Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Jawa-Bali Menuntut Janji Beasiswa

 Oleh Mateus Auwe*)

Berhubung janji yang pernah diungkapkan oleh pihak utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai membuat Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai di kota Jawa-Bali bertanya-tanya. Janji tersebut adalah di tahun 2010 akan ada beasiswa bagi setiap pelajar dan mahasiswa serta tugas akhir atau bantuan dana bagi mahasiswa yang menyusun skripsi. Ungkapan ini langsung dating dari Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai ketika menghadiri pengesahan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] Se-Jawa-Bali di Yogyakarta (30/01) tahun lalu.

Begitu ungkapan itu diucapkan oleh petinggi/pejabat di Kab. Dogiyai, pelajar serta mahasiswa asal Dogiyai yan hadir saat itu menyambut dengan baik dengan bertepuk tangan memecah kesunyiannya ruangan. Tiga orang utusan pemerinta kabupaten Dogiyai yang hadir masing-masing, Drs. Fabianus Yobee [Sekda. Kab. Dogiyai], Herman Kayame [Kabag. Pembangunan Kab. Dogiyai] serta Wihelmus Degai [Intelektual Kab. Dogiyai]. Bagaimana tidak? 80% atau bahkan 90% pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai adalah orang tuanya berasal dari ekonomi lemah/petani. Hanya karena nekat anggotalah yang menjadikan dasar untuk hidup mandiri mencari ilmu di rantauan.


Waktupun terus berjalan, hingga saat ini memasuki pertangan tahun 2010 masih belum juga adanya tanda-tanda akan janji yang pernah diungkapkan. Melihat kenyataan ini, banyak pelajar dan mahasiswa atau yang sedang menempuh skripsi terus mempertanyakan. Pesan singkat dan telpon kepada BPH IPMADO yang menjadi payung terus dituntut agar mempertanyakan kepada pihak yang dijanjikan agar menuntut akan janji tersebut.

Mengingat tuntutan dari anggota akan janji beasiswa dan bantuan dana skripsi ini beberapa kali BPH mempertanyakan kepada pihak berwajib [Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai], namun jawabannya saling over kesana-kemari. Ketika menanyakan hal itu kepada kepala dinas pendidikan jawabannya “ hal itu bukan kami yang janjikan, silakan menghubungi pihak yang menjanjikan kalian” begitu juga sebaliknya, ketika menghubungi sekretaris daerah jawabannya” silahkan tanyakan kepada kepala dinas pendidikan karena itu merupakan tugasnya dinas pendidikan”. Kami jadi pusing dan kami bukan seperti bola yang dengan seenaknya diover kesana-kemari.

Jawaban ini mengundang banyak pertanyaan dari setiap anggota pelajar dan mahasiswa Dogiyai di Jawa dan Bali, dan berikut kutipan-kutipan pesan singkat yang masuk ke ponsel BPH IPMADO untuk menanggapi masalah janji beasiswa dan bantuan dana tugas akhir:
Frans Kedeikoto atau orang yang sering disapa Tomoki ini, meminta agar perlu membicarakan dan sepakat untuk kelanjutannya, apakah perlu menghadirkan pihak yang dijanjikan ataukah mhasiswa merapat ke Dogiyai dan aksi menuntut janji tersebut. Nada yang sama datang juga dari Isak waine hal ini tidak perlu dibiarkan begitu saja, kita harus tuntut akan janji yang pernah diucapkan itu, mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat ini meminta mahasiswa yang ada seluruh kota studi yang tersebar di Indonesia bersatu dan menuntut, karena jika dibiarkan begitu saja, maka ke depannya para pejabat daerah akan melakukan seenaknya saja. Jack Mote yang juga mahasiswa yang sedang menyusun skripsi meminta agar melakukan demo besar-besaran dari kota studi yang ada di Indonesia di depan kantor bupati, karena tahun 2010 sudah berjalan pertengaan tahun masih belum juga adanya tanda-tanda dari janji yang pernah mereka ungkapkan.

Begitupun dengan Yakonias Adii, kabupaten Dogiyai dengan pemekaran kabupaten baru tidak ada bedanya, namun mengapa kabupaten baru yang hampir secara bersamaan dimekarkan memberikan beasiswa serta bantuan dana tugas akhir? Apa yang terjadi sebenarnya diantara para pejabat yang ada di Dogiyai? mahasiswa yang juga sedang menyelesaikan [skripsi] S1 di Universitas PGSD Yogyakarta ini mengatakan agar mahasiswa harus menuntut atas janji tersebut, karena ini merupakan hak mahasiswa yang berasal dari kabupaten Dogiyai. senada juga diucapkan oleh Kendi Edowai, Lidia Adii, dan Andreas Pigai.

Sedangkan Emanuel Tebai, salah satu mahasiswa asal Bandung ini mengatakan agar meminta penjelasan minimal mempertanyakan dengan surat resmi untuk menindak lanjuti atas janji beasiswa dan tugas akhir tersebut, dan meminta jaminannya dari pihak terkait. Selvi Waine mahasiswi asal Surabaya mengatakan ini merupakan kabupaten baru dan membutuhkan banyak mahasiswa yang siap pakai di daerah nantinya, maka pemerintah jangan menghambat putra-putri Dogiyai yang ingin melanjutkan kuliah dengan janji-janji seperti ini.

Terkait masalah ini BPH IPMADO sudah memenuhi permintaan pemerintah berupa data seluruh pelajar dan mahasiswa yang diminta, kenapa sekarang terjadi seperti in? jangan salahkan mahasiswa jika dalam waktu dekat mahasiswa Jawa-Bali atau mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi besar-besaran di depan kantor bupati Dogiyai, karena mereka [mahasiswa, red] menuntut apa yang menjadi hak dan menuntut akan janji tersebut.[Sumber: http://egedy-news.blogspot.com/]

*) Ketua Ikatan Mahasiswa Dogiyai se-Indonesia

BACA TRUZZ...- Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Jawa-Bali Menuntut Janji Beasiswa

Beasiswa S-1 Misereor

Misereor, (German Catholic Action for Human Development), sebuah lembaga Gereja Katolik  yang berada di Jerman menawarkan beasiswa pendidikan untuk 20 calon guru untuk SD, SMP, SMA di Agats-Asmat, Papua.

                 

Demikian dikatakan Dr. Henry Schuermann dari  Misereor, Asia-Pacific Department  kepada Selangkah belum lama ini. Katanya, beasiswa ini ditujukan kepada putra Papua asli lulusan SMA dan punya semangat tinggi dan harus kembali ke Asmat Papua.

             

Bagi para pelajar yang tertarik dengan beasiswa ini dapat menghubungi Lembaga Pendidikan Papua, Education of Papuans Spirit (LPP, EdPaPaS) melalui email: kpp_selangkah@yahoo.com atau menghubungi Sekretaris LPP melalui nomor hanphone: 085354007469. Dapat juga menghubungi langsung kepada Dr. Henry Schuermann dari  Misereor melalui email: henry.schuermann@misereor.de atau Tel.: +49  (0)241 - 442-407 / -419 MISEREOR e.V.  Fax:  +49  (0)241 - 442 188 Asia-Pacific Department   Mozartstr. 9, D-52064 Aachen, Germany, www.misereor.de / www.misereor.org. ***

BACA TRUZZ...- Beasiswa S-1 Misereor

Yang Menjanjikan di Tahun 2010 : Beasiswa Kuliah sampai Lulus, judul Untuk 20 Ribu Orang

Kabar gembira untuk siswa-siswi SMA sederajat yang lulus di 2010 ini. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjanjikan beasiswa bernama BIDIK MISI bagi 20 ribu siswa di Indonesia yang berprestasi dan dari keluarga kurang mampu. Bentuknya jaminan biaya kuliah hingga tuntas, baik pada Diploma III, Diploma IV, ataupun jenjang Strata I. Bahkan biaya hidup per bulan pun turut dijamin.

