Selamatkan Tanah dan Orang Papua!

Pada 13 September kemarin, dikenal sebagai Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia. Hal itu sesuai dengan deklarasi PBB 13 September 2007 lalu.
Terkait hal ini, Dewan Adat Papua (DAP) sebagai masyarakat pribumi turut memperingati ulang tahun ke-3 Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia tersebut.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd, mengatakan, tema yang diangkat adalah "Mari Kita Selamakan Tanah dan Orang Asli Papua". Tema ini menjadi suatu seruan tentang penyelamatan tanah dan orang asli papua, bangsa Papua, rumpun Melanesia, ras Negroid yang masih tersisa 1,2 juta jiwa dari creeping genoside (pemusnahan secara merangkak perlahan-lahan) dan dari kehancuran tanah Papua menuju Papua baru.

Seruan penyelamatan tanah dan orang asli Papua terdiri dari 8 bagian yaitu, penyelamatan tanah Papua, penyelamatan jiwa orang asli Papua dari creeping genoside, perilaku orang asli Papua yang berakibat creeping genoside, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan hutan, penyelamatan kampung-kampung tradisional, masa depan orang asli Papua, permasalahan-permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi orang asli Papua.

Pokok-pokok seruan sebagaimana diungkapkan itu, sebagai pengingat dan peringatan untuk harus diingat dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Papua. Pertama, keselamatan dan masa depan orang Papua ada di tangan orang Papua sendiri. Sebab ancaman kematian kian semakin menyata dimana masyarakat adat ditembak, dibunuh, diculik, ditangkap, dipenjarakan, mati kelaparan, menderita dan mati karena sakit dan penyakit.

Kedua, dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di tanah Papua pada saat menjelang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969, jumlah penduduk asli Papua lebih kurang 800.000 jiwa dan sampai dengan pada tahun 2007 jumlah penduduk asli Papua berjumlah 1, 2 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan dengan Negara tetangga PNG (Papua New Guinea) pada saat merdeka pada tahun 1975, jumlah penduduk 700.000 jiwa dan pada tahun 2007, negara tetangga tersebut jumlah penduduknya sekitar 7 juta jiwa.

Ini pertanda bahwa pertumbuhan penduduk orang asli Papua di Papua Barat tidak bertambah secara signifikan dalam kurun waktu yang sama. Bertolak dari perbedaan jumlah penduduk yang amat mencolok di atas menyatakan sejak integrasi hingga saat ini terindikasi telah, sedang dan akan terjadi creeping genoside pada orang asli Papua. Hal ini dapat menyata dengan telah terjadinya berbagai operasi tumpas yang dilakukan oleh militer secara langsung semenjak 1 Mei 1963-1998, pembunuhan kilat, penembakan, penculikan, penangkapan dan pemenjarahan sewenang-wenang, pembunuhan psikis dengan Tuhan separatis, makar dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Disamping itu, masyarakat adat Papua juga dibunuh dengan cara diracuni melalui makanan dan minuman, minuman keras, pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan meninggal karena kelaparan dan penyakit HIV/AIDS. Akibatnya, populasi penduduk asli Papua semakin terancam.

Sebuah paper penelitian yang sampaikan dalam Indonesian Solidarity an the West Papua Paper Project, 9-10 Agustus 2007 di Sidney, Australia yang disampaikan oleh Dr. Jim Elmslie menyebutkan populasi penduduk non-Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6,7 juta jiwa penduduk Papua pada tahun 2020. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030. Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15.2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1:6,5. Oleh karena itu, masyarakat adat tanpa terkecuali di semua level dan tingkatan harus menyelematkan diri terlebih dahulu dari ancaman kematian dan dari berbagai proses ketidakadilan yang dialami.

Ketiga, eksploitasi SDA terus terjadi di tanah Papua. Masyarakat adat mati di atas kekayaan alam (emas), sementara kaum pemodal dan penguasa menari-nari di atas tulang belulang dan darah masyarakat adat Papua. Eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh PT. Freeport dan gas alam oleh Brithis Petrolium di Babo Bintuni, perusahaan gas di Sorong serta berbagai perusahaan lainnya merupakan fakta yang tidak dapat dielakan. Demikian pula dengan pengeksploitasian hutan yang terus dilakukan secara legal maupun illegal.

