Tampilkan postingan dengan label Liputan Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Liputan Umum. Tampilkan semua postingan

Seminar FKPMKP Yogya: Budaya Papua di Ambang Kehancuran

Minggu, November 28, 2010

YOGYAKARTA— Seminar sehari yang diadakan oleh Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Katolik Papua [FKPMKP] bertempat di Hotel Al-Barokah Timoho Yogyakarta berjalan dengan aman, Sabtu, (27/11) .

“Kehidupan Masyarakat Papua Masa Lalu, Sekarang, dan Akan Datang” yang menjadi topik dalam seminar ini, menjadikan sekitar 50-an peserta yang hadir seakan-akan merasakan bagaimana kehidupan Manusia Papua pada beberapa waktu yang silam. 

Dalam seminar yang berlangsung dari pukul 09.00-14.00 WIB tersebut mengadirkan 3 orang pembicara diantanya: Pater Bernadus Wos Baru, OSA (Provinsial Osa Keuskupan Manokwari -Sorong) mengkaji dari sisi Agama, Hans Hansen Manibury (Sesepuh Mahasiswa Papua di Yogyakarta) mengkaji dari sisi Budaya, dan Demianus Katayu, M,Sc, (Senioritas FKPMKP) mengkaji dari sisi Sejarah.

Dalam kata sambutannya, Ketua FKPMKP Agustinus Dogomo, mengatakan dengan masuknya budaya luar Budaya Papua yang seharusnya dipertahankan eksistensinya malah semakin hari semakin terkikis. Hingga kita sebagai Manusia Papua lupa dan semakin hilang budaya yang seharusnya diperhankan. Hal inilah yang menjadi alasan untuk memilih topik ini, karena saat ini kita hidup dan kitalah yang menjadi penyelamat atau penghancur akan budaya kita [budaya Papua] ke depan lanjutnya.

Papua adalah manusia yang mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan manusia lain yang mendiami pulau-pulau lain di Negara Indonesia ini dan berdiam di sebuah pulau yang disebut Papua serta termasuk dalam himpunan ras Malanesia, Kata Hans Manibury membuka materinya yang mengkaji dari sisi Budaya. Pada zaman abad ke 15 orang Papua belum berkontak dengan orang luar sehingga, pada abad itu orang Papua hidup dalam keadaan sederhana (tradisional). Kebudayaan masi asli, belum terjadi asimilasi,dan akulturasi dengan budaya luar.

Hingga pada abad ke 16 terjadi kontak pertama dengn orang luar yaitu masuknya bangsa Portugis dan Spanyol. Para ekspedisi Portugis baru menginjakkan kakinya di Papua pada 1526-1526. para ekspedisi Portugis yang singgah di Ternate kemudian mengunjungi ke pulau Waigeo, dibawah pimpinan Jorge de Menezes, dan mereka juga menguasai pulau-pulau sekitarnya diantaranya Warsai,Vagelkop dan pulau-pulau lainnya, dan mereka menyebutnya “Ilas Dos Papuas”.

Berciri fisik rambut kriting dan berkulit hitam, itulah ras melanesia, Manusia Papua yang mendiami Pulau Papua yang kaya akan kekayaan alam ini, Katanya mengakhiri materinya.

Orang Papua dengan kedatangan para ekspedisi yang di utus oleh Pemerintah Belanda pada 1926. pada tahun ini Pemerintah Belanda berpusat di Maluku mengirim Pieter Marcus, mengadakan ekspedisi di Papua agar mengklaim bahwa bagian Selatan New Guinea Papua adalah bagian dari Hindia Belanda. Dan secara resmi pada tahun 1828 Pemerintah Belanda mengumumkan bahwa wilayah selatan wilayah New Guinea atau Papua adalah wilayah bagian dari Hindia Belanda. Sehingga pada tahun itu pula Belanda menguasai Papua seluruhnya kata Demianus Katanyu.

Dari sisi Agama, Masuknya misionaris Protestan dan misi Katolik. Kedua orang misionari berkembang di Jerman yaitu C.w. Ottow dan J.G. Gessler, yang pertama kali menginjak kakinya di Mansinam Manokwari pada tanggal 5 Februari 1855 kata Bernardus. Kemudian pada tahun 1862 menyusul tiga misionaris dari Belanda asal kota Utrecht tiba di teluk Doreri. Pertama menginjak kaki di Papua adalah seorang misionaris katolik bernama Pastor Lecoq Darmanville S,J tiba di Sekru Fak-fak kira-kira tahun 1552.

Selanjutnya, didirikannya aministrasi pemerintah Belanda di Fak-Fak pada 1898 dan 1908 Pemerintah Belanda menbuka posnya di Merauke. Pada saat yang sama juga tibanya para misionalis Katolik di Merauke pada 1905.

Terakhir adalah kedatangan orang Indonesia pada saat Papua diintegrasikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 lanjut Demianus.

Kita bisa melihat bahwa dalam masuknya budaya luar terjadi lima gelombang, kelimanya menanamkan budaya yang berbeda-beda sesuai dengan budaya mereka di Papua. Namun, menurut pembicaraannya Budaya Papua masuk dalam ambang kehancuran ketika Bangsa Indonesia masuk ke Papua.

“Budaya terkikis, Budaya terancam, Budaya terrerobek dari berbagai fase-fase di atas”,maka orang Papua Berkulit Hitam Berrambut Keriting bisa memikirkan dengan baik dalam rangka “mengenal diri” siapa diri saya?. (Yerino Madai)
BACA TRUZZ...- Seminar FKPMKP Yogya: Budaya Papua di Ambang Kehancuran

MAHASISWA SUKU MEE DI YOGYAKARTA MENAMPILKAN TARIAN ADAT

Selasa, November 02, 2010

YOGYAKARTA- Mahasiswa suku Mee yang sedang kuliah di berbagai kampus Negeri maupun Swasta yang tersebar di Yogyakarta membawakan tarian adat suku Mee. Tarian adat suku MEE tersebut ditampilkan dalam acara yang digelar oleh Comunitas Paingan compaign. Acara berkarakter budaya yang berlangsung di kampus III Universitas Sanata Darma Yogyakarta (30/19) berlangsung dengan meriah. Dalam acara yang biasanya diadakan dalam 6 bulan sekali ini di mulai pukul 18:00 WIB dan dibuka dengan misa. Sementara itu, misa sendiri dipimpin oleh Rm. Gregorius Sabanar. SJ.

“ Menjadi Mahasiswa yang Berkarakter Budaya”, bunyi dari tema yang seakan memotivasi setiap mahasiswa untuk mencintai dan menghargai akan budaya yang sejak dahulu dipegang dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam mempertahankan eksistensinya. Beberapa tarian yang di tampilkan sesuai dengan budaya daerah diantaranya; Batak, Bali, dan Papua.

Khusus dari Papua dibawakan oleh suku MEE yang berdiam di pegunungan Tengah Papua. Setiap peserta yang ikut acara ini memakai pakaian adat (koteka dan moge), serta membawakan tarian sekaligus nyanyian yang juga disebut sebagai “Waani”. Suku MEE diberikan kesempatan juga untuk membawakan lagu Waani sebagai lagu penutup. Dengan menampilkan budaya ini kami inginkan untuk mengekspresikan bahwa kami ini unik, juga memberikan pemahaman bahwa inilah kami yang terkadang kebanyakan orang salah menilai bahwa memakai koteka adalah manusia primitive. Namun bukan seperti itu, koteka dan moge merupakan identitas kami dan kamipun menghargai budaya kami karena merupakan cipta, rasa dan karsa dari pendahulu/nenek moyang kami kata Dorce. Pekey.

Walaupun usai menampilkan peserta merasa banyak kekurangan sebelum dan disaat menampilkan budaya Papua, namun yang terpenting bias menampilkan budaya Papua khususnya MEE. (Ado. Dt.)
BACA TRUZZ...- MAHASISWA SUKU MEE DI YOGYAKARTA MENAMPILKAN TARIAN ADAT

LMA Mee Tolak MoU Pendirian PLTA di Urumka

Kamis, September 02, 2010

Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee menolak tegas Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan Listrik Tenaga Air di wilayah Urumka, Kabupaten Deiyai, Papua. MoU tersebut dianggap tidak memihak dan melanggar batas wilayah.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye, Agus Anouw menjelaskan, wilayah Urumka tidak masuk wilayah Mimika. Sehingga, penandatanganan surat perjanjian oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama Presiden PT. Freeport Indonesia dan PT. Hiro China Pouwer adalah illegal. “Penadantanganan ini illegal karena daerah itu bukan wilayah Mimika tapi termasuk kawasan  Nabire,” ujar Anouw kepada wartawan, Kamis (5/8).

