Romeo Muyapa Siap Ikut Olimpiade Astronomi Asia Pasifik

Romeo Muyapa, siswa kelas III SMP YPPK Santo Antonius Nabire, akan menjadi duta Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Astronomi Asia Pasifik (Asian Pacific Astronomy Olympiad/APAO) di Korea.

Menurut Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Antonius Nabire, Theodolus Asmanto, kegiatan Olimpiade Internasional APAO bakal digelar mulai tanggal 7-14 Oktober 2009. “Sekarang ini Romeo Muyapa sedang dibimbing secara khusus oleh para dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah dosen lainnya di Jakarta ,” ujar Asmanto kepada JUBI di sekolahnya, Kamis (10/9) siang.

Diakuinya, Romeo Muyapa adalah salah satu siswa didikannya yang telah menorehkan prestasi gemilang di tingkat Nasional. Romeo sukses meraih medali emas pada Olimpiade Sains Nasional (ONS) di Jakarta tahun 2008. “Karena sukses di bidang Astronomi, Romeo digembleng langsung Prof. Yohannes Surya di Karawaci,” kata Asmanto.

Mewakili Indonesia di ajang APAO tahun 2009, Romeo Muyapa akan bertarung dengan siswa-siswi berprestasi dari negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. “Saya yakin dia akan sukses,” optimisnya.

Sesuai rencana, Romeo Muyapa akan didampingi Drs. Theodolus Asmanto bersama Kepala Bidang SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Theresia I. Maker, S.Pd sebagai peninjau kompetisi APAO. Itu berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Pelatihan, Ir. Batara Pane melalui suratnya dengan Nomor 1014/KTC/VIII/2009 tentang keikutsertaan Kontingen Indonesia di APAO 2009. (Markus You)

-----------------
Sumber:http://www.tabloidjubi.com/

BACA TRUZZ...- Romeo Muyapa Siap Ikut Olimpiade Astronomi Asia Pasifik

Anak Putus Sekolah di Papua : Buramnya Pendidikan Setengah Hati

Secara nasional, jumlah siswa sekolah dasar (SD) yang terpaksa berhenti sekolah atau drop out (DO) menunjukkan angka ribuan. Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) mencatat, setiap harinya ada 2.000 anak SD yang DO. Data resmi dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 Provinsi pada 2007, bahkan mencatat, jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta jiwa. Naik dari 2006 sebesar 9,7 juta anak.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kala itu, kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat SMP, 48 %. Sedangkan SD 23 % dan SMA 29 %. Akumulasinya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tak kurang dari 8 juta jiwa. ‘’Angka putus sekolah ini cukup tinggi karena banyak anak di Indonesia dijadikan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Mereka datang dari keluarga miskin,’’ kata Meena Kumari Adnani, Managing Director YCAB. Ia juga memaparkan, sembilan juta anak dalam kelompok usia 5-14 tahun terdata sebagai pekerja anak. Sejak 1999, ditemukan juga 17 juta anak di atas usia 10 tahun masih buta huruf.

Di Papua, terjadi di Merauke. Vincent Mekiuw, Kepala Dinas Pendidikan Dasar membenarkannya. “Saya jujur saja, ada peningkatan jumlah anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana anak ikut terlibat untuk memenuhi ekonomi keluarga sehingga kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan tidak ada,” ujarnya kepada JUBI belum lama ini.

Seperti Mekiuw, Unifah Rohsidih, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Juni kemarin, dari hasil studi di empat wilayah termasuk Papua Barat, mengatakan, anak-anak usia 9-15 tahun terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan seksual. Unifah mengatakan, awalnya pekerja anak tersebut hanya membantu perekonomian orang tua, tetapi lama kelamaan terjebak sebagai pekerja permanen. “Mereka akhirnya menikmati hasil pendapatan dan berakibat lebih sering bolos sekolah dan kemudian drop out,” ungkapnya.Penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan InternationalLabour Organization (ILO).

Temuan selanjutnya, anak bekerja dalam berbagai pekerjaan mulai dari pemulung, penjual koran, petugas parkir liar, pemilah sampah TPA, buruh petani dan perkebunan, pengemis, pembantu rumah tangga, pelayan toko dan restoran, pendorong gerobak di pelabuhan dan pasar, penjual platik di pasar, kuli angkut, penyelam mutiara dan ikan teripang di laut tanpa peralatan, kernet, nelayan, buruh bangunan, penjual sayur, dan menyemir. “Lama kerja anak-anak bervariasi antara empat sampai sembilan jam. Pagi hari kerja pukul 6.00-11.00 . Siang mereka sekolah. Sore hari kerja jam 16.00-19.00 . Pendapatan bervariasi antara Rp 7 ribu sampai Rp 20 ribu perhari, atau antara Rp 35 ribu sampai Rp 100 ribu per minggu,” ujarnya.