Keempat, dalam pandangan dasar hidup masyarakat adat Papua, tanah adalah mama yang melahirkan, memberi makan, hidup dan beranak cucu. Karena itu tanah sesungguhnya milik komunitas dan bukan milik pribadi tertentu. Tanah bagi masyarakat Adat Papua memiliki nilai ekomis dan religi.

"Soal tanah adat kami DAP serukan penyadaran dulu, nanti kami tindaklanjuti dengan aturan," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor DAP, Minggu, (13/9).
Secara iman (secara khusus Kristiani) tanah adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada setiap bangsa dengan batasnya untuk keberlangsungan hidup mereka (Lih. Kitab Ulangan 19:13 dan 27:17). Lahan produktif pertanian tidak lagi dialihfungsikan untuk perumahan, penanaman kelapa sawit, lahan industri namun dilindungi demi keberlangsungan hidup masyarakat Adat Papua. Oleh karena itu, diserukan kepada orang asli Papua supaya tanah hak milik Masyarakat Adat Papua jangan dijual lagi namun disewakan atau dikontrakkan bagi pemodal dan pengguna lainnya.

Kelima, secara ekonomi masyarakat adat terus semakin tersisih. Tempat-tempat sentral di kota-kota, tanah semua dikuasai oleh pemodal yang nota benenya warga migran. Mereka mendirikan ruko-ruko, supermarket dan sentra-sentra ekonomi dimana-mana. Akibatnya masyarakat adat tidak mendapatkan tempat yang layak dan manusiawi.

Keenam, semakin derasnya arus perubahan dan tidak adanya perhatian dari semua pihak dalam memelihara serta melestarikan kampung-kampung tradisional dengan segala sistem dan nilai pemerintahan tradisional semakin hilang dan musnah. Hak hidup dan kebebasan masyarakat adat Papua semakin terancam. Pemerintah melalui aparat penegak hukum terus melakukan pembungkaman hak dan kebebasan bagi masyarakat adat Papua. Sebaliknya apa yang menjadi tanggungjawab aparat belum secara serius mengungkapkan tuntutan masyarakat adat.

Beberapa persoalan yang patut disebutkan ialah pelaku penembakan Opinus Tabuni yang tertempak pada tanggal 9 Agustus 2009 di Lapangan Sinapuk Wamena pada saat memperingati hari Internasional Masyarakat Pribumi. Demikian pula proses hukum pelaku penculikan Theys Hiyo Eluay dan sopirnya Aristoteles Masoka serta berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Bertolak dari keprihatinan sebagaimana diungkapkan di atas, guna mengakhiri dan menyelamatkan masyarakat adat Papua maka ia menyuarakan dan menyatakan sikap, bahwa, seluruh masyarakat adat untuk saling bahu membahu membangun kekeluargaan, persatuan, persaudaraan sebagai sesama anak adat Papua untuk menyelamatkan diri dan tanah Papua dari ancaman kepunahan.

Berikutnya, berjuang agar mencapai kesadaran bahwa semua orang adalah satu bangsa yakni bangsa Papua, rumpun melanesia dan ras negroid di pasifik dan bukan bangsa Indonesia, rumpun Melayu dari Yunan Kamboja.

"Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-bangsa, Pemerintah Belanda untuk segera membuka diri guna dilakukannya dialog internasional atau referendum bagi penyelesaian dan penyelamatan masyarakat adat Papua dari krisis kemanusiaan dan ancaman pemusnahan yang semakin menyata," tegasnya.

Tentang, penembakan di Timika, jika dilihat modusnya sama dengan penembakan warga Amerika Serikat beberapa bulan lalu, hanya saja dalam akhir-akhir ini intensitasnya meningkat, dan jelas ini mungkin saja dilakukan oleh agen provokator yang sama, karena mereka yang menembak itu adalah orang yang terlatih dalam menembak maupun menghilangkan jejaknya.

