Mementingkan Ijazah Dari Pada Pendidikan dan Sekolah Merupakan Virus Dalam Pembangunan di Papua.

Dari Hasil Diskusi Mahasiswa Asal Tambraw dan Selangkah Media

Fenomena jual-beli ijazah belakangan ini marak terjadi di Indonesia, beberapa kampus menjadikan lahan bisnis untuk mendatangkan keuntungan. Hal ini terjadi ketika masa rezim Soeharto runtuh dan ekonomi seakan mengendalikan segalanya dalam mendapatkan sesuatu. Bagi segelintir orang, wajar dan senang karena ada keinginan yang ingin dicapai, contohya seperti untuk menduduki suatu jabatan dalam Pemerintahan, maupun perusahan atau lainnya.

Melihat kondisi yang memprihatinkan dalam pembangunan Papua ke depan ini, Mahasiswa asal Tambraw melakukan diskusi sederhana di alam bebas, tepatnya depan Rumah Sakit Happy Land, Timoho Yogyakarta yang berlangsung sore (10/5). Tak ada rotan akar pun jadi hal itulah yang terjadi dalam berlangsungnya diskusi ini. Dengan Topik Pendidikan, Sekolah dan Fenomena Mencari Ijazah, menjadikan diskusi berlangsung seru dan menarik tanpa membatasi ruang bicara setiap anggota diskusi.

Diskusi diawali dengan sebuah pertanyaan dari Agus Dogomo yang menjadi moderator saat itu, berikut pertanyaannya “menurut teman-teman apa yang lebih penting, apakah Pendidikan, Sekolah atau Ijazah”? pertanyaan yang memang gampang-gampang susah untuk dijawab, namun bagi Mahasiswa/i asal Kabupaten Tambraw yang baru dimekarkan tahun 2008 dari Kabupaten induk Sorong ini mencoba menjawab sesuai dengan pendapat masing masing anggota diskusi.

Orang bersekolah dan tidak mengerti sama saja sementara ijazah hanyalah symbol bahwa telah menyelesaikan suatu bidang atau jenjang tertentu, kata Ley Hay, menjawab. Orang yang tidak punya ijazah bisa hidup dari keahliannya dan pendidikan pendidikan bukan hanya pelajaran semata namun banyak hal, lanjut mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Hal ini diperkuat oleh perempuan Papua yang sering disapa Ocha, bahwa tanpa sekolah orang bisa mendapatkan pendidikan, sementara itu adopsi pendidikan luar atau seluruh Indonesia diseragamkan, menjadikan wajah pendidikan menjadi kabur. Bukankah pendidikan di sekolah itu bisa dimengerti jika disesuaikan dengan lingkungan dimana kita hidup? Tanyanya kesal. Orang punya ijazah pun belum tentu memanusiakan orang lain dan paradigma yang terbangun pada orang Papua bahwa bisa sekolah dan mendapatkan ijazah, sementara system pendidikan yang ada saat ini hanya mematikan karakter orang Papua, lanjutnya menutup pembicaraan.

Pendapat selanjutnya datang dari Merry Bame; susah sekali jika dijawab dengan asumsi kita sendiri. Semua penting, ijazah juga penting hanya saja masalahnya saat ini terjadi perbedaan kelas ekonomi antara kaya dan miskin, sehingga pendidikan yang didapatkan antara kedua kelas ini dalam pendidikan formal tidak sama dalam hal fasilitas di sekolah. Senada juga datang dari Maria, Anas Olin dan Zavi bahwa; ijazah penting juga untuk mendapatkan suatu pekerjaan, namun gambaran umum yang dirasakan dari pendidikan adalah bagaimana penerapannya ketika masuk dalam dunia kerja. Pendidikan diJawanisasikan akibatnya kualitas pendidikan rendah jika melihat kualitas pendidikan di Papua, lebih parah lagi praktek jual-beli ijazah yang marak terjadi belakangan ini.

Sementara itu, pendidikan formal memang perlu dan ujung-ujungnya akan mendapatkan ijazah, namun pendidikan non formal lebih penting, contohnya budaya, karena dengan belajar akan kebudayaan kita itulah kita akan mengerti akan identitas kita sendiri dan merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, imbuh Emanuel dan Yohanes. 

“Pendidikan Seumur Hidup”/”Life-Long Education” (bukan “long life education”) adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku dan dalam penerapannya.…
Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Sekolah banyak diartikan oleh masyarakat sebagai tugas belajar yang terperangkap dalam sebuah “ruang” yang bernama kelas, bukan itu yang dimaksud. Paradigma belajar seperti ini harus segera kita rubah. Pengertian belajar bukan hanya berada dalam ruangan tapi belajar disemua tempat, semua situasi dan semua hal. (Egeidaby)

BACA TRUZZ...- Mementingkan Ijazah Dari Pada Pendidikan dan Sekolah Merupakan Virus Dalam Pembangunan di Papua.

Kualitas Pendidikan Harus Segera Diperbaiki

Oleh : Adi Supriadi

Bandung, Ibarat sebuah pohon, pendidikan memiliki akar berupa paradigma, batang berupa pengelolaan SDM pengajar dan ranting berupa output dari pendidikan itu sendiri. Rendahnya output pendidikan saat ini merupakan akibat dari kesalahan paradigma dan pengelolaan pendidikan. Demikian rangkuman hasil diskusi antara calon walikota Bandung, Dr. H. Taufikurahman dengan para praktisi dan pakar pendidikan Kota Bandung di TRENDI Center, Rabu (2/7) malam.

"Guru dan pamong praja pendidikan perlu untuk mendapatkan pembinaan sehingga mempunyai nurani dan mengajar dengan nurani." Demikian diungkapkan Letty Nurlatifah, dari PAUD Taman Bermain Bunda. Masih maraknya pungutan ke guru oleh dinas pendidikan maupun dari sekolah ke siswa tanpa pertanggung-jawaban yang jelas merupakan pertanda kurangnya moral di kalangan para pendidik.

"Pemerintah Kota mendatang perlu mendorong pengelolaan keuangan di sektor pendidikan yang akuntabel dan transparan," ungkap Eko Purwono, pengamat pendidikan sekaligus salah seorang peserta diskusi.Pendidikan Perlu DdibenahiMenanggapi harapan tersebut, Pak Taufik menekankan pentingnya pemberian insentif berdasarkan prestasi (merit) kepada guru serta PNS bidang pendidikan.

Dengan demikian, insentif benar-benar digunakan sebagai sarana pengembangan diri. "Insentif berbasis prestasi merupakan solusi jitu agar guru terpacu untuk mengembangkan diri, di Jakarta adanya insentif tetap justru membuat guru menjadi konsumtif," ujar Tendi Naini, penggiat open mind society.

Selain itu Taufikurahman juga mempertimbangkan penerapan insentif tersebut tidak hanya untuk guru PNS, namun juga guru honorer dan madrasah. Taufikurahman juga berencana untuk mengevaluasi sistem cluster dalam PSB yang ada saat ini. Sistem tersebut dianggap tidak mendorong adanya pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, sekolah yang berada pada cluster lebih rendah seharusnya juga mendapatkan subsidi terbanyak agar bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Namun dalam praktiknya, sekolah dengan cluster yang baik justru mendapatkan subsidi terbesar.

"Sekolah yang kurang dalam hal fasilitas harusnya mendapatkan subsidi terbesar supaya bisa meningkatkan kualitasnya," ungkap dosen sekaligus ketua Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Indonesia (ASASI) ini.

