Pendidikan untuk Rakyat dan Problematika Imperialisme Pendidikan

Berikut ini merupakan hasil diskusi Tim Diskusi Iyoo/Ihoo (12/11). Naskah diskusi tentang Pendidikan untuk Rakyat dan Problematika Imperalisme Pendidikan adalah naskah yang ditulis oleh Asrul Nasution, S.Pd,. Sementara Diskusi itu sendiri berlangsung di Kantin Kampus Sanata Dharma Yogyakarta, Pukul 10.00-12.30.

Sebagai sebuah realitas yang tidak dapat ditawar, pendidikan memiliki peran yang teramat urgen bagi perkembangan pribadi manusia.






Keterbelakang Pendidikan Rakyat

Pendidik dan peserta didik merupakan komponen dalam dunia dan proses pendidikan formal. Seorang pendidik bertugas untuk mengarahkan dan mentransformasikan pengetahuan yang dimilkinya kepada peserta didiknya.

“Kenyataannya kebanyakan guru hanya terus mentransferkan apa yang dimilikinya kepada peserta didik ibaratnya botol kosong yang selalu dan siap untuk diisi oleh materi tanpa melihat kemampuan dna perkembangan yang sedang terjadi pada peserta didik,”tandas Mateus Auwe.

Problem yang juga masih terus membudaya dalam dunia pendidikan saat ini ialah bahwa kurangnya perhatian guru pada aspek afektif dan psikomotori siswa karena kebanyakan guru hanya melihat perkembangan siswa dari kognitif sehingga kemampuan siswa hanya dilihat dan diukur dari pencapaian assesment aspek skor dan nilai peserta didik.

“Guru harus melihat perkembangan siswa dari ketiga komponen tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa ketiga komponen itu sangatlah penting bukan hanya kempuan kognitif,” kata Selpianus Adi. 

Keterbelakangan pendidikan ini juga tak terlepas dari tersedianya berbagai macam sarana dan prasarana dari suatu sekolah tersebut. Ketersediaanya hal ini juga ikut membantu mensukseskan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terutama di Papua ketersediannya sarana dan prasarana yang belum memadai juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

“Di Papua sarana dan prasarana juga ikut mempengaruhi perkembangan dari pendidikan tersebut. Prasarana yang terbagi atas fisik dan nonfisk juga perlu untuk diperhatiakn oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya melaksanakan suatu program yang tepat sehingga bisa diterapkan di masyarakat pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia,” kata Agustinus Dogomo.

Imperialisme Pendidikan

Istilah imperialisme merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan penjajahan ataupun suatu usaha untuk melakukakan penyerangan baik dalam bentuk sosial, budaya, politik, militer, ataupun pendidian terhadap wialyah yang dianggap sebagai objek lawan. 

Di indonesia khususnya di Papua terdapat begitu banyak orang pintar yang sebenarnya ingin bersekolah dan ingin mengambangkan minatnya tetapi biaya yang dibutuhkan saat ini sangatlah mahal. Seolah biaya yang sangat mahal itu menutupi jalan manusia untuk mengambangkan kemampuanya. 

Pendidikan formal saat ini seolah-olah hanya milik orang yang berlatar belakang kaya saja. Besarnya biaya pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sungguh mengagumkan inilah yang disebut sebagai salah satu contoh imperialisme pendidikan yang terjadi saat ini di negara kita.

Pendidikan untuk Rakyat

Ungkapan Paulo Freire mengenai pendidikan memanusiakan kembali manusia dari dehumanisasi struktural dan sistem sosial yang menindas hingga kini tidak akan pernah terlupakan. “Pendidikan itu sangat penting bagi manusia perubahan dapat dilakukan lewat pendidikan dan praktek nyata karena unsur yang ada di dalamnya saling terkait dan saling saling mempengeruhi,”kata Germanus Yerino Madai. 

Pendidikan harus mampu menjadi penyelamat mansuia dari ketertindasan, kemiskinan, kemeralatan dan marginalisasi.

Upaya untuk memanusiakan manusia merupakan segmen utama dari pendidikan. Dalam UU tentang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pada pasal 5 dijelaskan, “bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Itu artinya setiap anak bangsa di negeri ini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan tanpa melihat latar belakang kehidupanya. 

Sudah saatnya pemerintah dan orang-orang yang berkompoten di bidang ini melihat hal itu, memikirkan kembali pendidikan rakyat yang kian terpuruk. Potensi penduduk negaraini yang cukup besar merupakan sumber daya yang sangt peotensial untuk mensuplai orang-orang yang berkualitas. Ragam cara yagn dapat dilakukan untuk menyelamatkan anak rakyat ini dari kebodohan dan ketertindasan. 

Akhirnya perubahan dalam dunia pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen dan bidang yang ada karena dunia pendidikan tidak terlepas dari bidang yang lain seperti ekonomi, politik, pemerintahan dan lain sebagainya.(O_C).

BACA TRUZZ...- Pendidikan untuk Rakyat dan Problematika Imperialisme Pendidikan

Revitalisasi Pendidikan Petani

Oleh : Dr Rochajat Harun Med.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; perlu dicermati secara seksama. Itu karena undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi penyelenggaraan penyuluhan secara terpadu yang menyangkut berbagai aspek pendidikan petani beserta ruang lingkup kehidupannya.

Sebetulnya penyiapan undang-undang ini telah lama dipersiapkan para inohong pertanian di Departemen Pertanian sejak lebih 30 tahun yang lalu. Namun karena berbagai permasalahan rancangan Undang-undang tersebut bayak mengalami hambatan. Namun alhamdulillah, kiranya bisa terwujud pada tahun 2006. Hal ini patut disyukuri oleh para petani (termasuk pekebun, peternak, nelayan, dan sebagainya), para penyuluh serta aparat pembina penyuluhan, baik yang berada di pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan tentunya masih memerlukan produk hukum berikutnya antara lain Peraturan Pemerintah (PP), yang merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sampai kini, setelah Undang-undang tersebut dikeluarkan, PP tersebut belum ada.

Hal ini menyebabkan belum munculnya peraturan-peratuaran di daerah baik dari Gubernur maupun Bupati. Padahal hal yang terakhir ini justru yang harus jadi pegangan petugas dilapangan baik penyuluh pertanian, maupun petugas lain yang terkait.

Dalam Undang-undang tersebut tersirat pentingnya peran-serta petani dalam berba­gai aspek pembangunan pertanian, baik di bidang pro­duksi, pengolahan, pemasaran, maupun pelestarian sumberdayanya. Gagasan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan seringkali dahulu pernah telah dijadikan slogan dan taktik untuk memperoleh anggaran proyek yang lebih banyak.

Yang seringkali tersisihkan yaitu upaya pendidikan petani. Secara populer Pendidikan Pertanian untuk Petani disebut sebagai Penyuluhan Pertanian. Dalam Undang-undang sekarang ini pengertian tentang Penyuluhan mencakup pengelola komoditas lain diluar tanaman pangan, seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan dan nelayan.

Sejak tiga puluh tahun yang lalu, pada saat kita berge­gas dalam membangun, maka aparat pemerintah cenderung untuk mengatur segalanya, mendorong masyarakat tani untuk ikut serta dalam pembangunan melalui rekayasa sosial. Program pendidikan tani pun berawal dari petun­juk ataupun pesan yang bersifat top-down, yang kadang ­kadang kurang menghargai pengalaman maupun penge­tahuan petani.

Dulu, ada anggapan bahwa kemampuan masyarakat tani diragukan. Tetapi sekarang, ada kesadaran bahwa justru merekalah kekayaan yang paling berharga dalam pembangunan. Pendekatan paternalistik tersebut perlu direvisi, sehingga merupakan landasan baru yang lebih demokratik untuk pembangunan pertanian yang berke­lanjutan dan berwawasan lingkungan, serta sarat dengan pengetahuan dan bercirikan abad ke-21.

Kebijakan swasembada pangan dengan program meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan penda­patan petani dalam waktu kurang lebih 25 tahun telah berhasil melipatgandakan produksi padi dan secara lu­mayan telah meningkatkan kesejahteraan petani di pede­saan. Meskipun dengan handicap sikap negatif terhadap petani yang kurang menguntungkan bagi perkembangan kepribadiannya.

Gambaran negatif terhadap petani, bahwa mereka itu bo­doh dan "kuuleun", yang oleh Mc Clelland disebut relaxed and unhurried, telah menimbulkan sikap petani itu sendiri sebagai yang patuh kepada program-program dan pembi­naan-pembinaan dari atas. Yang demikian itu jauh dari yang diinginkan sejak lama. Yaitu petani yang mandiri dan tangguh, petani sebagai subjek, bukan lagi objek.

