Sertifikasi Guru SD di Papua Alami Kendala

Program sertifikasi guru di tingkat sekolah dasar yang merupakan program kucuran pusat yang ditujukan bagi peningkatan kualitas guru, tidak cocok diterapkan di Papua. Hal ini dikarenakan 90% guru SD di Papua hanya tamat SMA dan banyak guru yang tidak mampu untuk menyusun porto folio dan SAP sesuai persyaratan.

Ironisnya lagi, dari sekitar 1000 tenaga guru di Kabupaten Merauke hanya sekitar 10 orang guru yang menamatkan pendidikan S1 (Strata Satu). “Salah satu persyaratan setrifikasi adalah guru bersangkutan harus S1, sementara di Papua ini guru- guru SD hanya berpendidikan SMA. Jadi saya rasa aturan ini tidak sesuai dengan kondisi riil guru SD di Papua,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw S.Sos ketika dikonfirmasi JUBI di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Dijelaskan Mekiuw, kesulitan guru untuk mengikuti sertifikasi juga disebabkan karena akses guru berpendidikan SMA untuk meningkatkan jenjang strata satu sangat sulit dibandingkan guru-guru di pulau Jawa yang rata-rata dapat bersekolah sembari tetap menjalankan profesinya. “Di Merauke ini, baru ada PGSD, ya mudah-mudahan bisa terbantu. Ada juga program Universitas Terbuka, namun kapan lulusnya karena tidak dapat dipastikan,” keluhnya.

Untuk menjawab persoalan sertifikasi guru tingkat SD, pihaknya telah memasukkan usulan kepada Diknas agar ada kebijakan khusus mengenai pemberlakuan sertifikasi guru di Papua. Yakni, meski tak berpendidikan sarjana strata satu, sertifikasi guru dapat diberlakukan bagi guru-guru yang telah mengabdi selama 20 tahun. “Sudah saya usulkan setahun yang lalu, meski belum dijawab namun kami sudah mendapatkan titik terang dari Depdiknas,” tuturnya.

Pengelolaan Dana Blockgrant SD Kurang Jelas
Sementara itu menyangkut pengelolaan dana blockgrant bagi rehabilitasi fisik sejumlah SD di Kabupaten Merauke yang kurang jelas, bahkan oleh BPK terdapat TK dan SD yang salah dalam pengelolaan dana tersebut, Mekiuw mengatakan, “dana itu langsung turun ke sekolah-sekolah dan direncanakan langsung ditingkat sekolah, sehingga pihak dikdas tidak dapat memantau pengelolaannya,” tuturnya sembari mengatakan, proses pengusulan dana blockgrant dilakukan masing-masing sekolah ke pusat dan diterima secara bergiliran.

Menurutnya, untuk Kabupaten Merauke tahun 2008 terdapat 4 SD yang menerima dana blockgrant sebesar Rp 240 juta bagi rehabilitasi sekolah, satu diantaranya adalah TK Satu Atap Wasur I yang kini bermasalah lantaran penyalahgunaan dana. Sedangkan 2 SD yang bermasalah dalam pengelolaan dana adalah SD bertaraf nasional, yaitu SD St Michael dan SD Polder. “Untuk kedua SD ini, kesalahan terletak di pihak ketiga selaku penyedia barang. Yang mana pihak ketiga melakukan mark up sejumlah peralatan sekolah yang tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, mereka bekerja tanpa ada Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga terjadi misscomunication,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kini rekanan penyedia barang (pihak ketiga) dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipergunakan sebelum tahun anggaran ditutup. “Saya sedang menunggu pengembalian dana tersebut, jika tidak ada itikad baik, maka akan segera diproses secara hukum," tegasnya. (drie/Merauke)
-----------
Sumber: http://tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Sertifikasi Guru SD di Papua Alami Kendala

Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”

Oleh : Chairoel Anwar

Penilaian angka kredit (PAK) guru ataupun PNS lainnya, lebh sering menggunakan perkiraan atau ”tebakan”. Rata-rata, begitulah PAK guru PNS yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Fakta itu dibeberkan dalam rapat kerja Tim Penilaian Angka Kredit se-Provinsi Kepri, di Hotel Plaza Tanjungpinang, belum lama ini.

Rapat kerja tersebut hanya khusus untuk PAK jabatan fungsional tertentu (baca: guru). Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Regional XII Pekanbaru, Anita Tarigan, juga mengakui fakta tersebut. Bahkan, secara terus-terang dia sendiri mengaku geleng-geleng kepala dengan PAK yang pernah diusulkan Pemprov Kepri.

”Ada kejadian di (Pulau) Bintan ini. Masa DP3 diisi bagus semua? Malah, banyak yang 95 ke atas. Kalau seperti ini PNS-PNS yang diusulkan bisa naik pangkat luar biasa,” beber Anita keheranan. Menurut dia, peniaian dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) harus mengacu kepada PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Berdasarkan PP tersebut, ada delapan unsur penilaian.

Seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. ”Kalaulah nilai DP3-nya sebagian besar bagus semua (95 ke atas, red), seharusnya nggak ada PNS yang suka nongkrong di warung kopi saat jam kerja,” ujar Anita. Kendati demikian, dia tak menampik, penilaian angka kredit PNS lebih cenderung ”tebak-tebakan”.

Pasalnya, skor penilaian yang diatur PP No. 10/1979 itu juga tidak dirinci secara detil. ”Memang betul kalau dibilang begitu. Tapi, juga harus pakai logika, dong. Lihat unsur-unsur lainnya,” tukas Anita.

Amburadul
Dalam rapat kerja itu juga terungkap, lulusan SMA bisa diangkat menjadi guru PNS. Seharusnya, ”Dia tetap bisa menjadi guru, tetapi bukan jabatan guru. Sehingga, kenaikan pangkatnya juga harus secara reguler (empat tahun sekali, red). Tapi saya heran, di Kepri ini guru PNS lulusan SMA disamakan dengan yang lulusan S-1,” kata Anita geram.

Dia juga membeberkan fakta lain yang cukup unik. ”Masa CPNS bisa mendapat tugas belajar? Belum lagi sempat mengabdi sebagai PNS, eh kok sudah bisa tugas belajar,” cerocos Anita. Belum lagi seorang guru PNS yang merupakan istri seorang pejabat tinggi daerah. Guru tersebut kerap ”cuti” mengajar karena mendapat predikat ”tempelan” suami.

Menurut Anita, guru tersebut harus tetap punya kewajiban mengajar. Kalau pun tugas mengajar ditinggalkan, dia harus mengajukan cuti atau ijin. ”Tidak bisa mentang-mentang istri seorang ’jenderal’ lantas bisa seenaknya,” papar Anita. Dari hasil raker tersebut, juga mencuat permasalahan lain. Misalnya, penilaian angka kredit jabatan guru banyak yang mengikuti aturan struktural. Dari golongan II/c bisa langsung ”melompat” ke golongan III/a.

Kemudian, kasus seorang guru PNS di salah satu SD di Kota Tanjungpinang, tanpa SK definitif ”ngotot” minta mengajar di SLTA. Meski guru bersangkutan bertitel sarjana, namun SK penempatannya adalah sebagai guru SD. Ada lagi, guru tamatan D-II jurusan Jasa. Yang bersangkutan ini akhirnya menjadi guru setelah ke sana-sini tak diterima kerja.