Di Jayapura, sejumlah anak putus sekolah lebih banyak tidak memperoleh bimbingan dari orang tua. Mereka dekat dengan minuman keras. Marthen Dou warga Dok V, mengatakan, “baik karena orang tua cerai atau karena sibuk kerja dan tidak ada lagi waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka”. Akibatnya kata Douw mereka berkeliaran di kota Jayapura dan sudah mengenal miras serta mencium Aibon (Lem yang dapat memberi pengaruh mabuk). “Mereka bisa dipanggil anak anak aibon,” kata Douw.

Rombongan mereka semakin besar dengan banyak pula saudaranya yang datang dari Nabire.
Masalah ekonomi memang menjadi pendorong tak tertanganinya kasus-kasus putus sekolah. Diluar itu, ada juga kendala teknis yang bersifat mikro yang menjadi penyebab terhentinya anak bersekolah. Lokasi yang jauh, hilangnya tulang punggung ekonomi keluarga, serta pandangan tentang penting atau tidaknya pendidikan kerap menjadi penyebab anak enggan berangkat hingga akhirnya DO.

Di wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Misalnya Papua yang memiliki luas kabupaten dan kota rata-rata ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Selain sangat luas, jumlah sekolahpun terbatas. Dampaknya, persebaran tidak merata. “Kasus putus sekolah anak di tanah Papua, merupakan sebuah fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah dengan cermat melihat bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendesak untuk masa depan dan sebagai Hak asasi manusia,” kata Octovianus Takimai, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bandung.

Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak, YAPIKBI, berpendapat beda. Dalam laporannya di situs YAPIKBI, pendidikan di Papua tidak pernah diprioritaskan. YAPIKBI, dengan direkturnya Agust Rumbiak menilai, Papua sudah sangat lama menjadi provinsi. Namun selalu terbelakang. Tingkat SDMnya juga sangat rendah. Padahal daerah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. “Kwalitas pendidikan di Papua sangat rendah, ini terjadi pula di Biak”. “Tingkat pengetahuan anak yang menyelesaikan SD dan SLTP sangat rendah. Karena orang-tua tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kejuruan,” demikian disebutkan.

Ternyata masalah anak putus sekolah di Papua tidak hanya terjadi di wilayah pesisir. Di pegunungan, dari hasil survey World Vision Indonesia (WVI), 2007, disebutkan anak SD DO mencapai 40 %. “Mutu pendidikan Jayawijaya harus ada peningkatan, survey kami hanya 78 persen siswa yang berpartisipasi di tingkat SMP,” kata staf Departemen Komunikasi WVI, Enda Balina.

Di Papua Barat, jumlah anak DO berjalan lurus dengan kemiskinan yang mendera warganya. Fakta menunjukkan, provinsi dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang juga tinggi. Pada tahun 2007, Papua Barat termasuk dalam lima provinsi yang memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di antara 28 provinsi lain. Kecuali Maluku yang mencatat 1,45 %. Putus SD di wilayah ini, termasuk Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo, mencapai 3-5 %. Di tingkat SMP, angkanya lebih tinggi lagi, 2-7 %. Kekurang berdayaan secara ekonomi jelas mempengaruhi kelangsungan pendidikan di wilayah dengan Ibukota Manokwari itu. Dengan pendapatan per kapita per tahun Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, bersama dengan tiga wilayah lainnya, total anak putus SMP, hampir mencapai 10.000. Sementara lebih dari 31.000 siswa SD juga mengalami putus sekolah.

Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Keerom, Papua, Fransiska Ni Made Santun Watae, dalam acara penyerahan sertifikat kepada 114 anak putus SD beberapa waktu lalu, mengatakan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran selayaknya harus memperhatikan anak putus sekolah tersebut.

Pernyataan Ni Made sepertinya dibuktikan. Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, mengatakan, tahun ini Depdiknas menaikkan bantuan siswa miskin di semua level pendidikan. Bantuan itu, kata Dodi, langsung diberikan kepada siswa. Bantuan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi siswa. Seperti, membeli seragam, buku tulis, maupun transport. Diharapkan bantuan ini dapat mengurangi angka putus sekolah secara bertahap. “Sehingga, akhirnya tak ada lagi anak putus sekolah,” ujarnya.

