal kuantitas – soal berapa-- tetapi PAUD yang berkualitas -- yang tidak menenggelamkan identitas dan harga diri kepapuaan anak-anak Papua di masa depan.
[Yermias Degei, Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua]

BACA TRUZZ...- PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen

Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.

Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.

Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.

Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.

Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.

Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.

BACA TRUZZ...- BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Ujian Paket Formal A, B, dan C di Nabire Tidak Ada Dana

Biaya Ujian Peket C Formal di Nabire Rp400.000,00/Peserta

Ujian paket A (setara SD), paket B (setara SMP), paket C (setara SMA) nonformal dan formal (ujian untuk siswa yang tidak lulus Ujian Nasional:red) jalurnya berbeda. Sehingga, pelaksanaan ujian tidak bisa disatukan. Peket A, B, dan C nonformal itu, nama-nama peserta sudah dikrim ke Jakarta pada enam bulan yang lalu. Maka, soal dan LJK yang tersedia juga sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Sementara paket A, B, dan C formal belum.

Kapala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire, Yustinus Wakey kepada wartawan, Selasa, (23/6) di ruang kerjanya mengatakan, kebanyakan orang, terutama kepala SD, SMP, SMA masih belum mengerti soal ini. Soal dan LJK untuk untuk Paket A, B, dan C nonformal sudah ada sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Sementara, untuk paket A, B, dan C formal soalnya masih belum ada. Baru akan dikirim dari Jayapura. Maka pelaksanaannya setelah selesai ujian peket nonformal.

Ketika ditanya soal pengutan pelaksanaan ujian paket B formal Rp300.000,00 dan paket C Rp400.000,00 Wakey mengatakan, pelaksanaan ujian paket A, B, dan C formal tidak ada dana sama sekali.

“Dana yang ada hanya untuk pelaksaan paket A, B, dan C nonformal yang nama-namanya sudah dikirim ke Jakarta. Sementara, untuk paket formal tidak ada dana dari dikjar kabupaten, provinsi, dan memang tidak ada dana dari pusat. Sehingga, kami harus menagih dari peserta ujian,” katanya.

Kata dia, ujian paket formal baru tahun ke dua kami adakan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, biaya ujian paket C tiap peserta menyumbang Rp300.000,00 tetapi dinilai tidak cukup untuk berbagai keperluan. Maka, tahun ini kami menaikan menjadi Rp400.000, 00 untuk peket C formal dan Rp300.000, 00 untuk paket B formal.

Sumbangan peserta itu, katanya, digunakan untuk (1) uang fotokopi soal dan LJK semua mata pelajaran, (2) membayar tempat pelaksanaan, (3) honor pengawas, (4) uang makan dan minum pada saat ujian berlangsung, (5) biaya cetak nomor ujian, (5) biaya untuk mengantar hasil ujian ke Jayapura, dan biaya lainnya.

Kabid PLS Dikjar Nabire mengatakan, supaya tidak memberatkan para peserta ujian paket formal dengan tagihan yang dinilai basar, pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus. “Saya sudah pernah usul dalam rencana kerja sama, tetapi hal ini belum ditanggapi. Maka, saya usul kepada pemerintah dan DPRD juga harus membicarakan hal ini. Kita semua tidak ada ada pungutan-pungutan seperti itu, “katanya.

“Hingga saat ini peserta ujian paket formal setara SMP baru 2 orang yang mendaftar. Sementara, setara SMA sudah delapan orang. Maka, kami masih terus membuka pendaftaran beberapa hari ke depan selama ujian paket A, B, dan C nonformal berlangsung ,” kata Kabid PLS.

Peserta yang ingin ikut paket formal silakan kepala sekolah atau siswa sendiri datang ke PLS dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan ijazah tingkat pendidikan sebelumnya. Ujian paket formal akan diadakan setelah ujian paket nonformal. Diperkirakan akan dilaksanakan tanggal 26 ke atas. [yer]

BACA TRUZZ...- Ujian Paket Formal A, B, dan C di Nabire Tidak Ada Dana

Sertifikasi Guru SD di Papua Alami Kendala

Program sertifikasi guru di tingkat sekolah dasar yang merupakan program kucuran pusat yang ditujukan bagi peningkatan kualitas guru, tidak cocok diterapkan di Papua. Hal ini dikarenakan 90% guru SD di Papua hanya tamat SMA dan banyak guru yang tidak mampu untuk menyusun porto folio dan SAP sesuai persyaratan.