"Saya pernah bilang bahwa coba OPM ditarik dan pasukan juga ditarik, dan dilihat siapa dalang dari aksi penembakan itu. Ini skenario yang sudah diatur agar membungkam masyarakat yang memperjuangkan haknya pada PT. Freeport itu, karena tidak mau kue yang sama dibagi, maka dibuatlah aksi-aksi penembakan itu, supaya masyarakat adat ditangkap, diintimidasi supaya jangan berteriak lagi. Mana ada masyarakat adat punya senjata," terangnya.(nls/fud)
----------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

BACA TRUZZ...- Selamatkan Tanah dan Orang Papua!

Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Tuntut Pembangunan Pasar yang Layak di Tengah Kota

Sekitar 200 massa yang menamakan diri Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (Solpap), Senin (14/9) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan jalan masuk Gedung Negara, Dok V Jayapura. Mereka mendesak Gubernur Papua maupun Walikota Jayapura untuk segera merealisasikan pembangunan pasar khusus yang layak dan manusiawi di tengah kota bagi mama-mama pedagang asli Papua yang sehari-harinya berjualan di pinggir jalan dan emperan toko sepanjang Kota Jayapura.

Awalnya, massa yang dipimpin Robert Jitmau dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura ini menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Jayapura, namun karena semua pejabat termasuk Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH berada di Gedung Negara, akhirnya massa tersebut memutuskan untuk melanjutkan aksinya ke Gedung Negara.

Massa pun akhirnya berjalan kaki dari Kantor Gubernur menuju Gedung Negara, Dok V Jayapura yang jaraknya sekitar 5 km itu dengan tertib. Namun setelah sampai di Dok V, massa tidak diizinkan masuk ke kompleks Gedung Negara. Sebab sebelum massa tiba di Gedung Negara sekitar pukul 12.00 WIT, aparat keamanan dari Polresta Jayapura sudah siaga di sana, sehingga ketika pendemo datang aparat kepolisian langsung membuat pagar betis menghalau massa yang umumnya mama-mama itu.

Karena tertahan aparat, akhirnya massa pun melakukan orasi sambil membentangkan sejumlah pamflet yang intinnya meminta gubernur memperhatikan mama-mama asli Papua melalui pembangunan pasar khusus mama-mama asli Papua di tengah kota.
"Anak sampai kapan mama jualan di atas tanah. Bapak Bas, kapan kami punya pasar jadi? Kami cape demo terus. Demikian antara lain tulisan tersebut.

Massa terus meneriakkan agar gubernur segera menemui massa. "Kami tidak mau kalau pejabat lain, harus gubernur temui kami," teriak seorang ibu. Namun gubernur tetap tidak keluar. Sebab pada waktu bersamaan gubernur melakukan pertemuan tertutup dengan Dubes Inggris, Marthin Hatfull. Asisten Umum Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si dan Kepala Dinas PU Provinsi Papua Jansen Monim ST,MMT yang ditugasi menemui dan memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa rupanya tidak digubris. Massa tetap nogotot harus bertemu gubernur.

Setelah terjadi negosiasi, akhirnya dipilih 14 perwakilan untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Sementara massa di luar tetap setia menunggu hasil pertemuan perwakilan dengan gubernur. Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, akhirnya perwakilan pun bertemu dengan Gubernur Barnabas Suebu,SH, Walikota Jayapura Drs. MR Kambu M.Si dan Yan Ayomi, S.Sos dari DPRP selaku Ketua Tim Pansus Mama-mama Pedagang Asli Papua, Sekda Drs Tedjo Soeprapto,MM para asisten dan para pimpinan SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, gubernur mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mama-mama sangat penting dan sebenarnya sudah direspon pemerintah, hanya saja yang menjadi kendala selama ini adalah masalah tanah tempat pembangunan pasar tersebut.
Ada sejumlah lokasi yang dilirik, misalnya lokasi dok 8 yang ditawarkan Walikota Jayapura sesuai dengan tata ruang Kota Jayapura, namun tetap tidak memenuhi syarat. Apalagi pasar yang diinginkan harus di tengah kota.