Lebih menggembirakan lagi, siswa calon penerima bisa memilih maksimal dua program studi baik dalam satu perguruan tinggi atau di dua kampus yang berbeda. Sebanyak 104 perguruan tinggi negeri di Indonesia, baik yang bernaung di Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, telah terikat kerjasama sebagai penyelenggara beasiswa ini dan hampir semua program studinya boleh dipilih.

Terkait besaran beasiswa, dalam panduan yang dirilis Dirjen Dikti disebutkan besarnya mencapai Rp 5 juta per semester. Rinciannya; untuk biaya hidup ditetapkan dalam kisaran Rp 500 ribu sampai Rp Rp 700 ribu per bulan; sedang biaya pendidikan yang diterima oleh kampus penyelenggara dihitung dari setiap penerima berada dikisaran Rp 800 ribu – Rp 2 juta per semester.

Hampir semua kalangan kampus mengapresiasi program ini. Dr H Agus Maimun MPd, Pembantu Rektor III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menilai program ini sebagai kebijakan yang revolusiner. Untuk kali pertama pemerintah memberikan jaminan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup secara penuh bagi lulusan SMA untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi.

“Dibilang revolusioner sebab beasiswa ini akan menepis anggapan bahwa untuk kuliah itu biayanya mahal. Istilahnya, anak sekolah sekarang belajar saja yang baik dan giat agar bisa berprestasi, urusan biaya untuk kuliah, negara sudah menanggung,” tegas Agus Maimun.

Pandangan serupa diungkap Prof Dr Ir Bambang Suharto MS, Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya yang menilai beasiswa ini memiliki semangat memutus rantai kemiskinan. Dengan adanya jaminan dan kesempatan yang sama untuk kuliah, diharapkan ke depan ada perbaikan kualitas kehidupan bagi si anak sekali yang selanjutnya bisa mengangkat perekonomian keluarga.

“Bila kemiskinan lahir dari kebodohan maka beasiswa ini mencoba untuk memutus akarnya, yaitu kebodohan. Dengan kesempatan yang sama untuk bisa kuliah amat diharapkan ada kesempatan yang sama juga dalam memperbaiki kualitas hidup,” tegas Bambang Suharto.

Sayang sedikit, program beasiswa yang revolusioner dan lahir atas semangat mulia ini menyimpan kesan amat diskriminatif. Pasalnya tidak satupun perguruan tinggi swasta yang dilibatkan sebagai kampus penyelenggaran. Oleh praktisi pendidikan IKIP Budi Utomo Malang, Muhammad Yahmin MPd, ini menegaskan betapa pemerintah semakin tidak mengakui keberadaan PTS.

”Dalam UU BHP jelas disebut bahwa selain ada bentuk BHP Pemerintah, juga ada BHP Daerah dan BHP Masyarakat (dalam hal ini swasta –red). Adanya kebijakan yang tidak mengakomodir ketiga bentuk BHP ini tentunya sudah melanggar legal formal. Kenapa tidak sekalian saja diubah UU nya.” tegas Yahmin.
---------------
Sumber: http://www.koranpendidikan.com

BACA TRUZZ...- Yang Menjanjikan di Tahun 2010 : Beasiswa Kuliah sampai Lulus, judul Untuk 20 Ribu Orang

Dana Block Grant Dikorupsi, Anak Sekolah Menderita Seumur Hidup

Setelah lama publik menunggu proses pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran publik block grant Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di kabupaten Manokwari, akhirnya diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Kepala Kejari Manokwari, Herdiyantono SH kepada wartawan sebagaimana dilansir koran harian lokal di Manokwari menyatakan, terkait kasus tersebut, pihaknya telah menerima hasil audit BPK-RI terhadap dana block grant 2005 pada Senin (27/4) lalu.

Herdiyantono, menyebut audit itu merinci jika dua tersangka kasus korupsi dana block grant merugikan negara sekitar Rp 400 juta. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang baru bagi Kejari yakni bagaimana melimpahkan kasus tersebut secepatnya ke Pengadilan Negeri Manokwari. Hasil audit itulah yang selama ini dijadikan alasan belum dilimpahkannya kasus ini ke meja hijau.

Kejari menyebut hasil audit akan melengkapi berkas dan bukti yang disiapkan untuk mendakwa pelaku. Ia menjamin tak ada alasan lagi untuk menunda pelimpahan kasus yang terjadi pada empat tahun silam. Pihaknya menegaskan, kalau auditnya sudah diterima, Kejari siap limpahkan berkasnya ke pengadilan untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri.

Laporan audit tersebut merinci kesalahan penggunaan anggaran yang ditemukan dalam berbagai proyek pembangunan di beberapa sekolah. Kesalahan penggunaan anggaran itu terutama terjadi pada proyek pembangunan gedung laboratorium dan ruang kelas yang tidak selesai. Praktek tender-menender atau sistem proyek dalam tradisi pelaksanaan anggaran oleh pihak pemerintah justru menyalahi aturan main block grant dana DAK bidang pendidikan ini. Menurut Tim Tipikor Watch dari LSM Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (JASOIL) Tanah Papua, pelaksanaan dana DAK harus swakelola bukan diproyekan atau ditenderkan. Hal ini tentu berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah pusat tentang pengalokasian dana block grant untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manokwari, DS bersama seorang stafnya telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik pada Senin (27/4) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi DAK 2007. Pemeriksaan dilakukan di ruang sub seksi penyidikan Erwin Saragih SH, MH. Dalam kasus ini Kejari menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Manokwari, JS dan seorang stafnya yakni AR sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu Erwin Saragih menyebut kemungkinan besar pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

Kejari juga telah memanggil Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Manokwari serta beberapa orang staf untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan saksi itu dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran tentang kasus korupsi DAK ini.
Terkait penuntasan kasus dugaan Tipikor di lingkungan hukum Manokwari, Papua Barat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari P.H. Hutabarat SH.M.Hum, meminta Kejari Manokwari supaya segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Hutabarat menilai masyarakat sangat menginginkan dimejahijaukannya para pelaku. Menginjak bulan kelima tahun 2009, belum ada satupun kasus korupsi yang dilimpahkan ke PN. Pihaknya membutuhkan kerjasama yang baik antara semua instansi penegak hukum terutama terkait kasus-kasus korupsi. Apalagi kasus ini mendapat perhatian publik. Tahun 2008 lalu pihak kejaksaan berhasil melimpahkan 2 kasus korupsi ke pengadilan dan prosesnya sedang berlangsung.

Tim Tipikor Watch JASOIL menjelaskan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, tentu berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Bidang pendidikan adalah bagian dari perhatian pemerintah pusat dengan kebijakan pengalokasian DAK sebagai dana hibah atau block grant untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah. Dana Dekonsentrasi (DEKON) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Pengelolaan dana-dana block grant pada bidang pendidikan tentu diharapkan bisa membantu memberikan kenyamanan proses belajar siswa sekolah dasar baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. Dana DAK dan DEKON Bidang Pendidikan diadakan dengan sasarannya adalah rehabilitasi sekolah.. Layanan block grant untuk 33 provinsi di Indonesia melalui dana DEKON, sedangkan untuk 434 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi melalui dana DAK.

Dasar Hukum Dana Block Grant
Terkait pengungkapan kasus-kasus dugaan penyalahgunaan anggaran publik termasuk dana block grant DAK bidang pendidikan di Papua Barat, Tim Tipikor Watch JASOIL Tanah Papua menjelaskan bahwa Pelaksanaan DAK sebagai dana block grant untuk bidang pendidikan ini berdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN bahwa upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dana perbantuan berbentuk hibah atau block grant kepada kabupaten/kota melalui koordinasi provinsi dan seterusnya; UU No. 20 Th. 2003 tentang Sikdiknas, Pasal 49 ayat (3) bahwa Dana pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah atau block grant sesuai peraturan perundangan yang berlaku.” UU ini yang menjadi dasar dimana pihak masyarakat sipil berperan juga dalam pengawasan pengelolaan anggaran terkait sektor pendidikan ini.

Sedangkan tentang sistem pelaksanaannya menurut Tim Tipikor Watch JASOIL, harus didasarkan pada Keppres No. 80 Th. 2003, Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola Bagian A Poin 2.c, bahwa Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.

Selain itu Perpres RI No. 7 Th. 2005 tentang RPJM 2005-2009, Bagian IV Bab 27.C No. 19: bahwa meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Perpres RI No. 7 Th. 2005 tentang RPJM 2005-2009, Bagian IV Bab 27.d No. 21: bahwa Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai dan atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Pengalokasian DAK untuk Pendidikan dimaksudkan untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada program wajib belajar 9 tahun SD yang ditandai dengan tingkat APM SD 95% (2009), 100% SD/MI dalam Kondisi Baik (2008), 75% Sarana SD Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (2009), Minimal 30% SD memiliki perpustakaan (2009). Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah. Karena dari hasil kajian JASOIL, banyak sekolah dasar yang masih jauh dari layak pakai. Tidak ada sarana pendukung seperti perpustakaan, ruang kelas masih terbatas, ada sekolah yang hanya memiliki 3 ruang belajar. Selain itu, pada umumnya komite sekolah dan kepala-kepala sekolah tidak tahu tentang sumber dana pendidikan yang sampai di sekolah-sekolah. Mereka hanya tahu bahwa itu bantuan pemerintah tetapi tidak jelas, apakah dana Otsus, DAK, BOS, BOP? Transparansi anggaran sangat penting bagi masyarakat, karena masyarakat punya hak untuk tahu. (Pietsau Amafnini)
--------------------------
Sumber berita dan gambar:neo.tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Dana Block Grant Dikorupsi, Anak Sekolah Menderita Seumur Hidup

Uang Sekolah Diduga Naik, Orang Tua Siswa Mengeluh

SMK Negeri 3 (Foto : Arjuna Padame/Jubi)
-----------------------------------------
Pembayaran uang sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kotaraja, Jayapura diduga mengalami kenaikan menyebabkan para orang tua siswa mengeluh. Padahal pemerintah daerah provinsi Papua telah mengambil ancang-ancang untuk membebaskan biaya pendidikan bagi orang asli Papua.

Wati Rumbewas (42), warga Lingkaran Abepura kepada JUBI di Pasar Yotefa, Abepura, Kamis (22/1) mengeluhkan kebijakan SMK Negeri 3 Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua menaikan pembayaran uang sekolah bagi setiap siswanya. Dikatakan Wati Rumbewas, biaya pembayaran uang sekolah di SMK Negeri 3 Kotaraja setiap tahun mengalami kenaikkan, sehingga memberatkan bagi orang tua siswa dari golongan ekonomi lemah.
Wati Rumbewas menuturkan, sejak seorang anaknya memilih sekolah di SMK Negeri 3 Kotaraja, maka dirinya secara perlahan dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar uang sekolah anaknya.

Selain itu tanggungan lainnya yang dibebankan kepada orang tua pun tak terlalu banyak. Tetapi kini pembayaran uang sekolah justru mengalami kenaikan yang sangat besar. “Sekarang tong pu anak kelas II dan baru naik kelas III mesti bayar mahal sekali,” ujarnya, seraya menyarankan, kalau bisa ada dispensasi pembayaran uang sekolah bagi orang tua murid yang tak mampu.

Wati Rumbewas menyatakan, rincian pembayaran uang sekolah di SMK Negeri 3 Kotaraja terdiri dari pembayaran uang sekolah Rp 200.000/Semester, uang pembangunan sekolah Rp 1 juta, uang pendaftaran ulang serta pembayaran lain yang diwajibkan bagi orang tua murid.

“Sebenarnya tong tra mengeluh dengan kebijakan kenaikan uang sekolah di SMK Negeri 3 Kotaraja, tetapi tolong diingat pekerjaan setiap orang tua siswa berbeda, ada yang memiliki gaji besar, tetapi ada juga yang tak mempunyai pekerjaan tetap,” tukasnya.

Ditambahkan Wati Rumbewas, perihak kenaikan pembayaran uang sekolah ini, maka pada Senin (19/1) lalu siswa-siswa yang tak menyelesaikan pembayaran uang sekolah dipulangkan oleh pihak sekolah. Hal ini, ujar Wati Rumbewas, bukan hanya dikeluhkan dirinya, tetapi banyak orang tua siswa yang mengeluhkan permasalahan ini. Padahal sebenarnya sudah ada pernyataan dari Gubernur Provinsi Papua untuk membebaskan biaya pendidikan mulai dari SD sampai SMA.

Karena itu, tambah Wati Rumbewas, pemerintah mesti bertanggung jawab dengan pernyataan yang telah disampaikan Gubernur Provinsi Papua ini. Kalau bisa pernyataan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya mengikat. “Masa sudah ada pernyataan dari pemerintah tentang pendidikan gratis baru tong bayar uang sekolah terus,” ungkap Wati.

Bantah Tudingan Tambahan Biaya Sekolah
Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri III Kotaraja, Jayapura Pipin P. Marpaung SH kepada JUBI diruang kerjanya, Sabtu (24/1), mengatakan sampai saat ini tak ada penambahan pembayaran uang sekolah. Pembayaran uang sekolah siswa sejak beberapa tahun ini tak berubah. Malah pihak sekolah sering memberikan keringanan bagi orang tua siswa yang tak mampu membayar uang sekolah dengan menyarankan agar orang tua siswa tersebut membawa surat keterangan tak mampu dari Kantor Kelurahan setempat. “Hal ini tong su bilang ke orang tua semua, supaya dong tau,” ucapnya.

Pipin menegaskan, dirinya merasa kaget dengan tudingan orang tua siswa tersebut lantaran pihak sekolah tak pernah membuat kebijakan menaikan pembayaran uang sekolah. “Tudingan itu tak benar, saya harap kalau yang mendengar isu itu harus cross-cek pihak sekolah,” ujarnya. Dia mengharapkan jangan menuding pihak sekolah, sebab kalau menuding tanpa bukti, maka resikonya juga akan berat bahkan bisa sampai diproses di pengadilan.

Pipin menambahkan, pungutan yang dikenakan kepada siswa yang bersekolah disini tak terlalu berat bahkan lebih ringan dibanding sekolah-sekolah yang lain. “Kita disini tak terlalu tuntut orang tua siswa membayar uang sekolah, tetapi yang paling penting anak-anak dapat belajar dengan baik,” katanya.

Pihak sekolah juga mengerti keberadaan para orang tua murid, ada yang mempunyai pekerjaan tetap. Bahkan ada juga orang tua siswa yang tak mepunyai pekerjaan tetap. Sehingga tak mungkin pihak sekolah menambah pembayaran uang sekolah dan menagih kepada orang tua siswa untuk secepatnya membayar uang sekolah.

Pipin menjelaskan, SMK Negeri 3 Kotaraja saat ini memiliki jumlah siswa berjumlah 1.500 siswa dengan pembagian kelas sebagai berikut Kelas I 19 Kelas, Kelas II 19 dan Kelas III 21 Kelas. Biaya-biaya yang selama ini diminta adalah Biaya Pembayaran Komite sebagai pengganti pembayaran Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) Rp 50.000/Bulan. Biaya Asuransi Siswa Rp 15.000/Bulan. Biaya Pembayaran Praktek Rp 300.000 serta biaya ujian khusus bagi siswa kelas III Rp 400.000/Semester.

Selama ini, jelas Pipin, dalam setiap penerimaan raport pihak sekolah mengundang semua orang tua siswa untuk hadir dalam penerimaan tersebut dengan tujuan menjelaskan kepada orang tua murid mengenai pembayaran yang diterapkan di sekolah. “Tong biasa panggil orang tua untuk jelaskan pembayaran siswa,” ujar Pipin.

Namun demikian, timpal Pipin, acapkali dalam undangan itu tak semua orang tua hadir untuk menerima raport anaknya. Jika orang tuanya tak hadir, maka jelas rapotnya akan ditahan selain itu tak mendengar penjelasan dari pihak sekolah mengenai mekanisme pembayaran sekolah yang diterapkan bahkan berapa biaya yang harus dibayar tiap bulan. “Orang tua siswa yang tak hadir pada saat pembagian raport tersebut jelas akan menyalahkan pihak sekolah karena tak mendengar penjelasan,” katanya.

Selain itu, menurut Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kotaraja, Nur Akhmadi, orang tua siswa yang mengeluhkan pembayaran sekolah itu saat rapat sekolah tak hadir sehingga banyak tuntutan. Dia mengungkapkan, pada Senin (19/1) siswa disuruh pulang karena tak membawa raport mereka. “Masalah bawa raport bukan masalah biaya,” tukasnya. Oleh sebab itu, ini hanya miscomunication saja antara pihak sekolah dengan pihak orang tua.

Menurut Akhmad, kadang siswa tersebut tak menjelaskan mekanisme pembayaran disekolah dan berapa biaya yang dibayar setiap bulan kepada orang tuanya dengan baik. Dengan tak ada penjelasan dengan baik kepada orang tua siswa, maka orang tua tak tahu menahu dan menuding pihak sekolah menaikan pembayaran uang sekolah.

Perda Pendidikan Gratis
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajran ( P dan P) Provinsi Papua Drs Jems Modouw MT kepada JUBI mengungkapkan, Selasa (27/1), sementara ini pernyataan Gubernur Provinsi Papua perihal pembebasan biaya pendidikan sedang diupayakan untuk disusun landasan hukumnya.

Selama pihaknya telah melakukan upaya-upaya diskusi untuk menindaklanjuti rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan.

“Upaya-upaya yang dilakukan selama ini dari pihaknya yaitu diskusi-diskusi yang selama sudah berjalan namun belum membuahkan hasil,” tegas Mondouw.
Oleh sebab itu, orang tua siswa masih tetap membayar biaya sekolah siswa. Mudahan-mudahan pernyataan Gubernur Provinsi Papua tersebut disahkan menjadi Perda pendidikan gratis. (Musa Abubar)
-----------------------------------
Sumber:http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1082&Itemid=54

BACA TRUZZ...- Uang Sekolah Diduga Naik, Orang Tua Siswa Mengeluh

Dana BOS Naik 50 Persen

SD-SMP Negeri Harus Gratis

Departemen Pendidikan Nasional menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk jenjang SD dan SMP pada 2009 sekitar 50 persen dari tahun lalu. Dengan naiknya BOS, pemerintah meminta tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, terutama di sekolah negeri.

”Dana BOS dan gaji guru sudah dinaikkan pemerintah pusat. Maka, wajib belajar di SD dan SMP negeri gratis. Tidak boleh ada pungutan paksa kepada siswa,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam rapat teknis bidang pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dihadiri para bupati dan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (5/11).

Dana BOS untuk setiap siswa pada 2009 nanti disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten. BOS untuk siswa SD per tahun di kabupaten besarnya Rp 397.000, sedangkan di kota Rp 400.000. Besarnya alokasi BOS sebelumnya Rp 254.000 dan BOS Buku Rp 22.000.

Adapun siswa SMP di kota mendapat dana BOS sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000 per tahun. Dana BOS di SMP sebelumnya Rp 354.000.

Dana daerah
Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, kata Bambang, wajib menyediakan dana untuk memenuhi kekurangan BOS. Masyarakat tetap diperbolehkan memberikan sumbangan ke sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi tidak boleh dipaksa.
Menurut Bambang, bupati dan wali kota bertanggung jawab untuk menggunakan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai pendidikan dasar serta kesejahteraan guru. ”Nanti ada risiko politik, bisa saja ada impeachment dari lawan politik jika dana pendidikan tidak sesuai aturan,” ujar Bambang.

Adapun untuk program bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tingkat SMA yang dulu dihitung per sekolah, sekarang dihitung per siswa seperti BOS. Untuk SMA besarnya Rp 90.000 per siswa tiap tahun. Siswa SMK mendapat Rp 120.000.

MP Tumanggor, Ketua Umum Apkasi, mengatakan, komitmen pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBD terkendala terbatasnya anggaran. Jika komponen gaji guru dimasukkan dalam anggaran pendidikan, pada 2009 semakin banyak kabupaten yang mampu memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD. (ELN)
--------------------------------------------------
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/06/0037359/dana.bos.naik.50.persen

BACA TRUZZ...- Dana BOS Naik 50 Persen

Gaji Guru di Daerah Terpencil Naik

Jakarta – Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan gaji guru pada 2009 akan naik, termasuk yang di daerah terpencil. "Gaji minimal Rp 2 juta. Itu untuk guru pegawai negeri sipil golongan II/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun,” kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.

Untuk guru pegawai negeri sipil golongan IV/E besertifikat profesi, gajinya akan mencapai Rp 6,9 juta rupiah. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan fungsional dan tunjangan profesi untuk guru dengan sertifikat. Pemerintah, kata Bambang, juga akan memberikan tunjangan fungsional untuk guru tetap non-pegawai negeri sipil yang belum sarjana sebesar Rp 250 ribu per bulan dan yang minimal sarjana sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Bambang juga mengatakan pendapatan 30 ribu guru daerah terpencil juga akan naik. Sementara sebelumnya guru daerah terpencil yang besertifikat digaji sebesar Rp 2,29 juta pada 2008, gajinya akan naik menjadi Rp 5,1 juta pada 2009. Guru daerah terpencil yang belum besertifikat, yang sebelumnya mendapat Rp 2,29 juta, akan mendapat Rp 3,6 juta tahun depan.

Tidak hanya gaji guru, gaji dosen juga meningkat seiring dengan naiknya anggaran pendidikan. Sementara sebelumnya dosen pegawai negeri sipil golongan III/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun mendapat Rp 1,8 juta, tahun depan gajinya bertambah menjadi Rp 2,26 juta. Untuk guru besar yang berstatus pegawai negeri sipil golongan IV/E besertifikat, gajinya naik tajam dari Rp 5,1 juta menjadi Rp 13,5 juta.

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baedhowi juga menyampaikan soal keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru yang terkendala kelengkapan dokumen. “Masih ada 52 ribu guru yang belum melengkapi dokumen,” kata dia saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi Pendidikan DPR. Selama 2005-2006, dia menjelaskan, ada 180 ribu guru yang lulus sertifikasi, dan 128 ribu di antaranya telah mendapat tunjangan. Reh Atemalem Susanti/Egeidaby/selangkah


sumber: Koran tempo, Kamis 11 September 2008

BACA TRUZZ...- Gaji Guru di Daerah Terpencil Naik

BPKD Alokasikan Rp 700 Juta Untuk Studi Akhir

Sebagai salah satu bentuk perhatian peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Jayapura, khususya bagi para mahasiswa-mahasiswi yang tengan menempuh studi akhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jayapura mengalokasikan dana Rp 700 juta untuk bantuan penyelesaian studi akhir mahasiswa Jayapura.

Kepala BPKD Kota Jayapura, Drs Achmad Idrus, MM membenarkan bahwa selain bantuan studi yang disalurkan dari Dinas Kesejahteraan Sosial, BPKD juga mengalokasikan dana untuk bantuan studi akhir. "Kami alokasikan dana sebesar Rp 700 juta untuk bantuan studi akhir bagi mahasiswa-mahasiswi Jayapura,"tutur Achmad Idrus saat ditemui usai menghadiri rapat di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (22/7) kemarin.

Dana yang disediakan di BPKD ini untuk menjawab proposal permohonan bantuan studi akhir yang diajukan ke Pemkot. Bantuan ini memang khusus bagi yang sedang melaksanakan tugas akhir, sehingga setelah menerima bantuan ini tidak ada lagi bantuan kepada mereka. "Masing-masing kami berikan bantuan dana sebesar Rp 500 ribu per orang, dan diharapkan benar-benar untuk menyelesaikan tugas akhir mereka,"katanya.

Untuk mendapatkan bantuan studi akhir ini, memang ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Dikatakan, selain mengajukan proposal permohonan bantuan, para mahasiswa-mahasiswi harus menyertakan kartu identitas, kartu tanda mahasiwa, surat pengantar dari perguruan tinggi masing-masing yang menjelaskan tengah menyelesaikan tuga akhir, dan beberapa persyaratan lainnya.

"Semua pengajuan proposal permintaan bantuan ini tidak langsung kami jawab, kami juga tetap lakukan seleksi, dimana yang memenuhi persyaratan yang bisa menerima bantuan ini,"ungkapnya yang berharap penerima bantuan studi akhir ini tidak tumpang tindih dengan bantuan di Dinkesos.(tri)
---------------------------------------

Sumber: Cepos

BACA TRUZZ...- BPKD Alokasikan Rp 700 Juta Untuk Studi Akhir

Biaya Masuk Sekolah Mahal, Ortu Pusing

Jayapura- Para orangtua murid di Papua kini semakin terbebani ketika mereka mengetahui bahwa biaya masuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) serta Taman Kanak-Kanak (TK) sangat mahal padahal pemerintah telah memberikan subsidi dana pembebasan siswa melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Provinsi Papua, James Modouw menyerahkan masalah biaya penerimaan siswa itu kepada pemerintah kabupaten dan kota di tanah Papua.

Dari hasil ivestigasi penerimaan siswa TK-SMU/SMK di Tanah Papua, Jumat melaporkan, biaya masuk bagi siswa SMU/SMK dan SMP baik pemerintah dan sekolah swasta paling tinggi mencapai Rp1.500.000 dan paling rendah antara Rp700.000 hingga Rp1 juta/siswa.

Di SMU1 dan SMU2 Negeri Jayapura, para orangtua menjadi pusing dan menggerutu dengan berbagai pungutan bagi siswa baru yang masuk. "Saya harus bayar Rp1.500.000 bagi anakku, tetapi dikemanakan dana subsidi bagi siswa baru karena dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar 30 persen yang disubsudi, saya mempertanyakan dimanakah dana itu," tanya Samuel Rumbrar, salah seorang orangtua siswa.

Pungutan serupa di SMU Negeri 1 Abepura di Kota Jayapura. Biaya masuk bagi siswa baru mencapai antara Rp800 ribu hingga Rp1.500 ribu. "Saya heran,kenapa biaya mahal begini, padahal biaya sekolah telah disubsibi dari dana Otsus Bagi Provinsi Papua," ujar Mikael Boneftar, seorang tua/wali dari anaknya Yafet Boneftar.

Biaya masuk SMU/SMk tidak sama dengan SMU/SMK yayasan, seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Agama Kingmi dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Data yang dihimpun, biaya masuk siswa ke sekolah swasta itu lebih tinggi dari sekolah milik pemerintah. Biaya masuk antara Rp1.500.000 sampai Rp3 juta/siswa. Untung ada uang untuk bayar masuk siswa, tapi kalau tidak, kami pusing tujuh keliling," kata Manuel Bone, salah seorang tua bagi siswa Jacob di SMK Diaspora, YPK di Tanah Papua.

Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura, Dra. WW Kambuaya yang juga istri Walikota Jayapura, MR Kambu yang dihubungi tidak berada di tempat karena urusan keluar daerah Papua.
Sementara itu Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs.James Modouw yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, mengatakan, masalah penerimaan siswa baru itu diserahkan kepada kabupaten dan kota. "Masalah penerimaan itu kewenangan kabupaten/kota. Provinsi Papua hanya berikan petunjuk dan aturan, semuanya di kabupaten dan kota," jawab Modouw.

Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001 dengan diberlakukan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan memperioritaskan empat sektor yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Namun tidak jelas dana Otsus Bagi Provinsi Papua yang bernilai triliunan rupiah sampai saat ini belum dirasakan rakyat di Tanah Papua, kata Zakeus Sesa, pegawai negeri Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.**

-------------------------------------------
Sumber:papuapos.com

BACA TRUZZ...- Biaya Masuk Sekolah Mahal, Ortu Pusing

Mendiknas Alokasikan Dana Rp 200 Miliar

Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo menyatakan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mahasiswa kurang mampu di Indonesia."Dana tersebut akan direalisasikan kepada mahasiswa sebanyak 400 ribu orang mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta," kata Bambang Sudibyo di Sanur, Bali, Kamis. Usai pembukaan Konferensi Regional Asia-Pasifik Persiapan untuk Konferensi Internasional Bidang Pendidikan ke-48 di Swiss, ia mengatakan, mahasiswa yang mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kreteria yang telah ditentukan, dan untuk pembagiannya diserahkan kepada masing-masing PT pada semester ganjil yakni Agustus mendatang. "Masing-masing mahasiswa akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu per semester," katanya.

Ia mengatakan, jumlah penerima bantuan khusus sebanyak 400 ribu mahasiswa itu, setara dengan 10 persen dari total jumlah mahasiswa PTN dan PTS di Indonesia, yang jumlahnya mencapai empat juta orang.

Mendiknas menyebutkan, dana bantuan khusus ini adalah sebagai bagian bentuk kompensasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah yang dilakukan pemerintah merupakan upaya mengurangi angka "drop out" akibat naiknya harga BBM yang berpengaruh juga terhadap naiknya harga kebutuhan hidup lainnya. "Soal pendidikan menjadi prioritas utama, karena merekalah yang nantinya akan membangun negara ini," ucapnya.

Selain dana bantuan khusus tersebut kata Bambang, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi siswa berprestasi mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK hingga PT. "Kami belum bisa rinci dana beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi itu," katanya menambahkan.**

--------------------------------------------------------------------------

Sumber:http://papuapos.com/Antara

BACA TRUZZ...- Mendiknas Alokasikan Dana Rp 200 Miliar

Masih Ada Punggutan Uang Pada UAN

JUBI - Sekolah-Sekolah Yayasan Masih Membutuhkan Sokongan Dana dari Orang Tua Murid Dalam Menghadapi Ujian Nasional. Memang harus diakui bahwa perhatian pemerintah lebih cenderung memihak kepada sekolah-sekolah Negeri atau Inpres. Bahkan bantuan dana pendidikan lebih banyak diberikan kepada sekolah yang berstatus dibawah naugan pemerintah. Kebanyakkan gedung sekolahnya bertingkat dua dan dilapisi tehel putih dengan dominasi guru berstatus pegawai negeri serta fasilitasnya lengkap mulai dari perustakaan sampai laboratorium.

Sedangkan untuk sekolah yang berstatus Swasta atau Yayasan cenderung dijadikan anak tiri atau dinomor duakan. Dalam hal gedung sekolah swasta justru kalah jauh dengan gedung sekoilah negeri, fasilitasnya juga tidak lengkap. Sudah saatnya sekolah-sekolah Swasta atau Yayasan disamakan dengan Sekolah-sekolah yang berbasis pemerintah.

SMU Gabungan Katolik dan Protestan yang berada di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua memiliki 42 guru pengajar serta 365 murid. Dari 365 murid paling banyak adalah anak-anak Papua 305 anak. Tapi sayang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Untuk menghadapi Ujian Nasional Tahun Ajaran 2007/2008 pihak sekolah memintah bantuan dana dari orang tua murid melalui surat resmi. “Karena bantun Dana Ujian Nasional dari Pemerintah Kota Jayapura untuk tiap anak SMU Gabungan Rp. 50.000,” ungkap Kepala Sekolah SMU Gabungan Katolik dan Protestan, T.Fransicus Wayne, S.pd. MM (52).

Dana sebesar Rp. 50.000, memang tidak cukup untuk persiapan-persiapan yang dilakukan kurang lebih tiga bulan. Untuk persiapan selama tiga bulan sebelum ujian nasional masing-masing anak menghabiskan dana Rp.300.000,- dana tersebut untuk pembelian alat tulis, biaya transport, foto copy serta biaya guru pendidik. Ditambahkan pria asal Monamani, orang tua merupakan aset yayasan. Jadi sudah seharusnya mereka mendukung setiap program yang dibuat oleh sekolah. Sejauh ini tidak ada orang tua yang protes mengenai pungutan biaya tambahan untuk ujian nasional. Untuk standar kelulusan rata-rata haruslah 6,00, jika nilainya pas di 5,2 dinyatakan tidak lulus dan itu sangatlah berat bagi SMU Gabungan.

Tapi dewan guru akan berupa semaksimal mungkin agar SMU yang bersebelah dengan kolam renang Tirta Mandala seluruh siswa harus lulus ujian nasional. “Kami para guru tidak kuatir lagi, karena mereka sangat serius dalam mengikuti les-les tambahan selama tiga bulan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kami percaya bahwa sekolah kami akan lulus semuanya.” ungkap Wayne di ruang kerjanya.

Yang sangat disesalkan oleh pihak sekolah, adanya surat perintah dari Kepolisian Sektor Jayapura Utara untuk menempatkan dua anggota polisi dalam pengamanan ujian nasional dan pihak sekolah tidak meminta pengamanan.
Menurutnya, tidak usahalah karena sudah ada satpam sekolah dan selama ini aman-aman saja, kecuali pada saat pengumuman kelulusan barulah dibutuhkan pengamanan dari pihak Kepolisian. Karena dana yang dibutuh akan membengkak dan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan oleh Panitia penyelenggara ujian nasional.

Immanuel Inarkombu (1 8) siswa SMU Gabungan peserta Ujian Nasional mengatakan tidak tahu menahu mengenai permintaan dana dari pihak seolah kepada orang tua murid. Yang Immanuel tahu hanyalah bersekolah dan lulus tepat waktu. Saat ditanyai oleh wartawan Jubi soal mana yang paling sulit, “Jujur saja kak yang paling susah adalah ujian Bahasa Inggris. Kami hanya mendengar (listening) melalui kaset dan langsung menjawab serta waktunya sangat singkat sekali. Kalau tidak cepat-cepat tulis maka akan terlewatkan soal berikutnya,” tuturnya.

Saul Sawaki Siswa Kelas III SMU Nergeri I Abepura mengungkapkan pihak sekolah tidak memunggut biaya sepeserpun dari siswa dan orang tua murid. Mungkin dana yang dibutuhkan sudah memadai sehingga pihak sekolah tidak meminta bantuan dana. Senada dengan Saul Sawaki, Vany Wangai Siswi SMK I, orang tua tidak dibebani uang ujian nasional. Hanya saja untuk praktek saat ujian orang tua dibebani biaya tambahan.Sementara itu, Kepala sekolah SMP Advent Abepura, ketika di temui Jubi di ruang kerjanya,belum lama ini, mengatakan, jumlah siswa yang ada sebanyak seratus delapan puluh sembilan orang. untuk kelas sembilan atau kelas tiga berjumlah delapan puluh satu orang.Tenaga pengajar sebanyak tiga belas orang di tambah dengan satu orang pegawai dari yayasan jadi jumlah seluruhnya empat belas orang. Guru PPL dari Uncen yang melakukan praktek selama enam bulan berjumlah enam belas orang.

Menurut Djemie Katang (42), khususnya SMP Advent sudah mempersiapkan kegiatan UANAS sejak Nevember 2007. Persiapan yang dilakukan berupa pengayaan-pengayaan atau penambahan pelajaran di luar jam sekolah. Mata pelajaran yang berikan dalam pengayaan tersebut adalah mata pelajaran yang dinasionalkan, antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, dan PPKN.Mata pelajaran ini diberikan dengan cara mengajarkanya kepada setiap murid, tatap muka antara murid dengan siswa tetapi juga diputarkan lewat kaset CD kepada siswa.Selain pemberian mata pelajaran kepada siswa, siswa-siswi ini juga dilatih dengan Tray out, atau melepaskan siswa untuk mengerjakan soal dengan sendiri. Trayout ini sudah dilakukan sebanyak lima kali. Persiapan ini dilakukan dengan tujuan agar siswa-siswi tersebut benar-benar sudah benar-benar disiapkan untuk menghadapi ujian akhir nasional. selain itu, persiapan selanjutnya yang nanti akan di lakukan adalah pihak sekolah dan orang tua murid akan melakukan doa penyerahan siswa-siswi sebelum mereka menghadapi ujian nasional. ujar Djemie Katang selaku kepala sekolah.

Kata Djemie Katang kendala yang dihadapi dalam persiapan UANAS tersebut adalah kurangnya kehadiran siswa dalam mengikuti pengayaan yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga siswa-siswi yang malas atau kehadirannya kurang, Selain itu mereka harus mempersiapkan diri mereka secara baik dalam menghadapi ujian nanti. “Kehadiran siswa-siswi kami seperti ini sangat merepotkan pihak sekolah dan susah untuk menangani serta mengendalikan mereka,” ujar kepala sekolah.Kemudian bantuan dana dari Pemerintah Kota Jayapura untuk SMP Advent dalam menghadapi UANAS hanya sebesar Rp. 2.430.000,-, per anak diberikan Rp.30.000,-,. Dana itu hanya di berikan kepada siswa kelas sembilan atau siswa kelas tiga. Sedangkan Untuk Dana Otonomi khusus yang dibagikan kepada para siswa-siswi, satu orang sebesar empat puluh tiga ribu rupiah. itu pun hanya dibagikan kepada siswa kelas tiga atau kelas sembilan atau kelas tiga saja.

Lanjut kepala sekolah, walaupun ada bantuan namun masih pihak sekolah masih memungut biaya dari setiap siswa-siswi sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah. Biaya ini sudah di bicarakan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa-siswi. Dana ini di gunakan untuk membiayai guru honor dan tetap yang memberikan pengayaan. Biaya ini sangat di sesalkan oleh kepala sekolah, karena kata kepala sekolah pungutan ini sudah disampaikan kepada kasubdin SMP ditingkat Kota, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan yang baik dari Kasubdin.Harapan kepala sekolah SMP Advent Abepura, ada peningkatan standar kelulusan yang tinggi oleh para siswa-siswi. Karena standar kelulusan siswa-siswi SMP Advent Abepura harus empat koma lima.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura Dra.WW Kambuaya, MM mengungkapkan, tingkat kelulusan peserta UAN pada 2008 ini ditargetkan tetap di atas 90 %. Oleh karena itu, selain program yang telah disiapkan Dinas P dan P dalam penyediakan latihan soal atau try out, pihak sekolah diharapkan juga mengintensifkan pengayaan materi dan latihan ujian.

“Diharapkan para guru sekolah menyiapkan anak-anak didiknya lewat pengayaan materi maupun latihan ujian,” ujar WW Kambuaya. (Musa Abubar/Carol Ayomi )

---------------------------------------------------------------------
Sumber: FokerLSMPapua.org,

BACA TRUZZ...- Masih Ada Punggutan Uang Pada UAN

Rp 88 Miliar untuk Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Kupang

Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana sebesar Rp 88 miliar untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan gratis di wilayah itu.Dari total dana yang disiapkan dalam APBD tahun 2007, sebanyak Rp 58 miliar dialokasikan untuk program pendidikan gratis bagi pelajar SD, SLTP dan SLTA atau melampaui amanat undang-undang yang hanya mengisyaratkan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

Sementara sisanya Rp 30 miliar untuk program kesehatan gratis.Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, mengatakan alokasi dana Rp 88 miliar tidak termasuk gaji atau tunjangan guru dan perawat di dua instansi itu. “Jadi dana itu murni untuk subsidi pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Menurut Medah, pendidikan dan kesehatan gratis merupakan program kerja yang sudah direncanakan beberapa tahun lalu, namun baru direalisasikan pada tahun anggaran 2007 ini.
“Tahun 2006, alokasi APBD untuk sektor pendidikan hanya Rp 38 miliar, sedangkan kesehatan hanya Rp 12 miliar. Tahun ini kami naikkan lebih besar dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Dia berharap tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kupang akan semakin baik begitu pun kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin pada beberapa tahun ke depan, setelah pemerintah tidak lagi memungut biaya dari dua sektor itu.

“Tujuan utama kami adalah kesejahteraan rakyat. Apabila tingkat pendidikan dan kesehatan membaik, maka kesejahteraan rakyat dengan sendirinya menjadi lebih baik dari saat ini,” katanya. [Jems de Fortuna]

----------------------------------------------
Sumber: http://www.tempointeraktif.com, Selasa, 18 September 2007

BACA TRUZZ...- Rp 88 Miliar untuk Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Kupang

Sekolah Gratis

Pengantar Komunitas Pendidikan Papua:
Yth. Pembaca pendidikanpapua.blogspot.comKami dikirimi email tentang informasi pendidikan gratis oleh White Flower" pada tanggal 6 Nov 2007. Barang siapa membaca informasi ini tolong disebarlauskan.
--------------------------------------
JIka anda mengenal atau mengetahui ada anak miskin atau dari golongan kurang mampu, lulus SD (berijasah) tetapi tidak dapat meneruskan ke SMP, umur max 18 tahun, tinggal di Jakarta Selatan, dapat menghubungi Ibu Ade,Pancoran Timur VIII no. 4B Jakarta 12770 telp. 7990412 HP. 085691500258,Untuk selanjutnya akan disurvei. Jika tidak ada halangan tahun ini akan dibuka sekolah rakyat (SMP terbuka) gratis di Jakarta Selatan khusus untuk anak miskin dan dari golongan tidak mampu .

Best Regards,
Ade Andria
Outreach Sampoerna FoundationSampoerna Strategic
SquareTower A, 27th Floor Jl. Jendral Sudirman Jakarta
----------------------------------------
Sumber Info:White Flower" , 6 Nov 2007

BACA TRUZZ...- Sekolah Gratis

Mahasiswa Yogya Masih Menunggu Janji Pemda Nabire

“Bantuan Tugas Akhir Terkesan Nepotisme dan Politis"

Yogyakarta (KPP)--Mahasiswa asal Kabupaten Nabire (yang terdiri dari Distrik Yaur, Napan, Makimi, Teluk Kimi, Wanggar, Uwapa, Siriwo, Sukikai, Kamuu, dan Mapia) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menanti janji Pemerintah Daerah Kabupaten melalui melalui Kapala Bagian (Kabag) Umum untuk bantuan tugas akhir.

“Kami dijanjikan oleh pemerintah Nabire melalui Kabag umum untuk bantuan tugas akhir, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan. Ada empat belas orang lengkap dengan persyaratan sudah kami kirim sesuai dengan permintaan pemerintah Nabire. Lalu kami juga susulkan beberapa nama. Mereka bilang satu orang akan dibantu 7 juta dan semua mahasiswa di sini sudah tahu hal itu. Namun sampai saat ini belum ada kabar dari pemerintah,” kata ketua Ikatan Mahasiswa Nabire di DIY, Jhoni Kristian Iyai.

Dia mengatakan, persyaratan yang diminta sudah kami lengkapi dan telah dikirim semua. ”Katanya satu orang akan dibantu 7 juta dan anak-anak di sini sudah senang. Terutama bagi anak-anak yang masih menunda tugas akhir karena tidak ada uang. Dua minggu terakhir ini, anak-anak ke bank tiap hari untuk cek uang yang dijanjikan itu. Namun belum masuk-masuk. Akhirnya anak-anak mengeluh kepada saya,” kata ketua ikatan.

Ketua Ikatan mempertanyakan, dana Otonomi Khusus untuk pendidikan di tiap kabupaten Papua itu sama tetapi kenapa mahasiswa Nabire di Yogyakarta tidak pernah ada bantuan, tugas akhir sekalipun. Yang sudah dijanjikan juga hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal mahasiswa dari kabupaten lain itu dapat beasiswa tiap bulan. Untuk tugas akhir, mahasiswa kabupaten lain di Yogyakarta dapat lebih dari 5 juta satu orang. Bahkan kabupaten tertentu dapat 10 juta satu orang. ”Kami kadang iri dengan kabupaten lain. Kami juga sering bertanya dana pendidikan dari uang Otonomi Khusus yang miliaran itu lari ke mana,” kata ketua Ikatan.

Menanggapi keluhan dari mahasiswa di Yogyakarta, ketua ikatan melakukan komunikasi dengan Kabag umum via telepon tetapi belum ada kabar. ”Pertama kali saya telepon, katanya ada rapat. Kedua kali saya telepon juga katanya ada rapat dan hanphonenya dimatikan lalu katanya mau dihubungi kembali. Namun belum ada komunikasi. Lalu saya kirim pesan singkat terkait hal ini, namun belum ada balasan juga hingga saat ini. Lalu saya telepon lagi dua hari kemudian, handphone tidak aktif lagi,” katanya menjelaskan kepada para mahasiswa yang mengeluh kepadanya.

”Katanya ada beberapa orang sudah dapat. Dua orang bersaudara yang bapaknya adalah pejabat di pemda Nabire dikabarkan sudah dapat satu orang 8 juta. Trus beberapa mahasiswa yang ke Nabire sudah dapat. Lalu kita yang lain bagaimana. Kita anak-anak dari Distrik Yaur, Napan, Makimi, Teluk Kimi, Nabire, Wanggar, Uwapa, Siriwo, Sukikai, Kamuu, dan Mapia adalah pemilik sah Kabupaten Nabire dan punya hak untuk mendapatkan bantuan itu, namun kenapa mereka bagi diam-diam,” kata seorang mahasiswa asal Kamuu yang tidak mau namanya disebutkan.

Dia menambahkan, bentuan tugas akhir ini terkesan nepotisme dan bermuatan kepentingan. Anak-anak tertentu dikasih diam-diam tanpa prosedur. Artinya tidak melalui ketua Ikatan dan belum mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh pemerintah kabupaten Nabire. Kami yang telah mengumpulkan data justru hingga saat ini belum ada kabar. ”Kami akan tunggu sampai bantuan kami dikasih. Inikan hak kami untuk dapat. Alokasi dana pendidikan di era Otonomi Khusus di Papua itu tidak sedikit. Sejak ada Otsus enam tahun lalu, kami mahasiswa asal Nabire tidak pernah merasa ada bantuan. Hanya satu kali saja, itupun tidak merata dan mekanisme bantuannya tidak jelas,” katanya.

Dia katakan, kami harap pemerintah, khususnya oknum-oknum tertentu jangan memanfaatkan bantuan tugas akhir ini untuk kepentingan politiknya. ”Kami harap bantuan tugas akhir dengan politik harus dibedakan. Bantuan tugas akhir ya bantuan tugas akhir, politik ya politik. Tolong jangan campur dengan kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kaitan dengan kepentingan Pilkada Nabire. Pendekatan seperti ini tidak sehat dan sebenarnya beasiswa itu sebenarnya masalah hak,” kata seorang mahasiswa asal kabupaten Nabire di Yogyakarta.

Ketua Ikatan menambahkan, mahasiswa asal kabupaten Nabire adalah aset daerah. ”Kami inikah aset kabupaten Nabire ke depan. Sebenarnya, kalau memang ada dana bantulah kami. Karena beberapa mahasiswa belum mengerjakan tugas akhhir karena tidak ada dana. Kami juga harap ada transparasi dari pemerintah tentang siapa saja yang sudah dibantu dan siapa yang saja belum dibantu. Sekaligus menjelaskan, kenapa yang lain dikasih dan yang dibantu, katanya.

Dikatakan, tranparansi ini pentig agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antarmahasiswa di Yogyakarta. ”Kami tidak mau ada kotak-kota antara kami, hanya karena masalah bantuan. Kami ingin satu dan mau bersatu untuk Nabire ke depan. Kiranya pemerintah sebagai orang tua, mendukung persatuan kami dengan transparansi bantuan,” kata ketua Ikatan.

Dikabarkan ada beberapa mahasiswa yang telah selesai wisuda dan pulang ke Nabire justru dapat bantuan. Salah seorang mahasiswa mengatakan, beberapa mahasiswa yang sudah wisuda dan telah pulang ke Nabire justru dapat uang. ”Di sinikan ada Ikatan yang mendata mahasiswa Nabire. Dalam data itu ada siapa yang telah selesai, siapa yang tugas akhir, siapa yang sedang KKN, dan siapa yang sedang PPL ataupun KKL. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Bagaimana dengan nasif para mahasiswa benar-benar membutuhkan bantuan tugas akhir. Beberapa orang yang telah mengirim data itu adalah yang benar tugas akhir, kata ketua Ikatan. (tgg)
------------------------------------
Sumber:kabarpapua.com

BACA TRUZZ...- Mahasiswa Yogya Masih Menunggu Janji Pemda Nabire

Kadistrik Kamuu Salurkan Bantuan Akhir Study 105 Mahasiswa

Oleh Emanuel Goo*)

MOANEMANI (KPP)--Tanggal 24 hingga 25 September lalu, Kepala Disrik Kamuu, Drs. Petrus Agapa telah menyalurkan bantuan study akhir kepada 105 mahasiswa Kamuu yang sedang belajar di berbagai kota studi di Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari 5 pilar Kabupaten Nabire yang salah satu pilarnya masyarakat Nabire menjadi pintar.

“Bantuan dana akhir srtudy diberikan kepada 105 mahasiswa yang sedang memasuki akhir study yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi mahasiswa yang ada di luar Nabire diserahkan kepada orang tua, sedangkan kepada mahasiswa yang ada di Nabire telah dibayarkan kepada mahasiswa. Data mahasiswa yang awalnya 95 mahasiswa, namun sampai di Moanemani bertambah sampai 105. Dana yang 115 juta telah dibayarkan kepada mahasiswa bertempat di Kantor Distrik Kamuu tanggal 24 dan 25 september,“ kata Petrus Agapa, Senin (1/10) keamrin di Guest House.

Selain dana bantuan akhir study, pihak distrik telah melakukan pengadaan meubelair di sekolah-sekolah yang telah dibangun ruang kelas belajar tanpa meubelair. Sebagai perhatian pemerintah lewat distrik, telah anggarkan 300 juta untuk melengkapi semua meubelair baik kursi siswa, meja guru dan meja siswa.
Sebagai wujud perhatian pemerintah distrik terhadap dunia pendidikan, dalam waktu dekat akan didrop ke Distrik Kamuu yang nantinya akan disalurkan ke setiap sekolah. Katanya, pengadaan meubelair menelan dana 300 juta lebih.

Selain bantuan akhir study dan pengadaan meubelair, pemerintah distrik telah memberikan intensif kepada para guru honorer yang mengabdi di daerah itu. Intensif yang diberikan kepada guru honorer SMP YPPK, SMP Negeri juga SMU dengan harapan para guru ini betah mengajar. Walaupun insentif nilainya tidak besar, minimal sebagai perhatian penghargaan atas pengabdian para guru dari pemerintah distrik setempat.
“Tiga kegiatan ini telah direalisasikan dalam rangka mewujudkan salah satu pilar, yakni dalam rangka membangun dunia pendidikanm“ urai Agapa.
---------------------------------------
Sumber: http://www.kabupatennabire.com, Edisi, 03 Oktober 2007

BACA TRUZZ...- Kadistrik Kamuu Salurkan Bantuan Akhir Study 105 Mahasiswa