Uniknya, saat ingin melanjutkan kuliah—karena tuntutan UU Guru dan Dosen, yang bersangkutan memaksa agar ijazah D-II-nya ”disesuaikan”, dan tidak mau kuliah sebagai ”tamatan SMA”. (*)
------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Pengisian Angka Kredit Guru Sering ”Tebakan”

Masalah Pendidikan di Papua Masih Menonjol

Yulianus Kuayo SH dari Tata Laksana Setditjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional kepada JUBI kemarin mengatakan, sistem perekrutan tenaga, sertifikasi dan kesejahteraan guru menjadi masalah yang menonjol dan terbesar bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Papua.

Kuayo mengatakan, sebenarnya lembaga pendidikan di Papua menginginkan tenaga yang profesional. Namun hal itu tak sejalan dengan seleksi perekrutannya yang tidak jelas. “Sehingga guru-guru yang direkrut adalah harus profesional sesuai pedoman undang-undang guru serta memiliki latar belakang pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditentukan,” katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Untuk memenuhi kondisi keterbatasan tenaga pendidik dan tidak terpenuhinya standarisasi kriteria bagi guru dan tenaga kependidikan, menurut Kuayo, seharusnya dipersiapkan sejak masih menjadi seorang calon guru. “Jadi seharusnya seperti sekolah seminari. sekolah persiapan menjadi guru harus dipersiapkan sejak masih duduk di SMP,” katanya.

Menurut dia, salah satu faktor pendidikan di Papua tak akan pernah membaik adalah pemerintah daerah provinsi Papua maupun perangkatnya tak pernah mau berbenah. “Sehingga ketika perekrutan, pengangkatan serta penempatan di lapangan juga diragukan,” tutur Kuayo. (Willem Bobi/Nabire)
------------------------
Sumber:http://neo.tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Masalah Pendidikan di Papua Masih Menonjol

Tiga Kepsek Terancam Dipecat

Tiga kepala sekolah Sekolah Dasar di Merauke terancam dipecat, karena diduga terbukti dengan sengaja meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya, dalam hal membereskan administrasi pengiriman nama-nama murid yang berhak mengikuti Ujian Nasional (UN). Ketiga kepala sekolah tersebut masing-masing SD YPPK Konglom, SDI Kawe dan SD YPPK Kolam.

“Saya tidak main-main untuk memecat ketiga kepala sekolah tersebut, jika terbukti akibat sikapnya meninggalkan sekolah berbulan-bulan sehingga tidak dapat menyelesaikan administrasi dan akhirnya berdampak kepada anak murid kelas VI yang tidak mengikuti pelaksanaan ujian akhir sekolah maupun UN,” tegas Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sekolah Dasar (Dikdas) Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, S.Sos kepada Papua Pos di ruang kerjanya, Selasa (12/5) kemarin.

Menurutnya, kepastian untuk memanggil ketiga kepala sekolah tersebut akan dilakukan, setelah pelaksanaan ujian murid-murid SD dilakukan, yang jelas begitu ujian usai akan dilayangkan surat panggilan terhadap ketiganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

“Sikap ketiga Kepsek itu telah merugikan anak didik serta orangtua sendiri, terus terang saya kecewa dengan sikap mereka,” ungkapnya.

Ditanya apakah murid dari tiga sekolah tersebut masih dapat mengikuti ujian susulan, Vincet mengungkapkan, nama-nama murid dari ketiga sekolah tersebut tidak terdaftar di provinsi, bagaimana mungkin dapat mengikuti ujian susulan sementara tidak ada nomor ujian yang dikirim dari provinsi.
“Ya, satu-satunya jalan adalah menunggu sampai tahun depan,” tandasnya.(frans)
-------------------------
Sumber: Papuapos.com

BACA TRUZZ...- Tiga Kepsek Terancam Dipecat

Mental Guru Perlu Ditingkatkan

Mantan ketua STIPER Ir.Stanis Leston mengatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua khususnya di wilayah pedalaman menghadapi tantangan yang cukup besar, khususnya dari guru-guru yang mengajar. Mental guru-guru perlu disiapkan dengan baik sehingga mereka siap mengajar di daerah pedalaman.
Selain itu, mental kendala lain adalah tofograpi Papua cukup sulit dijangkau baik melalui darat maupun transport udara. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua membutuhkan waktu dana yang cukup besar, jika ingin sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Dikatakan, berdasarkan pengalamannya pada tahun-tahun sebelumnya bahwa pendidikan di Papua ini harus dicoba dengan menyelesaikan kondisi objektif orang-orang Papua yakni bagaimana caranya anak-anak itu bisa masuk kesekolah dan bagaiman guru-guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.”Kondisi guru di Papua saat ini sangat lemah jika dibanding dengan tahun 1951-1961. Untuk bisa sama kualitasnya dengan daerah lain dalam mencapai pendidikan yang bermutu, maka dibutuhkan dana yang cukup besar dan waktu yang cukup lama,” jelas Leston, Sabtu (2/5) di Rumah Bina SMA Taruna Bhakti Waena.

Namun demikian ujar Leston, semua ini bisa terwujud asalkan didukung usah dan kemauan untuk berjuang keras, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini dan kondisi kultur dari pada orang Papua maka tidak sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua. “Yang menjadi masalah adalah kita belum mengenal orang Papua, ini menjadi persoalan yang paling sulit dalam membangun di Papua khususnya dalam bidang pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, ada baiknya kita harus mengenal orang Papua lebih dalam, jika tidak mengenal orang Papua, maka kita akan kesulitan meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Sebab orang Papua itu mempunyai budaya lain sekali dengan orang luar di Papua dalam segala bidang. Dalam bidang apapun terutama di bidang pendidikan hendaknya mengenali orang Papua lebih dahulu dan menjadi hal yang utama supaya dapat merencanakan pembangunan yang baik dan tidak mendapat kesulitan lagi khususnya di Papua ini dengan medan yang berat.

Untuk itu perlu ada pembinaan mental kuat bagi guru-guru supaya siap ketika ditempatkan di daerah pedalaman, mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka mau berjuang untuk memajukan pendidikan di Papua.

Lebih lanjut dikatakan, masalah tenaga guru berdasarkan pengalamannya di Merauke disalah satu Yayasan pendidikan dan persekolahan Katolik kebanyakan guru-guru itu yang dapat menjalankan tugas dengan baik adalah mereka yang berada di sekitar kota, sedangkan untuk daerah pedalaman sulit dilaksanakan. Untuk itu, pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus bagi guru-guru yang bertugas di pedalaman supaya mereka dalam menjalan tugas dapat berjalan dengan baik.

Ia menilai mental guru-guru yang bertugas saat ini di pedalaman lemah di bandingkan dengan guru-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab guru pada jaman dulu itu berada di hutan belantara dan setiap pukul 07.00 Wit pagi mereka sudah hadir di sekolah menjalankan tugas.”Tantangan bagi kita sekarang ini bagaimana membina guru-guru itu supaya mempunyai semangat dan mau bekerja dengan baik, dan mau tinggal dengan masyarakat,” ujarnya. (cr-47)
----------------------------
Sumber:Papuapos

BACA TRUZZ...- Mental Guru Perlu Ditingkatkan

Minim, Pelatihan Guru di Daerah

Biak, Peningkatan mutu pembelajaran yang diberikan kepada guru-guru, terutama di daerah yang jauh dari ibukota provinsi atau kabupaten/kota, dalam bentuk pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik masih minim. Upaya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan secara mandiri dengan sumber belajar yang terbatas.

"Guru-guru pasti ingin bisa meningkatkan kualitas dirinya supaya bisa menghasilkan anak-anak didik yang lebih baik. Tetapi kesempatan untuk mendpat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru terbatas. Apalagi di daerah yang jauh dari kota, seringkali tidak mendapat banyak kesempatan," kata Aqwila Musen, guru SD YPK Samber, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Nomfor, Selasa (21/4).

Menurut Aqwila, pelatihan yang diberikan untuk guru SD, misalnya, haruslah pendalaman untuk semua mata pelajaran yang diajarkan di SD. Pasalnya, guru SD di daerah masih menjadi guru kelas yang mengajarkan semua materi pelajaran kepada anak didik.

"Pelatihan yang diberikan kadang hanya sosialisasi untuk penyusunan kurikulum atau kebijakan baru lainnya. Itu pun biasanya dari kepala sekolah ke guru. Kebutuhan guru untuk bisa semakin menguasai bidang yang diajarkan dan mengajar dengan baik belum diberikan lewat pelatihan yang lebih fokus," kata Aqwila.

Elieser Wabiser, guru SD YPK Dwar, Distrik Warsa, mengatakan keinginan guru di daerah untk mendapatkan pengembangan diri sangat kuat. Namun, tanpa difasilitasi dari pemerintah daerah, guru kesulitan untuk bisa terus mengembangkan diri.

"Untuk bisa sekolah S1 lagi,misalnya, tidak mudah untuk guru. Selain kondisi keuangan yang juga berat jika membiayai sendiri, di daerah terpencil tidak ada perguruan tinggi kependidikan. Kalau tidak dibukakan jalan oleh pemerintah, ya guru kesulitan. Untuk pelatihan lainnya juga, biasanya kalau ada program dari pusat saja. Tetapi seringnya guru di kota yang dipilih," kata Elieser.

Yusuf Slamet, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Nomfur, mengakui minimnya program pelatihan atau pengembangan kualitas guru dci daeah. "Seringnya memang mengandalkan program dari pemerintah pusat. Sebab, anggaran pemerintah daerah dipakai untuk kebutuhan lain yang juga sama pentingnya," kata Yusuf.

Kondisi guru-guru di daerah yang minim dalam pengembangan diri tersebut sejalan dengan temuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Independen 2008 yang dibentuk Konsorsium Sertifikasi Guru. Kenyataan ini memprihatinkan di tengah tuntutan guru yang profesional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air.

"Guru tidak bisa lagi dibaikan. Berbicara sol guru, tidak semata-mata soal peningkatan kesejahteraan. Peningkatan mutu mereka dalam pembelajaran juga sama pentingnya. Kondisi itu bisa dicapai dengan pelatihan yang berksenimbangun dan tanpa henti untuk semua guru, termasuk yang mengajar di daerah terpencil," kata Unifah Rosyidi Ketua Tim Monev Independen 2008 sekaligus Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
--------------------------------
(sumber: kompas)

BACA TRUZZ...- Minim, Pelatihan Guru di Daerah

Beasiswa untuk Calon Guru

Untuk memenuhi kebutuhan guru baru yang berkualitas di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pemerintah setempat memberikan beasiswa pendidikan tinggi kepada calon guru. Mereka yang nantinya meraih gelar sarjana pendidikan memiliki ikatan dinas dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengajar di kabupaten itu.

”Sejak tahun 2004 pemerintah daerah memberikan beasiswa untuk calon guru kuliah S-1 di Universitas Cenderawasih, Papua. Ada sekitar 100 orang yang disiapkan untuk memenuhi guru baru di Biak. Proporsinya 75 persen putra daerah dan sisanya pendatang,” kata Yusuf Slamet, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Senin (20/4).

Mereka yang dipersiapkan jadi guru itu dipilih melalui seleksi yang ketat. Calon guru tersebut harus memiliki nilai minimal 6. ”Pengangkatan guru baru harus yang berkualitas supaya ada perbaikan mutu pendidikan di Biak,” kata Yusuf.

Selain itu, calon guru yang kuliah di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) swasta di daerah ini dijanjikan untuk diangkat pemerintah setempat. ”Guru SD masih sangat kurang. Idealnya setiap sekolah memiliki sembilan guru, tetapi kenyataannya banyak yang hanya memiliki enam, tiga, bahkan seorang guru untuk satu sekolah,” ujarnya.

Laban Rumbrapuh, Kepala SD Bosnabraidi YPK, Distrik Yawosi, Biak Utara, menyambut baik kesempatan belajar yang diberikan kepada guru. Melalui cara itu guru bisa meningkatkan kemampuannya. (ELN)
------------------------------
Sumber: www.kompas.com

BACA TRUZZ...- Beasiswa untuk Calon Guru

400 Tutor Akan Disebar ke Perbagai Kampung Terisolir di Papua

Sebanyak 400 Tutor akan disebar ke perbagai kampung di pedalaman Papua untuk mengatasi krisis tenaga pengajar.

Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Yesaya Sambuk, Selasa (31/3) di Timika mengatakan, saat ini sebanyak 40 persen anak-anak Papua tinggal di daerah pedalaman dan tak terjangkau pendidikan.

Menurut Sambuk, Provinsi Papua juga mulai memberi perhatian pada pendidikan di kampung terpencil. Provinsi Papua secepatnya akan menyebarkan 400 tutor ke berbagai kampung di Papua untuk mengatasi krisis tenaga pengajar di daerah pedalaman yang terisolir. Pada 2009 tutot-tutor ini akan mulai disebar ke kampung-kampung pedalaman yang membutuhkan layanan pendidikan.

“Kami akan menyebar tutor di 400 kampung di Papua melalui gereja-gereja. Kami juga akan kontrak 24 tutor dengan honor Rp 60 juta per tahun,” kata Sambuk.

Dari 2,4 juta jumlah penduduk Papua 350.000 anak-anak usia sekolah memerlukan pelayanan pendidikan. “Dari jumlah anak yang perlu layanan pendidikan itu, 40 persen masih tinggal di daerah terisolasi. Seperti di daerah pegunungan tengah, di daerah bintang dan bagian selatan Papua,” tutur Sambuk.

Ditambahkan Sambuk, masyarakat yang terisolasi itu berada di 12 titik di Papua. Mereka belum pernah bersentuhan dengan dunia luar termasuk mendapatkan hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. “Namun setelah sekian lama, tahun depan akan ada titik terang untuk masyarakat di daerah terisolasi tersebut,” kata Sambuk.

Sambuk menambahkan, saat ini Papua memiliki sekitar 340 tutor dari 225 lembaga pendidikan non formal. Papua bisa bangkit kalau ketiga aspek pendidikan yakni pendidikan informal, non formal dan formal bisa berjalan beriringan.

Masalah geografis, menurut Sambuk, menjadi kendala terbesar yang dihadapi masyarakat Papua dalam mengakses layanan pendidikan. Selain itu masyarakat Papua yang belum terlayani pendidikan menurut dia karena faktor budaya.

“Masih ada masyarakat Papua yang tak tahu bahwa mereka punya anak yang harus diberi pendidikan. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian untuk diberikan pendidikan dan peradaban,” tukasnya. (John Pakage)
-------------------------
Sumber:tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- 400 Tutor Akan Disebar ke Perbagai Kampung Terisolir di Papua

Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

Pemkab Supiori, Papua, hingga tahun 2009 ini masih kekurangan tenaga guru untuk mendukung proses belajar mengajar siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadisdikjar) Drs Hasanuddin Nusi, di Supiori, Senin, mengakui, jumlah guru yang mengajar di berbagai sekolah hingga Maret 2009 ini tercatat 100 lebih.

