Otsus Hanya Bermanfaat Bagi Koruptor Lokal

Pemerintah Indonesia mesti mengevaluasi total penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena terkesan tidak bermanfaat apapun, kecuali munculnya kawanan koruptor lokal dan konflik horisontal. Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak-hak Azasi Indonesia (PBHI), Syamsuddin Radjab mengatakan, yang merupakan salah satu kesimpulan sebuah diskusi publik tentang masa depan Papua pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP), Selasa (11/11) lalu.

"Kesimpulan lainnya dari diskusi publik itu, ialah, IPWP hendaknya direspons secara positif sebagai bagian dari ketidakadilan Pemerintah Indonesia terhadap komunitas Papua yang selama ini hanya sebagai korban dan tempat eksploitasi dari pelaku pelanggar HAM serta sumberdaya alam (SDA)," tegasnya Kamis (13/11) kemarin.

Diskusi Publik tentang Masa Depan Papua Pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP) itu, menurutnya, menampilkan sejumlah pembicara seperti Dr J Kristiadi (CSIS), Andreas Harsono (wartawan), Dr Muridan (LIPI), Ida (DPR RI), Doli Kurnia (DPP KNPI) dan Ketua PBHI sendiri.

"Poin ketiga yang disorot dan jadi kesimpulan umum diskusi publik itu, menyangkut penyelesaian total dan adil atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, demi kebenaran dan keadilan bagi korban HAM," katanya.

Kembali ke soal penerapan otonomi khusus (Otsus), ia mengungkapkan, setelah berlangsung selang delapan tahun dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp26 Triliun, sepertinya tak banyak manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Yang terjadi malahan munculnya kawanan koruptor lokal itu tadi, dan terus memicu konflik horisontal," ungkap Syamsuddin Radjab yang menambahkan, sangat mendesak penerapan Otsus Papua itu dievaluasi total.(ant)
--------------------------------------
Sumber: http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2579&Itemid=1