Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Tuntut Pembangunan Pasar yang Layak di Tengah Kota

Sekitar 200 massa yang menamakan diri Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (Solpap), Senin (14/9) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan jalan masuk Gedung Negara, Dok V Jayapura. Mereka mendesak Gubernur Papua maupun Walikota Jayapura untuk segera merealisasikan pembangunan pasar khusus yang layak dan manusiawi di tengah kota bagi mama-mama pedagang asli Papua yang sehari-harinya berjualan di pinggir jalan dan emperan toko sepanjang Kota Jayapura.

Awalnya, massa yang dipimpin Robert Jitmau dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura ini menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Jayapura, namun karena semua pejabat termasuk Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH berada di Gedung Negara, akhirnya massa tersebut memutuskan untuk melanjutkan aksinya ke Gedung Negara.

Massa pun akhirnya berjalan kaki dari Kantor Gubernur menuju Gedung Negara, Dok V Jayapura yang jaraknya sekitar 5 km itu dengan tertib. Namun setelah sampai di Dok V, massa tidak diizinkan masuk ke kompleks Gedung Negara. Sebab sebelum massa tiba di Gedung Negara sekitar pukul 12.00 WIT, aparat keamanan dari Polresta Jayapura sudah siaga di sana, sehingga ketika pendemo datang aparat kepolisian langsung membuat pagar betis menghalau massa yang umumnya mama-mama itu.

Karena tertahan aparat, akhirnya massa pun melakukan orasi sambil membentangkan sejumlah pamflet yang intinnya meminta gubernur memperhatikan mama-mama asli Papua melalui pembangunan pasar khusus mama-mama asli Papua di tengah kota.
"Anak sampai kapan mama jualan di atas tanah. Bapak Bas, kapan kami punya pasar jadi? Kami cape demo terus. Demikian antara lain tulisan tersebut.

Massa terus meneriakkan agar gubernur segera menemui massa. "Kami tidak mau kalau pejabat lain, harus gubernur temui kami," teriak seorang ibu. Namun gubernur tetap tidak keluar. Sebab pada waktu bersamaan gubernur melakukan pertemuan tertutup dengan Dubes Inggris, Marthin Hatfull. Asisten Umum Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si dan Kepala Dinas PU Provinsi Papua Jansen Monim ST,MMT yang ditugasi menemui dan memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa rupanya tidak digubris. Massa tetap nogotot harus bertemu gubernur.

Setelah terjadi negosiasi, akhirnya dipilih 14 perwakilan untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Sementara massa di luar tetap setia menunggu hasil pertemuan perwakilan dengan gubernur. Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, akhirnya perwakilan pun bertemu dengan Gubernur Barnabas Suebu,SH, Walikota Jayapura Drs. MR Kambu M.Si dan Yan Ayomi, S.Sos dari DPRP selaku Ketua Tim Pansus Mama-mama Pedagang Asli Papua, Sekda Drs Tedjo Soeprapto,MM para asisten dan para pimpinan SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, gubernur mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mama-mama sangat penting dan sebenarnya sudah direspon pemerintah, hanya saja yang menjadi kendala selama ini adalah masalah tanah tempat pembangunan pasar tersebut.
Ada sejumlah lokasi yang dilirik, misalnya lokasi dok 8 yang ditawarkan Walikota Jayapura sesuai dengan tata ruang Kota Jayapura, namun tetap tidak memenuhi syarat. Apalagi pasar yang diinginkan harus di tengah kota.

Setelah diusulkan beberapa lokasi alternatif, akhirnya gubenur memutuskan pembangunan pasar itu dipusatkan di tempat Eks Damri di jalan Percetakan Jayapura.
Karena tanah di lokasi tersebut milik perhubungan (pusat), maka pihak pemerintah daerah akan segera menyelesaikan itu dengan pemerintah pusat. "Demi untuk mama-mama Asli Papua, maka saya rela pasang badan dengan pemerintah pusat," katanya.

Selain menyetujui lokasi di tempat DAMRI, gubernur juga setuju pembangunan pasar ini dianggarkan dalam APBD 2010, sehingga dipastikan sudah selesai sebelum Desember 2010.
Masalah anggaran ini akan disinergikan dari APBD Kota Jayapura dengan Provinsi. Untuk pembangunannya dipercayakan kepada Walikota Jayapura sebagai pelaksana.

Gubernur juga meminta perlunya pembinaan bagi mama-mama pedagang asli Papua sehingga lebih cakap dalam memanaj jualan mereka, yang pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Untuk menjawab keluhan mama-mama soal ongkos angkutan yang selama mahal, gubernur juga menyetujui untuk pengadaan satu unit angkutan murah yang nantinya dikelola dalam bentuk koperasi oleh mama-mama yang berjualan di pasar tersebut.
"Untuk sementara menungu pembangunan pasar khusus, silahkan saja berjualan dulu di tengah kota seperti biasanya," jelas gubernur.

Puas dengan jawaban itu, akhirnya perwakilan massa kembali menjelaskan hasil pertemuan itu kepada rekan mereka yang setia menunggu di luar pagar dan akhirnya massa membubarkan diri. (don/fud)
-------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com