Sejak dinobatkan sebagai kabupaten penyumbang angka putus sekolah terbesar di Papua pada tahun 2008, belum ada upaya-upaya maksimal yang dilakukan kalangan pendidikan guna meminimlisir angka putus sekolah di Kabupaten Merauke. Ironisnya lagi, 18 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang didirikan tak berjalan maksimal lantaran tak memiliki dana operasional. Belum lagi, sejumlah PKBM yang terpaksa ditutup karena kekurangan dana.
Padahal, sebagian warga Papua yang putus sekolah memanfaatkan PKBM sebagai tempat mengasah kemampuan baca, tulis dan berhitung.
Permasalahan ini mencuat ketika Forum Komunikasi PKBM mengeluhkan pembagian dana ujian paket nasional sebesar 300 juta rupiah kepada Komisi A DPRD Merauke. Keluhan tersebut dilatari oleh pembagian dana yang tak sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan letak geografis dari masing-masing PKBM.
Bahkan, diindikasikan sisa dana yang dipergunakan, telah disalahgunakan peruntukkannya.
“Dana yang dikucurkan ke setiap PKBM tidak merata, sedangkan penyelenggaraan ujian paket ini cukup lama, yaitu 7 hari. Namun setelah dihitung hanya terpakai 75 juta rupiah, sehingga kami merasa tidak puas dengan kinerja Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah,” papar Ketua PKBM Berdikari Kimaam Soleman Yambormias.
Yang lebih mencemaskan bagi pengurus PKBM, Bidang PLS tidak akan melaksanakan ujian paket nasional ke-2 pada bulan November mendatang. Sedangkan dalam setahun, setiap kabupaten wajib melaksanakan ujian paket nasional sebanyak 2 kali. “Ini merugikan warga belajar, sementara antusias warga belajar cukup tinggi untuk ikut ujian,” tukasnya.
Dirinya mengaku, hanya mendapatkan dana sebesar 8.700.000 rupiah untuk membiayai seluruh proses ujian paket di distrik Kimaam. Sementara untuk sampai ke tiga distrik di wilayah Kimaam, dana tersebut sangat tidak mencukupi.
“Kami hanya diberi kuitansi kosong untuk diisi, sedangkan sisa dana tidak pernah diinformasikan secara transparan. Pembagian dana berbeda-beda dan tak rasional, tidak tahu pertimbangannya apa,” keluhnya.
Yang paling menyedihkan lagi, kata Soleman, dari seluruh Kabupaten di Tanah Papua, hanya Kabupaten Merauke saja yang hingga kini tak menyediakan dana sharring bagi pendidikan luar sekolah. “Inilah yang bikin kami malas bekerja, tutor mau laksanakan tugas tapi juga butuh makan,” tukasnya.
Sergius Womsiwor, Ketua PKBM Wasur melihat ketidaktransparanan dana ujian paket, sebagai bom waktu bagi pendidikan non formal. Bahkan pernyataan Kabid PLS yang menyatakan dana ujian paket sebesar 300 juta rupiah tak ada nilainya, itu sudah menunjukkan tidak adanya kepedulian terhadap pendidikan.
“Jujur saja, sebenarnya kami berencana jahat untuk tahan LJK dan boikot ujian paket,” tandasnya.
Sergius i menegaskan, angka putus sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Merauke, bukanlah mengada-ada. Tapi fakta yang harus diseriusi penyelesaiannya. Contohnya saja, di sejumlah kelompok belajar, ada kepala kampung yang hanya lulus SD bahkan tak lulus SD. Sergius berpendapat, dana untuk PKBM cukup besar, namun tak dapat diakses oleh PKBM-PKBM yang tersebar di sejumlah distrik pinggiran kota Merauke.
Warga belajar kebanyakan masih didominasi warga Papua di pinggiran kota, banyak anak-anak dan banyak pula para orang tua. Untuk proses belajar, kata Sergius dirinya berpendapat bahwa PLS mengadopsi home school yang ada di Amerika. Di mana perbandingannya, 50% untuk belajar mandiri, 30% tatap mukan dan 20% tugas.