Setelah diusulkan beberapa lokasi alternatif, akhirnya gubenur memutuskan pembangunan pasar itu dipusatkan di tempat Eks Damri di jalan Percetakan Jayapura.
Karena tanah di lokasi tersebut milik perhubungan (pusat), maka pihak pemerintah daerah akan segera menyelesaikan itu dengan pemerintah pusat. "Demi untuk mama-mama Asli Papua, maka saya rela pasang badan dengan pemerintah pusat," katanya.

Selain menyetujui lokasi di tempat DAMRI, gubernur juga setuju pembangunan pasar ini dianggarkan dalam APBD 2010, sehingga dipastikan sudah selesai sebelum Desember 2010.
Masalah anggaran ini akan disinergikan dari APBD Kota Jayapura dengan Provinsi. Untuk pembangunannya dipercayakan kepada Walikota Jayapura sebagai pelaksana.

Gubernur juga meminta perlunya pembinaan bagi mama-mama pedagang asli Papua sehingga lebih cakap dalam memanaj jualan mereka, yang pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Untuk menjawab keluhan mama-mama soal ongkos angkutan yang selama mahal, gubernur juga menyetujui untuk pengadaan satu unit angkutan murah yang nantinya dikelola dalam bentuk koperasi oleh mama-mama yang berjualan di pasar tersebut.
"Untuk sementara menungu pembangunan pasar khusus, silahkan saja berjualan dulu di tengah kota seperti biasanya," jelas gubernur.

Puas dengan jawaban itu, akhirnya perwakilan massa kembali menjelaskan hasil pertemuan itu kepada rekan mereka yang setia menunggu di luar pagar dan akhirnya massa membubarkan diri. (don/fud)
-------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

BACA TRUZZ...- Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Romeo Muyapa Siap Ikut Olimpiade Astronomi Asia Pasifik

Romeo Muyapa, siswa kelas III SMP YPPK Santo Antonius Nabire, akan menjadi duta Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Astronomi Asia Pasifik (Asian Pacific Astronomy Olympiad/APAO) di Korea.

Menurut Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Antonius Nabire, Theodolus Asmanto, kegiatan Olimpiade Internasional APAO bakal digelar mulai tanggal 7-14 Oktober 2009. “Sekarang ini Romeo Muyapa sedang dibimbing secara khusus oleh para dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah dosen lainnya di Jakarta ,” ujar Asmanto kepada JUBI di sekolahnya, Kamis (10/9) siang.

Diakuinya, Romeo Muyapa adalah salah satu siswa didikannya yang telah menorehkan prestasi gemilang di tingkat Nasional. Romeo sukses meraih medali emas pada Olimpiade Sains Nasional (ONS) di Jakarta tahun 2008. “Karena sukses di bidang Astronomi, Romeo digembleng langsung Prof. Yohannes Surya di Karawaci,” kata Asmanto.

Mewakili Indonesia di ajang APAO tahun 2009, Romeo Muyapa akan bertarung dengan siswa-siswi berprestasi dari negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. “Saya yakin dia akan sukses,” optimisnya.

Sesuai rencana, Romeo Muyapa akan didampingi Drs. Theodolus Asmanto bersama Kepala Bidang SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Theresia I. Maker, S.Pd sebagai peninjau kompetisi APAO. Itu berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Pelatihan, Ir. Batara Pane melalui suratnya dengan Nomor 1014/KTC/VIII/2009 tentang keikutsertaan Kontingen Indonesia di APAO 2009. (Markus You)