Ironisnya lagi, dari sekitar 1000 tenaga guru di Kabupaten Merauke hanya sekitar 10 orang guru yang menamatkan pendidikan S1 (Strata Satu). “Salah satu persyaratan setrifikasi adalah guru bersangkutan harus S1, sementara di Papua ini guru- guru SD hanya berpendidikan SMA. Jadi saya rasa aturan ini tidak sesuai dengan kondisi riil guru SD di Papua,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw S.Sos ketika dikonfirmasi JUBI di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Dijelaskan Mekiuw, kesulitan guru untuk mengikuti sertifikasi juga disebabkan karena akses guru berpendidikan SMA untuk meningkatkan jenjang strata satu sangat sulit dibandingkan guru-guru di pulau Jawa yang rata-rata dapat bersekolah sembari tetap menjalankan profesinya. “Di Merauke ini, baru ada PGSD, ya mudah-mudahan bisa terbantu. Ada juga program Universitas Terbuka, namun kapan lulusnya karena tidak dapat dipastikan,” keluhnya.

Untuk menjawab persoalan sertifikasi guru tingkat SD, pihaknya telah memasukkan usulan kepada Diknas agar ada kebijakan khusus mengenai pemberlakuan sertifikasi guru di Papua. Yakni, meski tak berpendidikan sarjana strata satu, sertifikasi guru dapat diberlakukan bagi guru-guru yang telah mengabdi selama 20 tahun. “Sudah saya usulkan setahun yang lalu, meski belum dijawab namun kami sudah mendapatkan titik terang dari Depdiknas,” tuturnya.

Pengelolaan Dana Blockgrant SD Kurang Jelas
Sementara itu menyangkut pengelolaan dana blockgrant bagi rehabilitasi fisik sejumlah SD di Kabupaten Merauke yang kurang jelas, bahkan oleh BPK terdapat TK dan SD yang salah dalam pengelolaan dana tersebut, Mekiuw mengatakan, “dana itu langsung turun ke sekolah-sekolah dan direncanakan langsung ditingkat sekolah, sehingga pihak dikdas tidak dapat memantau pengelolaannya,” tuturnya sembari mengatakan, proses pengusulan dana blockgrant dilakukan masing-masing sekolah ke pusat dan diterima secara bergiliran.

Menurutnya, untuk Kabupaten Merauke tahun 2008 terdapat 4 SD yang menerima dana blockgrant sebesar Rp 240 juta bagi rehabilitasi sekolah, satu diantaranya adalah TK Satu Atap Wasur I yang kini bermasalah lantaran penyalahgunaan dana. Sedangkan 2 SD yang bermasalah dalam pengelolaan dana adalah SD bertaraf nasional, yaitu SD St Michael dan SD Polder. “Untuk kedua SD ini, kesalahan terletak di pihak ketiga selaku penyedia barang. Yang mana pihak ketiga melakukan mark up sejumlah peralatan sekolah yang tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, mereka bekerja tanpa ada Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga terjadi misscomunication,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kini rekanan penyedia barang (pihak ketiga) dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipergunakan sebelum tahun anggaran ditutup. “Saya sedang menunggu pengembalian dana tersebut, jika tidak ada itikad baik, maka akan segera diproses secara hukum," tegasnya. (drie/Merauke)
-----------
Sumber: http://tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Sertifikasi Guru SD di Papua Alami Kendala

LOMBA JURNALISTIK PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009

Deadline 2 Juli 2009

Tema Lomba Jurnalistik PAUD 2009

“ PAUD Sebagai Investasi Strategis Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Pembangunan Nasional pada masa mendatang “

Persyaratan Lomba Jurnalistik
1. Masyarakat Umum/Wartawan
2. Karya Tulis mengenai PAUD telah diterbitkan di surat kabar/harian/mingguan/Tabloid, dan Majalah sejak 2 Januari 2009 sampai dengan 2 Juli 2009.
3. Karya Tulis dapat berupa artikel, feature atau berita minimal 3000 karakter
4. Kriteria penilaian mencakup: bobot tulisan, aspek investigasi, argumentasi, orisinilitas data dan fakta, teknik penulisan, struktur penulisan dan bahasa, serta bloking masalah. Solusi: pemecahan masalah yang ditawarkan bukan sekedar fakta dan data. Inovasi: adanya penemuan baru/ide baru.
5. Karya Tulis (bukti penerbitan, kliping, dan naskah asli serta identitas diri dan kontrak person) dikirim ke:

PANITIA LOMBA JURNALISTIK PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009
Up Subdit Kemitraan d/a Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PNFI, Depdiknas.
Gedung E Lantai VII. Jalan: Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

Hadiah Pemenang
1. Juara I Rp.12.500.000,-
2. Juara II Rp.10.000.000,-
3. Juara III Rp.7.500.000,-
4. Juara Harapan I Rp.6.500.000,-
5. Juara Harapan II Rp.5.000.000,-
6. Juara Harapan III Rp.4.000.000,-
(Pajak ditanggung Pemenang Lomba)

Pengumuman Pemenang Lomba
Pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui surat kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2009.
Ketentuan Tambahan
1. Segala hasil keputusan panitia mutlak tidak dapat diganggu gugat.
2. Naskah yang masuk menjadi hak Panitia.

Info lengkap klik disini
Diposkan oleh Informasi Lomba Tahun 2009 di 11:58
Label: info lomba 2009

BACA TRUZZ...- LOMBA JURNALISTIK PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009

Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”

Oleh : Chairoel Anwar

Penilaian angka kredit (PAK) guru ataupun PNS lainnya, lebh sering menggunakan perkiraan atau ”tebakan”. Rata-rata, begitulah PAK guru PNS yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Fakta itu dibeberkan dalam rapat kerja Tim Penilaian Angka Kredit se-Provinsi Kepri, di Hotel Plaza Tanjungpinang, belum lama ini.

Rapat kerja tersebut hanya khusus untuk PAK jabatan fungsional tertentu (baca: guru). Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Regional XII Pekanbaru, Anita Tarigan, juga mengakui fakta tersebut. Bahkan, secara terus-terang dia sendiri mengaku geleng-geleng kepala dengan PAK yang pernah diusulkan Pemprov Kepri.

”Ada kejadian di (Pulau) Bintan ini. Masa DP3 diisi bagus semua? Malah, banyak yang 95 ke atas. Kalau seperti ini PNS-PNS yang diusulkan bisa naik pangkat luar biasa,” beber Anita keheranan. Menurut dia, peniaian dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) harus mengacu kepada PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Berdasarkan PP tersebut, ada delapan unsur penilaian.

Seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. ”Kalaulah nilai DP3-nya sebagian besar bagus semua (95 ke atas, red), seharusnya nggak ada PNS yang suka nongkrong di warung kopi saat jam kerja,” ujar Anita. Kendati demikian, dia tak menampik, penilaian angka kredit PNS lebih cenderung ”tebak-tebakan”.

Pasalnya, skor penilaian yang diatur PP No. 10/1979 itu juga tidak dirinci secara detil. ”Memang betul kalau dibilang begitu. Tapi, juga harus pakai logika, dong. Lihat unsur-unsur lainnya,” tukas Anita.

Amburadul
Dalam rapat kerja itu juga terungkap, lulusan SMA bisa diangkat menjadi guru PNS. Seharusnya, ”Dia tetap bisa menjadi guru, tetapi bukan jabatan guru. Sehingga, kenaikan pangkatnya juga harus secara reguler (empat tahun sekali, red). Tapi saya heran, di Kepri ini guru PNS lulusan SMA disamakan dengan yang lulusan S-1,” kata Anita geram.

Dia juga membeberkan fakta lain yang cukup unik. ”Masa CPNS bisa mendapat tugas belajar? Belum lagi sempat mengabdi sebagai PNS, eh kok sudah bisa tugas belajar,” cerocos Anita. Belum lagi seorang guru PNS yang merupakan istri seorang pejabat tinggi daerah. Guru tersebut kerap ”cuti” mengajar karena mendapat predikat ”tempelan” suami.

Menurut Anita, guru tersebut harus tetap punya kewajiban mengajar. Kalau pun tugas mengajar ditinggalkan, dia harus mengajukan cuti atau ijin. ”Tidak bisa mentang-mentang istri seorang ’jenderal’ lantas bisa seenaknya,” papar Anita. Dari hasil raker tersebut, juga mencuat permasalahan lain. Misalnya, penilaian angka kredit jabatan guru banyak yang mengikuti aturan struktural. Dari golongan II/c bisa langsung ”melompat” ke golongan III/a.

Kemudian, kasus seorang guru PNS di salah satu SD di Kota Tanjungpinang, tanpa SK definitif ”ngotot” minta mengajar di SLTA. Meski guru bersangkutan bertitel sarjana, namun SK penempatannya adalah sebagai guru SD. Ada lagi, guru tamatan D-II jurusan Jasa. Yang bersangkutan ini akhirnya menjadi guru setelah ke sana-sini tak diterima kerja.

Uniknya, saat ingin melanjutkan kuliah—karena tuntutan UU Guru dan Dosen, yang bersangkutan memaksa agar ijazah D-II-nya ”disesuaikan”, dan tidak mau kuliah sebagai ”tamatan SMA”. (*)
------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”