“Kami tidak bisa menyulitkan warga belajar dengan aturan, sehingga kami fleksibel tanpa mengesampingkan aturan yang ditetapkan,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya, para pengelola PKBM melaksanakan proses pembelajaran tanpa dana sedikitpun. Hanya berbekal niat dan tekad untuk menolong masyarakat, para pengelola PKBM itu bekerja.
Mengajak warga untuk cinta belajar, menurut Sergius, bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, masalah budaya dan ekonomi mempengaruhi seseorang untuk termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. “Kami harus temui warga di dusun-dusun untuk belajar, apalagi menjelang ujian paket nasional, kami agak kerepotan mengumpulkan mereka,” keluhnya.
Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Vonny Runtu secara dihubungi terpisah menegaskan, dana ujian paket nasional sebesar 300 juta rupiah yang kini dipertanyakan sejumlah pengelola PKBM, telah dibagi habis sesuai prosedur operasional standar ujian nasional.
Hal ini, bertentangan dengan pernyataan sejumlah pengelola PKBM yang Rabu kemarin mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi A DPRD Merauke.
“Dana itu sudah saya bagi ke setiap pos-pos dana. Namun memang dana tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi berlebihan ke pos pengawas mengingat dana tersebut sangat minim,”ujar Vonny Runtu.
Menurut Vonny, dana sebesar 300 juta rupiah tersebut dibagi untuk pembelian ATK, biaya monitoring sekaligus pengiriman barang juga biaya pengawasan bagi 16 PKBM. Hal ini, sekaligus menepis tuduhan adanya penyalahgunaan dana yang ditujukan bagi dirinya.
“Memang kami akui kebutuhan dana setiap PKBM pasti berbeda. Namun karena hanya mengandalkan bantuan dana dari Pemda Merauke, maka dana itu sangat tidak mencukupi,” jelasnya.
Dirinya mengakui, setelah mendengar adanya keluhan dana pengawas ujian paket nasional dari sejumlah pengelola PKBM, pihaknya langsung mengumpulkan seluruh pengawas untuk meminta klarifikasi. Dalam pertemuan itu, dirinya meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pengawas untuk diketahui kekurangannya.
“Saya minta pertanggungjawaban dulu kepada mereka karena sampai sekarang beberapa pengelola belum memberikan laporan keuangan. Jika mereka tidak melaporkan, bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan di lapangan? Kadang-kadang mereka pikir uang itu besar, namun kalau dibagi-bagikan itu kecil jumlahnya dan sudah sesuai dengan standar operasional,” paparnya panjang lebar.
Melalui kesempatan itu, Vonny menghimbau agar kondisi ketidakberuntungan anak-anak Papua, untuk tidak di tekan dengan keadaan-keadaan yang tidak beruntung.
“Di Merauke yang paling banyak adalah anak-anak putus sekolah, namun tak seluruhnya diakomodir karena kekurangan dana. Kalau mau jujur dana untuk PLS sangat minim dan kondisi PKBM di Merauke tidak memenuhi syarat karena tidak ada biaya, padahal mereka mengakomodir masyarakat kurang mampu untuk tetap bersekolah. Sehingga saya harapkan ada perhatian,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Merauke, Moses Yeremias Kaibu mengatakan, sikap pemerintah yang tak melihat PLS sebagai bagian dari pembangunan pemerintah merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam menganulir angka putus sekolah yang notabene terjadi kalangan masyarakat Marind.
Apalagi, sejak 2008, Kabupaten Merauke tercatat sebagai Kabupaten penyumbang angka putus sekolah terbesar di Papua. Sikap pemerintah semacam ini, kata Moses menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan membiarkan proses pembodohan terus terjadi dikalangan orang Papua. Apalagi, di wilayah lain di Papua saat ini, tengah giat-giatnya meminimalisir angka putus sekolah. “Pemerintah diharapkan tidak tutup mata terhadap masalah ini, dan ke depan DPRD Merauke berupaya memperjuangkan anggaran bagi PLS,” tandasnya. (Jubi/Indri Qur’ani)
Sumber: www.tabloidjubi.com
- Angka Putus Sekolah Tinggi, PKBM Terbengkalai
Padahal, sebagian warga Papua yang putus sekolah memanfaatkan PKBM sebagai tempat mengasah kemampuan baca, tulis dan berhitung.
Permasalahan ini mencuat ketika Forum Komunikasi PKBM mengeluhkan pembagian dana ujian paket nasional sebesar 300 juta rupiah kepada Komisi A DPRD Merauke. Keluhan tersebut dilatari oleh pembagian dana yang tak sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan letak geografis dari masing-masing PKBM.
Bahkan, diindikasikan sisa dana yang dipergunakan, telah disalahgunakan peruntukkannya.
“Dana yang dikucurkan ke setiap PKBM tidak merata, sedangkan penyelenggaraan ujian paket ini cukup lama, yaitu 7 hari. Namun setelah dihitung hanya terpakai 75 juta rupiah, sehingga kami merasa tidak puas dengan kinerja Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah,” papar Ketua PKBM Berdikari Kimaam Soleman Yambormias.
Yang lebih mencemaskan bagi pengurus PKBM, Bidang PLS tidak akan melaksanakan ujian paket nasional ke-2 pada bulan November mendatang. Sedangkan dalam setahun, setiap kabupaten wajib melaksanakan ujian paket nasional sebanyak 2 kali. “Ini merugikan warga belajar, sementara antusias warga belajar cukup tinggi untuk ikut ujian,” tukasnya.
Dirinya mengaku, hanya mendapatkan dana sebesar 8.700.000 rupiah untuk membiayai seluruh proses ujian paket di distrik Kimaam. Sementara untuk sampai ke tiga distrik di wilayah Kimaam, dana tersebut sangat tidak mencukupi.
“Kami hanya diberi kuitansi kosong untuk diisi, sedangkan sisa dana tidak pernah diinformasikan secara transparan. Pembagian dana berbeda-beda dan tak rasional, tidak tahu pertimbangannya apa,” keluhnya.
Yang paling menyedihkan lagi, kata Soleman, dari seluruh Kabupaten di Tanah Papua, hanya Kabupaten Merauke saja yang hingga kini tak menyediakan dana sharring bagi pendidikan luar sekolah. “Inilah yang bikin kami malas bekerja, tutor mau laksanakan tugas tapi juga butuh makan,” tukasnya.
Sergius Womsiwor, Ketua PKBM Wasur melihat ketidaktransparanan dana ujian paket, sebagai bom waktu bagi pendidikan non formal. Bahkan pernyataan Kabid PLS yang menyatakan dana ujian paket sebesar 300 juta rupiah tak ada nilainya, itu sudah menunjukkan tidak adanya kepedulian terhadap pendidikan.
“Jujur saja, sebenarnya kami berencana jahat untuk tahan LJK dan boikot ujian paket,” tandasnya.
Sergius i menegaskan, angka putus sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Merauke, bukanlah mengada-ada. Tapi fakta yang harus diseriusi penyelesaiannya. Contohnya saja, di sejumlah kelompok belajar, ada kepala kampung yang hanya lulus SD bahkan tak lulus SD. Sergius berpendapat, dana untuk PKBM cukup besar, namun tak dapat diakses oleh PKBM-PKBM yang tersebar di sejumlah distrik pinggiran kota Merauke.
Warga belajar kebanyakan masih didominasi warga Papua di pinggiran kota, banyak anak-anak dan banyak pula para orang tua. Untuk proses belajar, kata Sergius dirinya berpendapat bahwa PLS mengadopsi home school yang ada di Amerika. Di mana perbandingannya, 50% untuk belajar mandiri, 30% tatap mukan dan 20% tugas.
“Kami tidak bisa menyulitkan warga belajar dengan aturan, sehingga kami fleksibel tanpa mengesampingkan aturan yang ditetapkan,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya, para pengelola PKBM melaksanakan proses pembelajaran tanpa dana sedikitpun. Hanya berbekal niat dan tekad untuk menolong masyarakat, para pengelola PKBM itu bekerja.
Mengajak warga untuk cinta belajar, menurut Sergius, bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, masalah budaya dan ekonomi mempengaruhi seseorang untuk termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. “Kami harus temui warga di dusun-dusun untuk belajar, apalagi menjelang ujian paket nasional, kami agak kerepotan mengumpulkan mereka,” keluhnya.
Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Vonny Runtu secara dihubungi terpisah menegaskan, dana ujian paket nasional sebesar 300 juta rupiah yang kini dipertanyakan sejumlah pengelola PKBM, telah dibagi habis sesuai prosedur operasional standar ujian nasional.
Hal ini, bertentangan dengan pernyataan sejumlah pengelola PKBM yang Rabu kemarin mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi A DPRD Merauke.
“Dana itu sudah saya bagi ke setiap pos-pos dana. Namun memang dana tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi berlebihan ke pos pengawas mengingat dana tersebut sangat minim,”ujar Vonny Runtu.
Menurut Vonny, dana sebesar 300 juta rupiah tersebut dibagi untuk pembelian ATK, biaya monitoring sekaligus pengiriman barang juga biaya pengawasan bagi 16 PKBM. Hal ini, sekaligus menepis tuduhan adanya penyalahgunaan dana yang ditujukan bagi dirinya.
“Memang kami akui kebutuhan dana setiap PKBM pasti berbeda. Namun karena hanya mengandalkan bantuan dana dari Pemda Merauke, maka dana itu sangat tidak mencukupi,” jelasnya.
Dirinya mengakui, setelah mendengar adanya keluhan dana pengawas ujian paket nasional dari sejumlah pengelola PKBM, pihaknya langsung mengumpulkan seluruh pengawas untuk meminta klarifikasi. Dalam pertemuan itu, dirinya meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pengawas untuk diketahui kekurangannya.
“Saya minta pertanggungjawaban dulu kepada mereka karena sampai sekarang beberapa pengelola belum memberikan laporan keuangan. Jika mereka tidak melaporkan, bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan di lapangan? Kadang-kadang mereka pikir uang itu besar, namun kalau dibagi-bagikan itu kecil jumlahnya dan sudah sesuai dengan standar operasional,” paparnya panjang lebar.
Melalui kesempatan itu, Vonny menghimbau agar kondisi ketidakberuntungan anak-anak Papua, untuk tidak di tekan dengan keadaan-keadaan yang tidak beruntung.
“Di Merauke yang paling banyak adalah anak-anak putus sekolah, namun tak seluruhnya diakomodir karena kekurangan dana. Kalau mau jujur dana untuk PLS sangat minim dan kondisi PKBM di Merauke tidak memenuhi syarat karena tidak ada biaya, padahal mereka mengakomodir masyarakat kurang mampu untuk tetap bersekolah. Sehingga saya harapkan ada perhatian,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Merauke, Moses Yeremias Kaibu mengatakan, sikap pemerintah yang tak melihat PLS sebagai bagian dari pembangunan pemerintah merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam menganulir angka putus sekolah yang notabene terjadi kalangan masyarakat Marind.
Apalagi, sejak 2008, Kabupaten Merauke tercatat sebagai Kabupaten penyumbang angka putus sekolah terbesar di Papua. Sikap pemerintah semacam ini, kata Moses menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan membiarkan proses pembodohan terus terjadi dikalangan orang Papua. Apalagi, di wilayah lain di Papua saat ini, tengah giat-giatnya meminimalisir angka putus sekolah. “Pemerintah diharapkan tidak tutup mata terhadap masalah ini, dan ke depan DPRD Merauke berupaya memperjuangkan anggaran bagi PLS,” tandasnya. (Jubi/Indri Qur’ani)
Sumber: www.tabloidjubi.com