Menurutnya, kesepakatan itu juga tidak melibatkan LMA Nabire dan Mimika. Lokasi Urumka sendiri di Distrik Kapiray masih berada di kawasan Kabupaten Deiyai, wilayah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Dogiyai.

“Urumka masih ada di kawasan Nabire, jadi LMA dan pemda setempat yang seharusnya dlibatkan dalam pembuatan MoU dan penandatanganannya," katanya.

Dia menilai, tindakan tersebut telah melaggar Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. “Jika dipaksakan, maka akan merugikan masyarakat. Hak masyarakat juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Anouw menambahkan, pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Nabire maupun Pemerintah Provinsi Papua namun belum ada tanggapan.

Sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2010, Masyarakat Adat Suku Mee, Kabupaten Dogiyai, menyerahkan kembali bundel keputusan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu tentang pendirian PLTA kepada Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Alex Hesegem. Penyerahan dilakukan saat Wagub Turun Kampung (Turkam) ke Kabupaten Dogiyai.

Pelanggaran terhadap UU Otsus terutama pada pasal 43 yang menyebutkan, pemerintah harus mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan hak-hak adat masyarakat setempat, karena lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah. “Walau sudah langgar aturan dan berkali-kali disampaikan kesalahannya ke pemerintah tapi mereka masih malas tahu,” sesalnya. (Musa Abubar)
-------
Sumber: tabloidjubi.com 
BACA TRUZZ...- LMA Mee Tolak MoU Pendirian PLTA di Urumka

FKMKP Gelar RUA: Ada Lima Gol untuk Mencapai Tujuan

Senin, Juli 26, 2010

Bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Katolik Papua (FKMKP), kita membangun pemuda katolik Papua yang cerdas, kritis dan humanis berdasarkan iman katolik, demikian tema yang terpampang dalam Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan di Wisma Imanuel Jalan Gejayan Yogyakarta.

Dalam RUA yang melibatkan pelajar dan mahasiswa katolik dari lima keuskupan se-tanah Papua di Yogyakarta berlangsung dengan dari pukul 8.00-20.16, Sabtu (24/07). Lima keuskupan se-Tanah Papua melingkupi; Keuskupan Agung Merauke, keuskupan Agats, keuskupan Timika, keuskupan Jayapura serta keuskupan Sorong-Manokwari.

Beberapa agenda yang dilaksanakan dalam RUA ini, di antaranya: penyusunan/pengeditan AD/ART, pemilihan Badan Pengurus Harian [BPH] serta pengukuhan BPH terpilih. Obeth Youw dan Timotius Turot sebagai pemimpin sidang I dan II, Agustinus Dogomo sebagai Notulen, Andreas Pati sebagai Moderator serta Gerald Bidana dan Damianus Tae sebagai Pengarah. Sekilas gambaran bahwa dalam agendanya, pukul 08.00-13.03 penyusunan/pengeditan Anggaran Dasar, 13.03-13.35 makan siang, 13.35-14.31 penyusunan/pengeditan Anggaran Rumah Tangga, dilanjutkan penyusunan kriteria bakal calon ketua, peluncuran logo, Garis-Garis Besar Haluan Kerja [GBHK], pemaparan visi-misi bakal calon serta pemilihan ketua, pengukuhan, hingga meninggalkan ruangan rapat pada pukul 20.16.

Dalam pemilihan ketua yang berlangsung, tiga anggota yang diusulkan dari tiga keuskupan, masing-masing Tomotius Turot dari keuskupan Sorong-Manokwari, Milda Kossay dari keuskupan Jayapura serta Agustinus Dogomo dari keuskupan Timika. Tata cara pemilihan yang dilakukan secara voting ini, Agustinus Dogomo berhasil memperoleh suara terbanyak dari kedua bakal calon lainnya dan menjadi ketua pada periode 2010/2011, diikuti Milda Kossay menjadi wakil serta Timotius Turot menjabat sebagai sekretaris. 


Belum pernah saya bayangkan, saya akan terpilih menjadi ketua, namun kita akan melakukan hal-hal yang kecil dan di tempat inilah kita akan memulainya, demikian ungkap Agus kepada media ini, usai RUA ditutup. Saya tidak mampu mengangkat batu besar untuk memindahkannya sendiri, namun saya butuh bantuan orang lain untuk memindahkan batu besar itu, lanjut mahasiswa semerter III di STPMD/APMD Yogyakarta ini, mengulangi kata-kata yang juga sempat di ucapkannya saat pemaparan visi-misi. Sedangkan Milda Kossay dan Timotius Turot terlihat menerima dengan kenyataan yang terjadi, hal ini sangat terlihat dari senyuman polos dari wajah meraka seusai perhitungan suara dilaksanakan, senyum tersebut menandakan siap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan sekaligus mendukung segala rencana kerja yang akan dilakukan ketua terpilih dalam satu kesatuan FKMKP.

Pada penghujung acara, dalam agenda pengukuhan sekaligus renungan singkat yang dibawakan oleh Pater Yanuarius Youw, Pr. Disaat homili mengatakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan ada lima gol yang harus dilakukan yaitu antara lain: gol dalam iman, gol dalam membangun komitmen dengan orang tua yang menjadi sponsor utama dalam studi kita, solider atau ikut prihatin terhadap situasi orang lain, kerja sama salam satu kekeluargaan serta membangun persatuan dengan organisasi keagamaan lain yang ada. Jangan pernah bertanya apa yang akan orang lain lakukan kepada saya, tapi bertanya bahwa apa yang akan saya lakukan untuk orang lain, lanjut Pastor yang baru saja menyelesaikan ujian skripsinya pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

RUA yang menguras tenaga, pikiran serta waktu tersebut berjalan secara harmonis dalam rasa kekelurgaan yang sangat erat. Rasa kekeluargaan yang tercipta saat RUA ini dilangsungkan menjadi modal awal dalam mendukung segala program yang akan dilaksanakan FKMKP ke depan. Sesuai pantauan media ini, tim kerj/badan formatur, mengatakan Empat tahun kerja komunitas menjadi vakum, sehingga diharapkan ke depan persatuan dan kerja sama yang tercipta saat ini dijaga dan saling mendukung antara satu dengan lain karena segalanya kita mulai dari awal. Semangat membangun bersama, spirit itulah akan menciptakan sesuatu yang besar kata Obeth You dan Andreas Pati.

Gerald Bidana seorang senior yang juga bertindak sebagai pengarah saat RUA berlangsung mengatakan jangan pernah takut melakukan kesalahan dalam melaksanakan sesuatu, karena dari kesalahan itulah kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga yang sulit didapatkan oleh semua orang. Proviciat buat kawan-kawan yang terpilih dan siap memikul tanggung jawab yang diberikan, lanjutnya memberikan motivasi. [Egeidaby]
BACA TRUZZ...- FKMKP Gelar RUA: Ada Lima Gol untuk Mencapai Tujuan

Pemuda Katolik Akan Hadir di 12 Kabupaten

Sabtu, April 10, 2010





Beberapa kabupaten yang terletak dalam wilayah Keuskupan Timika akan hadir Komisariat Cabang Pemuda Katolik (Komcab PK).

“Di wilayah Keuskupan Timika, pengurus Komcab PK yang sudah terbentuk baru Kabupaten Timika. Kegiatannya juga sedang berjalan. Sedangkan kabupaten-kabupaten yang lain, kami akan bentuk pengurusnya,” ungkap Ketua Sub Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Keuskupan Timika, Leander Alexander Auwe, Jumat (9/4).

Sebagai satu organisasi kepemudaan (OKP) resmi di Indonesia, menurut dia, setiap kabupaten/kota harus ada kepengurusan Pemuda Katolik. “Untuk itu, dalam waktu dekat kami bentuk Komcab di 12 kabupaten yang berada di wilayah Keuskupan Timika,” kata Leander.

Adapun 12 kabupaten dimaksud, Timika, Paniai, Nabire, Puncak Jaya, Biak, Serui, Supiori, Waropen, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Papua.

Dijelaskan, PK dapat memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah maupun swasta di daerah. Bagaimana dengan posisi PMKRI? “PMKRI itu organisasi resmi di kalangan mahasiswa yang dibatasi usia. Kalau PK tidak, keanggotaannya umum dari berbagai kalangan dengan batasan umurnya 17-40 tahun. Anggota PMKRI dan WKRI juga bisa masuk dalam PK,” tuturnya.

Meski waktunya mepet, diharapkan dalam beberapa hari kedepan ada pengurus, sehingga masing-masing Komcab mengutus perwakilan mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta. Rencana Rakernas 16-18 April mendatang.