-----------------
Sumber:http://www.tabloidjubi.com/

BACA TRUZZ...- Romeo Muyapa Siap Ikut Olimpiade Astronomi Asia Pasifik

Anak Putus Sekolah di Papua : Buramnya Pendidikan Setengah Hati

Secara nasional, jumlah siswa sekolah dasar (SD) yang terpaksa berhenti sekolah atau drop out (DO) menunjukkan angka ribuan. Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) mencatat, setiap harinya ada 2.000 anak SD yang DO. Data resmi dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 Provinsi pada 2007, bahkan mencatat, jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta jiwa. Naik dari 2006 sebesar 9,7 juta anak.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kala itu, kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat SMP, 48 %. Sedangkan SD 23 % dan SMA 29 %. Akumulasinya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tak kurang dari 8 juta jiwa. ‘’Angka putus sekolah ini cukup tinggi karena banyak anak di Indonesia dijadikan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Mereka datang dari keluarga miskin,’’ kata Meena Kumari Adnani, Managing Director YCAB. Ia juga memaparkan, sembilan juta anak dalam kelompok usia 5-14 tahun terdata sebagai pekerja anak. Sejak 1999, ditemukan juga 17 juta anak di atas usia 10 tahun masih buta huruf.

Di Papua, terjadi di Merauke. Vincent Mekiuw, Kepala Dinas Pendidikan Dasar membenarkannya. “Saya jujur saja, ada peningkatan jumlah anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana anak ikut terlibat untuk memenuhi ekonomi keluarga sehingga kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan tidak ada,” ujarnya kepada JUBI belum lama ini.

Seperti Mekiuw, Unifah Rohsidih, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Juni kemarin, dari hasil studi di empat wilayah termasuk Papua Barat, mengatakan, anak-anak usia 9-15 tahun terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan seksual. Unifah mengatakan, awalnya pekerja anak tersebut hanya membantu perekonomian orang tua, tetapi lama kelamaan terjebak sebagai pekerja permanen. “Mereka akhirnya menikmati hasil pendapatan dan berakibat lebih sering bolos sekolah dan kemudian drop out,” ungkapnya.Penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan InternationalLabour Organization (ILO).

Temuan selanjutnya, anak bekerja dalam berbagai pekerjaan mulai dari pemulung, penjual koran, petugas parkir liar, pemilah sampah TPA, buruh petani dan perkebunan, pengemis, pembantu rumah tangga, pelayan toko dan restoran, pendorong gerobak di pelabuhan dan pasar, penjual platik di pasar, kuli angkut, penyelam mutiara dan ikan teripang di laut tanpa peralatan, kernet, nelayan, buruh bangunan, penjual sayur, dan menyemir. “Lama kerja anak-anak bervariasi antara empat sampai sembilan jam. Pagi hari kerja pukul 6.00-11.00 . Siang mereka sekolah. Sore hari kerja jam 16.00-19.00 . Pendapatan bervariasi antara Rp 7 ribu sampai Rp 20 ribu perhari, atau antara Rp 35 ribu sampai Rp 100 ribu per minggu,” ujarnya.

Di Jayapura, sejumlah anak putus sekolah lebih banyak tidak memperoleh bimbingan dari orang tua. Mereka dekat dengan minuman keras. Marthen Dou warga Dok V, mengatakan, “baik karena orang tua cerai atau karena sibuk kerja dan tidak ada lagi waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka”. Akibatnya kata Douw mereka berkeliaran di kota Jayapura dan sudah mengenal miras serta mencium Aibon (Lem yang dapat memberi pengaruh mabuk). “Mereka bisa dipanggil anak anak aibon,” kata Douw.

Rombongan mereka semakin besar dengan banyak pula saudaranya yang datang dari Nabire.
Masalah ekonomi memang menjadi pendorong tak tertanganinya kasus-kasus putus sekolah. Diluar itu, ada juga kendala teknis yang bersifat mikro yang menjadi penyebab terhentinya anak bersekolah. Lokasi yang jauh, hilangnya tulang punggung ekonomi keluarga, serta pandangan tentang penting atau tidaknya pendidikan kerap menjadi penyebab anak enggan berangkat hingga akhirnya DO.

Di wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Misalnya Papua yang memiliki luas kabupaten dan kota rata-rata ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Selain sangat luas, jumlah sekolahpun terbatas. Dampaknya, persebaran tidak merata. “Kasus putus sekolah anak di tanah Papua, merupakan sebuah fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah dengan cermat melihat bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendesak untuk masa depan dan sebagai Hak asasi manusia,” kata Octovianus Takimai, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bandung.

Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak, YAPIKBI, berpendapat beda. Dalam laporannya di situs YAPIKBI, pendidikan di Papua tidak pernah diprioritaskan. YAPIKBI, dengan direkturnya Agust Rumbiak menilai, Papua sudah sangat lama menjadi provinsi. Namun selalu terbelakang. Tingkat SDMnya juga sangat rendah. Padahal daerah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. “Kwalitas pendidikan di Papua sangat rendah, ini terjadi pula di Biak”. “Tingkat pengetahuan anak yang menyelesaikan SD dan SLTP sangat rendah. Karena orang-tua tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kejuruan,” demikian disebutkan.

Ternyata masalah anak putus sekolah di Papua tidak hanya terjadi di wilayah pesisir. Di pegunungan, dari hasil survey World Vision Indonesia (WVI), 2007, disebutkan anak SD DO mencapai 40 %. “Mutu pendidikan Jayawijaya harus ada peningkatan, survey kami hanya 78 persen siswa yang berpartisipasi di tingkat SMP,” kata staf Departemen Komunikasi WVI, Enda Balina.

Di Papua Barat, jumlah anak DO berjalan lurus dengan kemiskinan yang mendera warganya. Fakta menunjukkan, provinsi dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang juga tinggi. Pada tahun 2007, Papua Barat termasuk dalam lima provinsi yang memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di antara 28 provinsi lain. Kecuali Maluku yang mencatat 1,45 %. Putus SD di wilayah ini, termasuk Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo, mencapai 3-5 %. Di tingkat SMP, angkanya lebih tinggi lagi, 2-7 %. Kekurang berdayaan secara ekonomi jelas mempengaruhi kelangsungan pendidikan di wilayah dengan Ibukota Manokwari itu. Dengan pendapatan per kapita per tahun Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, bersama dengan tiga wilayah lainnya, total anak putus SMP, hampir mencapai 10.000. Sementara lebih dari 31.000 siswa SD juga mengalami putus sekolah.

Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Keerom, Papua, Fransiska Ni Made Santun Watae, dalam acara penyerahan sertifikat kepada 114 anak putus SD beberapa waktu lalu, mengatakan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran selayaknya harus memperhatikan anak putus sekolah tersebut.

Pernyataan Ni Made sepertinya dibuktikan. Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, mengatakan, tahun ini Depdiknas menaikkan bantuan siswa miskin di semua level pendidikan. Bantuan itu, kata Dodi, langsung diberikan kepada siswa. Bantuan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi siswa. Seperti, membeli seragam, buku tulis, maupun transport. Diharapkan bantuan ini dapat mengurangi angka putus sekolah secara bertahap. “Sehingga, akhirnya tak ada lagi anak putus sekolah,” ujarnya.

Angka putus sekolah usia 7-13 tahun mencapai 841 ribu dari total 28,1 juta siswa SD. Total dana yang dialokasikan Depdiknas sebesar Rp 3 triliun. Sementara anak usia SMP yang tidak dapat mengakses pendidikan sekitar 211.643 orang.

Untuk jenjang SD, jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 2,2 juta dari sebelumnya 690 ribu anak. Demikian pula dengan SMP. Jumlah penerimanya tahun ini sebanyak 998 ribu anak dengan nominal bantuan Rp 48 ribu per bulan. Tahun sebelumnya, bantuan diterima sekitar 499 ribu anak.

Di jenjang SMA, beasiswa miskin diberikan untuk 310 ribu anak. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 242 miliar per tahun. Sementara untuk siswa SMK, bantuan diberikan untuk sekitar 928.539 siswa. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya sekitar 700.000 siswa. Bantuan yang diterima siswa per tahun mencapai Rp 780 ribu. Anggaran yang dialokasikan cukup besar mencapai Rp 724 miliar. Bantuan ini lepas dari sumbangan warga Indonesia dan Belgia sebesar 7.000 euro untuk membantu anak putus sekolah di Indonesia. Termasuk Papua.
---------------------
Sumber:http://tabloidjubi.com/Dominggus A Mampioper/JR