"Idealnya jumlah guru yang tersedia di Kabupaten Supiori berkisar 400 sampai 500 tenaga pendidik. Ya kondisi ini hanya 100 lebih sehingga kita masih membutuhkan tambahan tenaga gutu," ungkapnya menanggapi tenaga guru di Kabupaten Supiori.

Ia mengatakan, tenaga guru yang masih dibutuhkan di Supiori, di antaranya, guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris serta guru bidang studi tertentu lainnya.

Akibat terbatasnya jumlah guru di Supiori, menurut Hasanuddin, pada beberapa sekolah di pulau-pulau tertentu aktivitas belajar mengajarnya hanya ditangani satu hingga dua guru.

Kondisi kekurangan guru, menurut Kadisdikjar Hasanuddin, hampir semua dialami kabupaten pemekaran lain di Papua maupun Papua Barat sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian.

"Kenyataan saat ini sebagian daerah pemekaran di Papua juga sama mengalami kekurangan guru,"ujarnya.

Upaya Pemkab Supiori sendiri, lanjutnya, pada tahun ini juga telah melakukan seleksi penerimaan CPNS 12 Maret 2009 dengan alokasi tenaga guru yang bakal diterima mencapai 100 orang.

Ia berharap, setelah seleksi CPNS diumumkan beberapa waktu mendatang diharapkan tambahan guru yang dinyatakan lulus dapat mengatasi keterbatasan tenaga pendidik di daerah ini.

Berdasarkan data hingga 2009 ini, jumlah sekolah di Kabupaten Supiori mencapai 60 buah sekolah, diantaranya tingkat SD 41, SMP 11, SMA 4 serta SMK 1 tersebar di lima distrik.

----------------------
Sumber:http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/16/07595345/siapa.mau.jadi.guru.di.supiori

BACA TRUZZ...- Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

Pemprov Diminta Segera Kirim Guru Kontrak

Khususnya ke Kabupaten Puncak Jaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P) Kabupaten Puncak Jaya, Yeheskiel Tenouye meminta kepada Pemprov Papua dalam hal ini Dinas P dan P Provinsi Papua untuk segera mengirim tenaga guru kontrak yang sudah direkrut itu ke Puncak Jaya guna mendukung penguatan pendidikan dasar di daerah tersebut.

"Dalam rangka penguatan pendidikan dasar di Kabupaten Puncak Jaya khususnya di daerah yang sulit dijangkau maka harus ada perhatian serius dari pemerintah pusat maupun provinsi, salah satunya adalah mengirim guru kontrak yang telah direkrut itu,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan, pemerintah telah merekrut 165 guru kontrak, namun saat ini yang baru tiba di Kabupaten Puncak Jaya hanya 25 guru dan ini masih sangat kurang. "Kami masih menunggu kepastian dari Pemprov berapa guru kontrak yang masih akan dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya guna mendukung pembangunan pendidikan,"tandasnya.

Diungkapkan, Pemprov Papua akan membiayai keberangkatan dari Jakarta menuju Jayapura kemudian selanjutnya menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan untuk biaya setelah tiba di Mulia menuju tempat tugas masing-maisng, pihaknya yang akan membiayai baik itu honor selama 12 bulan dan biaya hidup dan itu memang sudah dianggarkan.

"Kami sudah mengatur lokasi penempatan para guru-guru kontrak, kami hanya menunggu kedatangan mereka. Kami berharap kepada Pemprov Papua dalam hal ini Dinas P dan P untuk segera mereleasisasikannya,"harapnya.(nal)

----------------------------
Sumber:http://cenderawasihpos.com/detail.php?id=23999&ses=

BACA TRUZZ...- Pemprov Diminta Segera Kirim Guru Kontrak

Sertifikat Pendidikan Profesi Jadi Syarat CPNS Guru

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas guru. Salah satu caranya ialah mewajibkan para calon guru mengikuti pendidikan profesi. Sertifikat dari pendidikan profesi itu akan menjadi salah satu syarat perekrutan CPNS (calon pegawai negeri sipil) guru mulai tahun 2010.

Direktur Profesi Pendidik Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Achmad Dasuki mengatakan, pihaknya bakal menyediakan tempat bagi 40 ribu calon guru untuk mengikuti pendidikan profesi supaya dapat mengantongi sertifikat pendidik. ''Untuk mendapatkan sertifikat itu harus mengikuti pendidikan profesi. Jika tak punya sertifikat, ya tidak bisa ikut perekrutan (CPNS, Red),'' terangnya.

Pendidikan profesi akan diadakan lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah. Saat ini lembaga mana yang bakal ditunjuk masih dibahas.
Dasuki menjelaskan, pendidikan profesi yang akan berlangsung satu tahun itu terbuka untuk sarjana kependidikan dan non kependidikan. ''Lulusannya akan mendapat sertifikat sebagai bukti guru profesional,'' terangnya. Pendidikan profesi untuk sarjana non kependidikan ditekankan pada paedagogi. Untuk sarjana kependidikan, penekanannya pada substansi pengajaran.

Jika sudah mengantongi sertifikat pendidik profesional, ketika menjadi guru, mereka juga berhak mendapatkan tunjangan profesi. Yakni, sebesar satu kali gaji pokok.
Dasuki mengatakan, tiap tahun pemerintah akan menetapkan kuota peserta pendidikan profesi di masing-masing LPTK yang ditunjuk. Karena itu, kata dia, koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dia, pendidikan profesi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidik. Hal itu sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen. Nanti semua guru baru atau guru prajabatan wajib mengikuti pendidikan tersebut. Dengan demikian, diharapkan nanti semua tenaga pendidik menjadi profesional.

Selain itu, kebutuhan 40 ribu guru itu sebagai solusi permasalahan guru yang pensiun pada 2015 mendatang. Pada tahun itu, guru yang bakal pensiun diperkirakan 300 ribu orang.

Dia mengatakan, saat ini ada beberapa daerah kekurangan guru. Di satu sisi, ada juga daerah yang kelebihan tenaga pendidik. ''Saat ini kami sudah membuat pemetaan guru. Hal itu bisa dijadikan dasar untuk perekrutan CPNS, berapa sebenarnya tenaga pendidik yang kita butuhkan,'' tuturnya. (kit/nw)
------------------------------------
Sumber: http://cenderawasihpos.com/detail.php?id=23928&ses=

BACA TRUZZ...- Sertifikat Pendidikan Profesi Jadi Syarat CPNS Guru

Guru-guru Pertanyakan Pemotongan Dana Insentif

Sekitar 50 orang Guru-Guru Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Jayapura mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Rabu (7/1) kemarin. Kedatangan massa ini untuk mempertanyakan pemotongan dana insentif guru-guru di daerah terpencil. Seyogianya yang harus diterima sebesar Rp.13,725.000, namun tanpa alasan yang jelas di pangkas oleh oknum pegawai Dinas P dan P sebanyak Rp. 2 juta. Hal ini nyaris menimbulkan keributan namun bisa diatasi sehingga tidak terjadi sesuatu yang berarti.’’Uang saya dipotong oleh oknum staf dinas tanpa alasan yang jelas sebanyak 2 juta, dan saya nilai itu terlalu banyak,”ungkap seorang guru SD Negiri Puay Yohanis Awom saat bertatap muka dengan Kepala Dinas P dan P kabupaten Jayapura di halaman belakang kantor dinas P dan P.

Parahnya, kata dia, pemotongan uang sebanyak Rp 2 juta oleh oknum pegawai Dinas P dan P tanpa menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk apa?. Hal ini bukan hanya terjadi pada dirinya tertapi nasib yang sama dialami oleh semua guru-guru yang menerima dana insentif tersebut. Sebenarnya sebagai manusia guru-guru juga sadar kalau orang kerja butuh makan, tetapi jagan main kotor seperti ini dengan memangkas uang seenaknya. Untuk itu kita minta kepada pihak dinas agar segera mengembalikan uang tersebut,”tegasnya.

Hal Senada juga disampaikan Ketua Forum Aliansi Independen Peduli Guru Papua, Yohanis Epa bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama oknum Staf pegawai Dinas P dan P yang melakukan penggelapan dana intensif guru-guru daerah terpencil, yang dibayarkan melalui kantor Pos Jayapura, pada Selasa (23/12) lalu. Jumlah potongan tidak jelas berkisar dari Rp 1 juta sampaidengan 2 juta. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pihak dinas untuk terbuka.“ Saya minta pihak Dinas P dan P terbuka dan pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bila perlu pecat dari jabatan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas P dan P kabupaten Jayapura Dra Yuliana Yoku, ketika dikonfirmasi soal dugaan penggelapan dana tersebut enggan menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan Kadis P dan P dia memilih diam sambil berlalu. (nabas).
-----------------------------------------
Sumber: http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2121&Itemid=1

BACA TRUZZ...- Guru-guru Pertanyakan Pemotongan Dana Insentif

Sekuntum Bunga untuk Guru

Oleh : Fx Triyas Hadi Prihantoro

Spanduk "Selamat Hari Guru, Kami Mencintaimu" terbentang di pintu masuk SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, Selasa pagi (25/11). Di pintu gerbang itu pula telah berjajar sejumlah pengurus OSIS. Dengan ramah mereka menyambut setiap guru yang datang.

Begitulah cara murid SMA Pangudi Luhur Santo Yosef memperingati Hari Guru Nasional kemarin. Ketua OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Cristina Anny, mengatakan, penghormatan kepada guru telah menjadi agenda kegiatan tahunan (OSIS) di sekolahnya. "Tanpa guru tidak akan ada pemimpin bangsa dan para profesional di negeri ini," ujarnya.

Tak kalah menarik, pada upacara memperingati Hari Guru Nasional ke-63 di sekolah tersebut, kemarin, semua petugas upacaranya dilaksanakan sendiri oleh para guru.

Wakasek Kesiswaan, Drs. Anton M, mengatakan, ini menunjukkan bahwa guru dapat menjadi contoh bagi para siswa termasuk dalam hal menggelar upacara. "Upacara bendera dengan seluruh petugasnya para guru akan memberi sebuah kesadaran bagi guru itu sendiri bahwa tidak mudah untuk melaksanakan tugas dalam upacara bendera yang biasanya ditangani oleh para siswa," terangnya.

Yang lebih mengharukan dan membanggakan bagi guru-guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef dalam upacara ini adalah pada saat sesi Paduan Suara menyanyikan lagu 'Hymne Guru', 'Terima kasih Guru' dan 'Syukur'. Bersamaan dengan itu seluruh anggota OSIS dan pengurus kelas dengan membawa sekuntum bunga kemudian menyerahkan kepada semua guru yang mengikuti upacara.

Dalam momen ini, berbagai ungkapan terima kasih diberikan semua siswa dengan berjabat tangan untuk mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. "Sekuntum bunga untuk guruku tercinta," ungkap salah satu siswa dengan meyerahkan sekuntum mawar merah.

Hari Guru Nasional ke-63 tahun 2008 kemarin yang diperingati serentak di seluruh pelosok tanah air mengambil tema "Guru yang Profesional, Bermartabat, Sejahtera dan Terlindungi Mewujudkan Pendidikan Bermutu".

Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh seluruh Pembina Upacara di setiap sekolah se-Indonesia yang memperingati Hari Guru Nasional ini mengatakan, bahwa momen hari guru menjadikan guru semakin profesional, sebab kesejahteraannya diperhatikan oleh Pemerintah.
Peringatan Hari Guru Nasional kemarin di sejumlah kota juga diwarnai oleh aksi demonstrasi para Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
-------------------------------------
Sumber: [www.kabarindonesia.com]

BACA TRUZZ...- Sekuntum Bunga untuk Guru

Suka Duka Nona Guru Sukarela yang Sudah Empat Bulan Belum Terima Honor

Hari itu Sabtu tanggal 11 Februari 2008 adalah hari yang bersejarah bagi dua perempuan muda Helriaty Sababalat, 22 tahun dan Angel Meylani 25 tahun menginjakkan kaki di bumi Keerom tepatnya di Kampung Krikuh, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keroom, Provinsi Papua untuk menjadi guru sukarela.

Kedua dara manis ini dan ratusan guru sukarela lainnya merupakan alumni Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastama (STTIA) Jakarta Timur. Kedatangan mereka ini karena atas permintaan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk jadi guru kontrak atau guru sukarela. Sayangnya sudah empat bulan nona guru ini belum menerima honor atas hasil kerja mereka selama beberapa bulan.

Panggilan untuk melayani ke tanah Papua khususnya di wilayah perbatasan RI dengan PNG tak membuat kecut hati kedua perempuan untuk membagi ilmu bagi anak anak di Kampung Krikuh. Hanya semangat dan rasa mengasihi yang mendorong mereka berdua untuk terus bertahan sejak Februari hingga Mei sekarang ini.

Letak Kampung Krikuh cukup jauh sekitar ribuan kilometer arah Timur Kota Jayapura atau kurang lebih tiga jam saja dari ibukota Provinsi Papua. Cilakanya lagi kalau musim hujan tiba, sepeda motor tidak bisa melewati jalan menuju Kampung Krikuh karena akan disambut kubangan lumpur dan becek. Memang jalan ke kampung itu belum diaspal, sehingga perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati Kampung Yety yang itu berarti juga melalui melalui hutan rimba yang kayunya semakin menipis akibat ulah para penebang kayu dan kemudian menyeberangi sungai besar Yety dan sungai Bewang.

Pendidikan di Kampung Krikuh sangatlah tertinggal dan menyedihkan jika dibandingkan dengan pendidikan di kota besar seperti Kota Jayapura. Walaupun SD Inpres Krikuh sudah didirikan sejak tahun 1994 secara swadaya oleh masyarakat, namun hingga tahun 1998 hanya ada satu guru yang mengajar di sekolah ini.

Menurut pengakuan Angel berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), awalnya mereka diminta untuk mengabdi di Tanah Papua karena melihat pendidikan Papua mempunyai banyak kelemahan antara lain, pendidikan kurang berkualitas, kurang guru dan guru tidak betah melayani di daerah terpencil. Untuk itu Angel, Herliaty dan seratus dua puluh orang guru diminta secara sukarela. “Karena siapa yang mempunyai hati mengasihi pastilah akan melayani dan mencintai pekerjaannya biar di mana pun orang itu ditempatkan,” ungkap Angel

Kehidupan keseharian dua nona guru ini sangat diterima oleh masyarakat kampunng, bahkan anak-anak SD Inpres krikuh sangat bangga karena memiliki guru yang penyayang. Walau Kepala Sekolah sering kali tidak ada di tempat, tapi kedua guru tersebut tetap menjalankan proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar tetap berjalan mulai Senin sampai Sabtu. Jam tujuh tepat lonceng sekolah berbunyi, anak-anak bergegas berangkat menuju ke sekolah. Dari 30 murid SD yang memakai sepatu hanya tiga orang anak. Sedangkan yang lainnya kaki telanjang atau tidak memakai sepatu. Tetapi mereka semua memiliki baju seragam merah putih.” Sebelum memasuki kedalam ruang kelas, anak-anak diberi latihan baris-berbaris dan mengerek bendera setiap hari. Selanjutnya, kuku-kuku murid-murid akan diperiksa satu persatu, kalau ada yang panjang dan kotor, maka kuku anak tersebut akan dipotong,” ujar Angel yang kesehariannya mengajar kelas satu dan dua.

Beda halnya dengan Angel, Meyliaty Sababalat asal Toba-Samosir mengatakan waktu pertama kali mereka datang dan melihat sangat prihatin melihat kondisi SD yang hanya memiliki tiga ruang kelas, tidak memiliki ruang guru, tidak memiliki meja, bangku, papan tulis bahkan hanya berlantai tanah liat. Meja dan kursi dibuat memanjang lima bersap. Sewaktu hujan turun, ruang kelas akan berbecek karena rembesan air. “ Itu jelas sangat menganggu proses belajar di sekolah,” tutur Meyliaty dengan logat Batak.

Lanjut Meyliaty, tiap Jumat murid-murid diajarkan senam dan kebanyakkan murid-murid salah melakukan gerakan. Apa lagi pada saat menyilang kaki kebelakang, banyak jatuh tersungkur ke tanah. Tapi syukurlah banyak dari mereka yang berusaha dengan sedikit demi sedikit akhirnya.

Meyliaty melihat pendidikan di SD Impres Krikuh secara kasat mata masih tertinggal jauh dibandingkan dengan saudara-saudara yang ada di belahan kota lain. Pertama kali mengajar banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bahkan suka melawan guru. Tapi dengan visi misi yaang diembani yakni : Melayani yang tak dilayani, Menjangkau yang tak terjangkau dan mengasihi yang tak dikasihi. Karena itu merupakan panggilan, maka kedua guriu tersebut akan bertahan. Walau sudah empat bulan lebih tidak menerima honor tapi Tuhan tetap peliharan dalam segala hal.

Untuk masalah makan selama berada di kampung Krikuh, kedua nona guru tidak kuatir sama sekali. Karena masyarakat yang memberikan mereka berdua bahan makanan seperti beras, supermi, garam, vetsin, sabun mandi dan cuci. Sedangkan untuk kapur dan buku tulis, biasanya mereka berdua pesan kalau ada masyarakat yang turun ke Kampung Yety untuk perlenhgkapan sekolah. Mengenai buku paket atau cetak, masih mengunakan buku lama dan buku yang di berikan oleh Dinas P dan P sewaktu mereka di tempatkan.

Selain mengajar di sekolah, kedua nona guru ini masih menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaan rumah. Mereka mempunyai kebun sayur sendiri di belakang rumah Kepsek dan taman bunga di sam-ping kiri matahari jatuh. Mereka juga menyempatkan diri masuk hutan untuk memetik sayur genemo bersama anak dan orang tua murid.

Terlihat dari raut wajau kedua nona guru tersebut memancrakan aura kebahagia. Karena mereka diterima sebagia bukan sebagai guru, tapi sebagai anak. Sehingga Meyliaty dan Angel merasa berada di Kampung sendiri.

Urbanus Bawangkir, lima tahun, senang sekolah karena bisa baca tulis dan mendengar cerita agama. “Kak, stiap mau mulai belajar dan selesai belajar, kami diajarkan untuk benryanyi lagu sekolah minggu dan berdoa. Apa lagi kalau pelajaran agama, itu yang paling saya senang, karena dengar cerita dalam Alkitab,” ungkap Urbanus.

Urbanus dan Kaknya Eci, tujuh tahun, sangat tidak menginginkan kalau sampai ibu guru pulang. Karena selama ini tidak ada guru yang mengajar sebaik mereka berdua.
Sementara itu Kepala Kampung Krikuh Tinus Bewangkir (36) tahun mengatakan selama ini sekolah tidak berjalan dengan baik, bahkan pernah sekolah fokum dari tahun 2005 sampai septerber 2007. Karena kepala sekolah mempunyai banyak kepentingan di kota Arso seperti mengurus gaji dan keluarganya. Sehingga sampai kapan pun warga Kampung Krikuh akan mempertahan kedua nona guru ini agar tetap mengajar di SD Inpres Krikuh.

Soal dana BOS selama sekolah ini didirikan sampai saat ini, Kepala Kampung dan masyarakat Krikuh tidak tahu menahu besar kecilnya dana BOS. Karena tidak ada transpanran dari Kepsek untuk orang tua murid. Sedangkan untuk dana OTSUS beasiswa pendidikan, oarang tua tidak pernah mendapat surat pemberituhan secra resmi dan tertulis. Masyarakat juga bingung dana-dana tersebut digunakan untuk apa, sedangkan bangunan SD serta meja kursi masih seperti dulu. (Carol Ayomi)
--------------------------------------------
Sumber:http://tabloidjubi.wordpress.com

BACA TRUZZ...- Suka Duka Nona Guru Sukarela yang Sudah Empat Bulan Belum Terima Honor

Guru Enggan Ditempatkan di Pedalaman

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH menilai kondisi pendidikan di Papua cukup memprihatinkan. Bahkan ia mengaku kekecewa terhadap pendidikan di Papua. Dimana guru-guru tidak mau ditempatkan di kampung-kampung. Hal menjadi suatu masalah dan kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Papua.

Padahal kata Gubernur, dilihat dari jumlah guru yang ada saat ini jumlahnya sudah mencukupi. Hanya saja, pendistribusiannya yang kurang merata. Artinya, ada daerah gurunya terisi, tetapi ada daerah sama sekali tidak ada guru. Sekarang bagaimana agar pendistribusian guru-guru di kampung-kampung bisa merata serta ditunjang dengan tunjangan insentif. Namun dituntut pula, apabila insentif sudah diberikan, para guru-guru harus sungguh-sungguh bekerja.

‘’Dari pengamatan saya selama turun kampung (Turkam), demikian juga penuturan dari para kepala kampung bahwa guru-guru di kampung sangat kurang. Kadang satu sekolah hanya ditangai satu orang guru, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak ada gurunya,’’ kata Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak semua komponen masyarakat untuk ikut membangun dan meningkatkan pendidikan guru di tanah Papua. Salah satunya membuka kembali program Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang telah lama dibubarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru di Papua

“Sekarang ini, mutu pendidikan di Papua sangat mengkhawatirkan, hal ini karena kita masih kekurangan guru, apalagi dengan ditutupnya SPG dan muncul PGSD. Keberadaan PGSD ini dirasakan kurang tepat,” ujar Gubernur dalam pemaparannya pada seminar dan lokakarya pembinaan pendidikan guru di tanah Papua di Sasana Karya belum lama ini.