“Karena Rakernas ini penting, kiranya tiap kabupaten bisa ikut Rakernas. Soal siapa pesertanya, saya yang akan kasih rekomendasi,” ucap Auwe.

Saat pihaknya sedang berkoordinasi dengan pengurus pusat (DPP) dan Komcab untuk menyiapkan tim formatur agar melaksanakan agenda pemilihan dan pelantikan badan pengurus Komcab di masing-masing kabupaten.

Pengurus Sub Komda PK Keuskupan Timika dilantik Ketua DPP PK Pusat, Natalis Situmorang, S.Hut, M.Si, November lalu. Natalis Situmorang terpilih kembali untuk periode kedua pada saat Kongres Pemuda Katolik se-Indonesia di Manado, September 2009. (Markus You)
------------------------
Sumber:http://tabloidjubi.com

BACA TRUZZ...- Pemuda Katolik Akan Hadir di 12 Kabupaten

Konflik Papua Perlu Solusi

Selasa, September 15, 2009



Kondisi Papua belakangan ini sempat memanas, perang dingin antara pemerintah dan masyarakat Papua terus berlanjut tanpa adanya solusi.

Rentetan kejadian, pembakaran Rektorat Uncen, penyerangan Polsekta Abepura, pengibaran bintang kejora mewarnai Kamtibmas di tanah Papua.

Mesikapi itu, Ketua Solidaritas HAM dan Demikrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) Usama Yugobi mengatakan, perlu segera dicarikan pemecahan masalah yang tepat agar akarnya dapat diatasi

“Kejadian-kejadian ini mungkin saja akan terus menerus terjadi, maka harus ada solusi,” jelasnya.

Realita masyarakat umum melihat bila terjadi satu pelanggaran hukum baik itu tindakan kriminal maupun tindakan makar aparat hukum dapat menuntaskan perkara hukum ke meja hijau.

Namun bila dikaji dengan permasalahan HAM maka, permasalahan ini sampai kapan pun tidak akan terselesaikan, tentunya ini satu contoh kongkrit yang perlu disikapi dengan arif.

Menurutnya, penegakan keadilan di tanah Papua ini jauh dari harapan, sekalipun bersentuhan hukum dan aparat berlawanan, namun perlawanan masyarakat terus jut.

Katanya, katanya, pembangunan di era Otsus ini semakin tidak terarah, empat sektor dalam UU No.21 Tahun 2001, sama sekali belum memberi manfaat.

“Masyarakat jenuh dengan omong kosong pejabat yang nota bene orang asli Papua tentang pembangunan, mereka setelah menduduki jabatan justru mensejahterakan diri, sedangan masyarakat tidak merasakan perubahan Otsus,”ujarnya.(fer)
------------------------------
Sumber:papuapos.com

BACA TRUZZ...- Konflik Papua Perlu Solusi

IPMADO Gelar Kongres I

Senin, Mei 18, 2009

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) se-Jawa dan Bali menggelar kongres I di Asrama “Koteka”, kota studi Semarang, Sabtu, (16/5). Kongres dihadiri oleh pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Dogiyai yang sedang studi di berbagai kota studi di Jawa dan Bali, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Bandung dan Semarang. Demikian kata Sekretaris IPMADO, Mateus Ch. Auwe.

Kata Auwe, dalam kongres yang berlangsung sederhana itu, pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai dari kota studi Surabaya, dan Malang belum sempat dating karena ada kesibukan yang yang tidak bisa ditinggalkan. Lanjutnya, kegiatan dipimpin oleh Marthen Douw sebagai moderator. Kata Auwe, Ketua IPMADO kota Semarang, Leonardus Yonine Magai sebagai tuan rumah diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan di lanjutkan dengan sambutan Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang(HIPMAPAS), Dujan Kogoya.

“Pertama-tama kami mengubah struktur dan mekanisme organisasi dari Korwil menjadi kota studi. Pada awalnya, IPMADO terdiri dari 4 korwil, yaitu Korwil I (Yogyakarta, Solo dan Purwokerto), Korwil II (Surabaya, Malang dan Bali), Korwil III (Semarang, Ungaran dan Salatiga), Korwil IV (Jakarta, Bogor dan Bandung), tetapi sekarang kami bagi menjadi masing-masing kota studi punya IPMADO. Kami melakukan demikian karena jarak antarkota studi yang jauh dan juga karena masing-masing anggota mempunyai kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Namun, semua ikatan itu di bawahi oleh IPMADO Pusat yang sementara berkedudukan di Yogyakarta,” kata Mateus.

Selain perubahan AD/ART dan mekanisme organisasi, mereka juga membicarakan persiapan Pengadaan Buku dan Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Pengadaan buku dan pembicaran mengenai pengembangan pendidikan di Dogiyai akan berlangsung pada 15-20 Juli mendatang.

“Untuk pengadaan buku dan pengembangan pendidikan, IPMADO pusat memberikan tanggung jawab kepada kota Studi Semarang untuk bertanggung jawab dari persiapan hingga pelaksanaan nanti,kata Auwe.

Leonardus Magai mengatakan, dalam proses persiapan diberi tanggung jawab kepada seluruh pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Dogiyai yang tersebar di Jawa dan Bali. “Buku yang ingin kami kumpulkan, terutama buku SMP dan SMA yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini,” kata Leo. [yer].


BACA TRUZZ...- IPMADO Gelar Kongres I

Urgensitas Pemanfaatan Hasil Penelitian

Jumat, Mei 15, 2009

Oleh : Joko Sugiarto

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Universitas INDONUSA Esa Unggul (UIEU) Jakarta menggelar acara pelatihan penulisan pemanfaatan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kreativitas mahasiswa yang berpotensi paten. Acara itu digelar di Menara Panin Sula Hotel Jakarta, 11-14 Mei ini. Acara itu diadakan salah satunya dengan tujuan untuk menghadapi era knowledge based economy.

Perguruan tinggi dituntut untuk dapat melakukan transformasi dari perguruan tinggi yang hanya berbasis pengajaran atau pendidikan, menjadi perguruan tinggi berbasis penelitian dan pengembangan ke arah technopreneur. Dengan transformasi tersebut, perguruan tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam pengajaran tetapi juga dapat menghasilkan Ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni (IPTEKS) yang selanjutnya dapat diimplementasikan pada industri atau masyarakat.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan, baik yang langsung memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dan industri, maupun untuk pengembangan ilmu. Selama ini, sebagian besar penelitian yang dilakukan hanya menghasilkan laporan sebagai bentuk akhir pertanggungjawaban kegiatan serta (mungkin) dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah namun masih belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri sehingga IPTEKS yang telah dikembangkan dengan menghabiskan banyak dana, waktu dan tenaga menjadi kurang terasa manfaatnya.

Penelitian yang inventif dan inovatif yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa menjadi citra kesuksesan sebuah perguruan tinggi. Hasil penelitian-penelitian tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam implementasi berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan sistem hak kekayaan intelektual (HKI) baik perlindungan dalam bentuk paten maupun bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya dalam sistem HKI. Yang jelas, dalam kegiatan ini ingin membangun pemahaman dan kemampuan peneliti dan institusi agar dapat menghasilkan penelitian yang berorientasi paten dan jenis regim HKI lainnya.

Sejumlah materi telah disiapkan untuk mengisi kegiatan ini, antara lain: sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ipteks, pemanfaatan sistem HKI dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Langkah, syarat dan administrasi pengajuan, terutama paten, hak cipta serta desain tata letak sirkuit terpadu.

Selain itu juga diberikan materi: perlindungan desain industri, perlindungan merek, sistem paten, metode penulisan dokumen spesifikasi paten, dan lain-lain. Kegiatan ini di bawah tanggung jawab Prof Ir Suryo Hapsoro Tri Utomo PhD (direktur P2M dan Dr Ir Arief Kusuma MBA (Universitas INDONUSA Esa Unggul). Selain itu juga kegiatan ini diisi oleh mentor berpengalaman seperti: Prof Dr Suprapto DEA (ITS), Prof Dr Filli Pratama MSc (Hons), Prof Dr Tien Muchtadi (DRN), Ir Ahdiar Romadoni MBA (ITB) dan lain-lain. (*)

----------------------------
Sumber:http://kabarindonesia.com/
BACA TRUZZ...- Urgensitas Pemanfaatan Hasil Penelitian

Diklat Jurnalistik Intensif 2009

Minggu, Mei 10, 2009

Lembaga Kajian dan Komunitas Penulisan yang tergabung dalam Intan of Cultural Research Centre DI Yogyakarta-Jawa Tengah bekerja sama dengan PPWI, Depkominfo BEM Rema UNY, dan Transform Institute UNY, Minggu, 17 Mei 2009, menggelar "Diklat Jurnalistik Intensif 2009" di Gedung Student Centre UNY (pukul 08.00-16.00).