Angka putus sekolah usia 7-13 tahun mencapai 841 ribu dari total 28,1 juta siswa SD. Total dana yang dialokasikan Depdiknas sebesar Rp 3 triliun. Sementara anak usia SMP yang tidak dapat mengakses pendidikan sekitar 211.643 orang.

Untuk jenjang SD, jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 2,2 juta dari sebelumnya 690 ribu anak. Demikian pula dengan SMP. Jumlah penerimanya tahun ini sebanyak 998 ribu anak dengan nominal bantuan Rp 48 ribu per bulan. Tahun sebelumnya, bantuan diterima sekitar 499 ribu anak.

Di jenjang SMA, beasiswa miskin diberikan untuk 310 ribu anak. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 242 miliar per tahun. Sementara untuk siswa SMK, bantuan diberikan untuk sekitar 928.539 siswa. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya sekitar 700.000 siswa. Bantuan yang diterima siswa per tahun mencapai Rp 780 ribu. Anggaran yang dialokasikan cukup besar mencapai Rp 724 miliar. Bantuan ini lepas dari sumbangan warga Indonesia dan Belgia sebesar 7.000 euro untuk membantu anak putus sekolah di Indonesia. Termasuk Papua.
---------------------
Sumber:http://tabloidjubi.com/Dominggus A Mampioper/JR

BACA TRUZZ...- Anak Putus Sekolah di Papua : Buramnya Pendidikan Setengah Hati

Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua direncanakan memulai kunjungan kerja ke kampung-kampung pedalaman,terpencil dan terisolasi untuk melihat dari dekat perkembangan kehidupan masyarakat setempat dan mendengar keluh-kesah mereka.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Fred Menufandu di Jayapura, Sabtu (1/8) mengatakan, sejumlah daerah yang akan dikunjungi Gubernur Barnabas Suebu dan para pejabat pemerintah daerah adalah Timika, Enarotali, Waghete, Sugapa dan Ilaga.

Sementara itu, secara terpisah Wagub Alex Hesegem beserta rombongan juga akan mengunjungi Wamena, Tiom dan Kobakma. "Kegiatan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub merupakan realisasi kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah terpencil," kata Fred.

Selain itu, para pimpinan daerah ini juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan, saran dan kritik berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.

Daerah yang menjadi sasaran kunjungan kerja ini terletak di pedalaman Papua, di sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.

Lebih lanjut Fred menjelaskan, jadwal keberangkatan Gubernur berserta rombongan dimulai pada Selasa (4/8) dari Jayapura menuju Timika dengan menggunakan penerbangan reguler. Di Timika, gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat ke Enarotali dengan menumpang pesawat Twin Otter.

Pada kesempatan tersebut ikut serta para pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan lain sebagainya.

Dari Enarotali, Gubernur langsung berangkat ke Waghete dengan kendaraan darat. Kunjungan di daerah ini berlangsung dari pagi hingga sore. Dari Wahgete, Gubernur melanjutkan perjalanan ke Sugapa menggunakan Twin Otter. Di sini Gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat menuju Ilaga dengan pesawat yang sama.

Kunjungan di Ilaga akan berlangsung satu hari dan selanjutnya Gubernur kembali ke Timika untuk berangkat menuju Jayapura.

Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Wagub Alex Hesegem bersama Ibu Alex Hesegem direncanakan dimulai pada Senin (3/8) dengan rute Jayapura-Wamena menggunakan pesawat ATR 72. Turut dalam rombongan Wagub di antaranya para pejabat dari DPRP, MRP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.

Di Wamena, rombongan akan menginap selama satu hari dan pada Selasa (4/8) pagi melanjutkan perjalanan menuju Tiom dengan Twin Otter dan pesawat PC 12. Setelah itu, pada Rabu (5/8), rombongan Wagub akan berangkat ke Kobakma dengan PAC 750 dan Grand Caravan dan direncanakan bermalam di sini.

Perjalanan kembali dari Kobakma ke Jayapura dilakukan pada Kamis (6/8) pagi dengan pesawat yang sama.

