20 TAHUN PENDIDIKAN DI KIMAAM MENGALAMI PROSES PEMBIARAN

MERAUKE-Masalah ketidakberhasilan pendidikan di distrik Kimaam disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya 10 Kepala SD di Kimaam yang sudah dilantik hingga kini belum mendapatkan SK dan 6 Kepala SD di Kimaam sudah dilantik dan mendapatkan SK hingga kini belum menerima tunjangan. Demikian pernyataan Moses Y. Kaibu Ketua Forum Masyarakat Kimaam Peduli HAM ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (22/4). “Banyak persoalan pendidikan di Kimaam yang sudah 20 tahun lamanya mengalami proses pembiaran, sementara masyarakat di kampung-kampung sangat merindukan sentuhan pendidikan.

Di Kimaam terdapat 30 kampung dan masih ada 5 kampung ( Kawe, Wanggambi, Pembri, Guet dan Rim) yang sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan sehingga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kampung tersebut masih berlaku hukum rimba”, jelas Moses yang gencar menyuarakan aspirasi masyarakat Kimaam itu. Dirinya menambahkan, kendati sering menyalurkan aspirasi ke tingkat DPRD namun hingga kini tidak pernah ditanggapi dengan serius, dan menurutnya hal ini terjadi karena tidak ada kesungguhan hati dan keberpihakan elite politik terhadap masyarakat bawah.

“Kita tidak bisa mempersalahkan tenaga pengajar yang tidak pernah datang bertugas, karena tidak ada keseimbangan operasional antara Kimaam dengan daerah lain yang mudah dijangkau. Harga BBM antar kampung saja jelas berbeda dan sangat tinggi, sehingga guru-guru pun berhitung jika akan bertugas”, tuturnya panjang lebar. Di samping itu,penerimaan gaji yang selalu terlambat hampir setiap 3 bulan sekali diterima menyebabkan guru-guru berfikir kembali untuk mengabdi di daerah Kimaam.

Menurutnya, pendidikan zaman Belanda yang berpola asrama lebih baik diterapkan kembali untuk saat ini. “Jika ini diterapkan justru sangat dekat dengan budaya masyarakat, yang mana orang Marind sudah mengenal pola asrama sejak anak-anak masih usia dini yang dulunya dikenal dengan masa inisiasi”, katanya.

Dirinya yang saat ini bercita-cita menjadi anggota legislatif untuk periode ke depan berpandangan, selain merubah pola pendidikan juga harus ada perimbangan dalam perencanaan APBD yang mana dalam perencanaannya dana operasional pendidikan harus dilihat berdasarkan kondisi wilayah.

“Semua konflik yang terjadi di Kimaam disebabkan karena tidak adanya keberpihakan dari elite politik, mungkin jalan satu-satunya adalah menjadikan Kimaam sebagai salah satu Kabupaten pemekaran agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan”, sarannya yang juga sekaligus perjuangan yang saat ini sedang dilakukan. (drie/Merauke)

------------------------------------------------------------

Sumber: FokerLSMPapua.org, 22 April 2008