Diklat diselenggarakan sebagai komitmen ICRC dalam memperjuangkan hak publik dalam menyampaikan ide kritis, unek-unek, suara wacana, serta agar bisa menjadi penulis populer dan jurnalis tanpa meninggalkan profesi lama. Diklat jurnalistik ini diperuntukkan bagi kalangan umum (mahasiswa/pelajar, guru, dosen, PNS, penulis, staf humas, staf TU, pewarta warga, pensiunan, polisi, tentara, karyawan, petani, pedagang, tukang becak, dan beragam profesi lain) tanpa membedakan SARA.

Berbeda dengan model diklat jurnalistik lainnya, direncanakan ada tujuh pembicara (sejumlah pemimpin redaksi surat kabar dan tabloid, dosen, novelis, penyair, kolomnis, dan penulis senior). Mereka di antaranya Octo Lampito (Pimred KR dan Ketua PWI DIY), YB Margantoro (Redaktur Bernas Jogja), Wilson Lalengke (Pimred Explorer Indonesia), Sutirman EW (Pimred Malioboro Express), Achmad Munif (novelis), Mustofa W Hasyim (penyair), dan Supadiyanto (Kolumnis, Redaktur HOKI).

Seluruh peserta bakal mendapatkan multifasilitas berupa makalah, co-card, dan koran, sertifikat, makan siang, snack, door prize buku jurnalistik, serta layanan konsultasi terkait dunia jurnalistik dan kepenulisan.

Bagi yang berminat bisa mendaftar di front office Kopma UNY (0274) 584134; Warpostel Kopma UIN Sunan Kalijaga (0274) 554779; serta Warpostel Kopma UGM (0274) 519943 mulai 25 April-16 Mei 2009 (jam kerja). Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 085868391622 (Ata) dan atau 08179447204 (Intan). Sulis Styawan Koordinator Panitia Diklat Jurnalistik.
--------------------------------------------------
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/11483942/Surat.Pembaca

BACA TRUZZ...- Diklat Jurnalistik Intensif 2009

Orokai Ikikitaro, Pastor Pertama dari Suku Komoro

Senin, April 20, 2009

Masyarakat Suku Kamaro, Kabupaten Mimika, Papua, merayakan pesta penahbisan pastor pertama selama 80 tahun Gereja Katolik hadir di daerah itu. Dia adalah Pastor Yosep Orokai Ikikitaro Pr (28).

Ikikitaro ditahbiskan menjadi pastor pertama dari Komoro oleh Uskup Timika Mgr John Saklil Pr di Timika, Minggu (19/4). Tugas penahbisan oleh John Saklil itu juga tugas pertama yang dijalankan Saklil sebagai Uskup Timika, sejak 2005-2009.

Wakil Uskup Jayapura Pastor Dr Neles Tebay Pr diJayapura, Minggu, mengatakan, Ikikitaro adalah putra asli Papua kelima yang ditahbiskan menjadi pastor selama hampir 100 tahun Gereja Katolik hadir di Papua.

Ada puluhan putra Papua menekuni pendidikan sebagai calon pastor, tetapi kebanyakan gagal. Salah satu di antaranya, yang hampir ditahbiskan menjadi pastor yakni Metodius Mamopuku. Mamopuku mengundurkan diri setelah ditahbiskan menjadi Diakon, satu tingkat di bawah pastor, dalam hirarki gereja Katolik.

Ikikitaro menjalani pendidikan SMU Taruna Bakti di Waena Jayapura, kemudian masuk Seminari Tinggi Fajar Timur Abepura, Jayapura, sampai sarjana filsafat dan Teologi. Pastor baru ini berasal dari keluarga guru agama Katolik yang sangat taat beribadah dan berdoa.[Kornelis Kewa Ama Khayam]
-----------------------------
Sumber: Kompas.com

BACA TRUZZ...- Orokai Ikikitaro, Pastor Pertama dari Suku Komoro

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Mitra Kerja Pemerintah

Minggu, Januari 25, 2009

Pembentukan DKR sebagai Mitra Kerja Pmerintah khususnya Dinas Kesehatan Propinsi Papua sebab masalah kesehatan masih memprihatinkan di Indonesia termasuk di Propinsi Papua khususnya didaerah terpencil.

Hal ini diungkapkan Samuel Awom, Sekretaris Jenderal Propinsi Papua, saat diwawancarai Jubi pada kamis (08/01) disekretariat DKR.
"Dewan ini berdiri karena Menteri Kesehatan RI melihat masalah kesehatan di daerah terpencil di Indonesia, lebih khusus di Papua kurang di perhatikan, " Ujar Awom".

Ditambahkan kebanyakan di daerah-daerah terpencil kekurangan fasilitas kesehatan, bangunan fisik yang kurang diperhatikan sehingga kesehatan masyarakat tidak terjamin dengan baik. "Selain itu kurangnya tenaga kesehatan dan dokter spesialis" Ujar Awom.
Menurutnya kadang dalam indikasi pelayanan kesehatan dari dinas-dinas itu sering terjadi kemandegan pelayanan kesehatan terutama menyangkut dana-dana kesehatan.

"ini kenyataan yang ada di Papua sebab selama ini tidak didistribusi dengan baik" Ungkap Samuel tegas. Dengan alasan ini, maka lanjut dia, DKR sebagai Mitra Kerja Dinas Kesehatan untuk mengkoordinir masyarakat dalam menanggulangi kesehatannya. Sampai sejauh ini DKR sudah beroperasi untuk menjalankan programnya disemua kabupaten-kabupaten yang ada di Papua, baik di Propinsi Papua dan Papua Barat. Ujar Awom.

Ditambahkannya program-program yang dijalankan selama ini, yaitu ; pendataan penduduk, pendataan pos kesehatan antara lain puskesmas, pustu dan lain-lain. Selain itu dilakukan pendataan penyakit yang sering dialami. Jadi hampir kebanyakan DKR memediasi masyarakat bawah dan memastikan apakah mereka selama ini sudah mendapat pelayanan kesehatan secara gratis atau belum. Urai Awom.

Dikatakan pada tahun 2008 tanggal 11 - 12 Maret, DKR melakukan Workshop dan Konferensi yang menugaskan DKR untuk mendukung Departemen Kesehatan RI dalam membangun desa-desa siaga diseluruh wilayah NKRI.

"Selanjutnya sesuai dengan seruan Presiden SBY saat Pencanangan Pekan Kesehatan Nasional pada (08/06/05) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 116/SK/II/2008. Ujar Awom. (Musa Abubar).
------------------------------
Sumber:http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=893&Itemid=9

BACA TRUZZ...- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Mitra Kerja Pemerintah

Gubernur: ‘Jangan Korupsi’

Rabu, Januari 07, 2009

Gubernur Papua Barnabas Suebu SH mengingatkan pasangan Bupati/Wabub Biak, Yusuf Melianus Maryen/Alimuddin Sabe yang mendapat kepercayaan rakyat memimpin Biak Numfor lima tahun kedepan agar jangan melakukan tindakan kolusi,korupsi dan nepotisme (KKN).

"Menciptakan tata pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN yang merupakan program Presiden SBY, harus menjadi perhatian utama bupati/Wakil bupati Biak Numfor," kata Gubernur Suebu pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Yusuf Melianus Maryen/Alimuddin Sabe sebagai Bupati/Wabub Biak, Rabu.
Gubernur Suebu mengatakan, setelah resmi dilantik sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati Biak, pasangan ini diharapkan dapat membawa misi perdamaian, persatuan dan pembangunan.

Untuk misi perdamaian, lanjut Gubernur Suebu, merupakan tugas yang harus diperhatikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih guna mewujudkan kabupaten ini sebagai kota yang aman, damai dan sejahtera.

Sementara misi persatuan, menurut Suebu, seorang Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus dapat mempersatukan semua komponen masyarakat tanpa melihat pilihan mereka pada Pilkada yang lalu.

Sedangkan untuk misi pembangunan, lanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang berbasis kampung.

"Masyarakat yang hidup di kampung harus menjadi subjek pembangunan bukan dijadikan sebagai objek," katanya.

Dia berharap, Yusuf Maryen/Alimuddin Sabe mengelola potensi sumber daya manusia di daerah ini untuk mengelola kekayaan alam Biak yang besar terutama sektor perikanan dan pariwisata.