"Diharapkan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub ke kampung-kampung di pedalaman Papua dapat meningkatkan semangat pembangunan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa lebih maju dan berkembang pesat," kata Fred.
----------------------
Sumber:http://regional.kompas.com

BACA TRUZZ...- Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

Papua, masuk 10 besar provinsi di wilayah Indonesia yang dinyatakan padat akan buta aksara selain Bali, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat,Jawa Timur, Jawa Tengah, NNT, Banten, Selawesi Selatan, Jawa Barat.

Sementara kepadatan buta aksara di Papua ini terbesar berada di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten di pegunungan lainnya.

“Memang untuk pegunungan merupakan daerah terbesar penyandang buta aksara, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana,” ungkap Ka-Dispora Provinsi James Modouw kepada wartawan disela-sela cara penguatan kapasitas pengelola/penyelengara program pendidikan masyarakat pada 10 provinsi di Hotel Mahkota, Kamis (16/7) kemarin.

Menurutnya, dalam waktu dekat Pemprov Papua akan menggenjot agar buta aksara di Papua hilang atau paling minim berkurang dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara yang terdapat di Papua saat ini.

“Melalui dukungan nggaran yang dihasilkan dari ABPD sebesar Rp. 6 M pertahunnya, upaya pemerintah itu nantinya akan dilakukan melalui pendirian taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta berbagai pelatihan tentang upaya pemberantasan buta aksara,”katanya.

Dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara di Papua jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun pertama program pemberantasan buta aksara dilakukan yaitu pada tahun 2005 terjadi penurunan.

Tahun 2005 lalu Papua mencapai angka 552.000 penyandang buta aksara dan untuk tahun 2009 ini turun hingga 230.000, sehingga dipastikan tahun 2014 nanti Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara.

“Sebenarnya pemda Papua sudah berhasil dalam memberantas buta aksara, kita bisa lihat dari penurunan penyandang buta aksara saat ini,” lanjut dia.

Pemberantasan buta aksara untuk daerah Papua ini dikatakan olehnya, nanti akan didukung pula melalui kearifan muatan local yaitu, diwajibkan setiap sekolah dasar untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa budaya setempat.

Dikatakan pula oleh James Modouw, masih besarnya penyandang buta aksara di kota Jayapura disebabkan mobilisasi penduduk yang terus meningkat hingga upaya pemda setempat untuk memberantas buta aksara terbilang sulit.(lina)
-------------------------
Sumber:http://papuapos.com

BACA TRUZZ...- 230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

Kualitas manusia Papua di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang kita bangun saat ini. Hal ini bukan mengabaikan pendidikan formal dasar dan menengah. Tetapi, lebih karena anak usia 0-5 tahun usia emas dalam pengembangan otaknya.

Karena itu, jika kita punya keinginan mengubah masa depan Papua, maka yang harus ditangani lebih dahulu adalah anak-anak usia dini. Perhatian sudah harus dari dalam kandungan. Sebab, pendidikan anak usia dini adalah basis pendidikan pertama dan basis pendidikan yang utama.

Melalui anak usia dini bisa ditanamkan nilai-nilai budaya dan peradaban yang baik, karena anak usia dini merupakan usia emas dalam kehidupan manusia. Maka perhatian berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan, gereja, kelompok soial, LSM, dan pemerintah di tanah Papua adalah penting.

Pembangunan PAUD di tanah Papua harus didukung penuh oleh pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dalam komitmen politik dalam bentuk alokasi anggaran dalam APBD. Di samping itu, untuk mengembangkan PAUD di Papua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti dari asosiasi pendidikan anak usia dini seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Wilayah dan Forum PAUD yang diharapkan juga berperan besar dalam mengembangkan dan memajukan PAUD.

Juga, pemerintah harus mendukung de¬ngan¬ memberikan pembinaan di pusat PAUD yang ada tanah Papua mulai dari tingkat kampung sampai di tingkat provinsi. Hal ini dapat dilakukan dengan pusat PAUD di provinsi membina pusat PAUD yang berada di wi¬layah sehingga penyebaran dan pe¬merataan PAUD akan lebih cepat terlaksana.

Dalam pembangunan PAUD di tanah Papua perlu juga peran perguruan Tinggi. Perguruan tinggi seperti Universitas Cendrawasih bisa melakukan penelitian-penelitian sehing¬ga¬ hasil penelitian tentang PAUD dan pengembangannya bisa menjadi acuan bagi pengembangan PAUD di Papua yang disesuaikan dengan budaya setempat.

Dalam pengembangan PAUD di tanah Papua perlu juga diperhatikan budaya lokal termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai baik yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan PAUD itu akhirnya tidak hanya menciptakan anak-anak hanya pintar secara intelektual tetapi juga punya hati nurani dan wawasan kebudayaan Papua.

Jadi, intinya adalah membangun PAUD di tanah Papua adalah sama dengan membangun kualitas orang Papua untuk menghadapi masa depan. Membangun PAUD berarti kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi globalisasi dengan enteng. Tapi, PAUD yang bukan sekedar soal kuantitas – soal berapa-- tetapi PAUD yang berkualitas -- yang tidak menenggelamkan identitas dan harga diri kepapuaan anak-anak Papua di masa depan.
[Yermias Degei, Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua]

BACA TRUZZ...- PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen

Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.

Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.

Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.

Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.

Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.

Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.

BACA TRUZZ...- BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Ujian Paket Formal A, B, dan C di Nabire Tidak Ada Dana

Biaya Ujian Peket C Formal di Nabire Rp400.000,00/Peserta

Ujian paket A (setara SD), paket B (setara SMP), paket C (setara SMA) nonformal dan formal (ujian untuk siswa yang tidak lulus Ujian Nasional:red) jalurnya berbeda. Sehingga, pelaksanaan ujian tidak bisa disatukan. Peket A, B, dan C nonformal itu, nama-nama peserta sudah dikrim ke Jakarta pada enam bulan yang lalu. Maka, soal dan LJK yang tersedia juga sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Sementara paket A, B, dan C formal belum.

Kapala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire, Yustinus Wakey kepada wartawan, Selasa, (23/6) di ruang kerjanya mengatakan, kebanyakan orang, terutama kepala SD, SMP, SMA masih belum mengerti soal ini. Soal dan LJK untuk untuk Paket A, B, dan C nonformal sudah ada sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Sementara, untuk paket A, B, dan C formal soalnya masih belum ada. Baru akan dikirim dari Jayapura. Maka pelaksanaannya setelah selesai ujian peket nonformal.

Ketika ditanya soal pengutan pelaksanaan ujian paket B formal Rp300.000,00 dan paket C Rp400.000,00 Wakey mengatakan, pelaksanaan ujian paket A, B, dan C formal tidak ada dana sama sekali.

“Dana yang ada hanya untuk pelaksaan paket A, B, dan C nonformal yang nama-namanya sudah dikirim ke Jakarta. Sementara, untuk paket formal tidak ada dana dari dikjar kabupaten, provinsi, dan memang tidak ada dana dari pusat. Sehingga, kami harus menagih dari peserta ujian,” katanya.

Kata dia, ujian paket formal baru tahun ke dua kami adakan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, biaya ujian paket C tiap peserta menyumbang Rp300.000,00 tetapi dinilai tidak cukup untuk berbagai keperluan. Maka, tahun ini kami menaikan menjadi Rp400.000, 00 untuk peket C formal dan Rp300.000, 00 untuk paket B formal.

Sumbangan peserta itu, katanya, digunakan untuk (1) uang fotokopi soal dan LJK semua mata pelajaran, (2) membayar tempat pelaksanaan, (3) honor pengawas, (4) uang makan dan minum pada saat ujian berlangsung, (5) biaya cetak nomor ujian, (5) biaya untuk mengantar hasil ujian ke Jayapura, dan biaya lainnya.

Kabid PLS Dikjar Nabire mengatakan, supaya tidak memberatkan para peserta ujian paket formal dengan tagihan yang dinilai basar, pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus. “Saya sudah pernah usul dalam rencana kerja sama, tetapi hal ini belum ditanggapi. Maka, saya usul kepada pemerintah dan DPRD juga harus membicarakan hal ini. Kita semua tidak ada ada pungutan-pungutan seperti itu, “katanya.

“Hingga saat ini peserta ujian paket formal setara SMP baru 2 orang yang mendaftar. Sementara, setara SMA sudah delapan orang. Maka, kami masih terus membuka pendaftaran beberapa hari ke depan selama ujian paket A, B, dan C nonformal berlangsung ,” kata Kabid PLS.

Peserta yang ingin ikut paket formal silakan kepala sekolah atau siswa sendiri datang ke PLS dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan ijazah tingkat pendidikan sebelumnya. Ujian paket formal akan diadakan setelah ujian paket nonformal. Diperkirakan akan dilaksanakan tanggal 26 ke atas. [yer]

BACA TRUZZ...- Ujian Paket Formal A, B, dan C di Nabire Tidak Ada Dana