BACA TRUZZ...- Anak Putus Sekolah di Papua : Buramnya Pendidikan Setengah Hati

Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua direncanakan memulai kunjungan kerja ke kampung-kampung pedalaman,terpencil dan terisolasi untuk melihat dari dekat perkembangan kehidupan masyarakat setempat dan mendengar keluh-kesah mereka.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Fred Menufandu di Jayapura, Sabtu (1/8) mengatakan, sejumlah daerah yang akan dikunjungi Gubernur Barnabas Suebu dan para pejabat pemerintah daerah adalah Timika, Enarotali, Waghete, Sugapa dan Ilaga.

Sementara itu, secara terpisah Wagub Alex Hesegem beserta rombongan juga akan mengunjungi Wamena, Tiom dan Kobakma. "Kegiatan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub merupakan realisasi kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah terpencil," kata Fred.

Selain itu, para pimpinan daerah ini juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan, saran dan kritik berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.

Daerah yang menjadi sasaran kunjungan kerja ini terletak di pedalaman Papua, di sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.

Lebih lanjut Fred menjelaskan, jadwal keberangkatan Gubernur berserta rombongan dimulai pada Selasa (4/8) dari Jayapura menuju Timika dengan menggunakan penerbangan reguler. Di Timika, gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat ke Enarotali dengan menumpang pesawat Twin Otter.

Pada kesempatan tersebut ikut serta para pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan lain sebagainya.

Dari Enarotali, Gubernur langsung berangkat ke Waghete dengan kendaraan darat. Kunjungan di daerah ini berlangsung dari pagi hingga sore. Dari Wahgete, Gubernur melanjutkan perjalanan ke Sugapa menggunakan Twin Otter. Di sini Gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat menuju Ilaga dengan pesawat yang sama.

Kunjungan di Ilaga akan berlangsung satu hari dan selanjutnya Gubernur kembali ke Timika untuk berangkat menuju Jayapura.

Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Wagub Alex Hesegem bersama Ibu Alex Hesegem direncanakan dimulai pada Senin (3/8) dengan rute Jayapura-Wamena menggunakan pesawat ATR 72. Turut dalam rombongan Wagub di antaranya para pejabat dari DPRP, MRP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.

Di Wamena, rombongan akan menginap selama satu hari dan pada Selasa (4/8) pagi melanjutkan perjalanan menuju Tiom dengan Twin Otter dan pesawat PC 12. Setelah itu, pada Rabu (5/8), rombongan Wagub akan berangkat ke Kobakma dengan PAC 750 dan Grand Caravan dan direncanakan bermalam di sini.

Perjalanan kembali dari Kobakma ke Jayapura dilakukan pada Kamis (6/8) pagi dengan pesawat yang sama.

"Diharapkan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub ke kampung-kampung di pedalaman Papua dapat meningkatkan semangat pembangunan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa lebih maju dan berkembang pesat," kata Fred.
----------------------
Sumber:http://regional.kompas.com

BACA TRUZZ...- Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

Papua, masuk 10 besar provinsi di wilayah Indonesia yang dinyatakan padat akan buta aksara selain Bali, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat,Jawa Timur, Jawa Tengah, NNT, Banten, Selawesi Selatan, Jawa Barat.

Sementara kepadatan buta aksara di Papua ini terbesar berada di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten di pegunungan lainnya.

“Memang untuk pegunungan merupakan daerah terbesar penyandang buta aksara, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana,” ungkap Ka-Dispora Provinsi James Modouw kepada wartawan disela-sela cara penguatan kapasitas pengelola/penyelengara program pendidikan masyarakat pada 10 provinsi di Hotel Mahkota, Kamis (16/7) kemarin.

Menurutnya, dalam waktu dekat Pemprov Papua akan menggenjot agar buta aksara di Papua hilang atau paling minim berkurang dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara yang terdapat di Papua saat ini.