"Bupati Biak terpilih Yusuf Maryen bersama Alimuddin yang kaya dengan pengalaman pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan perekonomian warga," ujarnya.
Yusuf Melianus/Alimuddin meraih suara terbanyak dalam Pilkada bulan Oktober 2008 lalu. Mereka menggantikan pejabat lama Drs Frans R.Kristantus MM.(ant)
-------------------------------
Sumber:http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2125&Itemid=1
BACA TRUZZ...- Gubernur: ‘Jangan Korupsi’

RAKYAT PAPUA WAJIB BEROBAT GRATIS

Selasa, Desember 30, 2008

oleh: "Dkr Papua"

Tak terasa sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2008. Itu berarti Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua sudah berjalan kurang lebih 8 Tahun. Salah satu prioritas penting atau agenda mendesak dalam rangka pengimplementasian kebijakan tersebut adalah bidang Kesehatan. Bidang kesehatan menjadi prioritas penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Papua yang lebih adil dan bermartabat guna menjadikan rakyat Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Itu sebabnya upaya dalam rangka mewujudkan agenda tersebut perlu kita sikapi dengan serius sebelum kita memasuki tahun 2009.

Perlu untuk kita refleksikan bersama, sejauh mana pelayanan kesehatan yang baik itu sudah diterima oleh rakyat Papua di seluruh kota kabupaten di Tanah Papua? Pertanyaan ini tentunya menibulkan kontadiksi/pertentangan bagi kita semua apabila kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sampai sejauh ini dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada di Tanah Papua.

Berdasarkan survey tim dari Dewan Kesehatan Rakyat Papua yang turun ke setiap kota kabupaten di Papua, terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini rumah sakit dan puskesmas-puskesmas di Provinsi Papua sebagai pelaksana teknis dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat di seluruh Tanah Papua.

Ada indikasi bahwa terjadi bisnis-bisnis terselubung berkaitan dengan obat-obatan yang tidak tersedia di apotik resmi rumah sakit yang ternyata dititipkan di apotik-apotik swasta sehingga para pasien harus membelinya sendiri di apotik-apotik tersebut, padahal biaya pengobatan dan perawatan sudah dibayarkan termasuk biaya obat yang direkomendasikan oleh dokter atau bidan yang menangani pada saat pasien tersebut membayar biaya administrasi dan jasa pelayanan. Demikian juga yang terjadi di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dimana dalam pengurusan kartu Jaminan Kesehatan Maysrakat (JAMKESMAS), masyarakat dikenakan biaya Rp. 3000,-.

Hal ini tentunya bertentangan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari dalam acara workshop Dewan Kesehatan Rakyat Papua dan Papua Barat di Nabire Papua oktober 2008 lalu, bahwa pemerintah melalui Departemen Kesehatan membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua dalam program JAMKESMAS. Ia menyatakan bahwa seluruh rakyat Papua dan Papua Barat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemeriksaan dokter, berobat, dan perawatan inap dan jalan di kelas 3 pada setiap rumah-rumah sakit dan puskesmas-puskesmas pemerintah yang ada di seluruh Tanah Papua.

Lebih lanjut dikatakan bahwa “sekarang nggak usah pakai kartu JAMKESMAS. Yang masih memungut biaya kesehatan rakyat Papua dan Papua Barat merupakan tindak kejahatan. Para Bupati seharusnya mengawal program ini, tetapi para Bupati pada saat itu tidak ada yang hadir dalam workshop tersebut, jadi biar rakyat langsung lewat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengawal program ini,” tambahnya Menkes juga menegaskan bahwa untuk PNS tidak ada lagi co-sharing yang membebani, sehingga pelayanan kesehatan bagi PNS 100% ditanggung oleh Asuransi Kesehatan (ASKES).

Dengan demikian semua penduduk di Papua sudah ter-cover biaya kesehatannya.(TEMPO Interaktif, Jum’at 17 Oktober 2008 I 20:56 wib). Menyikapi hal ini, Dewan Kesehatan Rakyat Papua yang mendapat mandat langsung dalam mengawal program ini mengimbau kepada seluruh Rakyat di Tanah Papua, bahwa apabila berobat ke setiap rumah-rumah sakit pemerintah yang ada di setiap kota kabupaten agar jangan mau dibebankan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan (tidak usah bayar), karena pemerintah melalui program JAMKESMAS sudah membayar lunas biaya pelayanan kesehatan bagi rakyat asli Papua.

Apabila ternyata nanti dikenakan biaya, masyarakat berhak mengadukannya kepada pos-pos pengaduan Dewan Kesehatan Rakyat Papua di seluruh kota kabupaten yang ada, karena merupakan hak masyarakyat asli Papua. Dengan demikian, upaya untuk menjadikan rakyat Papua yang sehat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih adil dan bermartabat dapat tercapai. ***(DRH)
------------------------------------------------
Sumber: DEWAN KESEHATAN RAKYAT PAPUA
Sekretariat : Waena Residance No. B-4, Jl. Teruna Bakti Waena-Jayapura
Telp/Hp : 081384422114, 085244570355


BACA TRUZZ...- RAKYAT PAPUA WAJIB BEROBAT GRATIS

Perdasus Kependudukan, Kebutuhan yang Mendesak

Minggu, Desember 28, 2008

JUBI—Marjinalisasi dan tersisihnya orang asli Papua menyebabkan mereka akan terus tersingkir dari tanah leluhurnya karena ketakberdayaan dan tidak adanya keberpihakan dalam pembangunan. Bahkan jumlah penduduk asli Papua terus semakin berkurang jumlahnya, yang terjadi adalah pertambahan penduduk.

Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Papua yang diselenggarakan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua yang berlangsung di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, Papua pada 14-17 Oktober menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah pusat antara lain perlindungan bagi orang asli Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pdt Jemima J.Mirino- Krey,S.Th di Jayapura dalam menyampaikan hasil rekomendasi GKM Papua yang dihadiri sedikitnya 190 peserta yang berasal dari pimpinan GKI di tanah Papua, Gereja Katolik, denominasi gereja-gereja Kristen Se-Papua, LSM, tokoh perempuan, pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat serta pemangku adapt belum lama ini di Sentani Jayapura.


Ket.foto: Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pdt Jemima J.Mirino- Krey,S.Th di Jayapura dalam menyampaikan hasil rekomendasi GKM Papua (Foto : Dominggus Mampioper)

“GKM Papua merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah hukum dan politis, guna melindungi orang asli Papua yang makin termarjinalisasi dan makin terdiskriminasi dari berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Pdt Jemima Krey.

Dalam melindungi keberadaan orang asli Papua, diharapkan pemerintah daerah untuk, menyusun data kependudukan yang akurat khususnya data mengenai orang asli Papua, menjadi acuan pembangunan di tanah Papua. Segera mengeluarkan Perdasus tentang kependudukan. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam UU No:21/2001 tentang Otsus Papua dalam melakukan pemekaran-pemekaran wilayah di tanah Papua. Mengeluarkan Perdasus yang melindungi kepemilikan tanah tanah adat dan sumber daya alam di tanah Papua. Menandatangani Perdasus No.1/2007 tentang penerimaaan dan pengelolaan dana Otsus.

Di bidang pendidikan diharapkan pemerintah daerah mengembangkan sistem pendidikan yang integral, bermutu, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Papua. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan Gubernur yang menindak lanjuti Perdasi No.5/2006 tentang pembangunan pendidikan. Mengatur dengan baik rekrutmen, mutasi, rotasi guru Kristen sehingga sungguh-sungguh memajukan layanan yayasan-yayasan pendidikan Kristen. Membebaskan biaya pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Sedangkan pernyataan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah sebagai berikut segera mengeluarkan Perdasus tentang kependudukan. Membentuk tim hukum ad hoc untuk menyusun Perdasi dan Perdasus pada tahun 2009. Menunda pembahasan dan penetapan Raperdasi tentang Pembangunan Kesehatan, pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS sampai periode legislatif 2009-2014. Mematuhi ketentuan- ketentuan yang termuat dalam UU No:21/2001 tentang Otsus dalam pemekaran pemekaran wilayah di tanah Papua.

Pemerintah daerah, menurut pernyataan hasil KGM Papua, diharapkan membentuk tim yang bertugas membuat konsep sistem pelayanan kesehatan terpadu yang bermutu di Papua yang memenuhi hak atas kesehatan; menguatkan kemampuan penataan manajemen kelembagaan dan pengembangan strategi pengkaderan serta mengambil langkah-langkah yang serius tentang program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat Papua melalui pusat/unit-unit pelayanan kesehatan milik pemerintah dan Gereja.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menjelaskan, jumlah pengidap HIV/AIDS per 30 Juni 2008 tercatat 4.114 kasus.
Variabel epidemologi kumulatif adalah laki-laki pengidap HIV sebanyak 1.053 dan AIDS 1.074 dengan jumlah keseluruhan 2.127 kasus. Sedangkan perempuan pengidap HIV tercatat 1.146 dan AIDS 785. Jumlah keseluruhan 1.931 kasus. Tidak diketahui tercatat HIV 48 dan AIDS delapan. Jumlah 56 kasus.