Pendidikan Petani perlu direvitalisasi, dari sekadar pembawa paket teknologi untuk diterapkan petani, menjadi kelembagaan yang menciptakan suasana, iklim, lingkungan, dan kesempatan yang memungkinkan berkembangnya petani secara mandiri sebagai manajer usahatani atau pemimpin dalam masyarakat agribisnis.

Tepat juga sinyalemen Herman Soewardi (1998) almarhum yang menyatakan bahwa dalam upaya pemberdayaan (empower­ing) petani, kelembagaan yang ada perlu diberdayakan, hingga mampu melecut motivasi petani. Petani perlu disiap­kan menjadi petani komersial. Cara penyuluhan yang berlaku tempo hari hanya sampai pada mengubah "prac­tices" petani, tidak mengubah personality.

Dan kini dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, adalah merupakan landasan hukum yang tepat untuk merobah citra negatif terhadap petani menjadi citra yang positip terutama dalam meningkatkan peran mereka dalam pembangunan pertanian secara utuh dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan Penyuluhan atau dulu pernah populer dengan sebutan Penyuluhan Pertanian, atau Pendidikan Pertanian untuk Petani; ada beberapa prinsip yang seyogianya diperhatikan: Pertama, pertanian harus dipan­dang sebagai suatu sistem kompleks yang hidup.

Ia menjadi tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman, dan organisme hidup lainnya, dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Dari sudut pandang ini, maka petani belajar bekerja sama dengan alam, bukan mencoba menguasainya atau menyalahgunakan lingkungan hidup di sekitamya. Pende­katan ini memampukan petani untuk mengembangkan cara-cara bercocok tanam yang produktif dan berkelan­jutan.

Kedua, Petani ditempatkan pada pusat sistem usahatani, sehingga dia dianggap sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan. Penyuluhan hendaknya membantu petani belajar mengorganisasi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitamya. Mengumpulkan data di lahan mereka sendiri. Menelaah informasi ini dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan data yang mereka temukan sendiri.

Ketiga, Penyuluhan atau pendidikan petani adalah sebagai upaya pengembangan sumberdaya Manusia. Bukan pembawa paket teknologi untuk diterapkan secara seragam oleh petani. Penyuluhan, membantu para petani menguasai konsep berpikir yang baru dan menerapkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Proses ini jika diterapkan oleh petani akan memampukan mereka dalam menghadapi masalah-masalah baru dan berani melakukan percobaan untuk mencari jawaban atas per­masalahan agronomik yang ditemui di lapangan/di- lahan­nya. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka menjadi petani yang lebih terampil, tetapi juga memperkokoh hubungan antara peneliti pertanian, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Prinsip-prinsip pendidikan pertanian tersebut di atas mudah disesuaikan dan dikembangkan untuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan penerapan kegiatan-­kegiatan baru, yang menempatkan petani sebagai pusat pengembangan pertanian di masa depan. Dengan demikian pendidikan pertanian untuk petani perlu direvitalisasi secara terus-menerus dan secara konsisten, berpijak pada cara penyelenggaraan dan metoda pelaksanaan yang demo­kratik, sebagaimana tersurat dan tersirat didalam Undang-undang Penyuluhan Tahun 2006.

Sikap negatif terhadap petani perlu segera dihapus dari segala lapisan masyarakat, dan diganti dengan sikap yang menghormati dan menghargai kedudukan petani sebagai warga yang sama derajatnya di bumi pertiwi Indonesia. Petani dan keluarganya di pedesaan yang merupakan ma­yoritas penduduk Indonesia, adalah penyandang budaya asli kontemporer maupun penyerap teknologi mutakhir yang potensial.

Yang paling menarik didalam Undang-undang Penyuluhan 2006 adalah ruang lingkupnya yang jadi garapan penyuluhan yaitu: berproduksi yang lebih baik (better farming), berusahatani yang lebih menguntungkan (better business), berkehidupan yang lebih layak (better living), lingkungan hidup yang lebih nyaman (better environment), dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (better community).

Ketiga better ini pada tahun 80-an pernah menjadi semboyan yang cukup populer dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Sekalipun taktik dan strateginya pada waktu itu terkesan lebih memusat (centralized), tapi alhamdulillah Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sehingga mendapatkan penghargaan dari kelembagaan dunia FAO pada tahun 1985.

Hal lain yang menarik dari Undang-undang 2006 ini adalah areal garapan dan sasaran penyuluhan tersebut. Kini tidak lagi hanya meliputi daerah persawahan, namun meliputi kawasan hulu yaitu masyarakat kehutanan (pinggiran hutan), terus kehilir masyarakat pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan, dan berujung di lahan paling hilir yaitu daerah perikanan laut (atau daerah perikanan pantai).

Hal ini akan memberikan implikasi terhadap rancangan PP maupun Peraturan-peraturan Gubernur dan Bupati, agar kebijakan penyuluhan yang akan disusun dan diterapkan memperhatikan pula aspek-aspek ruang lingkup dan sasaran penyuluhan yang lebih komprehensif. (*)
------------------------------
Sumber-->
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Revitalisasi Pendidikan Petani

Pendidikan untuk Pemberdayaan

Oleh: Johannes Supriyono*)

Kata Francis Bacon, “Knowledge is power”. Pengetahuan adalah kekuasaan. Artinya, pengetahuan mendorong orang untuk bisa berkuasa sehingga mampu menentukan dirinya. Atau, sekurang-kurangnya ia tidak sepenuhnya di bawah dominasi orang lain. Bisa juga berarti, orang yang berpengetahuan berkesempatan menguasai orang lain. Mereka yang memiliki pengetahuan dapat menaklukan orang lain, bahkan menentukan hidup matinya orang-orang tersebut. Bisa juga dibaca secara negatif bahwa orang yang tidak berpengetahuan cenderung tidak berkuasa sehingga mudah dikendalikan oleh orang lain.

Untuk konteks Papua, ungkapan sederhana dari Francis Bacon menyiratkan imperatif yang tegas. Bunyinya demikian, “Berilah orang-orang Papua pengetahuan, agar mereka memiliki kekuasaan!”

Imperatif ini secara praktis berangkat dari keprihatinan yang sangat mendasar pula. Pendidikan di Papua belum sepenuhnya memberdayakan anak-anak. Malah, sangat mungkin mereka diperdaya atau ditipu oleh sistem pendidikan. Di masa depan, mereka mendapatkan tanda-tanda formal sebagai orang yang pernah masuk sekolah tetapi secara kualitas mereka tetap tergolong tak terdidik (uneducated).

Perlu kita pikirkan sungguh-sungguh pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat Papua.

Masyarakat Kurang Pengetahuan
Secara konkret kualitas pendidikan di Papua harus diakui sangat lemah. Ditilik dari ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan budaya pendidikan, kita masih tertinggal jauh. Sekolah-sekolah di pedalaman amat memprihatinkan. Satu sekolah ada yang dikelola oleh satu orang saja. Ia adalah guru untuk kelas I sampai VI dan merangkap jadi kepala sekolah. Bagaimana ia bisa mengajar baik?

Yerino mengisahkan bahwa di SMP-nya terdapat delapan guru. Namun, ada guru-guru yang satu atau dua hari masuk sekolah dua minggu, bahkan sampai satu bulan, mangkir. Guru-guru itu meninggalkan tanggung jawabnya untuk santai-santai di kota. Guru yang mencoba setia dalam keterbatasan hidup di pedalaman juga belum tentu memiliki kualitas yang baik. “Aduh, guru bahasa Inggris saya tidak tahu bikin kalimat,” ungkapnya.

Ratapan serupa muncul dalam karya tulis seorang siswa. Yosepina berkisah bagaimana di pedalaman tidak ada perpustakaan yang merangsang minat anak-anak untuk mengetahui dunia luar. Guru-guru sering meninggalkan tanggung jawab dan baru muncul beberapa hari menjelang ujian. Proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Anak-anak lebih banyak berkeliaran di jalan-jalan.

Apakah akibatnya? Masyarakat miskin pengetahuan. Konsekuensi dari kemiskinan ini amat mengerikan.

Pertama, ketika akal budi tidak diberi banyak ruang untuk berkembang, rasionalitas dikebawahkan. Orang lebih banyak dikendalikan oleh dorongan insting dari pada pertimbangan akal budi. Luapan-luapan insting itu muncul dalam bentuk-bentuk kekerasan dan ketidakteraturan sosial yang lain. Pengendalian sosial menjadi proses yang represif, lebih banyak berupa tekanan daripada persuasif atau ajakan.

Perilaku sosial yang didominasi oleh insting adalah kemalasan berpikir. Gejala-gejala masyarakat yang malas berpikir antara lain kekurangsadaran akan masalah-masalah sosial yang membelit. Selain itu, masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah dan cenderung tidak mampu menunda pelampiasan marah, kecewa, dan depresi. Kondisi ini kondusif untuk menimbulkan konflik fisik. Maka, jangan biarkan insting ini mengambil alih rasionalitas!

Kedua, dalam satu kerangka dengan yang pertama, nilai-nilai sosial tidak tertanam dengan baik. Pendidikan adalah salah satu lembaga sosialisasi yang cukup penting. Di sekolah, jika diselenggarakan secara benar dengan cita-cita yang baik, individu-individu diperkenalkan pada nilai-nilai dan dilatih menerapkannya secara praktis. Lewat pendidikan anak-anak dibekali dengan cakrawala nilai yang luas.

Kemiskinan pengetahuan, di dalamnya termasuk pengetahuan akan nilai-nilai, mendorong masyarakat untuk mengikuti nilai mereka masing-masing. Pengendalian sosial menjadi sangat sulit dilakukan karena masyarakat cenderung menjadi kawanan binatang liar. Cara-cara yang represif menjadi cara yang paling efektif akibatnya. Kebutuhan kita akan polisi bisa-bisa meningkat berlipat ganda. Selain itu, tampaknya akan semakin banyak penjara kita bangun di masa depan seandainya kebobrokan pendidikan kita tidak diakhiri.

Ketiga, yang akan terjadi adalah knowledge gap atau kesenjangan pengetahuan antara lapisan atas, yakni pemilik pengetahuan, dengan lapisan bawah. Knowledge gap ini membuat kekuasaan politis tersentralisasi pada sekelompok elit saja. Diskursus masyarakat hanya terjadi di sekitar pemilik pengetahuan. Dengan lain kata, partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan menjadi impian belaka. Kalau pun publik ingin mencoba terlibat, cara-cara mereka menjadi di luar jalur hukum dan mudah ditaklukkan. Ingat, polisi atau militer akan makin banyak dibutuhkan.

Publik akan menjadi gerombolan massa tanpa identitas atau kerumunan. Siapa yang bisa membajak sentimen-sentimen mereka dapat menggunakan mereka sebagai kendaraan untuk meraih pucuk kekuasaan atau untuk membinasakan gerombolan yang lain. Mereka bisa saja sekadar dipakai untuk melegitimasi kekuasaan!

Keempat, civil society tidak akan terbentuk. Masyarakat demokratis yang diidam-idamkan belum akan menjadi kenyataan. Demokrasi bukan hanya masalah prosedur tetapi secara substansial mensyaratkan rasionalitas masyarakat. Rasionalitas terbangun oleh budaya pendidikan yang kuat. Tanpa rasionalitas, demokrasi akan menjadi proses meraih kekuasaan dengan cara-cara yang menjijikan dan tidak manusiawi. Masyarakat yang rasional ditandai dengan kemampuan berefleksi; menyadari keadaannya dan mengambil keputusan-keputusan secara bijaksana.

Kelima, masyarakat yang miskin pengetahuan, dengan demikian, tidak memiliki kedaulatan bahkan atas diri mereka sendiri. Nasib mereka ditentukan oleh orang lain yang memiliki pengetahuan. Kurang pengetahuan berarti kurang berdaya.

Menuju Masyarakat Berpengetahuan
Kenyataan bahwa masyarakat kita bisa bergerak ke pendulum masyarakat tak berpengetahuan mestinya mendorong kita berjuang ke arah sebaliknya. Pendidikan mesti kita dorong pada pemberdayaan putra-putra Papua untuk menumbuhkembangkan kemampuan mereka berefleksi. Artinya, mereka dilatih untuk menyadari keadaan masyarakatnya, mempertimbangkan secara masuk akal, dan mengambil keputusan-keputusan untuk masa depan.

Tanpa pembekalan pengetahuan yang cukup, masyarakat tidak akan mampu berpartisipasi secara politis untuk menentukan masa depan mereka. Sejauh ini masyarakat menjadi kambing congek yang dipakai untuk kepentingan segelintir orang. Lihat saja, apakah masyarakat mampu mengontrol jalannya pemerintahan demi menciptakan good governance? Lihat saja, apakah masyarakat berdaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara?

Langkah yang sangat praktis bisa kita ambil. Perbaiki pendidikan kita dari tingkat dasar. Sekolah-sekolah dasar yang ada perlu diberi perhatian lebih baik. Skandal Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup terjadi di Nabire saja. Dan cukup satu kali itu saja. Siapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas.

Kiranya, kalau tidak serius memerhatikan pendidikan kita di sini, masyarakat di masa depan akan sungguh-sungguh menjadi kawanan binatang yang bisa sangat brutal. Maka, berilah anak-anak kita pendidikan yang memberdayakan agar kelak mereka dapat menyelenggarakan kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai humanisme.

Knowledge is power!
*) Peminat masalah sosial, tinggal di Papua.

BACA TRUZZ...- Pendidikan untuk Pemberdayaan

Ketua DPD RI : Prioritas Peningkatan Kualitas Guru Berjalan Sejajar dengan Kesejahteraannya

Banyak pakar dari luar negeri berpendapat bahwa untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia, terdapat tiga langkah utama, antara lain: pertama pendidikan, kedua pendidikan, dan ketiga pendidikan. Artinya, bahwa bila kita ingin mengatasi kondisi buruk bangsa dan negara kita, pendidikan menjadi kunci utama yang amat fundamental, harus diprioritaskan dibenahi dan ditingkatkan. Hal ini dikemukakan Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, menanggapi aspirasi dari delegasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Nusantara III Lantai 8, kompleks parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (22/9).

Delegasi dari PGRI, dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh ketua umumnya, Dr. Sulistiyo, M.Pd, didampingi Sekretaris Jenderal, H. Sahiri Hermawan, SH, MH bersama Wasesjen PGRI Giat Suwarno. Sementara Ketua DPD RI didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI, Irman Gusman, ketua dan wakil ketua Panitia Ad Hoc III, Faisal Mahmud dan Soemardi Taher, serta Sekretaris Jenderal DPD RI, Siti Nurbaya Bakar. Dalam kesempatan itu, Sulistiyo menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan secara umum, terutama yang berkaitan dengan keberadaan guru di seluruh tanah air.

“Sejumlah persoalan yang dihadapi dunia pendidikan dan guru-guru yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: mutu pendidikan yang belum baik; anggaran pendidikan yang masih perlu diperjuangkan dan penggunaan secara efisien dan efektif; kualitas professional guru yang masih rendah, kesejahteraan guru yang masih memprihatinkan, terlebih guru wiyata bakti, guru tidak tetap, dan guru swasta; pemanfaatan organisasi guru yang belum maksimal; berbagai peraturan tentang guru yang belum dijalankan; dan pejabat birokrasi pendidikan di daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan, terutama keahlian, komitmen, dan pengembangan karier,” papar Sulistiyo.

Berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi tersebut, PGRI secara kelembagaan meminta dukungan DPD RI agar bersama-sama mencari solusi dan memperjuangkan perbaikan dunia pendidikan Indonesia, antara lain dengan mendesak Pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan 20% yang telah dijanjikan serta penerbitan peraturan pelaksanaan UU Sisdiknas. Mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan. Berbagai indikator yang digunakan menunjukkan bahwa dari berbagai sudut, pendidikan kita masih memprihatinkan mutunya. “Berkaitan dengan itu, mohon agar Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Dosen sebagai implementasi UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005,” ujar Sulistiyo.

Merespon hal tersebut, Ginanjar Kartasasmita mengatakan bahwa DPD RI senantiasa mendorong dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi pendidikan nasional, termasuk peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru. “Garis kebijakan DPD RI jelas. Kita sudah sampaikan di depan Sidang Paripurna DPD RI yang mengundang Presiden RI pada tanggal 22 Agustus 2008,” imbuh Ginanjar. Selanjutnya ia memberikan buku kepada setiap delegasi yang berisi pidato ketua DPD RI dalam Sidang Paripurna Khusus tersebut.

“DPD berpendapat bahwa prioritas harus diberikan pada peningkatan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul-betul harus menjadi profesi yang terhormat, bermartabat dan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa,” jelas Ginanjar sambil menunjukkan kalimat-kalimat tersebut di buku pidatonya itu.

Demikian siaran pers yang dikeluarkan secara resmi oleh Bagian Hubungan Antar-Lembaga dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penanggungjawab A Djunaedi. (DPD RI/WL/rac)

BACA TRUZZ...- Ketua DPD RI : Prioritas Peningkatan Kualitas Guru Berjalan Sejajar dengan Kesejahteraannya

Memahami + Menyikapi + Menyiasati Kehidupan = Pendidikan Mencerdaskan

Oleh Longginus Pekey*)

Pendapat para ahli pendidikan, seperti Paulo Freire dari Amerika Latin dan lainnya menyepakati pendidikan sebagai basis pembebasan dari kebodohan dan keterasingan. Melalui pendidikan orang menjadi kritis memahami, menyikapi dan mensiasati persoalan hidup.

Jika kita sepakat dengan pandangan di atas, kita melihat bagaimana hakekat pendidikan yang seharusnya mencerdaskan, membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Kita juga bisa mengukur apakah pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan terutama di Papua selama ini setelah Indonesia merdeka 63 tahun dan menguasia Papua selama 45 tahun melihat potre kehidupan Pendudukan asli Papua, sudahkah pendidikan membebaskan rakyat asli Papua seperti dikemukakan para alih pendidikan di atas? lalu bagaiman dengan Paradigma pendidikan? Dan pandangan masyarakat tentang pendidikan, sekolah dan ijazah?

Potret Kehidupan Penduduk Asli Papua

Banyak sekolah telah dibangun, pemerintah tepuk dada atas hal itu, meskipin kenyataan berbicara lain, kecerdasan jauh dari semudah pejabat pemerintah dan birokarisi pendidikan mengucapkannya, bahwa mereka telah membangun pendidikan. Buktinya masih nol besar. Kebanyakan masyaratakat asli Papua belum cerdas mengelolah alam, ekonomi mereka semakin memprihatikan. Mereka menjadi penonton di negerinya. Penduduk asli di alam kaya itu belum tampak tanda-tanda mereka akan sejaterah. Mereka masih tetap miskin dan berbagai penyakit akibat gizi buruk telah mengakhiri nafas ribuan penduduk di Papua.

Mereka nyaris terasing, di pasar tradisional Wamena, Nabire, Timika, Merauke dan lainnya mama-mama asli Papua berjualan di los Pasar. Tetapi, sekarang los pasar sudah dipadati pendatang, pedagang asli umumnya berjualan di telaras pasar atau di emperan toko (Baca: ekspedisi Kompas, 123), mereka tidak ada tempat layak untuk berdagang.

Restoran siap saji, dan warung makan bertebarang tetapi ironisnya sulit mencari orang asli Papua bekerja sentra perekonomian. Mereka (mama-mama) hanya berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, ubi (ipere:Wamena) dan tidak rutin dilakukan. Jari tangan cukup menghitung orang asli Papua yang bekerja di toko, kios, warung makan, atau toko swalayan. Lebih sulit lagi menemukan orang asli Papua yang memiliki usaha sekelas itu.

Pendatang mejadi aktor ekonomi yang dominan. Menurut ekpedisi Kompas 2007 lalu, dituliskan bahwa warga Bugis, Buton, dan Makasar lebih banyak bergiat di sektor perdagangan sedangkan warga Menado, Toraja, dan Jawa di birokrasi pemerintahan. Orang Papua sendiri hanya di pegawai negeri sipil. Disektor perekonomian orang asli Papua tenggelam.


Alam Menjanjikan

Orang tertarik datang ke Papua, setaip ada kapal dari luar datang ke Papua ribuan orang luar pulau Papua datang untuk mengais hidup disana. Papua sangat menggairahkan. Masa depan menjanjikan. Memiliki lahan luas, kosong, berlimpah kekayaan alam. Menjadi bua bibir, orang ingin datang memperbaiki hidup di sana.

Pendatang cepat sejatera dan menjadi kaya-raya, dari sana mengirim anak-anak mereka bersekolah keluar Papua. Papua hanya menjadi tempat kumpul kekayaan. Setelah mendapat kekayaan ada yang menaruh rumah, mobil dan sebagainya di luar Papua. Sementara mayoritas penduduk asli masi melarat, mengelolah alam Papua dengan sederhana. Menikmati hasil alam sesuai kebutuhan karena bergantung pada alam.

Ada pendapat, bahwa penduduk asli Papua mesti bercermin pada pendatang. Bisa betul, tetapi mesti kita sadar, pendatang bukanlah satu-satunya ukuran kemajuan. Di antara mereka masih ada yang dililiti dan membawa pikiran kolot, apalagi yang hanya berpikir mencari hidup di Papua. Mereka ini tidak akan memberi input kepada penduduk Papua.

Sebagai pendatang kita mestinya berpikir apa yang dapat kita berikan kepada penduduk asli Papua? Tidak mesti kasih materi. Mungkin membagi pengetahuan dan skill. Kehadiran kita jangan memanbah penderitaan penduduk asli dengan menjadikan mereka layaknya seperti budak pememikul beban. Juga dengan meninggikan harga barang dagang berapa kali lipat untuk cari uang semata.

Paradigama yang Belum Membumi

Pedidikan sekolah sentralistik rupanya sebagai alat dogma penguasa, agama, negara sehingga tidak mencerdaskan, masyarakat tetap miskin. Antonio Grasci menilai sekolah seperti ini merupakan lahan subur untuk menanamkan ideologi kekuasaan yang secara berlebihan. Anak-anak dirampas dirampas kemerdekaan cara berpikirnya atau oleh Erich Fromm menyebutnya outomaton, yaitu individu yang bergerak berupa mesin, serba otomatis. Chomsky yang prihatin dengan sistem sekolah yang menjadikan anak sebagai intelektual pengapdisi ideologi penguasa.

Penduduk asli mesti sadar akan ketertinggalan, bukan karena tidak memunyai jiwa maju, bukan juga karena belum disiapkan, tetapi memang tidak disiapkan. Maka orang Papua harus siap, meskipun kendala yang mereka hadapi ada di pendidikan wawasan, karena kirangnya saran informasi dan media-media tempat belajar.

Sekolah selama ini ketat mempraktekan muatan kurikulum pusat kurang mencerdaskan. Masih jauh daripada pengajaran kurikulum kontek lokal di Papua. Sampai sekarang sekolah melakukan penyemaian benih kebergantungan dengan berpegang teguh kepada paradigma industri pemerintah dan kapital. Anak menjadi sebagai bahan mentah yang diisi dogama supaya kelestarian penguasa dan negara terjaga.

Hasil dari pendidikan sekolah seperti itu, orang Papua mulai menyangkal diri, tidak percaya pada tanah mereka (mama/ibu orang Papua) yang subur. Seolah-olah ibu pertiwinya tidak menyediakan kekayaan alam. Mereka relah jual tanah, tidak memiliki usaha, mulai tidak berkebun dan memiliki kebergantungan menjadi kulih pemerintah dan kapitalis di atas tanahnya sendiri.

Kita tidak bermaksut mesalahkan siapa-siapa, sekarang saatnyaorang Papua menyadari dan membangun diri. Karena tidak benar dan tidak boleh menyalakan orang lain. Kemajuan orang Papua ada ditangan mereka, bukan ditangan pendatang ataupun disiapa-siapa, yang lain itu hanya membantu. Tidak seratus persen mengikuti cara orang dari luar Papua ataupun cara pemerintah membangun dengan cara-cara pusat yang selama ini kurang manusiawi. Sehingga yang terjadi adah mengarah kepada suatu kepunahan kultural dan intelektual yang ada di Papua dan harus dikembangkan.

Pendidikan, Sekolah dan Ijazah

Pendidikan sekolah alangkah baiknya dimagnai luas. Tidak cukup hanya kurikulum lokal, lebih dari ini sekolah tidak hanya diruang kelas dengan gedung mewah dan baju seragam mahal, melainkan semua tempat dapat menjadi sekolah, entah di laut, darat, gunung, lembah dll menjadi tempat belajar memahami, mensiasati dan menyikapi hidup sesuai kebutuhan dan persoalan hidup.

Tetapi tidak dapat dipungkiri, masyarakat umunya telah tercandu sekolah sebagai bangunan, buku tulis, baju seragam dll. Bukannya kita menolak semua itu, persoalannya rata-rata penduduk Papua asli kurang memperhatikan kualitas ataupun mutu pendidikan. Apa lagi bagian di pedalamnan sana, merekan beranggap yang penting bisa sekolah, soal nanti jadi apa urusan belakangan. Bukan berarti sekolah tidak penting, sejak dulu orang tahu sekolah telah menjadi wahana yang dipergunakan untuk melangsungkan proses pendidikan (Dr. Mochtar Buchori 1993).

Sekolah belum mencerdaskan siswa dengan memberi pengetahuan dan skill sesuai kebutuhan persoalan hidup yang dihadapi. Ada fenomena, selesai sarjana memilih menjadi ”kuli pemerintah” Tidak dapat berbuat apa-apa. Syukur bila masi mengingat teori, pada hal hidup tidak cukup hanya berteori mencetak penganguran dan satu-satunya jadi kuli pemerintah. Tidak bermasut menolak kuli pemerinah, hanya saja kita akan kerdil kalau tidak mengaplikasikan profesi kita dan yang menjadi idealisme semasa kuliah. Itulah iman tanpa perbuatan sama dengan mati.

Wawasan dan Skill sangatlah penting, tetapi padangan umum sekolah orang berkerucut pada tujuan dapat ijazah. Ijazah bukannya tidak penting. Toh, ijazah asli ataupun palsu tetap merupakan patokan pengakuan menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Ukuran prestasi dan syarat cari kerja, karena itu ada anggapan sekolah ditempu melalui cara apa saja yang penting mendapatkan ijazah (Dr. Mochtar Buchori 1993).

Pihak guru dan dosen, dan bahkan orang tua mematovasi agar anak sekolah yang rajin agar cepat selesai, mendapatkan ijazah dan bisa bekerja”. Ijazah dimewahkan. Mereka ingin melihat anak cepat selesai dan menjadi pejabat atapun bekerja dikantor sebagai kuli pemerintahah, mesipun belum tentu cerdas dan hanya jadi pesuruh orang lain.

Motivasi seperi itu penting, tetapi alangkah lebih baik uangkapan berupa motivasi seperti itu dirubah ”sekolah yang rajin biar pintar dan cerdas agar dapat menjadi pribadi yang merubah” atau setelah sekolah anak selesai sangat pantas bertanya ”setelah selesai sekola SMK, STM, SMU, dan setelah jadi sarjana apa yang bisa anak lakukan”? Denga begitu kita menguggat hakekat mereka sekolah, bekal skill dan profesionalistas yang diperoleh dari sekolah.

Pendidikan, sekolah dan ijazah menjadi kesatuan tidak terpisah (Mochtar Buchori1993). Pendidikan dan sekolah sebagai wahana mendapat, menghimpun pengetahuan dan dapat ijazah. Oleh karena itu, semestinya ijazah menjadi ukuran ilmu pengetahuan atas suatu jenjang pendidikan tertentu.

Dalam arti lain, ijazah menjadi tolak ukur dari skill atau kemampuan seseorang. Denga begitu, sangat pantas bertanya setelah selesai sekolah saya dapat buat apa dari bidang ilmu yang telah ditekuni dalam mempertanggun jawabkan gelar yang dimiliki? Pertanyaan itu menantang skill, kerja keras, ketekunan, pengalaman dan fakus doa kita bagi perubahan kearah yang lebih baik, karena kita belajar bukan hanya demi sekolah tetapi demi hidup (Non scolae sed vitae discimus).

*) Ketua Komunitas Pendidikan Papua)

BACA TRUZZ...- Memahami + Menyikapi + Menyiasati Kehidupan = Pendidikan Mencerdaskan

PKBM KOBOUGE GELAR PELATIHAN KF DAN PAUD: "Kami Ingin Ada Pelatihan Lanjutan"

Bomomani–(Selangkah)—Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KOBOUGE Bomomani, Mapia (pedalaman Nabire Papua) menggelar pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan keaksaraan fungsional (KF) bertema ”Revitalisasai Anak Bangsa Menuju Hasrat Masyarakat Melalui PAUD dan Keaksaraan Fuungsional” selama dua hari (17-18 Desember 2007) di gedung Sekolah Dasar (SD) Inpers Bomomani.

Pelatihan yang diikuti oleh 80-an peserta tutor PAUD dan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dari enam distrik wilayah pedalaman (wilayah II) kabupaten Nabire itu, dibuka secara resmi oleh Kapolsek Bomomani, M Syukur mewakili kepada distrik Mapia.”Kegiatan ini merupakan satu usaha hebat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Maka, saya sambut baik kegiatan ini,” kata M Syukur mengawali sambutannya.

“Kebodohan itu dekat dengan kemiskinan, maka Bapak dan Ibu yang hadir di sini agar memberikan dukungan kepada anak-anak di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Anak-anak yang belum sekolah diusahan untuk masuk sekolah. Apakah nanti mau menjadi pegawai atau pedagang itu urusan nanti. Yang penting anak-anak Anda dampingi dengan baik dan minimal bisa membaca dan menulis. Jangan menyerah, selama ada kemauan kita pasti bisa,” kata Syukur.

Hadir sebagai pembicara Bapak Frans Tekege, ketua PKBM Kobouge---jabatan ketua telah diganti dengan Primus Butu---dengan materi penguatan PKBM, Bapak Zacharias Petege, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dengan materi pelatihan pembrantasan buta huruf (PBH)”, Bapak Mudestus Wakay Kasubdin PLS Kabupaten Nabire arahan umum kebijakan pemerintah tentang PAUD dan KF, dan Yermias Degei, sekretaris Komunitas Pendidikan Papua (KPP) dengan materi PAUD dan Kelompok Bermain.

Ketua panitia pelatihan, Primus Butu mengatakan, panitia telah mengundang pembicara dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) Departemen Pendidikan Nasional, namun pihak yang diharapkan sibuk dengan laporan akhir tahun sehingga tidak sempat datang. Tetapi, katanya, kegiatan ini merupakan rangsangan awal, maka pada pelatihan lanjutan akan berjuang menghadirkan pembicara langsung dari Dirjen PLSP, Depdiknas. Katanya, supaya mereka (orang Jakarta) bisa melihat kondisi perjuangan kami untuk pendidikan.

”Kita sebagai orang tua pasti punya harapan bahwa anak harus menjadi cerdas. Maka, walaupun panitia mengalami kekuarangan untuk pelaksanaan kegiatan ini tetapi, kami akan tetap laksanakan. Kita merindukan perubahan itu telah lama. Maka dekorasi dengan koteka dan moge itu artinya kita masih dalam situasi itu. Kalau kita tunggu pemerintah kapan kita bangun. Sekarang kita harus lakukan dari bawa melalui PKBM. Kalau kita lakukan sesuatu, maka pemerintah akan memperhatikan kita,” kata guru SD Inpres Bomomani itu.

Dia juga mengatakan, memang selama ini ada banyak uang dari pusat (uang Otonomi Khusus), namun uang itu hanya terbang-terbang di udara dan kembali ke Jakarta. ”Walaupun dalam kondisi yang sulit, kita harus membangun kampung kita sendir. Bapak dan Ibu datang dari jauh itu karena ada niat. Bapak dan Ibu punya nama akan diukir. Apapun kegiatan baik yang Bapak dan Ibu lakukan itu akan terukir di dunia maupun di akhirat,” katanya memotivasi.

“Bagi wilayah pedalaman, pelatihan seperti ini hal baru, maka kegitan dapat menjadi ransangan awal. Ke depan kita mengharapkan ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Selama ini masyarakat pedalaman dianggap tertinggal karena kurangnya informasi baik melalui media maupun melalui pelatihan-pelatihan sehingga melalui PKBM yang ada kami terus berusaha,” kata Primus optimis.

Kacapdin distrik Kamuu, Amatus Dumupa justru mengapresiasi Frans Tekege (ketua PKBM lama) dan ketua panitia Primus Butu. ”Kami mengucapkan terima kasih karena selama ini belum pernah ada kegiatan seperti ini. Kami tidak tahu tentang PAUD dan keaksaraan fungsional tetapi dengan pelatihan ini kami menjadi tahu. Maka kami harapkan ada pelatihan tingkat lanjut dengan waktu pelatihan3 atau 4 hari,” harap Amatus.

Bapak Amatus Dumupa juga menyoroti perhatian pemerintah daerah Papua terhadap tenaga pendidik di pedalaman SD maupun PAUD. Katanya, pemerintah mengizinkan membuka sekolah baru tetapi tenaga guru tidak diperhatikan, termasuk tutor PAUD. Maka, dia berharap, pemerintah dapat membuka kembali Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan beberapa sekolah sejenis yang mencetak banyak guru yang pengabdiaannya tinggi pada masa lalu. Dia juga mengatakan, jurusan PAUD harus menjadi komitmen pemerintah daerah di kampus-kampus yang ada di daerah Papua. Dia yakin, kecerdasan bangsa itu hanya mungkin dengan pendidikan.

Ibu Meliana Agapa dari Kamuu Barat mengatakan, pelatihan serupa baru pertama kali mengikuti dan seandainya dari dulu ada pelatihan seperti ini pasti kita juga sudah maju. ”Selama ini kami pikir bahwa pendidikan itu hanya di bangku sekolah. Pendidikan itu urusan dengan guru di sekolah. Tetapi ternyata tidak. Pendidikan itu ternyata pada intinya harus kembali kepada keluarga. Mencerdaskan anak itu kembali pada asupan gizi yang kita berikan ketika ibu hamil maupun kepada anak, perhatian, dan pendidikan kita di rumah,” kata Meliana.

Ibu Agapa berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat memfasilitasi kami terus-menerus untuk mendapatkan informasi dari luar semakin banyak melalui pelatihan maupun bacaan maka lambat laun kami di pedalaman juga akan maju. ”Kami ingin ada pelatihan lanjutan. Pelatihan itu apakah melalui PKBM induk KOBOUGE maupun langusng ke PKBM-PKBM di tiap distrik.

Alfius Mote dari PKBM KOBUGE justru mengatakan, sebenarnya alat-alat permainan untuk anak usia dini sudah ada di lingkungan kami, namun kami tidak punya contoh model permainan. Maka, dia berharap pelatihan lanjutan yang menujukkan dan sekaligus menunjukkan alat-alat permainan sekaligus cara mendampingi anak dalam bermain. Senada juga diungkapkan Nela Iyai, salah satu tutor PAUD di Bomomani. [yer/Selangkah]

BACA TRUZZ...- PKBM KOBOUGE GELAR PELATIHAN KF DAN PAUD: "Kami Ingin Ada Pelatihan Lanjutan"

Pendidikan Gratis untuk Rakyat Kecil

Oleh Happy Susanto

Seorang siswa sekolah dasar menggantung diri karena tak mampu membayar kegiatan esktrakurikuler yang jumlahnya hanya Rp 2.500. Ia merasa malu karena ibunya tidak memiliki uang untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya (Kompas, 25/8/2003). Berita ini sangat mengejutkan! Kemiskinan benar-benar sangat tampak dalam problem pendidikan kita. Dan kita tidak bisa hanya tinggal diam dengan melihat keadaan seperti ini. Mungkin masih banyak siswa sekolah lain yang keadaannya seperti bocah malang ini.Pada dasarnya, pendidikan adalah sebagai wahana kultural untuk mentransformasikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat umum.

Pendidikan merupakan instrumen pokok dalam proses pengembangan intelektual manusia, bukan sebagai tujuan material yang kemudian diperalat hanya untuk memenuhi kepentingan finansial. Sungguh sangat disayangkan, pendidikan di negara kita masih sangat terasa mahal. Bahkan, praktik pendidikan sering dijadikan ajang komersial untuk memenuhi kepentingan akumulasi kapital bagi sekelompok orang/pihak.Jika ditelisik, sebenarnya pendidikan harus menjadi perhatian terpenting dalam program pembangunan bangsa. Pendidikan sangat terkait dengan karakter pembangunan bangsa.

Jika pendidikan bobrok maka pembangunan yang akan dihasilkannya pun akan bobrok pula. Bukankah kita telah mengetahui bahwa salah satu tujuan negara adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Dan lagipula UUD hasil amandemen menyebutkan bahwa seperlima bagian dari seluruh APBN diperuntukkan bagi pendidikan.

Tapi, apakah itu sudah diterapkan? Jika kita tanyakan pada masyarakat maka –sangat dimungkinkan-- banyak dari mereka akan berargumentasi bahwa lembaga-lembaga pendidikan saat ini lebih berorientasi mencari keuntungan ketimbang menciptakan misi mencerdaskan masyarakat.Ivan Illich menyatakan bahwa ”Pendidikan yang ada sekarang tidak membawa perubahan di masyarakat, melainkan hanya memperkuat struktur atas saja”.

Artinya, pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan atas saja, kalangan bawah tidak bisa mendapat akses ke arah penerimaan pendidikan yang bermutu dan benar-benar menjamin. Sekolah kita ibaratkan bagai membeli barang di supermarket, ternyata harganya serba mahal dan tak terjangkau. Hanya orang yang berdompet tebal yang mampu membayar (barang) pendidikan itu.Otokritik PendidikanDalam literatur mengenai pendidikan kita menemukan dua tokoh yang sangat gencar mengkritik konsep pendidikan, yaitu Ivan Illich dan Paulo Freire. Pertama kita tengok pemikiran Ivan Illich.

Dalam Deschooling Society (1974), ia mengkritik dua hal mengenai dunia pendidikan.Pertama, kecenderungan pendidikan formal yang mengasumsikan bahwa nilai-nilai dapat dipraktikkan dan melalui pemaketan nilai itulah individu akan dicetak menjadi sesuatu. Sehingga, peserta didik hanya diminta untuk mengejar formalitas nilai tanpa mengharapkan lebih pada kualitas proses pembelajaran.

Yang penting dapat nilai bagus, yang penting lulus, dan yang penting bisa dapat ijazah --itulah yang menjadi ukuran dan kepentingan pendidikan, bukan proses bagaimana mencetak siswa yang berwawasan luas dan berkepribadian baik.Kedua, Illich mengkritik pendidikan hanya sebagai ”barang dagangan”. Tidak ada sekolah yang terbuka untuk menampung semua anak usia sekolah di masyarakat. Biasanya, kelas tertindas tidak mendapat akses pendidikan karena problem administratif atau birokasi sekolah. Dan yang jelas, ini dikarenakan tiada biaya untuk sekolah.

Oleh karena itu, dalam pemikiran Illich, misi lembaga pendidikan modern sebenarnya mengabdi pada kepentingan modal, bukan sarana pembebasan bagi kaum tertindas. Maka, dia sering disebut sebagai pengusung ide ”emoh sekolah!”.Di samping Illich, ada juga Paulo Freire yang sepuluh judul bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang sangat terkenal adalah Pendidikan Kaum Tertindas (LP3ES:1985). Seperti halnya Illich, arah politik pendidikan Freire berporos pada keberpihakan pada kaum tertindas (the oppressed).

Ada dua konsep orang tertindas dalam pandangan Freire, yaitu tertindas karena ketergantungan dengan lingkungan sosial dan tertindas karena self-depreciation (karena perasaan diri sendiri bahwa dirinya bodoh). Untuk menghadapi permasalahan demikian, Freire dengan pandangan yang sangat humanistik menyoal mengenai konsepsi manusia. Manusia adalah incomplete dan unfinished beings.

Untuk itulah, menurut Freire, manusia menjadi subyek harus mampu mengubah eksistensi dirinya untuk mengubah keadaan atau obyek yang ada di depannya.Konsep ”pembelajaran secara berproses” (sebutlah ”learning by process”) tidak mengenal kata akhir dalam pendidikan. Artinya, yang lebih kita perlukan adalah bagaimana proses untuk menciptakan manusia yang berkualitas dengan menjadikan pendidikan sebagai basis sosial pemenuhan kebutuhan bagi wawasan dan pengetahuan masyarakat. Kita sering berpikir bahwa manusia dalam hidupnya sering dikendalikan oleh dua faktor, yaitu genetik dan lingkungan.

Tapi, kita sering lupa bahwa faktor manusia juga sangat menentukan. Untuk itulah, pendidikan yang membebaskan adalah bagaimana melepaskan manusia dari ”terali besi” (iron cage) kebodohan yang ada dalam dirinya. Kualitas pendidikan lebih melihat kondisi (internal) manusia, daripada hanya terbelenggu oleh ukuran-ukuran kuantitatif dan formalistik.

Pendidikan Berbasis KerakyatanDengan melihat realitas pendidikan saat ini maka sudah saatnya kita memikirkan kembali gagasan untuk menciptakan model pendidikan gratis bagi rakyat kecil. Yaitu model pendidikan yang berbasis kerakyatan, terutama rakyat kecil yang tidak mampu. Upaya ini perlu digelar agar bisa menampung beberapa anak usia sekolah yang memang tidak mampu untuk bisa mengenyam dunia pendidikan dengan baik.

Hanya dengan kepedulian sosial yang tinggi langkah demikian akan menjadi kenyataan yang tentu akan terealisasi.Di tengah sulitnya mendapatkan pendidikan bagi rakyat kecil gagasan mengenai pendidikan gratis menjadi agenda penting yang perlu digulirkan. Hal ini kiranya bisa dikerjakan oleh beberapa oraganisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau LSM yang bergerak di bidang sosial-kemasyarakatan untuk membuka kelas atau sekolah yang memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang tak mampu.

Tidak perlu dibuat dalam bentuk struktur birokratik atau menjadi terkesan formal. Kalau memang terbentur soal dana operasionalisasi pendidikan, seperti pengadaan buku pelajaran, maka strategi yang tepat adalah berani untuk memfotokopi buku atau modul sebagai acuan dalam proses pembelajaran.Lantas bagaimana dengan nilai dan ijazah?

Mengenai nilai dan ijazah, dalam proses pendidikan ala kaum tertindas ini, keduanya tidak menjadi acuan utama. Seperti dikatakan Illich, nilai atau formalitas pendidikan hanya akan menghasilkan anak didik yang tak bermutu karena dipenuhi otak proyek pengumpulan nilai bagus dan demi ijazah saja, tanpa memperhatikan proses pengembangan diri secara dinamis.Dengan begitu, maka setidaknya kaum tertindas tidak lagi terjebak pada permainan komersial yang gencar dilakukan beberapa oknum kapitalis pendidikan (termasuk negara). Kita merasa sedih melihat banyak kaum miskin yang tidak sanggup membayar biaya sekolah. Siapa yang akan perduli dengan mereka?

Piere Bourdieu, seorang sosiolog pendidikan, menyebut bahwa manusia saat ini tidak hanya melakukan kegiatan saham dalam bentuk material, tapi juga dalam bentuk symbolic capital, yaitu kapital yang bersifat simbolik tapi sarat makna dengan ragam kepentingannya. Kehidupan yang sangat aristokratis dalam relasi sosial akan sangat mudah membawa sistem pendidikan ke dalam model symbolic capital.

Dengan gagasan pendidikan gratis untuk rakyat kecil, maka umumnya kaum tertindas akan bisa keluar dari kubangan dan jebakan aristokrasi pendidikan ini.Usulan untuk membebasan biaya pendidikan dasar dan menengah terkesan masih utopis bila melihat keadaan saat ini. Apalagi itu masih masuk dalam struktur negara atau pemerintah karena aturan prosedural tidak(?) menghendaki demikian.

Langkah yang lebih memungkinkan adalah bagaimana meningkatkan subsidi pemerintah yang lebih menjanjikan bagi pendanaan pendidikan. Pendidikan gratis untuk rakyat kecil ini adalah sebuah langkah nonformal yang penting untuk digelar oleh beberapa komunitas sosial yang sangat konsern dengan dunia pendidikan saat ini. Sehingga, kejadian seperti yang menimpa bocah SD di Garut itu tidak akan terulang dan bertambah lagi. Wallahu A'lam.

-------------------------------------------------------------
http://www.sinarharapan.co.id/Jum’at, 19 September 2003.

BACA TRUZZ...- Pendidikan Gratis untuk Rakyat Kecil

Memahami Lokalitas, Tingkatkan SDM Menuju Papua Baru

Oleh Yermias (Ignatius) Degei*)

Agak berani memilih judul di atas untuk menulis, apalagi saya seorang mahasiswa biasa. Namun, apaboleh buat kenyataannya toh peningkatan sumber daya manusia (SDM) berdasarkan lokalitasnya merupakan basis pembangunan sebuah bangsa. Lebih-lebih kalau kita berbicara pembebasan suatu masyarakat dari berbagai keterbelakangan. Maka, usaha-usaha semacam apakah yang harus dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia Papua? Menjadi pertanyaan besar. Tentu kita harus berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Suatu hipotesa mengatakan bahwa “ Suatu bangsa yang tak mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki bangsanya serta mencurahkan secara efektif untuk kepentingan pembangunan maka bangsa tersebut tidak akan mampu membangun bidang lain” (Tjiptohenyanto, 69).

Hipotesa di atas memberikan gambaran yang jelas arti pentingnya sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, kita harus cepat–cepat mengenali dan menguasai segala bentuk perubahan, termasuk sumber daya manusia.

Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, kesempatan untuk maju dan bersaing akan lebih terbuka. Namun, kalau kita membuka lembaran fakta, masyarakat Papua kurang peduli (atau dibuat tidak peduli) akan arti pentingnya sumber daya manusia. Mereka hanya berusaha mencarai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari, alias nikmat dengan alamnya tanpa memikirkan bagaimana masa depan anak cucu.

Hal ini jelas karena kurang adanya pendekatan-pendekatan yang menghargai keberadaan masyarakat setempat. Maka untuk menghadapi dunia yang semakin hari semakin berkembang ini, dengan adanya otonomi daerah sudah seharusnyalah pemerintah mengupayakan terkembangkannya sumber daya mansusia Papua melalui pendekatan-pendekatan yang tidak mengasingkan masyarakat dari lingkungannya.

Perlu dipaparkan sedikit keberadaan alami masyarakat Papua secara garis besar. Masyarakat Papua umumnya adalah masyarakat yang terikat oleh kultur budaya alami. Kehidupannya sangat nikmat dengan alam (naturalistik) dan belum banyak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebanyakan orang Papua hanya mengandalkan kebun yang mereka miliki (90% petani dan nelayan). Mereka memikirkan bagaimana saya hidup hari ini, tanpa memikirkan bagaimana masa depan anak cucu saya.

Masyarakat Papua hidup mengandalkan tenaga yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka belum menyadari bahwa yang dibutuhkan pada masa sekarang ini bukan hanya tenaga secara fisik saja, tetapi tenaga yang trampil dan mempunyai keahlian. Di pedalaman Papua, banyak orang lari ke kota untuk memperbaiki nasibnya. Mereka meninggalkan pedalaman. Mereka berpikir bahwa pedalaman tidak mempunyai potensi apapun untuk mengubah nasib mereka.

Hal ini sangat jelas dari tahun ke tahun urbanisasi meningkat. Sangat ironis sekali guru–gurupun lari ke kota meninggalkan murid–muridnya, dalam rangka memperbaiki nasib mereka. Katanya, karena sumber uang adalah dibupati atau DPR yang ada di kota. Ini memang suatu fenomena yang tejadi di Papua entah sadar atau tidak sadar. Padahal kalau kita lihat di desa-desa atau pedalaman justru menyimpan sejuta kekayaan yang dapat diolah. Hanya yang menjadi masalah sekarang adalah sumber daya manusia, terutama keterampilan untuk mengolah.

Bagaimana pengembangan sumber daya manusia? Hal ini kiranya pemerintah daerah mempunyai tugas yang muliah untuk mengembangkan sumber daya manusia Papua, terutama dengan keterampilan-keterampilan yang disesuaikan dengan lingkungan dan mata pencaharian komunitas masyarakat setempat. Untuk mewujudkan peningkatan hidup masyarakat sangat dibutuhakan manusia yang mampu bekerja dan berdedikasi tinggi untuk perkembangan masyarakat. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang ekonomis. Kenyataan tidak kita bantah bahwa, masyarakat Papua khususnya pedalaman belum bisa dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu disebabkan karena banyak faktor, tetapi yang jelas kurang adanya perhatian serius dari pemerintah dan adanya berbagai masalah menyangkut pembangunan manusia Papua yang disesuaikan dengan akar lokalnya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas perlu simak dua masalah pokok dalam bidang sumber daya manusia yang dilontarkan Hidayat dalam buku “ Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi”, (Prijono, 97:74).

Dua pokok masalah tersebut adalah: pertama, kurangnya pengembangan sumber daya manusia. Yang menyangkut berbagai aspek antara lain individualita, etika, pengetahuan, keterampilan, bakat dan apresiasi bekerja tekun dengan memegang teguh pada profesi dan lokalitasnya. Individualita yang menyangkut menanamkan harga diri setiap insan, sehingga mereka memiliki yang namanya sence of belongon and sence of responsibility dalam bermasyarakat. Aspek etika merupakan perpaduan dari nilai spritual dan psikokultural.

Kedua, kurang pencurahan sumber daya manusia. Pencurahan yang relatif rendah ini dapat terlihat dengan pengangguran yang bersifat terbuka. Lebih jelas dengan keadaan masyarakat Papua hingga saat ini, kurang mendapatkan perhatian dan kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang menghargai manusia dan lingkungan manusia itu berada. Lebih dari pada itu, banyak tempat terutama di pelosok-pelosok belum mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan dan memperoleh keterampilan. Kesempatan yang adapun mutunya sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kemudian akibat dari itu putra daerah selalu tersisihkan karena sumber daya manusia kurang terkembangkan.

***
Sumber daya manusia merupakan masalah yang serius. Sumber daya manusia yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja manusia Papua dalam dalam menghidupi dirinya dan sesamanya. Sisi lain berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun dengan aspek pertama toh, aspek kedua terpenuhi pula. Jadi, untuk melakukannya tentu melalui pendidikan dan pelatihan/ keterampilan yang berkesinambungan, sehingga kemampuan yang keahlian dalam bekerja dapat dimiliki. Sumber daya manusia menurut Abdul Racman Panetto, mempunyai dua dimensi: Pertama, sebagai angkatan kerja yang tidak berkeahlian dan berketerampilan.

Dalam jumlah yang besar memerlukan pendidikan dan latihan, agar menjadi tenaga kerja yang produktif. Kedua, angakatan kerja yang telah memiliki keahlian dan keterampilan dan berkemampuan. Sumber daya manusia Papua (pedalaman) berdasarkan pendapat Abdul di atas, maka rata-rata tergolong dalam potensi yang pertama. Karena kebanyakan masyarakat kita berpedoman pada petunjuk turun temurun yang diberikan oleh keluarga tanpa terkembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Maka penting untuk mendorong mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, tentu dengan pendidikan dan pelatihan/keterampilan.

Dalam rangka meningkatakan sumber daya manusia yang kita sebut di atas, perlu dicari dan disampaikan berbagai usaha yang sekaligus merupakan usulan. Sebelumnya perlu kita simak teori human capital yang mengatakan bahwa, seseorang dapat meningkatakan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan semakin tinggi pula tingkat penghasilan. Namun teori ini berlaku bila didukung dengan berbagai faktor. Sebut saja lokasi, bakat, minat, fasilitas pendidikan yang bermutu, latihan, pengalaman kerja dan sebagainya.Jadi, jelas pendidikan dan pelatihan/keterampilan merupakan dasar untuk menigkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kalau kita kembali melihat, pendidikan di pedalaman sangat menyayangkan, terutama sangat sayang sekali bila pendidik hanya terjadi dalam kelas to, akhirnya siswa tidak dirangsang untuk merefleksikan apa yang dia belajar dengan apa yang dia lihat.

Di sinilah dengan adanya otonomi daerah peran pemerintah, terutama para pelaku pendidikan sangat diharapkan, menjadikan pendidikan Papua yang lebih lokalitas. Hal-hal yang kiranya perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua adalah menetapkan program wajib belajar tanpa memandang gender; memperbaiki sekolah–sekolah yang sudah tua serta menyediakan fasilitas yang merupakan faktor utama berhasil tidaknya pendidikan; membiayai guru putra daerah untuk kulih ke luar Papua; mengadakan pelatihan-pelatihan (keterampilan) yang memberikan wawasan lokal, nasional bakan internasional; menaikan gaji guru (agar guru benar-benar mengajar tanpa meninggalkan sekolah untuk mencari penghasilan tambahan); mengembangkan keterpaduan antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan ketenagakerjaan; inovasi sistem pendidikan terutama mengenai kurikulum yang sangat sentralistik (kurikulum disesuaikan dengan karakter akar lokal Papua); pengembangan sistem pendidikan nonformal untuk memberikan berbagai keterampilan dan keahlian kepada generasi muda. Di samping pendidikan latihan juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah.

Melalui kegiatan ini masyarakat dibina dan diberi berbagai keterampilan sebagai bekal untuk hidup. Maka dalam pelatihan perlu memberikan wawasan untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mapun orang lain. Tulisan ini lebih banyak ditekankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah selama lebih sibuk dengan jabatannya. Kiranya ini sejalan dengan pendapat bahwa ‘pemerintah daerah jarang sekali memikirkan masyarakatnya yang menderita di atas tanah yang menghasilkan susu dan madu.

Pemerintah mendapatkan tugas muliah untuk membebaskan masyaraknya dari berbagai keterbelakangan. Maka untuk latihan, pemerintah diharapkan memperluas dan mengintensifkan pemakaian berbagai pusat latihan keterampilan. Pusat keterampilan ini akan memungkinkan masyarakat yang putus sekolah atau sama sekali tidak sekolah memperoleh pendidikan praktis. Selain melalui jalur pendidikan dan latihan perlu juga melalui bantuan dana secara jelas.

Telah kita ketahui bersama bahwa Papua memiliki sejuta potensi alam yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Namun pemanfaatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang tidak mungkin dikeluarka oleh masyarakt sendiri. Pemerintah hendaknya memberikan dana secara jelas, artinya harus dikoordinasikan secara baik. Karena kenyataan yang terjadi dilapangan sampai saat ini, pemerintah memberikan dana kepada masyarakat tanpa kontrol, alias dibiarkan entah dana itu lari ke mana. Akhirnya dana yang berikan tidak dikembangkan dengan usaha-usaha jangka panjang.

Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan akan pentingnya menerapkan prinsip ekonomi “ menggunakan dana sekecil-kecilnya tetapi memperoleh hasil yang sebesar-besarnya” Disamping usaha-usaha di atas, penting juga penyediaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Usaha yang ketiga ini memang tidak muda dan agak susah untuk dilakukan. Karena, Pulau paling Timur dari Indonesia ini sangat luas dan ada daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau dengan jalan darak atau laut. Hal itu nampaknya salah satu kendala bagi pembangunan di Papua.

Namun kiranya ini bukan salah satu kendala yang mendasar untuk membangun, kalau memang kita mau membagun Papua. Penyediaan fasilitas dari pemerintah bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari perkotaan sebut saja pedalaman, menuju taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Fasilitas yang memberikan dukungan terhadap kehidupan mereka sekarang dan akan datang.

Masyarakat juga memerlukan informasi dan komunitas, disamping pendidikan kalau memang berbicara untuk membebaskan manusia Papua dari keterbelakangan. Fasilitas yang benar-benar berfungsi dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Misalnya, dengan yang namanya ‘listrik masuk desa’ atau listrik masuk pedalaman, maka masyarakat dengan cepat akan mengalami perkembangan, baik melalui radio maupun televisi. Karena fungsi radio dan televis itu tidak hanya sekedar informasi dan hiburan tetapi juga mengandung nilain pendidikan, penerangan dan sebagainya. Kalau itu semua dapat diserap oleh sebagian dari mereka maka sangat beruntung bagi yang lain. Maka secara otomatis sedikit demi sedikit akan berkembang.

Salah satu fasilitas yang penting adalah trasfortasi, pembagunan irigasi, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat. BLK merupakan latihan kerja bagi lulusan SLTP dan SLTA yang ingin memasuki dunia kerja. Mereka diberi keterampilan serta pelatihan secara gratis, alias tanpa memungut biaya seperti yang terjadi selama ini di Jayapura dan daerah lain. Sehingga semua generasi muda Papua dapat mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja.

Gratis yang dimaksud di sini tidak disamakan dengan pendidkan formal. Pendidikan formal tidak harus gratis, pendidikan yang gratis hanya memanjakan masyarak, bukan berarti pemerintah menutup tangan untuk memberikan subsidi kepada pihak sekolah. Kalau orang Papua mau berbicara perbaikan sumber daya manusia maka, tidak terlepas dari segala usaha yang disengaja, antara lain beberap pokok penting di atas. Untuk mengembangkannya semangat revolusioner jiwa nasionalis sangat diperlukan, artinya pemimpin yang benar-benar berpikir untuk keluar dari keterbelakangan.

Maka dengan sendirinya akan berakibat adanya perubahan struktural dalam masyarakat dan dengan demikian masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan keadilan yang wajar.

*)Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan pada 09 Agustus 2004 melalui http://s7digital.com/email_news.php?news_id=5494

BACA TRUZZ...- Memahami Lokalitas, Tingkatkan SDM Menuju Papua Baru