“Melalui dukungan nggaran yang dihasilkan dari ABPD sebesar Rp. 6 M pertahunnya, upaya pemerintah itu nantinya akan dilakukan melalui pendirian taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta berbagai pelatihan tentang upaya pemberantasan buta aksara,”katanya.

Dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara di Papua jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun pertama program pemberantasan buta aksara dilakukan yaitu pada tahun 2005 terjadi penurunan.

Tahun 2005 lalu Papua mencapai angka 552.000 penyandang buta aksara dan untuk tahun 2009 ini turun hingga 230.000, sehingga dipastikan tahun 2014 nanti Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara.

“Sebenarnya pemda Papua sudah berhasil dalam memberantas buta aksara, kita bisa lihat dari penurunan penyandang buta aksara saat ini,” lanjut dia.

Pemberantasan buta aksara untuk daerah Papua ini dikatakan olehnya, nanti akan didukung pula melalui kearifan muatan local yaitu, diwajibkan setiap sekolah dasar untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa budaya setempat.

Dikatakan pula oleh James Modouw, masih besarnya penyandang buta aksara di kota Jayapura disebabkan mobilisasi penduduk yang terus meningkat hingga upaya pemda setempat untuk memberantas buta aksara terbilang sulit.(lina)
-------------------------
Sumber:http://papuapos.com

BACA TRUZZ...- 230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

Kualitas manusia Papua di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang kita bangun saat ini. Hal ini bukan mengabaikan pendidikan formal dasar dan menengah. Tetapi, lebih karena anak usia 0-5 tahun usia emas dalam pengembangan otaknya.

Karena itu, jika kita punya keinginan mengubah masa depan Papua, maka yang harus ditangani lebih dahulu adalah anak-anak usia dini. Perhatian sudah harus dari dalam kandungan. Sebab, pendidikan anak usia dini adalah basis pendidikan pertama dan basis pendidikan yang utama.

Melalui anak usia dini bisa ditanamkan nilai-nilai budaya dan peradaban yang baik, karena anak usia dini merupakan usia emas dalam kehidupan manusia. Maka perhatian berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan, gereja, kelompok soial, LSM, dan pemerintah di tanah Papua adalah penting.

Pembangunan PAUD di tanah Papua harus didukung penuh oleh pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dalam komitmen politik dalam bentuk alokasi anggaran dalam APBD. Di samping itu, untuk mengembangkan PAUD di Papua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti dari asosiasi pendidikan anak usia dini seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Wilayah dan Forum PAUD yang diharapkan juga berperan besar dalam mengembangkan dan memajukan PAUD.

Juga, pemerintah harus mendukung de¬ngan¬ memberikan pembinaan di pusat PAUD yang ada tanah Papua mulai dari tingkat kampung sampai di tingkat provinsi. Hal ini dapat dilakukan dengan pusat PAUD di provinsi membina pusat PAUD yang berada di wi¬layah sehingga penyebaran dan pe¬merataan PAUD akan lebih cepat terlaksana.

Dalam pembangunan PAUD di tanah Papua perlu juga peran perguruan Tinggi. Perguruan tinggi seperti Universitas Cendrawasih bisa melakukan penelitian-penelitian sehing¬ga¬ hasil penelitian tentang PAUD dan pengembangannya bisa menjadi acuan bagi pengembangan PAUD di Papua yang disesuaikan dengan budaya setempat.

Dalam pengembangan PAUD di tanah Papua perlu juga diperhatikan budaya lokal termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai baik yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan PAUD itu akhirnya tidak hanya menciptakan anak-anak hanya pintar secara intelektual tetapi juga punya hati nurani dan wawasan kebudayaan Papua.

Jadi, intinya adalah membangun PAUD di tanah Papua adalah sama dengan membangun kualitas orang Papua untuk menghadapi masa depan. Membangun PAUD berarti kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi globalisasi dengan enteng. Tapi, PAUD yang bukan sekedar soal kuantitas – soal berapa-- tetapi PAUD yang berkualitas -- yang tidak menenggelamkan identitas dan harga diri kepapuaan anak-anak Papua di masa depan.
[Yermias Degei, Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua]

BACA TRUZZ...- PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan