Sekuntum Bunga untuk Guru

Oleh : Fx Triyas Hadi Prihantoro

Spanduk "Selamat Hari Guru, Kami Mencintaimu" terbentang di pintu masuk SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, Selasa pagi (25/11). Di pintu gerbang itu pula telah berjajar sejumlah pengurus OSIS. Dengan ramah mereka menyambut setiap guru yang datang.

Begitulah cara murid SMA Pangudi Luhur Santo Yosef memperingati Hari Guru Nasional kemarin. Ketua OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Cristina Anny, mengatakan, penghormatan kepada guru telah menjadi agenda kegiatan tahunan (OSIS) di sekolahnya. "Tanpa guru tidak akan ada pemimpin bangsa dan para profesional di negeri ini," ujarnya.

Tak kalah menarik, pada upacara memperingati Hari Guru Nasional ke-63 di sekolah tersebut, kemarin, semua petugas upacaranya dilaksanakan sendiri oleh para guru.

Wakasek Kesiswaan, Drs. Anton M, mengatakan, ini menunjukkan bahwa guru dapat menjadi contoh bagi para siswa termasuk dalam hal menggelar upacara. "Upacara bendera dengan seluruh petugasnya para guru akan memberi sebuah kesadaran bagi guru itu sendiri bahwa tidak mudah untuk melaksanakan tugas dalam upacara bendera yang biasanya ditangani oleh para siswa," terangnya.

Yang lebih mengharukan dan membanggakan bagi guru-guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef dalam upacara ini adalah pada saat sesi Paduan Suara menyanyikan lagu 'Hymne Guru', 'Terima kasih Guru' dan 'Syukur'. Bersamaan dengan itu seluruh anggota OSIS dan pengurus kelas dengan membawa sekuntum bunga kemudian menyerahkan kepada semua guru yang mengikuti upacara.

Dalam momen ini, berbagai ungkapan terima kasih diberikan semua siswa dengan berjabat tangan untuk mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. "Sekuntum bunga untuk guruku tercinta," ungkap salah satu siswa dengan meyerahkan sekuntum mawar merah.

Hari Guru Nasional ke-63 tahun 2008 kemarin yang diperingati serentak di seluruh pelosok tanah air mengambil tema "Guru yang Profesional, Bermartabat, Sejahtera dan Terlindungi Mewujudkan Pendidikan Bermutu".

Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh seluruh Pembina Upacara di setiap sekolah se-Indonesia yang memperingati Hari Guru Nasional ini mengatakan, bahwa momen hari guru menjadikan guru semakin profesional, sebab kesejahteraannya diperhatikan oleh Pemerintah.
Peringatan Hari Guru Nasional kemarin di sejumlah kota juga diwarnai oleh aksi demonstrasi para Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
-------------------------------------
Sumber: [www.kabarindonesia.com]

BACA TRUZZ...- Sekuntum Bunga untuk Guru

BERAS MENGANCAM MAKANAN LOKAL PAPUA

“Rakyat Diminta Pertahankan Makanan Lokal”

Nabire (Selangkah)-- Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua menyebutkan, sejak 1998 tercatat sebanyak 30% penduduk Papua mengosumsi umbi-umbian (petatas), 15% mengosumsi sagu dan selebihnya 55% mengosumsi beras. Pada tahun 1996-1998, produksi ubi jalar di Papua sebanyak 435.000 ton. Tetapi jumlah ini terus menurun setiap tahun. Pada tahun 1999-2001 hanya mencapai 340.000 ton. Tahun 2003 lebih parah lagi dengan jumlah produksi hanya 250.000 ton. Produksi ubi jalar terbesar di daerah Pegunungan Tengah (Paniai, Puncak Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Yahokimo, Pegunungan Bintang, dan Nabire).

Sementara menurut Dr. Josh Mansoben seperti dikutip Tabloid Jubi melalui FokerLSMPapua.org, 28 April 2008, berdasarkan hasil penelitian sejumlah dosen Uncen menunjukkan, kecenderungan masyarakat Papua mengonsumsi beras terus meningkat setiap tahun dibanding makanan lokal. Bahkan, ada sebagian penduduk Papua tidak lagi berupaya menanam pangan lokal, dengan alasan akan membeli beras.

Sedangkan menurut Ir Leonardo A Rumbarar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, potensi lahan tanaman pangan dan holtikultura di Provinsi Papua seluas 14.269.376 Ha. Dalam tahun 2006 penggunaan lahan untuk sawah seluas 25.127 hektar dan untuk lahan kering hanya 165.505 hektar.

Adapun sentra tanaman pangan padi-padian terdapat di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Nabire, Waropen, Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Mimika. Sentra tanaman jagung terdapat di Paniai, Keerom, Kota Jayapura, Kab Jayapura, Sarmi, Biak Numfor dan Nabire. Sentra tanaman kedelai di Kabupaten Keerom, Merauke, Jayapura, Nabire dan Sarmi. Sentra tanaman kacang tanah di Kabupaten Merauke, Nabire, Jayapura, Sarmi, Paniai. Sentra kacang hijau hanya di Kabupaten Biak Numfor. Ubi jalar di Kabupaten Jayawijaya, Jayapura, Paniai, Puncak Jaya, Tolokara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Merauke, Keerom, dan Nabire. Sentra keladi di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori serta sebagian di Nabire.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat asli di Papua saat ini mulai beralih konsumsi pangan lokal ke beras yang katanya makanan nasional sebagai bentuk penyeragaman pangan. Hal ini diperparah lagi dengan program Raskin (beras miskin) atau beras jaminan pelayanan sosial (JPS). Sejak ada program Raskin, masyarakat sudah jarang berkebun dan hanya menjual ikan atau hasil tanaman pertanian holtikultura untuk membeli beras murah.

Krisis pangan tampaknya tak akan pernah usai kalau masyarakatnya masih terus diajak mengonsumsi hanya satu pangan saja. Padahal sejak dahulu masyarakat Papua telah mengenal sejumlah makanan lokal, seperti sagu, ubi jalar, keladi, singkong, dan pisang, dan lainnya. Namun yang terkenal selama ini dua jenis makanan yang begitu populer, yakni sagu bagi masyarakat pantai dan ubi jalar untuk masyarakat pegunungan.

Jika disimak ternyata dari hari ke hari makanan lokal itu diabaikan, sebab pemerintah mulai menyosialisasikan pola makan beras. Sedangkan budidaya padi di kalangan petani lokal tidak bisa dikembangkan. Masyarakat Lembah Baliem dan Merauke misalnya, telah mengolah sawah tetapi tak bertahan lama. Masyarakat suku Dani di Kampung Yiwika menanam padi di dalam sawah mereka tetapi merasa banyak menyita waktu sebab malam jaga tikus dan siang usir burung. Pekerjaan mengolah sawah tak seenak membuat bedeng kebun hipere.

Peralihan dari makanan lokal ke beras ini secara jelas dapat dilihat dari data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura provinsi Papua. Produksi dan kebutuhan padi di Papua tahun 2005-2007 hanya 73.775 ton saja sedangkan kebutuhannya mencapai 297.940 ton. Sedangkan produksi ubi jalar sekitar 307.871 ton sementara kebutuhannya sebesar 284.847 ton. Berarti terdapat kelebihan stok ubi jalar.

Pertahankan Makanan Lokal
Makanan lokal Papua seperti ubi jalar, keladi, pisang, singkong dan sagu sudah dikenal masyarakat sejak nenek moyang. Makanan ini dari turun-temurun dikenal orang Papua. Masyarakat Papua pesisir dan pedalaman menganggap sagu dan ubi-umbian bukan hanya sekedar makanan pokok. Sagu misalnya, memiliki nilai budaya dan tradisi yang sangat tinggi karena mengandung unsur mistis dan magis. Sementara di pedalaman, umbi-umbian tertentu juga mengandung unsur mistis dan magis. Maka berbagai pihak berharap rakyat Papua harus mempertahankan makanan lokal yang telah ada sejak turun-temurun.

”Siapa bilang nasi itu lebih baik dari sagu dan umbi-unbian. Kan, beras dan makanan lokal itu sama-sama mengandung karbohidrat. Memangnya beras itu protein sehingga makanan lokal yang tidak mengandung protein harus ditinggalkan,” kata Ruben Edowai, Tokoh Adat Nabire.

Maka, dirinya berharap, rakyat Papua mulai saat ini harus mempertahankan segala sesuatu yang telah ada sejak dulu, khususnya umbi-umbian. ”Orang Papua gunung telah menemukan ratusan varietas umbi, namun hingga kini mungkin tinggal sedikit. Soalnya adalah pemerintah memanjakan rakyat dengan beras. Ada beras ini dan beras itu. Beras JPSlah Rakinlah itukan sebenarnya mebunuh makanan lokal orang Papua. Sekarang orang pedalaman malas buat kebun. Mereka hanya menunggu beras dari pemerintah. Jika, beras habis, mereka akan makan apa,” katanya.

Sementara itu, katanya, kini orang Papua memandang supermi sebagai barang mewah istrinya beras. ’Sebagian besar rakyat menganggap bahwa, supermi adalah istrinya beras. Beras harus masak berpasangan dengan supermi. Lalu mereka lupa berbagai jenis sayur yang memiliki vitamin tinggi. Sebenarnya, Tuhan itu telah menyediakan banyak makanan bagi orang Papua yang jarang kita jumpai di daerah lain. Jika kita membiasakan diri konsumsi makanan-makanan dari luar itu sama saja kita menolak pemberian Tuhan kepada orang Papua. Orang Papua harus bersyukur kepada Tuhan dengan mempertahankan dan mengonsumsi makanan lokal (umbi-umbian maupun sayuran yang ada),” kata Ruben berharap.

”Sebenarnya, melalui program-program yang merupakan dewa penyelamat itu justru membunuh masa depan rakyat. Program apapun seharusnya benar-benar perhatikan kondisi rakyat. Selama ini, berbagai program jarang perhatikan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Jakarta buat program yang cocok dengan Jakarta. Begitu program itu sampai di Papua justru membunuh rakyat Papua. Salah satu contoh adalah program Raskin dan JPS,” jelasnya.

Rakyat Papua kini kehilangan segala-galanya, termasuk makanan lokal. Itu disebabkan karena program Jakarta mengindonesiakan orang Papua. ”Dulu, Jakarta bilang seluruh rakyat Indonesia harus makan beras. Katanya, makanan lokal itu, kurang baik. Orang-orang di pedalaman yang tidak tahu menanam padi dipaksakan makan beras. Mereka bilang beras lebih baik dari pada umbi-umbian. Ini satu bentuk pembunuhan masa depan orang Papua yang berbeda cara hidupnya dengan orang Jawa. Jakarta bilang, orang Papua harus hidup sama dengan orang Jawa, mulai dari makanan lokal, budaya, cara berpikir dan lain-lain,” kata seorang yang enggan diebutkan namanya.

Maka, berbagai pihak berharap dengan adanya Otsus, pemerintah daerah sudah seharusnyalah melindungi makanan lokal baik dengan membuat peraturan daerah maupun dengan membuat proyek-proyek percontohan. “MPR dan Gubernur harus mengakomodir hal seperti ini melalui Perdasi dan Perdasus. Kalau kita membiarkan hal ini, makanan lokal akan hilang sementara rakyat asli Papua tidak bisa menanam padi. Jika ini dibiarkan, maka akan terjadi kasus-kasus serupa dengan Yahokimo,” demikian mengemuka dalam sebuah diskusi di Nabire beberapa waktu lalu.

Para bupati diharapkan dapat juga mengikuti jejak mantan Bupati Jayapura Yan Pieter Karafir . Seperti yang dilangsir Tabloid Jubi melalui FokerLSMPapua.org, 28 Apr 2008, mantan Bupati Jayapura Yan Pieter Karafir pernah mengeluarkan SK Bupati tentang perlindungan dan pengembangan sagu alam di Kabupaten Jayapura. Dalam Simposium Sagu di Jayapura (FokerLSMPapua.org, 28 Apr 2008) YP Karafir memperoleh penghargaan karena membudidaya dan mengamankan sagu sebagai pangan lokal bagi masyarakat Papua. [Yermias Degei/Selangkah/dari berbagai sumber]

BACA TRUZZ...- BERAS MENGANCAM MAKANAN LOKAL PAPUA

Mempertimbangkan Arah Sejarah Kita

“Orang Papua bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia, bukan menyaksikan hak-haknya dilanggar atau dikekang. Inilah artinya merdeka sebagai manusia. “

Oleh: Johannes Supriyono*)
L’histoire se repete! Sejarah berulang kata orang Perancis. Apa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi di zaman ini. Dan setiap pengulangan sejarah kelam berarti air mata tercurah. Kepedihan menancapkan cakarnya lagi di lubuk hati. Lalu pertanyaan yang terdengar klise harus diungkapkan lagi: mengapa ini terjadi? Tetapi sejarah akan terus berulang sampai, pada suatu titik, orang-orang yang terlibat dalam sejarah itu membelokkannya.

Opinus Tabuni tersungkur oleh peluru yang menembus dadanya. Serentak Wamena menjadi perhatian jagat. Air mata ibu-ibu menganak sungai. Getir rasanya. Peluru telah merenggut Opinus dari antara kaumnya. Ini bukan kematian oleh peluru yang pertama di Papua. Mungkin juga bukan yang terakhir. Pertanyaannya adalah mengapa kematian oleh peluru belum berakhir? Dan, mungkinkah suatu hari kelak tidak ada lagi anak-anak Papua mati karena peluru nan kejam?

KEMATIAN Opinus Tabuni menegaskan perjalanan sejarah rakyat Papua sebagai perjalanan kaum yang (di)kalah(kan), yang dijiwai oleh darah. Kalau mau dibaca secara positif, perjalanan sejarah Papua adalah sejarah perjuangan untuk diakui sebagai manusia dengan martabat sepenuhnya. Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man menyatakan perjalanan sejarah adalah perjalanan menuju menyatunya ideologi-ideologi menjadi kapitalisme liberal. Sementara, sejarah Papua bergerak menuju pengakuan sebagai manusia, warga negara dunia yang semartabat dengan warga dunia lainnya.

Sebagai manusia yang merdeka, bukan saja merdeka dari ketakutan akan peluru yang tiba-tiba melesat dan merampas hidup, orang Papua bisa menentukan nasibnya sendiri (self-determination). Orang Papua bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia, bukan menyaksikan hak-haknya dilanggar atau dikekang. Inilah artinya merdeka sebagai manusia.

Menyaksikan dan merasa-rasakan sejarah para korban, kita mencium bau anyir darah. Tidak ada sukacita kemenangan, tetapi duka cita karena kematian yang murah. Tidak ada sorak dan tarian ibu-ibu, tetapi kepala berkerudung dengan sedu sedan. Tidak ada anak-anak kecil bermain, berlari-larian tetapi berdiri terpaku pada jasad yang kaku. Kegembiraan pudar dan terbang. Angan-angan akan masa depan yang gemilang berubah menjadi amarah. Bukankah ini sejarah yang tidak pernah dicatat bahwa mereka belum menjadi pelaku aktif bagi sejarahnya sendiri? Ya, mereka mengingat kekalahan demi kekalahan yang menyesakkan!

Sejarah yang kita kenal hampir selalu berkisah tentang pahlawan, tentang kemenangan, dan tentang peristiwa yang monumental sehingga diabadikan. Kematian yang direkam pun hanya milik mereka yang agung. Tetapi, para budak dan serdadu-serdadu yang terlibat hampir tidak pernah disebut namanya. Hidup mereka tidak berharga untuk satu huruf pun dalam kitab sejarah.

Agaknya untuk menimbang arah sejarah Papua, kita tidak perlu mendongak pada para petinggi negeri. Bisa-bisa kita malah merasa ngeri. Lihatlah peluru, darah, dan air mata yang mungkin masih akan terjadi lagi setelah Opinus Tabuni. Di sana kita akan mendapati pertanyaan yang menghujam hati. Apakah arti hidup di sini?

SEJARAH kita bangun sendiri dari kekalahan dan kekalahan. Kegetiran yang datang silih berganti akan membuat dahaga kita akan kemanusiaan yang merdeka semakin besar. Arus sejarah akan semakin menderas dan mungkin tak lagi terbendung. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi juara. Tidak ada orang yang tidak ingin merdeka bagi dirinya sendiri!

Rasa kalah itu tidak perlu mengemuka sebagai dendam. Tidak ada gunanya dendam kecuali akan membuat kita semakin terpuruk dan sejarah menjadi lebih mengerikan. Dendam akan membuat tanah ini menjadi kerajaan kekerasan. Dalam arena kekerasan tak seorang pun tampil sebagai pemenang. Kekerasan, sebagaimana perang, adalah kekalahan bagi kemanusiaan!

Pertautan antara sejarah dan identitas tidak lagi dapat kita elakkan. Kematian Opinus Tabuni adalah salah satu elemen dari identitas kita: manusia Papua yang belum sepenuhnya memanusia. Pengalaman kematian itu menjadi pengalaman kita bersama. Bukankah kematian seperti itu bisa merenggut kita juga? Hakikat manusia sebagai makhluk yang merdeka masih jauh dari kenyataan kita sehari-hari.

Kemerdekaan sebagai manusia mengejawantah dalam kemampuan kita untuk menghayati kemanusiaan kita secara utuh. Kita bisa hidup secara damai. Kita bisa bersuara tanpa takut dibungkam. Kita bisa menghargai orang lain tanpa banyak curiga. Juga kita bisa menentukan masa depan. Mengikuti Nietzsche, kita bisa mengatakan ‘ya’ pada kehidupan!

Sejarah akan bergerak pada penciptaan tata kehidupan yang berkeadilan, yang mengakui nilai-nilai dasar kehidupan, yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang. Inilah panggilan sejarah kita: mendorong terciptanya jagat di mana manusia dapat menghayati kemanusiaannya tanpa terancam atau mengancam manusia lain.

MARTIN Luther King, Jr. memimpikan empat orang anaknya untuk hidup damai di dunia yang tidak menilai mereka dari warna kulitnya, tetapi dari hidupnya. Ia membagikan mimpinya itu dalam orasinya yang diawali secara amat menawan. I have a dream… Ia berjuang dengan menggandeng begitu banyak pihak untuk mewujudkan impian itu. Impian itu ia bayar dengan kematiannya pada 1968. Ia dibunuh. Tetapi, sejarah mencatat arus sejarah diskriminasi warna kulit pelan-pelan lenyap.

Masih ada Mahatma Gandhi di India yang memimpin gerakan aktif tanpa kekerasan untuk melepaskan India dari penjajahan Inggris. Dunia mengaguminya.

Hari ini kita memiliki perempuan hebat dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, pemimpin liga demokrasi di negerinya. Ia berjuang dengan tenang dan mendapatkan dukungan besar dari seluruh dunia. Seakan-akan seluruh dunia bergandengan tangan menyokong peraih nobel perdamaian ini.

Kita di sini, saatnya membagikan mimpi kita kepada sobat-sobat; mengajak mereka untuk bergandeng tangan dan memimpikan tata dunia yang adil agar kita bisa hidup semartabat dengan mereka. Lalu, sejarah baru akan pelan-pelan lahir di tanah kita. Sejarah tidak pernah dibangun dalam sehari. Mungkin saja kita bernasib seperti Martin Luther King, Jr. Ia tidak pernah melihat mimpinya mekar tetapi ia mewariskan pada dunia.
*) Peminat masalah sosial, tinggal di tanah Papua

BACA TRUZZ...- Mempertimbangkan Arah Sejarah Kita

Depdiknas Ubah Visi SMK

Tanamkan Jiwa
Kewirausahaan

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengambil langkah strategis untuk mengatasi problem pengangguran. Mulai tahun depan, Depdiknas akan fokus kepada pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK). Harapannya, dengan langkah tersebut, daerah tidak kekurangan produk-produk yang siap kerja.

''Ke depan, SMK disesuaikan dengan potensi daerah karena bertujuan agar lulusan sekolah kejuruan dapat segera terserap di dunia kerja atau dunia usaha di daerah,'' terang Sekjen Depdiknas Dodi Nandika ketika ditemui di gedung Depdiknas, Jakarta, kemarin.

Dodi lantas mencontohkan, sekolah kejuruan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang mengkhususkan kepada pendidikan kelautan. ''Nunukan kan bentuknya pulau. Kalau dibuat jurusan perhotelan, kasihan lulusannya harus menyeberang pulau untuk bekerja,'' kata dia.

Yang terpenting, ujar dia, pembangunan sekolah kejuruan pada masa-masa mendatang difokuskan kepada bidang-bidang potensial. Misalnya, agrobisnis, komputer, pariwisata, hotel, otomotif, dan bisnis. ''Kita ingin anak-anak SMK bisa mengembangkan jiwa dan budaya entrepreneurship (kewirausahaan, Red),'' tuturnya.
Dodi menilai, untuk mengubah visi itu justru tidak membutuhkan kurikulum khusus entrepreneur. Menurut dia, jiwa kewirausahaan bisa diberikan atau ditempatkan di bidang apa saja. Kurikulum kewirausahaan, kata dia, justru membuat mindset (pemikiran) tentang entrepreneur menjadi salah. ''Kita terbelenggu kurikulum dan ini justru menjadi penyebab kegagalan,'' tambahnya.

Menurut Dodi, dalam program Depdiknas tersebut yang terpenting untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada siswa SMK adalah pelajaran di lapangan. Caranya, guru harus mengajarkan kepada siswa tidak sekadar teori, tetapi praktik tentang wirausaha di dunia nyata.

Saat ini rasio jumlah sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah menengah atas (SMA) terus meningkat. Jika pada 2005 rasionya 30 persen banding 70 persen, pada 2008 mencapai 47 persen banding 53 persen. ''Ditargetkan pada 2014, 70 persen sekolah menengah yang ada di Indonesia merupakan sekolah kejuruan,'' katanya.
Salah satu pengusaha kenamaan Bob Sadino siap mendukung program Depdiknas tersebut. Karena itu, dia terjun langsung dan siap menjadi konsultan lepas bagi Depdiknas. Bob menitipkan imbauan agar guru SMK harus mengubah paradigma pengajarannya, yaitu bisa membimbing siswanya ke lapangan.

''Guru tidak boleh sekadar mengajarkan teori. Guru-gurunya harus dibuka dulu mindset-nya. Harus ada shock therapy agar guru tak sebatas mengajar, tapi juga membimbing, mengarahkan, dan bisa membuat siswa mandiri,'' terangnya.

Menurut Bob, pendidikan di SMK harus bertumpu kepada tiga pilar pendidikan. Yaitu, learning to know (belajar untuk tahu), learning to do and to be together (belajar untuk melakukan sesuatu dan melakukan bersama masyarakat), dan learning to be (belajar untuk menjadi). (zul/oki)

--------------------------
Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=21704&ses=

BACA TRUZZ...- Depdiknas Ubah Visi SMK

3 Ruang Kelas SD Santo Yakobus Dibongkar, 57 Murid SD Dipastikan Terlantar

Sebanyak 57 Murid SD Santho Yakobus Honeylama, Kabupaten Jayawijaya terpaksa kehilangan tempat belajar. Sejak Senin (17/11) kemarin, gedung 3 ruang kelas, tempat mereka belajar di bongkar oleh pihak kontraktor pelaksana pembangunan 3 ruang kelas itu, yakni CV. Sudiang Jaya.

Pembongkaran dilakukan karena belum diselesaikannya pembayaran oleh kantor Dinas P dan K Kabupaten Jayawijaya senilai Rp 300 juta selaku instasi yang ditunjuk oleh pemerintah setempat menangani pembangunan tiga ruang kelas tersebut.
Dari pantauan Cenderawasih Pos dilapangan, puluhan murid SD sekolah tersebut hanya menatap sedih gedung sekolah mereka dibongkar, begitu juga dewan guru yang ikut menyaksikan langsung jalannya pembongkaran itu. Ruang kelas yang dibongkar yakni ruang kelas 4, 5 dan 6.

Dengan pembongkaran itu, dikhawatirkan masa depan pendidikan ke 57 di SD itu terancam tersendat ditengah jalan, apalagi ujian semester dan ulangan umum sudah diambang pintu.

Dinding sekolah yang terbuat dari papan dibongkar satu demi satu. Para murid dan dewan guru yang menyaksikan peristiwa itu tak bisa melakukan apa-apa. Tampak dari wajah lugu para murid itu ada yang tak kuasa menahan tangis, beberapa siswa bahkan menagis dengan suara keras sambil berteriak lantang “Jangan dibongkar, kami mau belajar dimana,”.

Suara mereka tidak digubris. pihak kontraktor tetap membongkar tiga bangunan ruang kelas yang sudah berdiri sejak tahun 2003 lalu itu. “ Saya tetap akan membongkar tiga ruang kelas yang sudah selesai saya bangun sejak tahun 2003 lalu namun pembayarannya belum diselesaikan leh dinas P dan K sampai hari ini ( kemarin, red),” tegas Muhammad Amin Pimpinan CV. Sudiang Jaya kepada Cenderawasih Pos disela-sela melakukan pembongkaran.

“ Bangunan tiga ruang kelas itu sudah selesai saya bangun sejak 5 tahun lalu tepatnya padatahun 2003, namun pihak dinas P dan K sampai detik ini belum juga menyelesaikan pembayarannya,” kata Amin bernada kesal. “ Coba bayangkan selama 5 tahun saya sudah bersabar agar pihak dinas P dan K menyelesaikan pembayaran itu, namun belum juga dilakukan,” tambahnya.

Dikatakan, dirinya memberikan batas waktu sampai akhir November 2008, jika pihak dinas P dan K tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan sangat terpaksa tiga ruang SD. YPPK Santo Yakobus yang sudah dibangunnya itu dibongkar.
Peristiwa pembongkaran tiga gedung ruang kelas itu nampaknya mengundang perhatian serius Kepala Dinas P dan K Kabupaten Jayawijaya, Daniel Tabuni yang langsung turun ke lokasi.

Terjadi dialog yang cukup alot antara kepala dinas dan pihak kontraktor. Meskipun demikian, tak membuahkan hasil alias belum ada titik terang tentang penyelesaian pembayarannya. Kepala dinas P dan K Daniel Tabuni hanya bisa berjanji kepada pimpinan CV. Sudiang Jaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu dekat ini. “ Saya akan sampaikan hal ini kepada bupati selaku pimpinan tertinggi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, agar permasalahan ini bisa terselesaikan secara tuntas,” ujar Daniel.

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SD. YPPK Santo Yakobus Rafael kepada koran ini menuturkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa bila pihak kontraktor membongkar tiga ruang kelas yang sudah digunakan dalam proses belajar mengajar selama ini. “Pihak sekolah jelas sangat dirugikan dengan aksi pembongkaran itu, karena anak-anak tak bisa belajar lagi, lantas akan dikemanakan 57 murid saya yang sebentar lagi ujian,” tegas Rafael.

Mereka berharap, pihak Dinas P dan K segera dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas.” Bila tidak konsekuensinya sudah jelas sebanyak 57 murid bakal tak naik kelas dan tidak lulus ujian karena tidak mengikuti ulangan dan ujian semester,” imbuhnya. (jk)
---------------------------------
Sumber:http://www.cenderawasihpos.com/lintas.php

BACA TRUZZ...- 3 Ruang Kelas SD Santo Yakobus Dibongkar, 57 Murid SD Dipastikan Terlantar

Pendidikan Dasar dan Menengah di Papua Rapuh

Mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

"Guru-guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua rapuh," katanya.

Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.

Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan dasar dan menengah ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan dasar dan menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.

[Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/18/14254618/Pendidikan.Dasar.dan.Menengah.di.Papua.Rapu]

BACA TRUZZ...- Pendidikan Dasar dan Menengah di Papua Rapuh

Sekilas Dogiyai dalam Pembangunan

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Berbagai program pembangunan dicanangkan melalui program pembangunan jangka panjang (PJP) I dan PJP II (lampiran 2). Untuk meningkatkan pembangunan di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (JABAMA) maka PJP I dalam Repelita II (tahun 1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di luar JABAMA termasuk Papua melalui program Transmigrasi dengan jumlah anggaran Rp.8.386,4Milliar.

Dalam sejarah Kabupaten Nabire, telah memekarkan menjadi 3 kabupaten diantaranya kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiyai dalam tahun 2008. Untuk itu, demi memenangkan pilkada Kabupaten Dogiyai pada tahun 2010 mendatang, maka elit politik kabupaten Dogiyai melirik peluang politik di kabupaten Dogiyai. Ke-35 Parpol yang lolos verifikasi di Tingkat Pusat pun kini telah hadir di kabupaten Dogiyai untuk bertarung memenangkan PEMILU Legislatif dan Pilkada 2010.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Dogiyai memang sebuah proses panjang sejak tahun 2004. Usulan pemekaran muncul dari Kamu dan Mapia, dua distrik yang terdekat dengan Kigamani, calon ibu kota Kabupaten Dogiyai. Ketika wacana pemekaran Nabire berkembang, banyak orang meyakini bahwa pembentukan Kabupaten Dogiyai adalah jalan bagi percepatan pembangunan di tujuh distrik pendukungnya. Dogiyai dalam kerangka Pemerintah Indoensia, pada zaman orde baru telah mengalami Pembangunan dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berlangsung sekitar 31 tahun sejak tahun 1969. Selama 30-an tahun Pembangunan Fisik tak kelihatan. Jalan setapak di tengah hutan pun belum ada. hingga masuk tahun 1080-an Jalan dalam Kecamatan (sekarang Distrik) mulai dibuka termasuk sekolah-sekolah Inpres. Untuk transportasi keluar daerah selain antara kedua Kecamatan Mapia dan Kecamatan Kamuu dihubungkan oleh Jalan setapak ditengah hutan yang terbentang antara Kampung Idadagi dan Bomomani Ibu kota Kecamatan Mapia.

Hingga kini tujuh distrik di Dogiyai, baru dilengkapi 59 SD, lima SMP, dan dua SMA. Untuk melayani 68.712 jiwa penduduk, juga hanya ada tujuh puskesmas. Padahal, potensi ekonomi di tujuh distrik tersebut cukup besar, khususnya di sektor pertanian. Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Nabire, Penias Pigai bahwa Diharapkan dengan pemekaran, pembangunan akan lebih merata. Pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin dengan pemekaran itu.

Pengesahaan UU Pembentukkan Dogiyai diterima DPRP, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang di tingkat daerah hingga di tingkat Pusat di Jakarta. Pada 1 Maret 2007 Panitia Ad Hoc I DPR menyatakan, pemekaran Kabupaten Nabire layak dilanjutkan. Rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Dogiyai pun kemudian direkomendasikan untuk dibahas. Kabupaten Dogiyai dibentuk dari tujuh distrik (setingkat kecamatan), yaitu Distrik Ikrar, Kamu, Kamu Selatan, Mapia, Mapia Barat, Sukikai, dan Siriwo (bukan lima distrik sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai, dengan Luas tujuh distrik itu berdasarkan data Kabupaten Nabire dalam Angka 2006 adalah 2.627,01 kilometer (km) persegi (RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai menyatakan 4.237,4 km. Luas awal Nabire selaku kabupaten induk adalah 13.397,59 km persegi. Meski luas ketujuh distrik itu hanya seperlima luas kabupaten in duknya, diperkirakan 68.712 jiwa (lebih dari 41 persen) penduduk Kabupaten Nabire nantinya menjadi penduduk kabupaten baru tersebut.

Tanpa alasan yang jelas, belum ada interpretasi data perencanaan tata ruang dan kota Kabupaten Dogiyai, Saat ini Kigamani yang berada di tengah dinilai strategis dalam rangka mendekatkan akses warga ke pemerintah. Sayangnya, infrastruktur masih menjadi persoalan besar di Nabire. Dari 1.000,76 km jalan di Nabire, 636,36 km di antaranya dalam kondisi rusak dan sulit dilalui kendaraan bermotor. Infrastruktur Pemerintah di Kigamani akan mendapat tantangan dalam Pengelolahan Sumber Daya Alam dan Letak Kigamani yang persis di pinggir jala raya Trans Papua yang menghubungkan antara Nabire-Moanemani.

Ketujuh Distrik memiliki masalah terbesar adalah perhubungan/Transportasi karena letak geografis yang jauh di Pedalaman. Mahalnya jasa transportasi udara menggunakan Pesawat Twin Otter atau Cessna milik maskapai Penerbangan AMA atau MAF adalah Satu-satunya jasa transportasi yang diharapkan sebelum jalan trans Papua tembus di Bomomani, Kamuu hingga Enaro (Paniai). Sehingga potensial hasil Perkebunan Kopi, Ubi jalar, Kacang, Ubi Talas serta hasil komoditi masyarkata lokal daerah Kamu Mapia tidak terakomodir.

Meskipun jalan Trans Papua masuk wilayah pedalaman Nabire (Kamuu-Mapia), Potensi itu belum tergali sebagaimana mestinya. Kini produk yang dihasilkan daerah tersebut hanyalah jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai, dan sayuran. Volume produksinya pun tidak signifikan dibandingkan dengan total produksi komoditas sejenis di Kabupaten Nabire pada tahun 2005. Kalaupun ada yang menonjol, Distrik Kamu dan Kamu Selatan adalah penghasil ubi jalar terbesar di Dogiyai. Pada tahun 2005 volume panennya mencapai 2.844 ton, sekitar 27,6 persen dari total produksi ubi jalar sebelum Dogiyai dimekarkan dari Kabupaten Induk Nabire.

Ketika jalan Trans Papua masuk Ke Pedalaman Papua, Kamuu-Mapia, Propinsi Papua (Irian Jaya, waktu itu) hanya terdiri dari 9 Kabupaten diantaranya Kabupaten Jayapura, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak dan merauke. Namun setelah Propinsi Papua dimekarkan menjadi 27 Propinsi melalui beberapa tahap pemekaran wilayah Kabupaten. Pemekaran Tahap pertama dijalankan dengan biaya sekitar Rp.25milliar dengan rincian sumber dana APBD Pemerintah Daerah Nabire Rp.20milliar ditambah dengan Dana bantuan Pemerintah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar dalam tahun 2007 lalu. Sedangkan tahap berikutnya, tahun 2008 dialokasikan dana APBD sebesar Rp.20milliar ditambah dengan dana Pemerintah Daerah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar.

Usaha demi usaha para wakil rakyat, kepala daerah, pimpinan dan elit lokal tetap berusaha dan berjuang pemekaran wilayah bagi daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal jauh dalam kerangka Pembangunan Nasional. Tak heran demi mempertahankan kepentingan partai, golongan dan keluarga bahkan kepentingan pribadi, para pejabat pun bermain uang untuk berkuasa menjabat serta memperluas wilayah kekuasaan di Dogiyai. (Willem Bobii/http://www.fokerlsmpapua.org/artikel/trend/artikel.php?aid=3917)

BACA TRUZZ...- Sekilas Dogiyai dalam Pembangunan