-------------------------------------

Sumber:kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Kualitas Pendidikan Harus Segera Diperbaiki

Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

Oleh Garnis Herlina*)

Dunia pendidikan Indonesia selalu menjadi perbincangan yang menarik di semua kalangan. Buktinya, di media massa-media massa , seminar-seminar, dan lain-lain, pendidikan tetap menjadi bahan berita dan pembicaraan tak pernah usang. Maka itu, kita selayaknya merefleksikan perjalanan dunia pendidikan. Tak bisa disangkal jika pendidikan tetap menjadi senjata ampuh bagi peningkatan derajat dan martabat bangsa. Untuk itulah, memandang wajah pendidikan dan selanjutnya melakukan perubahan lebih baik perlu kita lakukan bersama.

Tak dimungkiri, selama ini kita selalu mendengar dan menyaksikan warna buram dunia pendidikan Indonesia , mulai dari perilaku kekerasan atas nama pendidikan dan kasus-kasus lain, baik yang terekspos media maupun yang tidak. Kita juga menyaksikan praktik komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi mahal dan hanya milik orang-orang berduit saja. Sedangkan kalangan menengah ke bawah menjadi bagian minoritas dalam pendidikan, padahal mereka juga memiliki potensi, bakat, dan kecerdasan yang luar biasa. Belum lagi kasus pemalsuan ijazah, penjualan gelar, kasus suap-menyuap untuk memperoleh kursi pada sebuah institusi pendidikan, dan lain sebagainya.

Kritikan juga tak luput pada kalangan pendidik. Rendahnya mutu profesionalisme dalam mengajar, metode pembelajaran yang tidak berkembang, dan proses pndidikan yang lebih pada transfer materi pelajaran daripada proses pendidikan yang sebenarnya, menjadi sorotan yang tidak ada habis-habisnya.
Anggaran untuk pendidikan dari total APBN sebesar 20% hingga saat ini pun belum terealisasikan. Padahal kenyataan di lapangan masih banyak gedung-gedung sekolah yang tidak layak digunakan, fasilitas pendidikan yang minim, kurangnya buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan di perpustakaan, serta minimnya perangkat-perangkat mengajar lainnya sehingga menghambat proses belajar-mengajar.

Bagaimana pun, pemerintah memiliki andil besar dalam sektor pendidikan, karena usaha mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi. Bentuk tanggung jawab pemerintah di sini tentu saja bukan dalam bentuk intervensi yang mengebiri pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai alat pencengkeraman ideologi dan kepentingan penguasa seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Dimana sistem birokrasi dalam pendidikan hanya dijadikan kontrol terhadap pelaku-pelaku pendidikan agar mereka tetap patuh mengikuti peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah walaupun semua itu penuh dengan politik kotor.

Kendati pemerintah bertanggung jawab, harus disadari kita bersama bahwa perbaikan pendidikan Indonesia menjadi tugas semua warga negara Indonesia . Perbaikan tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja, karena kerjasama dari semua pihak akan mempermudah untuk memperbaiki keadaan. Pun semua elemen memiliki kepentingan yans sama, yaitu kemajuan Indonesia .

Untuk memajukan pendidikan Indonesia , pemerintah berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang kondusif sehingga upaya mencerdaskan bangsa serta pembebasan dari penindasan, keterbelengguan, kemiskinan, dan keterbelakangan dapat terealisasikan. Dari segi pendidik sendiri, pendidik harus memiliki profesionalisme, kreatif dan inovatif dalam mengajar dan mendidik siswa, memiliki skill dan keilmuan yang mumpuni, bukan sekadar mengandalkan gelar di belakang nama tanpa memiliki kompetensi. Dan yang paling utama adalah menjadi guru sepenuh hati, bukan guru setengah hati. Dalam arti, profesi sebagai guru tidak hanya sekadar dijadikan profesi yang menjanjikan kemakmuran masa depan dan mendapat ”nama” di mata masyarakat. Namun, guru adalah seorang pendidik yang bertugas mencetak peserta didik yang bermoral, kreatif, mandiri, bermental pekerja, dan menjadi kader-kader bangsa yang akan membawa bangsa ini pada kemajuan peradaban.

Kesadaran dari peserta didik sendiri, bahwa pendidikan bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan Wajib Belajar 9 tahun dari pemerintah. Pendidikan juga bukan untuk sekadar mencari kerja. Adanya paradigma berpikir yang keliru terhadap pendidikan seperti itu, yang mungkin berkembang di kalangan pelajar, disinyalir menjadi salah satu penyebab gagalnya pendidikan Indonesia saat ini.

Jadi intinya, perbaikan pendidikan tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja, karena semua pihak memiliki tanggung jawab. Jika perbaikan pendidikan hanya dibebankan pada satu pihak saja, maka akan terjadi ketimpangan di sana . Ya, mari kita bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia .

*) GARNIS HERLINA. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

BACA TRUZZ...- Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

BIMBINGAN DAN KONSELING JUGA SEBUAH VITAMIN JIWA PEMANUSIAAN MANUSIA INSANI PAPUA YANG BELUM TERJAMAH DENGAN SADAR

By bomkonwoqk Gerald Bidana*)

Pada hakekatnya bimbingan dan konseling merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan potansi diri manusia secara optimal baik secara kelompok maupun individual sesuai dengan hakekat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan dan kekurangan/kelemahan serta permasalahannya.

Bimbingan konseling sangat berperan dalam melihat peristiwa kehidupan manusia (secara individual maupun kelompok) dalam kaitan dengan perkembangan ilmu pengetathuan dan teknologi misalanya perubahan dan perkembagan masyarakat secara menyeluruh, modernisasi, era globalisai dan informasi, dampak (globalisasi, modernisasi dan informasi), derajat manusia diantara sekalian makhluk, manusia seutuhnya, sumber permasalahan, peranan pendidikan, peranan bimbingan konseling, peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasioanl dan dimensi-dimensi kemanusiaan.

Diemnsi-dimensi kemanusiaan antara lain adalah keindividualan (individualitas), kesosialan (sosialitas), kesusilaan (moralitas), keberagamaan (religiusitas). Dimensi disini dimaksudkan sebagai sesuatu yang secara hakiki ada pada manusia disuatu segi dan sisegi lain sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan untuk mencapai manusia seutuhnya. Untuk menuju pada manusia utuh tentunya membutuhkan waktu atau proses yang panjang di dalam lingkungan dan bersama manusia dewasa yang sudah memiliki keempat dimensi manusia tersebut di atas. Proses itu adalah pendidikan seumur hidup yang terdiri dari pendidikan informal, nonformal dan pendidikan formal (lingkungan sekolah). Pendidikan adalah cara yang tepat dan pasti sudah, sedang dan akan membebaskan manusia dari ketidaktahuan terhadap diri dan dengan apa saja untuk berkembang lebih optimal seluruh kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah manusia yang utuh itu melakukan kegiatan pemerdekaan manusia insani dalam lingkungannya.

Prof. Prayitno, mengatakan manusia seutuhnya adalah manusia yang mampu menciptakan dan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya berkat pengembangan optimal segenap potensi yang ada pada dirinya (dimensi keindividualan), seiring dengan pengembangan suasana kebersamaan dengan lingkungan sosialnya (dimensi kesosialan) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (dimensi kesusilaan) dan segala sesuatunya itu dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas segenap aspek kehidupannya di dunia terhadap kehidupan di akhirat (dimensi keagamaan).

Sangat perlu dipahami dan disadari bahwa setiap manusia mempunyai keinginan, cita-cita, impian yang besar dalan mengembangkan seluruh potensi (kemampuan) yang dimiliki secara utuh, tetapi belum bisa diwujudkan dengan baik. Mengapa? Ada sejumlah kemungkinan yang menjadikan faktor penyebabnya yaitu (1) faktor internal adalah pengetahuan seseorang terhadap diri sendiri dan lingkungan karena belum berpendidikan secara baik walau sarjana sekalipun atau tidak pernah menempuh pendidikan informal sama sekali; (2) faktor eksternal yaitu semua aktivitas yang terjadi dalam lingkungan hidup seseorang membuat seluruh potensi diri manusia itu tidak berkembang secara optimal dan utuh. Contonya adalah sistem dan pola pendidikan sekolah tertentu yang tidak mampu memerdekakan seorang individu yang sedang berkembang dalam berbagai aspek dirinya. Walau bagaimana pun juga seluruh kemampuan manusia individu berkembang secara utuh apabila mendapatkan pendidikan yang benar dan bertanggung jawab dalam pembebasan dari berbagai ketidaktahuannya.

Jika berbagai faktor penghambat ini tidak dibenahi secara menyeluruh melalui penyelenggaraan pendidikan formal yang benar, seperti pendidikan sekolah berpola asrama atau sejenisnya maka perkembangan keutuhan potensi diri manusia itu menjadi stagnan. Lalu yang muncul kemudian adalah manusia-manusia karbitan yang tidak mampu memanusiakan manusia insani secara terus meneruas. Maka bagi kita, manusia Papua/anggota KPP sangat perlu meningkatkan kegiatan diskusi dan mengikuti kegiatan seminar atau kegiatan serupa lainnya demi memperjelas pola pandang dan mempertajam potensi diri masing-masing mengajak sesama manusia Papua melakukan kegiatan pembebasan manusia Papua insani dimana dan kapan saja untuk sesuatu yang besar. Perlu kita menyadari bahwa kegiatan pembebasan sungguh amat berat, harus menanggung resiko, juga mencucurkan air mata dan keringat daerah.

Disini ada sejumlah ciri-ciri manusia yang berfungsi penuh/utuh yang dikemukakan para psko-hunamitik yang bisa menjadikan pembelajaran bagi kita; adalah sebagai berikut :

1. Menurut Frankl :

(1) mencapai penghayatan yang penuh tentang makna hidup dan kehidupan; (2) bebas memilih dalam bertindak; (3) bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan; (4) melibatkan diri dalam kehiduapn bersama orang lain.

2. Menurut Jung :

(1) memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri; (2) menerima diri sendiri termasuk kekuatan dan kelemahan; (3) menerima dan bersikap toleran terhadap hakikkat dan keberadaan kemanusiaan secara umum; (4) menerima hal-hal yang masih belum dapat diketahui atau misterius, (5) bersedia mempertimbangkan hal-hal yang bersifat tidak rasioanl tanpa meninggalkan cara-cara berpikir logis.

3. Menurut Maslow (1) mengembangkan seluruh kemampuan dan potensinya; (2) lebih jauh lagi, mereka adalah oyrang-orang yang telah berhasil mewujudkan diri sendiri secara penuh; (3) memiliki orientasi yang realistik; (4) menerima diri dan orang lain; (5) spontan; (6) lebih berpusat pada tugas daripada berpusat pada sendiri dan tidak selalu memperhitungkan siapa memperoleh keuntungan ataupun kerugian (diri sendiri atau orang lain), yang lebih dipentingkan ialah pekerjaan atau tugas dapat diselesaikan dengan baik; (7) memiliki hal-hal khusus yang bersifat amat pribadi dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain; (8) bebasa dan mandiri, akan pertiimbangan-pertiimbangan diri sendiri dan tidak sekedar meniru orang lain; (9) mampu menghargai orang lain sebagai sesuatu yang unik dan tidak menyamaratakan orang lain itu berdasarkan pandangan apriori (streotype) tertentu; (10) memiliki padangan dan penglaman yang bersifat mistik atau spritual yang cukup menonjol meskipun tidak selalu dinyatakannya lewat bahasa agama; (11) menyatukan diri ke dalam kegiatan sosial-kemanusiaan dan memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang lain; (12) menjalin hubungan yang sangat dekat dan intim dengan sejumlah orang; (13) mengamalkan nilai-nilai demokratis : menghargai semua orang tanpa memandanag ras, suku, agama, latar belakang sosial ekonomi; (14) memiliki rasa humor (yaitu rasa humor yang hangat dan segar dan bukan yang menyakitkan atau menyinggung orang lain); (15) tidak mencampuradukan antara tujuan dan cara mencapai tujuan itu; (16) kreatif; (17) tidak mau mengikuti begitu saja budaya – adat istiadat yang ada karena melihat kelemahan dan keterikatannya yang membelenggu; dan (18) lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan nyata (aksi) daripada sekedar melalui penanggapan ( reaksi).

Mewujudnyatakan sejumlah pendapat para ahli tentang manusia utuh atau manusia yang berkembang secara penuh atas potensi diri, kemampuan manusia insani membutuhkan proses yakni melalui pola pendidikan lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal yang cocok dan yang membebaskan. Pembelajaran di bidang Bimbingan dan Konseling tidak lain adalah SIAPAKAH MANUSIA ITU! Yang mengaju pada pertanyaan bagaimana dan sejauhmana pertumbuhan dan perkembangan potensi diri manusia sejak perencanaan, kelahiran sampai tutup usia. Maka sebetulnya ilmu Bimbingan Konseling sangat relevan bagi setiap manusia yang mendambakan kehidupan yang lebih baik yaitu dari diri sendiri, kehiduapan dalam keluarga dan dengan sesama di lingkungannya.

Lalu bagaimana dengan keberadaan manusia Papua dahulu terhadap ilmu bimbingan konseling atau psikologi pendidikan? Sejauh pemahaman saya bahwa manusia Papua dahulu sudah memiliki ilmu bimbingan konseling pada konteks yang sangat sederhana adalah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka sangat sederhana tetapi mengandung filsafat hudp yang luar bisa yang belum tentu dimiliki manusia Papua sekarang. Contoh kongkrit praktek hidup manusia dahulu adalah melaksanakan (1) pendidikan inisiasi-pendidikan penanaman nilai-nilai hidup manusia insani; (2) cara bersikap dalam situasi tertentu;(3) bagaimana bersikap terhadap tamu; (4) cara membuat sebuah rumah yang benar; (5) cara membuat pagar kebun yang benar; (6) cara melahirkan anak yang benar; (7) cara perkawinan yang benar; (8) mendidik anak yang benar; dan sebagainya. Konteks pendidikan seperti ini sudah tentu masuk dalam kajian bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan melalui dunia perkuliahan saat ini. Sedangkan orang manusia Papua kini tidak memiliki minat dalam bidang yang sangat relevan ini. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan kita melalui pola dan sistem pendidikan yang diberlakukan di Papua khususnya dan Indonesia yang tidak kontektual.

Manusia Papua kini mengalami degradasi nilai-nilai kultur sebagai landasan hidup manusia suku-suku dengan bukti (1) kebanyakan anak yang lahir dan dibesarkan di kota atau daerah lain tidak memiliki bahasa daerah orang tuanya; (2) tidak memiliki nilai-nilai budaya khas orang tuanya; (3) terlalu menganggungkan, menganggap lebih baik budaya orang lain daripada budaya sendiri; (4) merasa jijik bila menggunakan pakaian tradisional dan sikap-sikap apatis lainnya yang tidak mencerminkan sebagai manusia Papua. Sejumlah sikap dan pandangan di atas disebabkan (1) sebagian besar orang tua manusia Papua tidak mendapatkan pendidikan informal secara baik dan benar; (2) para orangtua mendidik anak tidak sesuai dengan budayanya atau mendidik ala Papua dengan menggangap budaya luar baik adanya; (3) mangajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu bagi manusia Papua dan lainnya. Pola pandang seperti ini sudah sangat keliru sehingga perlu mengadakan kajian-kajian secara ilmiah untuk mengembalikan identitas suku-suku manusia yang ada di seluruh Papua seperti beberapa tulisan oleh generasi potensial manusia MEE Papua, contoh tulisan Titus Chris Pekei tentang MANUSIA MEE. Buku ini sebetulnya sebagai inspirasi bagi manusia muda Papua untuk lebih mengkaji dan menemukan identitas diri diantara manusia lain di jagat raya Papua.

[*] Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Catatan: Makalah disampaikan dalam Diskusi yang diselnggarakan Komunitas Pendidikan Papua (KPP), pada Selasa 18-03-08 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

---

BACA TRUZZ...- BIMBINGAN DAN KONSELING JUGA SEBUAH VITAMIN JIWA PEMANUSIAAN MANUSIA INSANI PAPUA YANG BELUM TERJAMAH DENGAN SADAR

Quo Vadis, Pendidikan dan Pembebasan Papua

Oleh Longginus Pekey*)

Sejarah telah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pendidikan akan melahirkan kaum intelektual yang kritis. Kehadiran kaum intelektual sangat berperan dalam perkembangan suatu negara bangsa dan terutama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka hadir sebagai tokoh-tokoh revolusioner yang sangat aktif, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia.

Pendidikan sebagai suatu praktek pembebasan (Paulo Freire). Artinya bahwa pendidikan dapat menyelamatkan orang dari ketertindasannya, juga dapat menyelamatkan orang dari suatu keterasingan. Dengan adanya pendidikan akan melahirkan jiwa-jiwa pembebas yang benar-benar memperjuangkan kemanusiaan. Mereka mengerti akan realitas yang sedang terjadi, dan juga tindakan yang harus dilakukan dalam mengahadapi situasi jamannya. Mereka hadir sebagai pembebas kaum tertindas.

Seorang intelek berjiwa pembebas inilah yang sangat diharapkan kehadiranya di tanah Papua. Seorang intelek yang dapat membebaskan jiwa-jiwa yang terasing di negerinya. Seorang intelek yang peduli akan hakekat sebagai sesama manusia sehingga dapat berbaur dengan masyarakat, bukan jiwa intelek yang memperhatikan dirinya sendiri. Orang Papua tidak menginginkan seorang intelek yang pandai menipu, bukan seorang intelek yang pandai memeras. Dan tidak samasekali mengharapkan kehadiran intelek yang mengajarkan tentang individualisme, kolektifisme, egoisme yang telah menjadi budaya kapitalis, karena hal ini bukanlah ciri khas orang Papua yang berjiwa sosial. Yang lebih diharapkan lagi oleh orang Papua adalah sistem pendidikan yang membebaskan, artinya lokalitas, pemebelajaran yang sesuai dengan konteks Papua. Bukan sistem pendidikan yang membodohi, dengan menjadikannya pendidikan sebagai lahan bisnis serta memiliki kepetinga politik lain yang merugikan rakyat Papua.

Sejak zaman kolonial Belanda, Papua telah dikenalkan dengan sistem pendidikan formal tetapi sifatnya mengarah pada suatu praktek seperti berkebun, menjahit, beternak yang konteksnya pada saat itu cukup sesuai denga keberadaan orang Papua. Adapun sekolah formal yang mengajarkan tentang ilmu pendidikan dan teknologi hal ini terlihat dengan adanya bangunan-bangunan sekolah bekas peninggalan Belanda ataupun sekolah-sekolah yang dibangun oleh misi sosial (Zendin). Begitupun setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Namun mengapa pendidikan di Papua bukan mencerdaskan tetapi membodohi masyarakat dengan sistem yang sentralistik ? Hingga sampai sekarang ini dapat dikatakan sumber daya manusia Papua kurang terkembangkan.

Orang melakukan suatu kegiatan (pekerjaan) tentunya memiliki suatu keinginan yang mau dicapai dengan hasil (tuaian) yang baik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sistem pendidikan Indonesia yang di terapkan di Papua dengan sistem sentralistiknya berusaha mengindonesiasi rayat Papua dengan berbagai tujuan. Inilah yang menjadi tujuan dari pusat sehingga pembangunan di Papua baik pada masa orde lama maupun selama orde baru tidak berjalan baik. Kadang pemerintah dengan kekuatan militernya melakukan penindasan mental agar orang Papua tidak dapat melakukan suatu hal yang sifatnya membangun ataupun mengembangkan kebudayaan Papua sehingga nasionalisme etnis Papua yang telah tumbuh dan berkembang dengan sendiri berusaha dimatikan. Sejarah yang selalu berkata benar berusaha unutk di bohongi. Inilah identitas dari bangsa Indonesia yang mulai bobrok, yang berani bermain-main dengan sejarah. Ketika sejarah hadir dengan kebenarannya maka selamat tinggal (hancur) Indonesiaku.

Secara kultur dan ras orang Papua sangatlah berbeda dengan manusia Indonesia lainya. Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah memikirkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi Papua, karena termakan oleh keinginan mengambil kekayaan dan kebebasan. Pemerintah pusat pada zaman orde lama maupun orde baru jarang berpikir untuk membiarkan Papua ataupun daerah lain untuk mengatur dirinya sendiri. Negara federal yang ditawarkan oleh Belanda dihiraukan begitu saja oleh Indonesia.

Menjadi tantangan para pemimpin dan intelek Papua dalam mecari sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi alam setempat. Di sekolah anak didik dipaksakan untuk belajar atau memahami hal yang baginya sangat asing dan abstarak. Hal itu dilakukan sesuaai dengan keinginan pusat sehingga yang terjadi adalah pengkondisian, dengan alasan politis yaitu intetegrasi bangsa.

Akibat dari pengkondisian itu pendidikan maupun pembangunan tidaklah merata. Orang Papua merasakan pendidikan hanya setengah-setengah sehingga hasilnya pun setengah-setengah. Dari pada setengah-setengah lebih baik tidak sama sekali, karena hasil dari setengah-setenah dampak baiknya sangat kecil yaitu menghasilkan sedikit saja intelek Papua yang mampu berpikir kritis tentang daerahnya. Tetapi merekapun termakan oleh sistem yang berpusat. Mereka dikontrol sehingga tidak dapat melakukan suatu terobosan baru bagi daerahnya, malah menjadi manusia penindas sesamanya (homo homuni lupus). Sebagaimana yang nyata sekarang bahwa Papua merupakan salah satu provinsi dengan koruptor terbesar di Indonesia inilah hasil dari pendidikan yang setengah-setengah itu. Dampak dari semua itu dapat kita rasakan bahwa sumber daya manusia Papua masi dipertanyakan.

Dengan adanya otonomi daerah besarlah harapan bagi orang Papua untuk membangun daerahnya untuk mencapai suatu kemerdekaan pribadi. Pemerintah Indonesia telah memberikan hak sepenunya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun negerinya. Denga demikian kita tidak perlu lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang dikiranya cukup baik bagi perkembangan pembangunan dan sumber daya manusia Papua yang masih kurang terkembangkan. Kiranya yang perlu difokuskan adalah bidang pendidikan yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga!!

*) Ketua Komunitas Pendidikan Papua
------------------------------------------

Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- Quo Vadis, Pendidikan dan Pembebasan Papua

Penyadaran Demi Pembebasan

Dalam gerakan pendidikan pembebasan berpemahaman bahwa pendidikan bukanlah proses transfer pengetahuan apalagi pemaksaan doktrin. Justru sebaliknya, gerakan pendidikan melawan kecenderungan tersebut. Pendidikan di kalangan ini adalah proses pengembangan sikap terhadap lingkungan alam, sosial dan diri sendiri sebagai manusia. Pengetahuan pun bukan barang jadi yang tinggal diterima, tapi sebuah hasil penjelajahan yang memerlukan kreativitas dan kebebasan.

Di sekolah-sekolah rakyat dan alternatif individu adalah subyek dan titik pusat pendidikan. Seluruh paradigma pendidikan otoriter di sekolah tradisional dijungkir-balikkan, karena seperti dikatakan Ivan Illich, di dalamnya individu hanya dijadikan kuda beban atau domba korban yang melayani kepentingan penguasa dan praktek diskriminasi yang menyingkirkan kalangan tak mampupun tak dapat dihindarkan. Baginya sekolah tradisional lebih jauh mengebiri kecerdasan dan menjerat kemanusiaan dalam perangkap mekanik, sehingga tak ada pilihan lain kecuali membangun masyarakat tanpa sekolah.

Untuk mengembangkan dan memperkuat gagasannya Illich aktif dalam Center of Intercultural Documentation (CIDOC) yang didirikan di Mexico tahun 1961. Di sini ia membuat studi dan diskusi-diskusi tentang pendidikan alternatif, di samping memikirkan masalah jumlah anak putus sekolah yang semakin membengkak di seluruh Amerika Latin. Karena tidak ada dana mendirikan sekolah sementara pendidikan sangat diperlukan, Illich mulai berpikir tentang pendidikan rakyat tanpa sekolah yang sesungguhnya hanya membelenggu kemerdekaan berpikir dan berkarya.

Gagasan radikal itu mendapat wujudnya dalam model pendidikan yang dikembangkan Paulo Freire. Titik tolak gagasan Freire adalah kenyataan sosial di Brasil, di mana penindasan bercokol dengan mudah karena ketidaktahuan dan proses pembodohan oleh penguasa. Pada tahun 1960-an ketika ia mulai bergerak, hampir separuh dari 34,5 juta penduduknya buta huruf. Di tengah lautan ketidaktahuan para politisi bermain (dan mempermainkan) rakyat dan akhirnya mampu mempertahankan penindasan yang hebat.
Baginya, pendidikan tak dapat dipisahkan dari penyadaran (conscientização), yang akhirnya bermuara pada pembebasan. Ia mengkritik metode pemberantasan buta huruf pemerintah yang hanya memperkenalkan abjad kepada para peserta dan akhirnya mempersiapkan orang untuk menjadi pelayan kepentingan penguasa. Baginya pengenalan abjad terkait dengan pembebasan, karena itu program pemberantasan buta hurufnya sekaligus bermaksud membangkitkan kesadaran politik rakyat. Ia mendobrak sistem pendidikan Brasil yang pedantik dan berhenti pada pengetahuan, dengan menyerukan bahwa pendidikan adalah proses belajar untuk bergerak dan bertindak.

Metode itu tentu saja mengganggu kenyamanan penguasa. Kecerdasan rakyat adalah musuh setiap penguasa lalim. Ketika terjadi kudeta, rezim militer yang kemudian berkuasa menuduh metode Freire adalah subversi yang mengancam status quo. Tahun 1964, setelah dipenjara selama 70 hari, ia dibuang ke luar negeri. Selama lima tahun ia terpaksa hidup di pengasingan, dan melanjutkan perjuangan pendidikannya di negeri-negeri Amerika Latin, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Dalam keadaan carut-marut seperti sekarang, sudah saatnya kita berpikir tentang membangun kembali pendidikan sebagai bagian dari gerakan rakyat. Sudah saatnya pula pemerintah berbesar hati mengakui keterbatasannya, dan mundur dari pengelola yang otoriter menjadi lembaga pemberi fasilitas dan pengakuan kepada usaha-usaha rakyat membangun pendidikannya sendiri. Pengalaman sejarah Indonesia sendiri memperlihatkan bahwa ‘kaum terpelajar’ yang membangun negeri ini bukan hanya mereka yang dididik di sekolah kolonial. Kekuasaan dan kewenangan tidak ada urusan dengan kecerdasan. Karena itu tidak ada salahnya ‘meninggalkan sekolah’ untuk membangun gerakan pendidikan rakyat.

----------------------------------
Sumber:Dokumentasi KPP

BACA TRUZZ...- Penyadaran Demi Pembebasan

AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI PAPUA

Oleh : Muslimin B. Putra*)

Rencana pengadaan 3.000 guru oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Provinsi Papua merupakan suatu upaya yang baik dalam hal pemenuhan hak-hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) warga Papua. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Papua, James Modouw, perekrutan guru tersebut dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Papua (Sinar Harapan, 9 Mei 2007:5).
Bila pengadaan tersebut berjalan paralel dengan kebijakan pemenuhan HAM, maka hal ini menjadi suatu langkah yang sangat berarti. Terlebih lagi hal ini sejalan dengan cita-cita perjuangan nasional bangsa Indonesia yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain rencana pengadaan guru, juga bagi guru di pedalaman sejak 23 Mei 2007 yang telah menjalankan tugasnya akan diberi berbagai tunjangan. Sedangkan guru-guru sukarelawan yang selama ini mengajar di pedalaman, juga akan diangkat. Mereka nantinya akan dilatih menjadi guru yang profesional, bahkan akan diikutsertakan mengikuti kuliah untuk meraih predikat strata 1 (S1).

Indikator HAM Pendidikan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) merupakan payung hukum bagi pemenuhan hak-hak Ekosob warga negara Indonesia, termasuk penduduk Indonesia di Papua. Karena itu, konteks pengadaan 3000 guru di Papua dapat didudukkan sebagai upaya pelaksanaan UU No 11/2005.

Indikator HAM yang dikenal selama ini dalam bidang pendidikan yaitu availability (ketersediaan), accessibility (keteraksesan), adaptability (ketersesuaian), dan acceptability (keberterimaan). Sebenarnya indikator tersebut digunakan untuk mengukur implementasi hak-hak Ekosob pada umumnya, tetapi bisa diterapkan secara khusus pada implementasi hak atas pendidikan.

Dengan adanya rencana pengadaan guru di Papua, sedikitnya pemerintah Papua bisa dianggap telah berusaha memenuhi indicator availability (ketersediaan). Ketersediaan disini bila dijabarkan secara khusus adalah ketersediaan tenaga pengajar untuk melayani para peserta didik dari para warga/penduduk Papua. Ketersediaan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemerintah Papua adalah ketersediaan prasaran pendidikan agar nantinya terjadi keseimbangan antara tenaga pengajar (guru) dengan sarana pengajaran (gedung sekolah). Bila lebih spesifik lagi maka semua kebutuhan yang mendukung kelancaran jalannya proses pendidikan dan pengajaran seharusnya dipenuhi secara simultan.

Setelah indikator keteraksesan terpenuhi, maka kewajiban pemerintah Papua berikutnya adalah memenuhi indikator accessibility (keteraksesan). Keteraksesan disini bisa diartikan sebagai terbukanya akses bagi peserta didik warga Papua dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan. Situasi geografi Papua yang bergunung-gunung dengan tingkat infrastruktur yang masih minim merupakan kondisi aktual sekaligus tantangan pemenuhan hak atas pendidikan di Papua. Tentunya dalam upaya pemenuhannya dibutuhkan waktu dan anggaran yang sangat besar. Tetapi dengan tekad untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan, pemerintah Papua diwajibkan untuk memenuhinya dalam bentuk politik anggaran yang pro pemenuhan hak Ekosob, sekalipun secara gradual.

Rencana penyediaan pelatihan dan janji untuk menjadikannya guru profesional dapat dijadikan sebagai upaya pemenuhan indikator adabtability (ketersesuaian). Sehingga disini dapat disebutkan bahwa pemerintah Papua telah berupaya menyesuaikan antara tingkat kebutuhan tenaga pengajar profesional dengan kebutuhan para peserta didik akan ilmu pengetahuan yang ditransfer dari para guru profesional tersebut. Meski banyak aspek lainnya dalam indikator adabtability, pengadaan guru profesional minimal dapat menjadi entry point dalam mewujudkan sistem pendidikan berbasis kompetensi.

Dengan penyediaan guru profesional akan menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi indikator acceptability (keberterimaan). Apakah tenaga pengajar terebut dapat diterima oleh peserta didik? Apakah kompetensi guru yang ada relevan dengan kebutuhan para peserta didik? Apakah guru profesional yang direkrut memahami budaya lokal agar proses transfer of knowledge dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Inilah sekelumit tantangan dari sekian banyak tantangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Papua.***

Penulis adalah Analis Kebijakan Publik pada Puskajaknas, Jakarta
--------------------------------------
Sumber:FokerLSMPapua.org, 23 Mei 2007

BACA TRUZZ...- AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI PAPUA

PERUBAHAN PENDIDIKAN PAPUA: Kerinduan yang Tak Kunjung Datang

Oleh Bomkonwoqk Gerald Bidana*)

Sama seperti manusia lain, Tuhan menciptakan manusia Papua dengan kemampuan kognisi untuk mengembangkan potensi dirinya. Pastilah Tuhan punya maksut tertentu. Tidak lain adalah untuk membangun tanah Papua dan juga bumi tempat kita berpijak. Berangkat dari itu, pembangaunan manusia maupun fisik harus menjadi kerinduan generasi kita sebagai generasi yang sadar akan adanya pembodohan, kekerasan dan ketidakadilan dalam bidang HAM, ketidak adilan sosial dalam pembangunan yang memojokkan masyarakat di tanah Papua.

Percaya atau tidak, kerinduan untuk melawan ketidakadilan dan kerinduan untuk membanguan tanah Papua telah mengajak kita (kita terpanggil) datang dari sudut–sudut perkampungan, sudut persimpangan jalan, tepi pantai, di antara semak belukar bahkan di antara belahan gunung hanya untuk memperoleh pendidikan sebagai jalan pencerahan.
Pencerahan (fitra) itu tidak datang begitu saja, ibarat benda yang dengan kemegaannya jatuh dari langit. Pencerahan akan datang kala kita terus mau berusaha dan berjuang. Berjuang yang saya maksud memcari ilmu pengetahuan. Tentu saja, mencari ilmu tidak hanya lewat pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non formal. Banyak kegiatan positif, mislnya beroraganisasi, magang dan lainya yang kita lakukan itu, juga bagian dari pendidikan. Itu semua penting untuk memajukan SDM di tanah Papua. Dalam hal ini tercermin visi atau angan-angan untuk kemajuan manusia Papua. Bisa sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan hukum, HAM, sosial ekonomi dan lainnya.

Mari bercermin ke tanah Papua. Bukan main, potensi manusia Papua perlahan-lahan terus mulai nampak. Kita bisa lihat dari prestasi anak-anak Papua yang mulai menonjol akhir-akhir ini. Di tingakat internasional, misalnya Georgeo Saa yang tampil gemilang sebagai urutan satu mengalahkan puluhan negara maju di dunia dalam Olimpiade Fisika Internasional di Swedia. Apalagi kalau pendidikan di Papua diurus dengan baik dan serius. Misalkan saja, pemerintah mau melakukan berbagai terobos, seperti hubungan kerja sama dengan daerah lain yang mutu pendidikannya cukup maju. Juga Melengakapi fasilitas sekolah dan terus meningkatkan mutu guru, misalkan mengadakan studi banding keluar daerah mengunjungi sekolah-sekolah yang bermutu. Percaya Papua akan melahirkan banyak ilmuan.

Memang betul sobat, kemajuan pendidikan membawa perubahan besar bagi masyarakat. Jelasnya ini akan mengangkat derajat kita punya bangsa. Kalau begitu jawabannya adalah harus ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu ada banyak cara, misalkan membuka jaringan kerjasama dengan sekolah ungulan di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengirim dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi untuk belajar di sekolah bermutu, di dalam negeri, bisa juga di luar negeri.

Sekolah-sekolah guru, seperti PGSD, FKIP harus di kelola dengan baik. Mampu mencetak guru yang berkompeten dalam mengajar, mendidik dan mendampingi siswa. Hal itu bisa dilakukan dengan disiapkan dosen yang berkompeten, bisa didatangkan dari daerah lain. Asalkan kredibilitsnya terjamin dan benar-benar punya hati untuk membangun Papau. Selain itu, perlu juga, mengirim atau menyekolahkan guru ke sekolah jenjang tinggi, mengadakan studi banding ke sekolah yang lebih bermutu. Dan yang terpenting bagi Papau perlu menerapkan kurikulum berbasis lokalitas.

Sejauh ini, ada dua kata yang sangat sederhana dan mudah diucapkan tetapi merupakan bumerang bagi kematangan, kedewasaan semua potensi orang dalam hal memimpin, yaitu MEMBACA BUKU. Kita harus mengakui secara sadar bahwa orang Papua pada umumya tidak memiliki budaya baca dari tingkat SD sampai PT, apalagi para pegawai atau pejabat yang seharusnya memiliki waktu khusus untuk membaca di kantor. Dampak dari kebiasaan tidak tau membaca pengalaman orang - buku, maka kebanyakan pemimpin Papua belum mampu merumuskan konsep yang ada dalam benaknya maupun apa saja yang diucapkannya. Tahunya hanya pintar mengucapkan dan kelemahan inilah yang justru dimanfaatkan oleh orang lain. Pemahaman diri sangatlah penting untuk mengambil sebuah langkah demi kesuksesan yang diimpikan. Supaya otak manusia tetap hidup, satu – satunnya obat adalah Membaca Buku dan mendapatkan sesuatu yang baru (used it or you will losse it).

Membaca pengalaman orang lain dengan benar, pasti merumuskan ide-ide kita dengan baik dan bertangung jawab. Kita bangga punya koran lokal, seperti Cenderawasih pos, Papuapos dan tabloid suara Perempuan Papua, majalah dan radio lokal. Dengan membaca dan mendengarkanya tentu mendidik sekaligus meningkatkan minat baca. Ini penting mengingat salah satu faktor ketertinggalan orang Papua adalah rendahnya minat untuk membaca. Logikanya bisa mendapatkan pencerahan untuk membangun Papua. kalau tidak tentu akan ketinggalan dari daerah lain.

Pendidikan di Papua tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua. Bisa dibilang, pemerintah pusat tugasnya mencairkan angaran pendidikan, membuat sistem pendidikan nasional dan kurikulum. Perlu kita pahami, ada kebebasan, kurikulum di tiap daerah bisa disesuaikan degan kondisi lokalnya. Nah, pertanyaannya, sudahkah pemerintah provinsi dan kabupaten mengalokasikan dana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya? Kalau soal kurikulum belum sepenuhnya pembelajaran kontekstual, lokalitas tercipta. Kalau soal ini sangat terkait dengan mutu dan kreativitas guru di sekolah. Bergantung dari pandai-pandainya guru meramu mata pelajaran sesuai situasi lokal. Sebenarnya persoalannya adalah agar memudahkan siswa supaya cepat mengerti materi yang dia ajarkan.

Untuk itu, pertama, pemerintah provinsi dan kabupaten harus serius memperhatiakn pendidikan formal untuk membangun SDM yang memanusiakan. Sampai saat ini belum ada sekolah negeri yang memiliki faslititas belajar maupun tenaga pengajar yang lengkap, sekalipun ada SMA negeri BUPER Jayapura saat ini bukan jaminan kesiapan SDM yang memiliki hati untuk generasi manusia Papua? Untuk itu pemerintah harus belajar dari sokolah-sekolah missi yang berpola asrama. Kemudian menerapkan sistem pendidikan semi militer untuk membangun kognisi, afeksi dan psiko-motorik serta spritualitasnya. Dalam hal ini pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Hal ini berangkat dari kesadaran akan pendidikan formal yang benar – benar memberikan kemerdekaan utuh kepada setiap indidvidu. Kedua, membangun gedung edung sekolah dari SD, SMP dan SMA tanpa pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Hal ini berdampak pada biaya operasional sekolah maupun pengadaan fasilitas lainnya, bahkan tenaga pengajar yang belum memiliki kompetensi sebagai seorang guru dan selalu kita katakan sekolah tidak berbobot. Ketiga, kebiasaan melempar tugas dan tanggung jawab para pejabat, yang seharusnya dalam kurun waktu yang ditetapkan ada evaluasi atau kunjungan kerja secara kontinue demi perbaikan. Keempat, penempatan pegawai negeri tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga prakteknya turut memperparah proses pengembangan dan peningkatan pembangunan yang diharapkan.

Otonomi khusus Papua memberikan peluang kepada orang Papua untuk memberdayakan semua potensi berdasarkan pengalaman–pengalaman masa lalu. Terutama membangun sekolah–sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai tingkatannya. Ini akan tercapai asalkan manusia Papua harus jelih memandang jauh dan mau mengubah paradigma makna otonomi.

Saya sangat prihatin akan realitas pendidikan sekolah di seluruh tanah Papua. Saya selalu mengungkapkan di berbagai forum mahasiswa Papua di Jawa bahwa pendidikan formal yang baik dan benar merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah wilayah. Sehingga berharap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di seluruh Papua untuk mengedepankan pendidikan. “Berpikir bagaimana membuat pendidikan berbasis lokal tanpa menutup diri terhadap pengaruh luar. Dengan demikian pelan namun pasti, pendidikan itu dapat memebaskan manusia Papua. Melalui pendidikan itu terjadi proses pemanusiaan manusia muda.”

Kalau mau lebih baik lagi, lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan sebenarnya harus dibentuk. Lembaga yang tugas mencermati jalannya pendidikan di Papua, mengevaluasi jalannya pendidikan dan meramu kurikulum pusat untuk disesuaikan dengan lokalitas (melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan). Kalau memang Papua mau maju, lembaga ini harus menjadi perhatian serius.

Mungkinkah kerinduanku untuk Papua ini akan terwujud, kalau bukan kita siapa lagi? Mari kitorang berpikir bersama memberikan perubahan dengan cara kita masing-masing.

*)Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
--------------------------------------
Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- PERUBAHAN PENDIDIKAN PAPUA: Kerinduan yang Tak Kunjung Datang

Membangun Pendidikan Mengatasi Kemiskinan

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa.

Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Karena itu, setiap bangsa yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama.

Kisah Jepang, ketika luluh lantak akibat meledaknya bom di Nagasaki dan Hirosima adalah contoh nyatanya. Ketika itu, Jepang secara fisik telah hancur. Tetapi tak berselang beberapa waktu setelah itu, Jepang bangkit dan kini telah berdiri kokoh sebagai salah satu negara maju. Dalam konteks inilah, salah satu kunci utama keberhasilan Jepang adalah pembangunan dunia pendidikan, yang pada gilirannya membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan sebagai prioritas.

Bagaimana dengan Papua? Hampir tak ada yang membantah bahwa kualitas pendidikan di Papua saat sekarang ini belumlah terlalu bagus, alias jeblok. Bahkan, kalau sedikit lebih ekstrim, kita dapat menyebut kualitas pendidikan Papua anjlok, rendah dan memprihatinkan.

Keberadaan atau posisi kita jauh di bawah daerah-daerah lain di Indonesia. Hal itu terlihat dari angka Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, yang menunjukkan bahwa posisi kualitas sumber daya manusia Papua sangatlah rendah.

Kemudian, pada saat yang sama tingkat kemiskinan di Daerah ini sungguh fantastis. Sangat besar dan mengkhawatirkan. Kita semua paham bahwa kemiskinan kini merupakan simbol yang tentunya sangat memalukan. Besarnya angka kemiskinan di Papua dengan dana yang sangat besar memang sangat tidak pantas, namun itulah kenyataan yang ada. Berdasarkan data (BPS), jumlah penduduk miskin pada setiap tahunnya di Papua terus bertambah.

Beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia juga mengeluarkan data terbaru perihal kemiskinan. Banyak pihak terkejut dengan pernyataan ini. Tak dapat dibayangkan, sesuai data Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin atau setara dengan 53,4 persen dari total penduduk. Suatu jumlah yang amat fantastis. Hampir separoh penduduk Indonesia. Hal ini tak pernah kita duga sebelumnya.
Dalam ukuran yang lebih mikro lagi, jumlah ketidaklulusan siswa SLTP dan SMU tahun 2006 ini, tergolong tinggi. Bahkan di beberapa sekolah ada yang tingkat kelulusannya nol persen. Suatu realita yang sangat memalukan. Padahal, standar kelulusan yang ditetapkan Depdiknas tidak terbilang tinggi.

Persoalannya, bagaimanakah masa depan bangsa ini? Atau bagaimana kualitas SDM kita? Harus diakui bahwa persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) memang berkaitan erat dengan mutu pendidikan. Sementara mutu pendidikan sendiri masih dipengaruhi oleh banyak hal dan sangat kompleks. Misalnya, bagaimana kualitas dan penyebaran guru, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pendidikan, dan lain-lain. Hal ini sering kita sebut dengan istilah faktor utama.

Salah satu hal yang menjadi sangat penting untuk mengatasi hal tersebut di atas, adalah dengan menumbuhkan political will pemerintahan sekarang ini untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan. Bagaimana pemerintah misalnya mau menempatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pengambilan kebijakannya. Pembangunan pendidikan adalah modal utama dalam membangun suatu bangsa. Sebab, pendidikan terkait dengan kualitas SDM. Maka, jika bangsa ini ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan.**
-------------------------------------
Sumber:http://www.papuapos.com, Tanggal, 9 November 2006

BACA TRUZZ...- Membangun Pendidikan Mengatasi Kemiskinan

Reformasi Pendidikan Papua

Oleh Yermias (Ignatius) Degei *)

Berbicara tentang “Reformasi Pendidikan untuk Pembebebasan Papua” terkesan idealis, dan politis. Namun ide untuk menulis tulisan ini justru muncul ketika mengamati sistem pendidikan Papua yang terkesan dipolitisir. Dengan demikian idealisme anak bangsa untuk mengembalikan eksistensi manusia Papua serta segala isinya melalui reformasi pendidikan adalah jawabannya. Artinya pembebasan manusia Papua adalah melalui reformasi pendidikan Papua. Pokoknya reformasi pendidikan Papua!.

Mengapa Harus Direformasi? Bagaimana mereformasinya? dan apa yang ingin kita capai dengan mereformasi pedidikan? Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan sekedar pertanyaan retoris, tetapi membutuhkan jawaban dari berbagai pihak terutama mahasiswa dan masyarakat Papua. Tulisan ini penulis hendak mengarah ke sana. Namun kiranya tidak lebih dari sempurna untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Penulis membedah tiga pertanyaan di atas berdasarkan pengalaman dan perkembangan pendidikan Indonesia khususnya Papua, mulai dari pertanyaan nomor satu hingga ketiga. Mengapa Harus Direformasi? Berbicara tentang pendidikan, sampai kapan pun tak akan pernah basi. Masalah pendidikan tetap aktual dibicarakan di belahan dunia mana pun, tidak hanya di lembaga-lembaga pendidikan tetapi juga di lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat. Karena, hakikat pendidikan adalah (meminjam istilah dari Diryarkara) memanusiakan manusia. Membuat manusia sebagaimana manusia, menghargai harkat dan mastabatnya. Pendidikan itu untuk membuat manusia sadar akan dirinya dan kehidupannya, orang lain, lingkungan hidup, dan bangsanya.

Pendidikan itu bukan untuk membelenggu manusia tetapi untuk membebaskan manusia dari ketertinggalannya ke arah kemajuan. Paulo Freire sudah membuktikan hal itu negerinya. Bahwa pendidikan itu memang untuk membebaskan manusia. Pendidikan adalah pencerahan masyarakat manusia. Sudah terbukti pula di berbagai belahan dunia. Saksikan di negara-negera Eropa, Jepang, Cina, Amerika dan masih banyak negara lainnya. Mereka sungguh mengahargai pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai dasar pembebasan.

Namun yang terjadi di Indonesia berbeda. Pendidikan seakan-akan dilupakan, ironis sekali sekarang pendidikan menjasi ajang bisnis. Kotak-ganti kurikuklum, sistem pendidikan nasional tidak membuhkan hasil. Terkesan hanya membung-buang biaya dan tenaga, sementara mutu pendidikan tidak diperhatikan. Negeri ini seakan tidak peduli dengan kualitas, lebih memilih kuantitas. Ujian Akhir Nasional yang menimbulkan sorotan publik salah satu contoh bahwa pemerintah kita lebih senang kuantitan. Mereka lebih memilih nilai, daripada bagaimana siswa itu memilki nilai-nilai hidup dalam pendidikan. Pemerintah lebih mengutamakan kognitif, daripada afektif dan psikomotorik.

Ini realita yang dihadapi negara kita. Dalam hal ini, ide pendidikan untuk pembebasan yang di gulirkan oleh Paulo Freire menemukan relevansinya. Pendidikan model ini menekankan pada tranformasi pengetahuan yang memihak pada kemanusiaan universal. Jika pada pendidikan gaya bank murid hanya difungsikan sebagai obyek yang kosong dan tidak tahu apa-apa, sedangkan seorang pengajar melakukan tugasnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan menyampaikan apa yang diketahuinya.

Jadi, kebebasan berpikir kritis dan pengembangan sikap tidak mendapatkan porsi sama sekali. Selain itu, pengajar kurang punya tanggungjawab moral dan sosial terhadap masa depan pengajar dan bangsa. Dalam pendidikan lokalitas dan pendidikan untuk pembebasan, pengajar dan pembelajar memahami realitas lokalnya. Misalnya, perlu adanya kesadaran akan karakter budaya dan lingkungan setempat.

***
Dari gambaran di atas, berbagai alternatif perlu dicari dan diusahakan bersama untuk menyelamatkan manusia Papua dari pandangan-pandangan yang selama ini kurang diterima. Untuk itu, dalam pembelajaran siswa harus mengenal karakteristik lingkungan mereka, sebagai sumber kekuatan mereka, untuk mengenali benar apakah lingkungan mereka potensial mempunyai daya dukung terhadap kehidupan mereka. Bila potensial, maka mereka harus mampu memberdayakan secara profesioanal untuk kesejahteraan mereka dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk pemberdayaan manusia melalui pendidikan. Dan apabila tidak potensial, pembelajar memberikan pandangan keluar dari daerah itu.

Namun sesuai situasi dan lingkungan Papua. Kiranya pendidikan lokalitas mampu manjawab tantangan kehidupan yang belum terbuka secara luas untuk mengenal dunia luar. Pembelajaran sepatutnya memberikan wawasan kerja sesuai dengan lingkungannnya. Hal ini sangat mendudukung pembelajar setelah selesai dari tingkat pendidikan dasar maupun tingkat atas. Kemudian langkah selanjutnya tergantung dari pembelajar, yang penting dia memiliki suatu ketrampilan atau hasil dari pendidikan yang dia tempuh. D

alam rangka mencari alternatif pendidikan Papua yang lokalitas, maka beberapa syarat perlu diperhatikan seperti yang di sampaikan (Djohar, 2002a*) dalam seminar pendidikan yang diadakan oleh lembaga pendidikan dan penelitian Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Maka membutuhkan: kemerdekaan pembelajar untuk memilih, artinya kebebasan memilih harus diserahkan kepada pembelajar sendiri; wawasan alternatif pilihan; tersedianya pilihan; kemampuan untuk memilih, serta belum tersedia pilihan maka dibutuhkan juga kemampuan pembelajar untuk berimajinasi terhadap keadaan di luar yang di alami pembelajar; kemampuan memilih berdasarkan tarik menarik antara kekuatan dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi; kesiapan keahlian atau keterampilan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan; siswa harus mengenal lokalnya. Maka pendidikan itu harus diusahakan untuk mampu menumbuhkan imajinasi anak, berwawasan, mampu melihat alternatif, mampu memutuskan untuk memilih alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri, perenungan atas adanya kekuatan tarik menarik yang dirasakan, pendidikan tidak sentris sekolah, dan pemahaman lokalnya.

Berkaitan dengan hal di atas, kalau kita melihat kehidupan masyarat Papua khususnya pegunungan, mereka benar-benar nikmat akan lokalitasnya. Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mereka bisa nikmati sesuai dengan apa yang mereka nikmati sekarang ini. Maka para palaku pendidikan termasuk mahasiswa, diajak untuk mencermati secara benar potensi lokal, diberdayakan secara optimal dari segi “natural” sehingga situasi lokalnya menjadi sumber daya yang berguna bagi masyarakat.

Pemanfaatan kekuatan komunitas dan alamnya sangat diperlukan sebagai modal inspirasi. Pembicaran ini tidak terbatas pada lokalitasnya, tetapi wawasan nasional di luar lokalitas-kontekstual juga diperlukan meskipun yang menanggap tidak begitu banyak. Maka apabila ditanggapi sebagian dari mereka maka diharapkan mereka memiliki imajinasi nasional. Wawasan global juga perlu diberikan sehingga segala kesempatan tidak terbuang begitu saja. Sistem pembelajaran ini menuntut guru yang profesional dan harus mempunyai wawasan yang luas. Wawasan yang luas sangat mendukung untuk membuat pembelajaran tidak monoton dengan berbagai kesempatan yang sengaja tersedia.

Akhirnya dengan perhatian yang serius mencari alternatif-alternatif pendidikan yang menyelamatkan individu dari semua pelaku pendidikan termasuk pemerintah daerah. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang mampu bersaing dalam segala bidang terutama dalam dunia kerja.

Tulisan ini rasanya belum mampu memberikan sesuatu, namun tindak lanjud dari tulisan ini sangat diharapkan untuk berjuang membebaskan manusia Papua dari perbudakan segala bidang, terutama dibidang pendidikan. Berbahagialah bangsa yang mengutamakan pendidikan, merubah dan merekayasa dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena mereka akan menjadi tuan di negeri sendiri.

*) Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan pada 06 Agustus 2004 melalui http://www.westpapua.net/news/04/08/060804-reformasi_pendidikan_papua-5483.html

BACA TRUZZ...- Reformasi Pendidikan Papua