Jumlah keseluruhan HIV sebanyak 2.247 dan AIDS 1.867 kasus. Rincian per wilayah kabupaten/kota antara lain Kabupaten Biak, jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 421 kasus, Jayapura 203, Jayawijaya 118, Keerom terdapat dua kasus, Kota Jayapura 218, Mappi terdapat sembilan kasus, Merauke 987, Mimika 1.681, Nabire 383, Paniai 19 dan Puncak Jaya terdapat tujuh kasus.

Pernyataan lain juga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) antara lain meningkatkan tingkat pertemuan dengan lembaga lembaga yang diwakilinya. Meningkatkan kemampuan anggota dalam merepresentasikan eksistensi orang asli Papua.

Bagi pemerintah pusat di Jakarta harus mengambil langkah langkah hukum dan politis guna melindungi orang asli Papua yang makin termajinalisasi dan terdiskriminasi dari berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan orang asli Papua dalam kerangka evaluasi pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan pelurusan sejarah Papua.
“KGM Papua merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk melindungi dan menjamin hak hidup dan kesetaraan umat beragama seperti Ahmadiyah dan kelompok minoritas di Indonesia,” katanya.

Mematuhi ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 perihal penempatan pasukan TNI non regular dan mengatur keberadaan pasukan dan lembaga intelijen tersebut sesuai dengan tata perundangan yang berlaku dan hukum hak asasi manusia universal yang sudah diratifikasi.

Menghentikan pernyataan-pernyataan stigma seperti separatis, Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), makar dan sejenisnya dari dalam diri orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah (presemtion of inocence) harus sungguh-sungguh ditegakkan.

Menangani secara serius berkas-berkas kasus pelanggaran HAM dan mereformasi sistem peradilan HAM sehingga sungguh-sungguh menjawab rasa keadilan korban.

Melakukan reformasi institusi-institusi negara yang terbukit melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua dan berbagai tempat di Indonesia.

“Mengambil langkah-langkah serius bagi proses rekonsiliasi yang mengungkapkan kebenaran masa lalu dan memulihkan harga diri korban guna membangun suatu tata sosial yang adil dan menghormati hak azasi manusia,” kata Pdt Jemima Krey.

Mendorong Komnas HAM Perwakilan Papua untuk memiliki kewenangan pro justisia dalam melakukan tugas dan fungsinya menegakkan, memajukan dan melindungi HAM di tanah Papua.

Memberikan wewenang politik yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua dalam hal pemekaran-pemekaran wilayah di tanah Papua.

Gereja gereja di tanah Papua juga merasa terpanggil mendidik warganya agar tidak memberlakukan sesama warganya secara diskriminasi dan mewujudkan panggilannya untuk terlibat dalam segala bidang baik sosial, politik , ekonomi dan budaya bagi umatnya.

Namun yang jelas dalam menyikapi inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi UU Otsus Papua tentunya telah membuat konflik dan memperkeruh situasi tentang hak hak dasar bagi orang Papua yang terancam seperti aspek kehidupan sosial, aspek persaingan dalam ekonomi barter versus ekonomi modern, budaya yang semakin hilang (lost cultural), HAM yang selama ini tak tereselesaikan dan cenderung diabaikan. Kondisi yang semakin mengancam ini jelas menuntut pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk dudul bersama guna melihat masalah masalah yang dihadapi orang Papua secara jujur dan konsekwen sesuai dengan perspektif Otsus Papua.

Menyikapi persoalan persoalan yang dialami maka pihak pimpinan Gereja di tanah Papua akan membentuk lembaga Kajian Kristen di tanah Papua yang bertanggung jawab kepada Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) paling lambat akhir 2008 atau Desember 2008 sudah terbentuk.

Pihak pimpinan Gereja jugamenyadari bahwa pentingnya melakukan komunikasi yang teratur dengan pemerintah daerah dan pimpinan umat beragama di tanah Papua sekurang kurangnya tiga bulan sekali secara periodik. Selain itu perlunya pihak gereja bersama umatnya melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan UU Otsus UU No:21/2001. Berperan aktif dalam pelayanan kesehatan primer yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara khusus Ibu dan anak di Tanah Papua.

Menyepakati Konfrensi Gereja ke V di Manokwari Provinsi Papua Barat pada 2012

Menyambut pelaksanaan Konfrensi Gereja dan Masyarakat di Manokwari, Asiten II Setda Provinsi Papua Barat Drs Pieter A Ramandey yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O Atururi menegaskan menyambut baik dan akan menyampaikan kepada gubernur perihal rencana KGM ke V di Manokwari. “Saya harapkan dalam KGM ke V di Manokwari sudah sangat maju dan mampu menyelenggarakan acara tersebut,” ujar Ramandey. Ditambahkan pada 2012 nanti di Kota Manokwari sudah tambah maju dan melaksanakannya lebih baik lagi.

Sebelumnya telah dilaksanakan tiga konferensi masing-masing di Biak tahun 1985, di Jayapura tahun 1990 dan 1999, di mana semuanya berorientasi untuk merefleksikan realitas kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. (Dominggus A Mampioper)
---------------------------
Sumber: http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=9
BACA TRUZZ...- Perdasus Kependudukan, Kebutuhan yang Mendesak

Gelombang Pasang di Biak, 3 Orang Meninggal dan 73 Rumah Rusak

Jumat, Desember 12, 2008

Baik (Selangkah)--Gelombang yang menghantam beberapa wilayah di Kabupaten Baik, Provinsi Papua empat hari terakhir ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 73 rumah rusak parah, dan ribuan warga diungsikan.

Demikian kata Sekretaris Program PLKL Baik, Bertha Ronsumbre., melalui short message service (SMS) kepada citizen reporter, Jumat (12/12).

Dilaporkan, wilayah yang parah adalah Disrik Biak Utara, Disrik Biak Timur, Disrik Padaido (mengalami kerusakan parah). Disrik Padaido misalnya, karang patah akibat hantapan ombak. Tiga orang korban di antaranya, dua orang dewasa dan satu orang anak dari Distrik Biak Utara.

Aktivis LSM itu mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Tim SAR memprediksikan bahwa ombak dan air naik hingga akhir bulan ini (bulan Desember). Dikabarkan bahwa, Biak Utara agak parah karena dekat dengan laut fasifik, maka warga telah diungsikan ke tempat yang agak tinggi.

---------------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com

BACA TRUZZ...- Gelombang Pasang di Biak, 3 Orang Meninggal dan 73 Rumah Rusak

Dana Otsus 2,609 Trilyun

Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2009 sebesar 2,609 Trilyun mengalami penurunan 27,3 persen dibanding tahun 2008 sebesar 3,950 Trilyun, atau Besarnya setara 2 persen DAU (Dana Alokasi Umum).

Demikian pidato Gubernur provinsi Papua dalam pidato pengantar Gubernur Papua yang disampaikan wakil Gubernur Papua Alex Hesegem SE tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan pendapatan dan belanja daerah provinsi Papua tahun 2009 di ruang sidang DPRP, Jumat (12/12).

Sedangkan kontribusi dana otsus menurut Gubernur terhadap total pendapatan daerah mencapai 49 persen. Adapun kata Gubernur dana otsus dialokasikan antara laian dana bantuan pemabngunan kampung (dana respek) sebesar Rp 320 Milyar. Bantuan program pembangunan daerah 8 kabupaten pemekaran baru Rp 101,914 milyar. Porsi kabupaten dan kota se-provinsi Papua sebesar Rp 1,32 trilyun atau 60 persen. Sedangkan untuk membiayai urusan pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan sesuai amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus bagi provinsi Papua sebesar Rp 875,152 milyar atau 40 persen.

Komponen pendapatan dari tambahan infrastruktur dalam rangka otsus mengalami peningkatan sebesar 142 persen, 2008 sebesar Rp 330 milyar, 2009 naik menjadi 800 milyar. Dana tambahan infrastruktur terhadap total pendapatan daerah mencapai 15 persen.

‘’Dana tambahan infratruktur ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksebilitas antar wilayah di provinsi Papua,’’ katanya.

Jumlah belanja daerah mengalami penurunan sebesar 5,63 persen, dari sebesar Rp 5,448 trilyun tahun 2008 menjadi sebesar Rp 5,14 trilyun tahun 2009. Komposisi belanja daerah dengan proporsi 61,3 persen atau sebesar Rp 3,152 trilyun dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan 38,7 persen atau sebesar Rp 1,98 trilyun untuk belanja langsung.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan alokasi belanja daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka APBD provinsi Papua tahun anggaran 2009 mengalami surplus sebesar Rp 180 milyar.

‘’Surplus ini selanjutnya dialokasikan untuk membiaya beban pembiayaan daerah berupaya pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lain-lain investasi ,’’tukasnya.

Dikatakan, tahun anggaran 2009 ini pemerintah provinsi Papua tetap pada fokus pada rakyat yaitu perbaikan mutu hidup manusia Papua, khususnya mereka yang bermukim di kampung-kampung terpencil, dibalik gunung-gunung yang tinggi, dilembah-lembah, didaerah berawa dan pinggiran sungai, dipesisir pantai dan dipulau-pulau.

Pada tahun anggaran 2007 hingga 2008 pemprov sudah meyalurkan dana tunai yang kita sebut block grant dan dikelola oleh rakyat Papua di kampung-kampung, melalui suatu perencenaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh mereka sendiri dan dilakukan secara partisipatif.

‘’Program SKPD juga harus berorientasi dan lebih fokus pada pembangunan di kampung,’’ ujarnya. (bela)
---------------------------------------
sumber:papuapos.com
BACA TRUZZ...- Dana Otsus 2,609 Trilyun

Muntaber Serang Warga Paniai, 52 Orang Meninggal Dunia

Paniai--Pos Kontak Biro Perdamaian dan Keadilan Gereja Kristen Papua di Nabire, Yones Douw mengatakan, dalam pekan terakhir (1 Desember s.d. 10 Desember 2008) kurang lebih 52 orang meninggal dunia akibat wabah Mutaber, Rabu (10/12). Namun, menurut pengamatan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai susah dikategorikan sebagai penyakit muntaber dan tidak teridentifikasi.

Yones mengatakan, wabah Muntaber itu terjadi di Desa Dagouto, Desa Uwamani, Desa Toko, dan desa Eduda, Kabupaten Paniai. Dilaporkan, 31 orang hingga saat ini dirawat intensif di RSUD Enarotali, Kabupaten Paniai.

“Jika tidak ada penangan segera dari pemerintah daerah, dipastikan jumlah korban terus meninggal. Karena wabah ini sangat cepat menyebar dari kampung ke kampung,” kata Douw ketika dikonfirmasi balik pada, Kamis (11/12) malam.

Kejadian itu dibenarkan oleh Fr.Oktovianus Pekei, Pr., Tim Pastoral Gereja Katolik di Enarotali. Dia mengatakan, wabah itu memang benar dan sedang berlangsung tetapi belum ada penangganan di beberapa desa wilayah Kabupaten Paniai.

“Tiga hari lalu (Senin, 8/12) sekitar 11 warga di pusat Kabupaten Paniai masuk rumah sakit dan beberapa warga lain telah meninggal dunia. Untuk itu, kami telah mengadakan rapat koordinasi untuk mengumpulkan informasi menyangkut kejelasan wabah muntaber ini,” kata Frater Oktovianus Kamis (11/12) sekitar pukul 11.30Wit.

Lebih lanjut Frater Oktovianus mengatakan, hingga saat ini RSUD Kabupaten Paniai berusaha menampung, namun banyak yang tidak tertolong. ”Muntaber ini mirip seperti wabah muntaber yang menyerang warga Kabupaten Dogiyai beberapa bulan lalu, sehingga perlu penanganan dari berbagai pihak,” kata Frater.
---------------------
Sumber: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=12108

BACA TRUZZ...- Muntaber Serang Warga Paniai, 52 Orang Meninggal Dunia

60 Tahun Hak Asasi Manusia

Kamis, Desember 11, 2008

"Pernyataan universal HAM disahkan 60 tahun lalu pada sidang Umum PBB di Paris. Pelanggaran HAM masih terjadi di seluruh dunia. Apakah ini berarti pernyataan HAM tidak berpengaruh?" komentar Ulrike Mast-Kirsching.

Gambaran kehancuran akibat Perang Dunia ke-2 tentunya masih terbayang di pelupuk mata para delegasi dari sekitar 50 negara, saat tahun 1948 menyepakati bersama susunan sebuah konvensi. Beberapa bulan setelah dibentuknya PBB, mereka memformulasikan: Semua orang memiliki kebebasan dan dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Hal itu tidak hanya disepakati Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, melainkan juga Cina, Uni Sovyet, Amerika Selatan dan negara-negara Timur Tengah.

Tahun 1966 dikeluarkan apa yang disebut Pakta Kembar. Yang pertama adalah pakta bagi hak warga dan politik, mewajibkan 163 negara yang menandatanganinya untuk menjamin hak asasi warganya. Selain itu setiap warga dapat mengajukan masalahnya secara individual kepada PBB jika mereka diperlakukan tidak adil. Ribuan pengaduan yang dilontarkan, tidak hanya mempertajam pandangan hak asasi manusia, tetapi juga lebih mengarahkan pada tercapainya kesepakatan lebih spesifik. Contohnya adalah perjanjian hak perempuan, konvensi anti penganiayaan atau konvensi orang cacat.

Terlepas apakah itu tentang kebebasan berpendapat atau hak kebebasan beragama, hak asasi manusia tidak kehilangan aktualitas dan keabsahan universalnya. Gagasan sejumlah negara Islam untuk mengeluarkan Pernyataan Kairo pada tahun 1990 tidak dapat diberlakukan secara umum, karena mereka menetapkan, bahwa semua hak dan kebebasan berada di bawah Syariah. Dominasi sebuah agama tidak ada, melainkan hanya kebebasan setiap orang untuk boleh menjalankannya. Siapa yang menentangnya dengan argumen keistimewaan tradisi, kebanyakan ingin menutupi pelecehan hak asasi manusia. Tradisi dalam peran gender di negara-negara Arab, artinya kira-kira tidak lain daripada merugikan kaum perempuan. Sejumlah negara Asia juga melakukan kesalahan dengan memandang hak asasi manusia sebagai layaknya barang mewah, dimana orang akan memperoleh imbalan bila tercapai keberhasilan ekonomi. Negara harus selalu aktif bagi hak asasi manusia, dengan dukungan sumber daya yang dimilikinya.

Meskipun demikian negara-negara Barat mendominasi bagian lainnya dari pakta kembar itu, yakni pakta sosial. Dimana tercantum definisi kewajiban negara-negara untuk hak perolehan pangan, keamanan sosialis, hak memperoleh pekerjaan. Dalam hal itu kasus-kasus hak asasi yang diajukan secara individual, tidak mendapat jaminan. Ini terjadi akibat konflik Timur-Barat. Negara-negara sosial ingin tatanan yang lebih baik dalam hak asasi manusia di bidang sosial, sementara negara-negara Barat melihatnya sebagai hak asasi manusia kelas dua.

Ketidakseimbangan sejarah antara kedua pakta hak asasi manusia terpenting ini, kini akan diselaraskan. Memang Amerika Serikat, Denmark, Polandia dan Inggris masih kurang terbuka untuk tema tersebut, namun Sidang Umum PBB akan memutuskan secara aklamasi hak mengajukan keberatan individual untuk Pakta Sosial pada tanggal 10 Desember ini. Jerman mengumumkan akan segera meratifikasinya.

Dengan begitu 'Pernyataan universal hak asasi manusia' juga kini, 60 tahun setelah pengesahannya tidak kehilangan arti. Ia tetap berlaku universal, tidak dapat dipisahkan dan mengandung orientasi yang diperlukan bagi kehidupan yang damai dan bermartabat di seluruh dunia.
-------------------------------
Sumber:kabarindonesia.com
BACA TRUZZ...- 60 Tahun Hak Asasi Manusia

Pesan Natal 2008: Mari Hidup Damai

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam Pesan Natal Bersama 2008 mengajak umat Kristiani di seluruh Indonesia agar hidup dalam perdamaian dengan semua orang.

Pesan Natal bersama KWI dan PGI yang ditandatangani Ketua Umum PGI Pdt. Dr A.A. Yewangoe, Sekretaris Umum,Pdt.Dr Richard M. Daulay serta Ketua KWI Mgr. Martinus D. Situmorang, O.F.M.Cap dan Sekretaris Jenderal Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka, M.S.F.

Pesan Natal Bersama KWI-PGI 2008 bertemakan 'Hiduplah dalam Perdamaian dengan Semua Orang'. "Di tengah sukacita Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus, marilah kita melantunkan mazmur syukur ke hadirat Allah. Ia datang ke dalam dunia untuk membawa damai bagi seluruh umat manusia. Kedatangan-Nya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya, tulis KWI-PGI.

Sebab itu dapat menjadi petunjuk bagi mereka yang rindu untuk hidup dalam damai, khususnya dalam keadaan dewasa ini yang diwarnai ketegangan dan kecenderungan untuk mementingkan diri atau kelompok sendiri.