Menurutnya, dengan kerapuhan pendidikan di Papua perlu diperhatikan betul-betul masalah kekurangan guru, dimana menurutnya selama ini lebih banyak guru berada di kota ketimbang di kampung. Untuk itu, ia meminta agar dibuat sebuah pusat data guru yang tersebar di seluruh Papua, sehingga ada kejelasan tentang penempatan guru.

Gubernur sedikit mereviuw kebelakang, keberadaan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada zaman dulu dinilai dapat menciptakan guru yang berkarakter, sehingga dalam mendidik anak-anak turut menciptakan karakter anak yang cerdas.

“Kenapa sampai program SPG ditutup, saya juga tidak mengerti, namun semua itu hanya sebagai gambaran dimana pada saat itu pendidikan guru betul-betul dilakukan dengan baik, untuk menciptakan karakter anak-anak di pendidikan dasar,” ujar Bas. **

Sumber:http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=1

BACA TRUZZ...- Guru Enggan Ditempatkan di Pedalaman

Perihatin, Mengajar Apa Adanya Karena Tak Ada Guru

Perlu diacungkan jempol atas keperdulian Darius dan Daud memberikan pendidikan kepada siswa yang sama sekali tidak meliki guru. Hal ini dilakukan mereka menginggat pentingnya pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di kabupaten Pegunungan Bintang. Memang, latar belakang sama sekali tidak memiliki dasar-dasar sebagai tenaga pendidik. Berikut laporannya. Peduli terhadap anak-anak di Distrik Aboy yang membuat Darius dan Daud menyalurkan pendidikan kepada siswa. Walau terbilang pengetahuan tidak seperti guru layaknya. Namun, sentuhan perhatian pendidikan yang diberikan kedua guru Darius Bamo dan Daud Sitamanki cukup menyentuh. Berbicara tentang latar belakang memang bukan sebagai tenaga pengajar. Tapi, rela mentransferkan pengetahuan yang dimiliki kepada anak sekolah di SDI Aboy. Darius Bamo, bermodalkan ijazah SMP, tamatan dari SMP Abmisibil. Sedangkan Daud Sitamanki, seorang pewarta gereja atau dikenal dengan guru katekis di sebuah gereja Katolik. Keduanya, kini menjadi tumpuan bagi 70 lebih siswa di SDI Aboy yang diajar oleh 3 guru.

Tak heran, satu-satunya sekolah yang ada di pusat distrik SDI Aboy hanya terdapat tiga kelas dengan tiga ruangan sederhana tersedia.

Konon, dikabarkan masyarakat setempat masih ada sekolah yang jauh dari pusat distrik, yang dikabarkan jauh lebih perhatin.

Menjadi memotivasi kedua tenaga guru ini untuk mengajar? Tentu bukan mau mendapatkan gaji, apalagi lapangan pekerjaan semata bagi kedua guru itu, karena pengabdiannya selama ini boleh dikatakan pula sebagai tenaga sukarela. Namun justru, pengabdian mereka ditengah puluhan generasi penerus Distrik Aboy itu, lebih beralasan merasa “perihatin”. Karena terkesan anak-anak yang ada di Distrik Aboy belum mendapat perhatian pendidikan secara baik. Layaknya yang dialami pendidikan di sekolah-sekolah lain.

“ Jujur saja, kalau mau dikaitkan dengan tenaga pengajar untuk bisa meraih mutu pendidikan, kita di SDI Aboy ini sama sekali tidak masuk dalam daftar, karena sampai sejauh ini tidak ada tenaga pengajar yang punya latar belakang pendidikan sebagai tenaga guru sebenarnya, kami terpaksa mengajar, karena kalau tidak, anak-anak disini terlantar,” tutur Daud Sitamanki kepada Papua Pos saat ditemui.

Secara jujur, pengalaman mengajar dan mendidik anak sekolah dirasa masih jauh dari yang diharapkan. Namun dikalangan masyarakat disana (Aboy,red) sudah cukup. Sebab keduanya sudah bisa menguasai abjad, angka, kata-kata dan kalimat sebagai materi pengajar bagi murid-muridnya.

Hal senada disampaikan Daud, bermodalkan pendidikan tamatan SMP lalu memberikan materi kepada murid-muridnya lebih baik. Daripada generasi di Aboy tidak mendapatkan pendidikan.

“ Bagaimana tidak, pendidikan disini memperihatinkan, sudah tidak ada guru, sekolahnya hanya ada tiga kelas, setelah sampai kelas tiga sudah bisa tahu abjad ABCD dan angka-angka, tidak bisa lanjut, akhirnya mereka kembali tinggal bersama masyarakat biasa, tinggal-tinggal saja begitu akhirnya sudah ada yang hidup berumah tangga,” tuturnya.

Meski bermodalkan semangat dan rasa kepedulian mereka terhadap nasib anak-anak di distrik Aboy, terbersit harapan dan keinginan untuk mengembangkan pendidikan di sana. Khususnya SDI Aboy, yang letaknya jauh dari pusat distrik, minimal bisa mencapai enam kelas.

Untuk itulah, instansi terkait perlu menempatkan tenaga pengajar.

Agar usai anak-anak tamat dari SDI Aboy diberi kesempatan untuk melanjutkan ke SLTP di kabupaten maupun di luar kabupaten.

Ia menambahkan, konsentrasi pemerintah membangun sektor pendidikan di Distrik Aboy, perlu disikapi secara baik. Bila tidak, dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, apa lagi kondisi perekonomian masyarakat sangat memperihatinkan.**

----------------------------------------------------------------

Sumber:http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=9

BACA TRUZZ...- Perihatin, Mengajar Apa Adanya Karena Tak Ada Guru

2000 Guru Terpencil Dapat Dana Insentif

Jayapura (Cepos)--Untuk meningkatkan kinerja guru-guru di daerah pedalaman terpencil yang sulit dijangkau, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, mengalokasikan dana untuk tunjangan insensif kepada guru-guru terpencil di seluruh wilayah Papua.

Adanya kabar menggembirakan bagi guru terpencil tersebut diungkapkan Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs James Modouw MM. Pemberian insensif ini katanya, bertujuan memberikan keseimbangan dan perhatian khusus kepada para guru yang mengabdi di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka.Modouw memaparkan, tunjangan tersebut diberikan kepada 2000 guru yaitu Rp 1.350.000,- setiap guru per bulan.

Alokasi dana ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2007. Dan dana tunjungan tersebut sementara dibayarkan ke rekening masing-masing guru. Hanya saja pemberian tunjangan ini menuai pro dan kontra diantara guru-guru, dimana yang menerima tunjangan ini bukan hanya guru-guru yang bertugas di daerah terpencil akan tetapi sebagian guru yang ada di pinggiran kota juga menerimanya.

Dijelaskan, hal ini disebabkan karena pada waktu memasukkan data terdapat kesalahan, diantaranya kesalahan nomor rekening, kemudian kesalahan dalam memasukkan masa kerja, maksudnya antara SK pengangkatan dan penempatan tugas, dimana ada sebagian guru yang memasukkan masa kerja sejak diangkat menjadi guru akan tetapi yang berlaku adalah SK sejak ditugaskan di daerah terpencil.

Selain itu lanjut Modouw, faktor lain adalah data yang disampaikan dinas kabupaten/kota ke provinsi tidak akurat karena waktu untuk memasukkan data ini sangat terbatas.Mekanisme untuk pengalokasian dana ini jelas Kadis, yaitu data dikumpulkan oleh dinas kabupaten/kota kemudian dikirim ke provinsi dan selanjutnya dikirim ke pusat, dan setelah diproses oleh pusat, selanjutnya dari pusat yang langsung mengirim tunjangan tersebut langsung ke rekening para guru."Untuk itu saya menghimbau kepada guru-guru yang ada di kota atau dipinggiran kota yang tidak menerima tunjangan ini, hendaknya permasalahan ini jangan diperdebatkan karena tunjangan ini hanya untuk guru-guru yang bertugas di daerah terpencil,"tandasnya kepada Cenderawasih Pos di Swissbes Hotel, Senin (11/2), kemarin.

Menyoal intensif untuk daerah yang ada di kota atau pinggiran perkotaan, dikatakannya, mengenai pemberian intensif untuk sementara ini tidak ada, yang mana ini merupakan kebijakan dari pemerintah daerah dimana dia ditugaskan."Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang berhak menerima tunjangan ini hanya guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, jadi jangan lagi diperdebatkan, sehingga nantinya dapat mengganggu aktifitas belajar mengajar,"katanya.
Modouw menambahkan selain pemberian intensif bagi guru terpencil, 2008 ini pihaknya juga akan memberikan bantuan pendidikan kepada 1000 anak dari guru yang mengajar di daerah terpencil.(us)

----------------------------------------

Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=11416&ses=

BACA TRUZZ...- 2000 Guru Terpencil Dapat Dana Insentif

30 Guru SMA Yawa Ikut Pasca Sarjana

Serui (KPP)- Untuk menunjang peningkatan kwalitas penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Yapen Waropen, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan Universitas Pendidikan Nasional. Kerja sama itu berupa pengiriman 30 orang guru untuk mengikuti pendidikan program S-2 di perguruan tinggi tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yapen Waropen Drs. Zakarias Sanuari yang ditemui di lobi kantor bupati menjelaskan kesepakatan kerjasama yang sudah ditanda tangani pemerintah daerah dengan universitas pendidikan nasional.

"Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi 30 orang guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan sudah mulai mengikuti perkuliahan selama empat semester guna menyelesaikan program pasca sarjana(S- 2 dan S-3).

Dia menyatakan bila guru tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target maka dengan terpaksa yangbersangkutan tidak dibiayai lagi kata Sanuari.

"Sebab pemerintah daerah hanya membiayai pendidikan selama empat semester lebih dari itu ditanggung sendiri" kata Sanuari.Mengingat selama ini banyak guru yang mengikuti pendidikan baik S-1 maupun S-2 setelah selesai dan kembali ke kabupaten Yapen Waropen banyak yang menuntut jabatan Sanuari menjelaskan bagi 30 orang guru yang sedang mengikuti pendidikan itu sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan setelah menyelesaikan pendidikan S2 tetap akan kembali pada profesi sebagai guru dan tetap mengajar di sekolah dan tidak meminta jabataan.

Sebab mereka mengikuti pendidikan program pasca sarjana S-2 dan S-3 adalah untuk meningkatkan kwalitasnya sebagai pengajar agar pendidikan di daerah ini semakin baik.Ke depan dengan adanya tenaga pengajar lulusan pasca sarjana maka kwalitas pendidikan di daerah ini dapat semakin maju hingga mampu bersaing dengan daerah, lain ujar Sanuari.**

Sumber: http://www.papuapos.com/new/index.php?main=fullberita&id=4378

BACA TRUZZ...- 30 Guru SMA Yawa Ikut Pasca Sarjana

Beasiswa Guru dari APBN Langsung ke Rekening Guru

Oleh : Chairoel Anwar

Tahun 2007 ini, sebanyak 361 orang guru di Kepri mendapat beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan dari APBN. Besarnya ‘sedikit’ lebih kecil dari APBD Kepri, yakni hanya Rp 2 juta per tahun. “Ini memang berbeda dengan yang dibantu dari APBD provinsi. Dari Pusat, anggaran untuk guru memang segitu,” ucap Mardiana, Kasi Pengembangan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Kepri.

Penerima bantuan beasiswa ini pun bukan guru yang telah menerima bantuan beasiswa dari Pemprov Kepri. Berbeda dengan teknis penyaluran pada tahun sebelumnya, sebagian besar bantuan dari APBN ini langsung disalurkan ke rekening guru di Bank Syariah Mandiri (BSM). Kecuali untuk 31 orang guru (semuanya dari Kota Tanjungpinang) yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi tempat guru itu menempuh pendidikannya (Universitas Terbuka—Red).

Batam dan Natuna Ogah Menerima Dari data Dinas Pendidikan Kepri, ternyata hanya empat daerah yang mendapatkan jatah beasiswa ini, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Mardiana menjelaskan alasan Kota Batam dan Kabupaten Natuna tidak dimasukkan dalam daftar penerima.

“Mereka (Dinas Pendidikan) menolak menerima karena sudah dianggarkan dalam APBD mereka,” jelas Mardiana. Dia tidak bisa memastikan alasan lain penolakan tersebut. Padahal, bantuan dari APBN bisa mengurangi pembebanan dalam APBD masing-masing. "Mungkin agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan atau tidak ingin direpotkan dengan SPJ (laporan pertanggungjawaban realisasi--Red)," kata Mardiana.

-------------------------------------------

Sumber: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20071204095256

BACA TRUZZ...- Beasiswa Guru dari APBN Langsung ke Rekening Guru

Guru Tak Terbatas Pada Pengetahuan Ilmu Keguruan

NABIRE – Tugas dan tanggung jawab guru tidak terbatas pada pengetahuan tentang ilmu keguruan serta tatap muka di dalam kelas ketika menyajikan materi. Tetapi lebih penting adalah memberikan corak sebagai suatu profesi keguruan terutama tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik dan mengajar anak bangsa.

“Untuk itu, kami mengharapkan kepada calon juga tenaga pengajar yang kami siapkan melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USWIM Nabire melakukan latihan-latihan yang serius menghadapi situasi belajar yang sesungguhnya,” kata Pembantu Dekan (PD) I FKIP USWIM Nabire, Drs.Th. Asmanto beberapa hari lalu kepada media ini.

Diktakan Asmanto, mengajar dapat berlangsung dalam suatu proses belajar mengajar yang aktual, sehingga membutuhkan seni dalam penanganannya. Terdapat beberapa ketrampilan dasar yang selalu dipergunakan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai calon pengajar harus memiliki ketrampilan-ketrampilan yang memang dilatih melalui kegiatan program pengalaman lapangan I atau yang disebut pengajaran mikro. Jika dinyatakan lulus pengajaran mikro, calon pengajar juga harus mengikuti keggiatan program pengalaman lapangan II.

“Karena melalui program pengalaman lapangan II mahasiswa yang dipersiapkan menjadi calon pengajar dilatih didalam situasi mengajar mandiri dalam real classroom teaching,” ujarnya.
Ditambahkan, tujuan pelaksanaan program pengalaman lapangan II bagi mahasiswa FKIP USWIM Nabire pada beberapa sekolah adalah, sebagai ajang latihan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang didapat dalam menghadapi situasi pembelajaran secara nyata.

Selain itu mahasiswa dapat membuat rencana pembelajaran secara utuh dan melaksanakannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas juga membuat laporan secara lengkap hasil kegiatan yang dilakukan mahasiswa praktek pengalaman lapangan.(rik)

---------------------------------------------------

Sumber:http://www.kabupatennabire.com/01-11-07

BACA TRUZZ...- Guru Tak Terbatas Pada Pengetahuan Ilmu Keguruan