DEKLARASI KONGRES I - SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA

PORT NUMBAY, 21 November 2009

MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HPH YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.

MASYARAKAT ADAT PAPUA TELAH LAMA MENJADI PELAKU UTAMA DAN PENGGUNA UTAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKALNYA PADA RATUSAN TAHUN YANG LALU, MAKA SEGALA KEGIATAN PEMBANGUNAN HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN HASIL-HASIL DIPERUNTUKKAN BAGI KESEJAHTERAAN BANGSA PAPUA.

MAKA KAMI, PESERTA KONGRES PERTAMA “SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA” YANG TERDIRI ATAS PEMIMPIN ADAT, LEMBAGA KEAGAMAAN, AKTIVIS LSM DAN AKTIVIS PEREMPUAN, MENYATAKAN KEPEDULIAN DAN KEPRIHATINAN SERTA SIKAP KAMI BAGI UPAYA PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA.

UNTUK MEMBANGUN PAPUA SEBAGAI SATU TANAH YANG BEBAS DARI KEKERASAN, KESERAKAHAN DAN PENINDASAN, MAKA KAMI MENGELUARKAN DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA.

“NEGARA BERTANGGUNGJAWAB BAGI PENYELAMATAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA”

1. TANAH MASYARAKAT ADAT PAPUA ADALAH MAMA YANG MEMBERIKAN KEHIDUPAN & PENGHIDUPAN BAGI MANUSIA & ALAM. TANAH PAPUA ADALAH WARISAN LELUHUR YANG MENJADI MILIK MASYARAKAT ADAT TANAH PAPUA, KARENA ITU TIDAK DIPERJUALBELIKAN.

2. ASET-ASET ADAT MASYARAKAT ADAT PAPUA SEPERTI GELAR ADAT TIDAK BISA DISERAHTERIMAKAN KEPADA ORANG LAIN.

3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI TANAH PAPUA HARUS BEBAS DARI KETERLIBATAN TNI/POLRI.

4. PEMBANGUNAN TANAH PAPUA DAN MANFAATNYA DIPERUNTUKAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA, MAKA MASYARAKAT ADAT PAPUA HARUS TERLIBAT AKTIF DALAM SELURUH PROSES PEMBANGUNAN TERSEBUT.

5. SEGALA BENTUK KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM TANAH PAPUA YANG MERUSAK LINGKUNGAN DAN PELANGGARAN HAM HARUS DIHENTIKAN.

6. TANAH PAPUA HARUS BEBAS DARI PRAKTEK PELACURAN INTELEKTUAL YANG MELEGITIMASI UPAYA PEMEKARAN WILAYAH PEMERINTAHAN, MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP DAN MELANGGAR KEARIFAN MASYARAKAT ADAT YANG DILAKUKAN OLEH AKADEMISI DAN AKTIFITIS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL.

7. PEMEKARAN WILAYAH PEMERINTAHAN DI TANAH PAPUA MENCIPTAKAN PERMASALAHAN BARU BERUPA KONFLIK HORISONTAL YANG MENGGANGGU TATANAN ADAT PAPUA, KERUSAKAN SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOSITEMNYA, MAKA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DI TANAH PAPUA SEGERA DIHENTIKAN.

8. SEGALA BENTUK KEGIATAN DAN UPAYA PERDAGANGAN KARBON & KOMPENSASI KARBON YANG TIDAK MENGAKUI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA HARUS DIHENTIKAN.

9. PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN KEPADA GUBERNUR PROVINSI PAPUA MERUPAKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL PADA UPAYA PELESTRIAN DAN KEBERLANJUTAN MANUSIA & HUTAN PAPUA, KARENA ITU PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEGERA MEREALIASIKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG PERLINDUNGAN MANUSIA & PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI TANAH PAPUA.

10. PELANGGARAN HAK INTELEKTUAL YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA & PENELITI NASIONAL & INTERNASIONAL ATAS KEKAYAAN FLORA & FAUNA ENDEMIK PAPUA HARUS DIHENTIKAN.

11. MASYARAKAT ADAT PAPUA TELAH MENGALAMI DEPOPULASI YANG SERIUS, KARENA ITU PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL HARUS DIHENTIKAN DAN UPAYA SERIUS PENANGGULANGAN HIV/AIDS, KESEHATAN IBU DAN ANAK, GIZI TERUS DIGALAKKAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA.

12. MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA PADA BERBAGAI LEVEL & WILAYAH ADATNYA, MELAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS STRUKTUR, NILAI & NORMA ADATNYA.

SEGALA KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG PEMERINTAH YANG TIDAK MENGAKUI DAN MELINDUNGI SERTA BERPIHAK PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA DALAM SEMANGAT OTONOMI KHUSUS SEGERA DICABUT.

BEKERJALAH BAGI NEGERIMU TERCINTA.
BERSAMA KITA BISA, KITA BISA BERSAMA
SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
TUHAN MEMBERKATI TANAH PAPUA