Umat Kristiani memahami dirinya sebagai bagian utuh dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Selama ini kita telah tinggal dalam rumah bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kerukunan dan kedamaian.

Namun, akhir-akhir ini rumah kita dipenuhi dengan berbagai ketegangan, bahkan krisis. Keberadaan negara sebagai rumah bersama tidak lagi dipahami dengan baik oleh para warga bangsa. Berbagai benturan antarkelompok dalam masyarakat membuat warga tidak lagi dapat hidup damai.

Berbagai kelompok berusaha menunjukkan kekuatan mereka di hadapan kelompok lain yang dianggap sebagai ancaman. Dalam usaha untuk memberi rasa aman kepada seluruh warga negara, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengambil langkah-langkah nyata menuju kebersamaan yang rukun dan damai.

Kita merindukan keadaan damai yang memberi rasa aman bagi warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan afiliasi politik. Rasa aman itu membuat warga negara dapat bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan rasa aman itu seluruh warga negara dapat menjalin relasi tanpa merasa terancam, tertekan, atau dikucilkan. Memang banyak usaha positif untuk menciptakan perdamaian telah dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Namun, usaha ini belum mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal dan masih harus terus dilakukan secara terarah,berencana dan berkualitas.

Dalam suasana hari raya Natal, kelahiran Yesus, Sang Raja Damai, kami mengajak seluruh umat Kristiani untuk mendengarkan nasihat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Ia menasihati Jemaat untuk hidup dalam damai dengan semua orang.

Untuk itu Rasul Paulus mengajak mereka untuk memberkati sesama, termasuk orang yang menganiaya mereka (Rm. 12:14). Memberkati berarti memohon agar Allah melimpahkan kasih karunia, damai sejahtera dan perlindungan.

Ia juga menasihati Jemaat untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan apa yang baik bagi semua orang. Semangat yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Jemaat Roma itu kiranya juga menjadi semangat umat Kristiani di Indonesia, yang hidup dalam masyarakat majemuk yang terus berubah. Dinafasi oleh semangat Natal, kami mengajak seluruh umat Kristiani untuk melibatkan diri secara proaktif dalam berbagai upaya untuk membangun masyarakat yang damai, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum dalam mewujudkan Indonesia sebagai rumah bersama.

Berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat perlu dihadapi secara bersama-sama dan diselesaikan dengan cara-cara dialog.

Selain itu, ikut mengambil bagian secara sungguh-sungguh dalam usaha-usaha menciptakan persaudaraan sejati di antara anak-anak bangsa dengan membangun kehidupan bersama di komunitas masing-masing, serta peka dan tetap berusaha ramah terhadap lingkungan sekitar.

Umat Kristiani pun diminta mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan jangan sampai dikalahkan oleh kejahatan. Kita perlu menyadari bahwa musuh kita bukanlah sesama warga, melainkan kejahatan yang bisa menggerakkan orang untuk berlaku jahat dan menyakiti sesama.

"Maka, marilah kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya supaya jangan ada ruang dimana kejahatan dapat merajalela," kata KWI dan PGI mengakhiri Pesan Natal Bersama 2008.
---------------------------
Sumber: http://kompas.com/read/xml/2008/12/11/05443362/pesan.natal.2008.mari.hidup.damai
BACA TRUZZ...- Pesan Natal 2008: Mari Hidup Damai

Ribuan Rakyat Papua di Nabire Merayakan HUT Papua

Minggu, November 30, 2008

Esebius Kobogau: Merdeka bagi Orang Papua adalah Solusi Terakhir

Seribu lebih rakyat Papua mengadakan ibadat oikumene dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Papua Barat (HUTPB) ke-47 di Taman Makam Pahlawan Papua (Taman Gizi) Nabire, Senin, (1/12). Ibadat dimulai pukul 08.00 WIT dengan penjagaan ketat oleh aparat gabungan TNI dan POLRI.

Dari pantauan media ini, di luar pagar Taman Makan Pahlawan (taman Gizi) terlihat TNI dan POLRI bersenjata lengkap termasuk satu buah mobil tahanan dan beberapa mobil polisi. Terlihat juga mobil POM di depan gerbang. Beberapa aparat gabungan memeriksa setiap tas (noken) setiap orang Papua yang masuk di tempat ibadat.
Terdengar alunan lagu “Syukur Bagimu Tuhan” dalam suasana tenang dan haru mengawali Ibadat perayaan HUT Papua ke-47 yang dipimpin oleh Pdt. Daud Auwe, S.Th. Dalam kotbahnya, Auwe mengatakan, Tanah Papua adalah tanah yang bebas.

“Saya mau memberi tahu kepada seluruh orang melanesia di Nabire bahwa, tanah Papua adalah tanah yang bebas. Bebas dari ketergantungan, bebas dari minuman keras, bebas dari illeggal logging, bebas dari illegal maining, bebas dari HIV dan AIDS, bebas dari segala macam pembunuhan dengan alasan apa pun. Bukan bebas untuk pemekaran sana sini, bukan bebas untuk migrasi terus berbanjiran, bukan bebas untuk militer datang terus, bukan bebas untuk membunuh dengan berbagai motif, “ kata Auwe.

Katanya, tanah Papua yang bebas itu, harus diciptakan oleh orang Papua. “Kita tidak perlu harap kepada siapa pun. Tanah Papua sebagai tanah damai dan tanah yang bebas itu harus diciptakan oleh kita sendiri. Kita orang Papua harus menjaga Papua sebagai zona damai. Kita jangan saling menjual. Kita jangan mudah dibeli. Kita jaga persatuan kita antara pantai dan gunung sebagai satu bangsa melanesia,” katanya.

Menurut Pdt. Auwe, tanah Papua adalah tanah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka, katanya, siapa pun yang membunuh, menjual manusia, menjaul tanah, dan yang penggianat atas tanah Papua adalah sama saja dengan melawan Tuhan. “Tanah Papua adalah mama kita, maka yang jual mama akan dimakan oleh mama,” katanya berapi-api.

Beberapa buah puisi yang dibacakan salah seorang siswi SMA membuat suasana doa berganti haru dan tangis. Tangis tidak tertahankan dan tidak sedikit orang yang menangis histeris mendengar puisi yang menggambarkan situasi sosial politik di tanah Papua. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari tokoh adat, dewan adat, tokoh HAM, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Tokoh Adat Nabire, Esebius Kobogau mengatakan, kita telah berharap kepada pemerintah Indonesia untuk membangun orang Papua dan tanah Papua dengan Otsus. Tetapi, dia (Indonesia:red) bangun di mana kita tidak tahu. “Indonesia dia bangun Otsus itu di udara. Atau dia kirim uang ke Papua untuk orang-orang dari Jawa, Sulawesi dan Sumatera yang dia kirim ke sini setiap saat,” katanya.

Di tengah-tengah sambutan Kobogau, massa berdiri spontan mengadakan Waita (berkeliling taman sambil berlari dan teriak-teriak) sehingga terlihat abu tanah membumbung tinggi bagaikan asap. Dalam Waita itu terlihat beberapa noken/tas bergambar Bintang Kejora diangkat tinggi-tinggi. Hal ini hampir saja mengundang kemarahan aparat gabungan.

Lebih lanjut Kobogau menyoal tentang pemekaran. Katanya, Indonesia tahu bahwa orang Papua mau merdeka dan penduduknya sedikit maka dia mekarkan Papua menjadi 35 kabupaten. “Siapa yang akan isi kabupaten itu, kalau bukan orang luar yang terus berdatangan. Saudara-saudara , kita benar-benar terancam dari berbagai sisi. Budaya kita sedang ditebas habis, kekayaan kita habis, dan manusia juga sedang menuju kepunahan. Maka, merdeka bagi kita adalah solusi terakhir.

Kepada Citizen Reporter, ketua panitia perayaan HUT Papua 47, Yones Douw mengatakan, jika ada gerakan tambahan (kenaikan bendera) itu bukan dari pihak kami. “Kami sudah sepakat untuk tidak menaikan bendera Bintang Kejora. Kalau, ada yang naikan maka itu bukan kami. Itu pihak lain yang ingin mengeruk di air kabur. Sekali lagi, kami hanya ibadat,” katanya.

Ibadat HUT Papua Barat diakhiri kira-kira pukul 12.00 WIT dengan upacara tabur bunga di makam para korban peristiwa Nabire berdarah tahun 2001. Mereka antara lain adalah Matias Bunai, B. Erari, dan lainnya. Ketika berita ini ditulis, masyarakat masih mengadakan Waita.


BACA TRUZZ...- Ribuan Rakyat Papua di Nabire Merayakan HUT Papua

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut