Pengembangan Prestasi Belajar di Papua

Oleh Gemma Holliani Cahya *)

Konsep pelajar yang akan saya ketengahkan pada tulisan ini adalah tentang pelajar yang tengah mengenyam pendidikan di bangku SMA di Papua. Saya sengaja memfokuskan tulisan saya dengan memilih pelajar SMA, karena lingkungan inilah yang paling dekat dengan saya. Saya bisa lebih leluasa melihat dan ‘memakai’ teman-teman dan diri saya sendiri sebagai bahan pengamatan tulisan saya ini.
Pelajar SMA, rata-rata adalah mereka yang jiwa dan usianya masih remaja. Remaja adalah sekumpulan orang yang tidak bisa disebut lagi sebagai anak-anak, tepai juga belum bisa disebut dewasa. Ketidakjelasan status remaja itu, mungkin bukanlah masalah besar bagi remaja pada umumnya. Tetapi menurut saya ketidakjelasan ini bisa berdampak pada pilihan-pilihan yang muncul nantinya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masak anak-anak ke masa dewasa. Masa ini adalah masa yang menyenangkan. Namun, melewati masa remaja dan menyelesaikannya dengan selamat, bukanlah hal yang mudah, karena ada banyak pilihan yang muncul dan jika tidak salah pilih dapat membawa remaja kepada kehancuran. Seks bebas, tawuran, alkohol, narkoba, hanyalah beberapa dari banyak pilihan yang muncul bagi para remaja. Salah pilih, berakibat fatal bagi masa depan.

Remaja dan Prestasi
Remaja, pelajar dan prestasi punya keterkaitan yang erat. Mungkin bagi teman saya, mendapat nilai 8 dalam ulangan harian untuk mata pelajaran Kimia itu biasa. Sementara teman saya mendapat 8, saya mendapat nilai 3 untuk ulangan harian dengan mata pelajaran yang sama. Saya tahu 3 bukanlah nilai yang baik, maka saya belajar lebih keras untuk ulangan selanjutnya, dan di ulangan selanjutnya saya mendapat nilai 5. Mungkin 5 juga bukanlah nilai yang cukup memuaskan, mungkin saya merasa sia-sia belajar. Tetapi, yang saya lakukan itu adalah prestasi. Saya sudah berusaha untuk menaikkan nilai saya dari 3 menjadi 5. Bukan masalah berapa nilai yang saya capai, tetapi masalahnya adalah proses saya untuk mendapatkan nilai itu. Ini hanya contoh kecil yang mungkin sering kita temui di sekolah. Tetapi, prestasi itu bukan harus dalam hal-hal yang besar kan? Kita tidak harus menjadi Alberth Einsstein atau Mozart atau Yohanes Surya dulu baru namanya prestasi. Prestasi itu sering kali dianggap sebagai sebuah hasil yang gilang-gemilang, yang didapatkan setelah kerja keras, namun bagi saya, menjadi sebuah pribadi yang tiap harinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, itulah yang dinamakan dengan prestasi.

Setiap orang punya bakat, saya percaya hal itu. Dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Higly Effective Teens, Sean Covey mencoba menjelaskan tentang bakat menurut paradigmanya, “kenapa siha kalau kita bicara soal talenta, yang kita bayangkan adalah talenta-talenta tinggi yang ‘tradisional’, seperti atlit, menari, atau sarjana yang meraih penghargaan? Sebenarnya talenta itu banyak ragamnya. Jangan berpikir sempit dong. Mungkin kamu senang membaca, menulis, atau berbicara. Mungkin kamu punya keterampilan berorganisasi, main musik atau memimpin. Tidak menjadi soal apapun talentamu, entah main catur, main drama, koleksi kupu-kupu, kalau kamu melakukan sesuatu yang senang kamu lakukan dan punya talentanya – sungguhnya menyenangkan lho. Itu semacam ekspresi diri. Itu membangun diri.” Ada banyak pelajar Papua yang memilih menyimpan talentanya dalam kamar, dalam laci, dalam kamar mandi, ketimbang mengembangkannya. Sayapun pernah mengalaminya, mungkin itu semacam sindrom dalam mengembangkan bakat pada remaja. Manurut saya kekonyolan itu seharusnya tidak ada dalam diri remaja, yang (konon) menyukai tantangan dah hal haru. Remaja mempunyai lebih banyak ruang yang belum terisi dalam dirinya untuk mengembangkan prestasinya dalam bidang apapun yang dia inginkan. Rasanya sayang sekali kalau remaja hanya dipakai untuk menyimpan bakat, bukan malahan mengembangkannya.

Sebagai seorang pelajar SMA, kita punya hak untuk masa bodoh dan tidak mau ambil pusing dengan mencari bakat dan mengembangkan prestasi kita. Tetapi, kita seharusnya paham bahwa dalam era globalisasi, masyarakat akan lebih membutuhkan mereka yang mampu, berkulatias dan berprestasi dalam bidangnya, dan orang-orang itu, adalah kita para remaja ini. Jika bukan kita yang memulai untuk berprestasi, maka Papua sampai sepanjang segala abadpun tetap saja akan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan ambil kemungkinan terburuk untuk kemudian, kita hanya akan menjadi benalu dalam komunitas kehidupan masyarakat, karena tidak berprestasi dan tidak berkualitas, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa bagi masyarakat.

Kompetisi dan Kompetensi
Menjadi pelajar yang berkompeten dalam bidangnya, berarti berani berkompetisi dengan sesama yang mungkin lebih berpengalaman, lebih cerdas, lebih kompeten, lebih bagus dan banyak kelebihan lainnya. Semua itu adalah sebuah seleksi untuk menemukan yang paling berkompeten dalam bidangnya. Mungkin kita bukan yang paling berkompeten, mungkin kita bukan yang paling pintar, namun dengan terus bersaing dan berusaha, kemampuan kita akan terus menerus diasah, dan kita akan menjadi lebih baik dari kita yang dulu. Itulah hakikat prestasi, menjadi pribadi yang tiap harinya selalu menjadi lebih baik ketimbang pribadinya yang dahulu.

Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memilah-milah dan memilih-milih mana yang benar dan mana yang salah. Berikut ini akan saya paparkan beberapa hambatan yang terjadi dalam pengembangan prestasi pelajar, yang sering saya dan pelajar lain alami. Hati nurani sangat penting perannya dalam menghadapi hambatan-hambatan ini.
Saya membagi hambatan yang dapat menganggu pelajar dalam mengembangkan prestasinya dalam dua hal pokok yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang muncul dari luar diri kita.

Hambatan Internal Pengembangan Prestasi Remaja
Tidak percaya diri adalah salah satu hambatan internal yang sering ditemui para pejalar. Terkadang kita berpikiran negatif pada diri kita sendiri, dengan menyangsikan kebiasaan kita sendiri. Pikiran-pikiran negatif itu sering muncul di benak kita, bagaimana kalau salah kalah? Bagaimana kalau mereka menertawakan saya? Bagaimana kalau si A yang lebih berpengalaman di bidang ini daripada saya? Ada 1001 alasan di benak kita yang dapat membuat kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Padahal kita hanya bisa kalau kita percaya kita bisa. Ketakutan untuk mencoba, ketakutan untuk mengambil resiko kalah, ketakutan untuk bersaing, ketakutan akan tantangan, dan semua ketakutan lainnya adalah hambatan yang didasari oleh rasa tidak percaya diri.

Saya tidak pernah lupa saat saya mendaftarkan diri dalam Festival Lagu-lagu Rohani dua tahun lalu, dan beberapa hari kemudian mengundurkan diri dari lomba itu (padahal saya sudah membeli kaset untuk latihan), hanya karena takut berkompetisi dengan anak-anak lain. Apa akibatnya? Saya kehilangan satu kesempatan baik untuk bersaing dan berprestasi yang sering dihindari, dan itu membuat kita kehilangan satu kesempatan untuk berpretasi. Mungkin akhirnya kita tidak menjadi juara, mungkin tidak ada orang yang memberikan ucapan selamat pada kita, mungkin bahkan sebenarnya tidak ada yang mau peduli kita menang atau tidak.

Namun yang jelas kita sudah menang, menang telah melawan ketatukan kita sendiri, karena menang berarti bangkit lagi setipa kali kamu gagal. Steve Smith, seorang astronot, seperti yang saya kutip dalam buku Taste Berries for Teens mengatakan sesuatu tentang kehidupan, dan pengembangan prestasi, “seperti halnya belajar jalan atau naik sepeda, kita harus terus belajar sampai kita tidak jatuh lagi.” Kalau kamu pernah atau sedang mengalami kegagalan, percaya pada saya, kamu bukan orang yang pertama dan satu-satunya yang mengalaminya di dunia ini. Jadi, tetaplah simpan bakatmu dalam laci, jika kmu kalah dan terlalu tidak percaya diri untuk menunjukkannya, percayalah kkmu pasti tidak akan pernah mengalami resiko untuk kalah, tetapi kamu juga tidak akan pernah menang, dan tidak berkembang. Saya menyukai cara Shakespeare mengungkapkan hal tersebut, “kebimbangan kita adalah pengkhianat kita, yang sering kali membuat kita kehilangan peluang menang karena takut mencobanya.”

Kemalasan adalah hambatan internal yang kedua. Ayah saya pernah berkata kepada saya bahwa orang malas tidak pernah berhasil, saya saya percaya kata-kata beliau. Hanya orang rajin yang dapat membuat prestasinya terus berkembang. untuk apa Tuhan memberikan kita bakat kalau pada akhirnya untuk mengembangkannya saja kita tidak mau. Kemalasan itu akar dari kehancuran, toh kita kan masih muda, jadi santai sajalah, kerjakahlah hal-hal yang menyenangkan seperti tidur berlebihan, makan berlebihan, bergosip tentang anak yang tidak kamu sukai, atau hal-hal lain. Kita bisa saja berpikir demikian, kita bisa saja memilih hal-hal lain yang tidak menghabiskan banyak tenaga. Tetapi, prestasi hanya bisa dikembangkan dengan perjuangan yang keras, pengolahan bakat yang terus-menerus dan semua kerja keras lainnya. Dalam wawancaranya dengan Edy Zaques, di dalam buku Kalau Mau Kaya Ngapain Sekolah Billi PS Liem berkata “99% kerja keras dan 1% keberuntungan.” Demikian juga dengan prestasi. Jangan pernah berharap prestasi kita akan berkembang jika kita hanya duduk manis, dan mengharapkan 1% keberuntungan yang kita punya tanpa berbuat apa-apa, karena itu tidak lebih dari memasang nomor togel. Hanya pelajar konyol yang mempertaruhkan prestasinya pada 1% keberuntungan itu, tanpa pernah melakukan 99% kerja keras itu. Kesuksesan hanya datang pada orang yang mau bekerja keras.

Hambatan internal ketiga, menurut saya sering terjadi adalah merasa diri bisa melakukan sendirian, dan seolah-olah tidak butuh orang lain. Saat pelajaran PPKn kita sering mendengar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hellen Keller berkata, “sendirian, begitu sedikit yang bisa kita perbuat; bersama-sama begitu banyak yang bisa kita perbuat”. Untuk mengembangkan prestasi secara optimal, kita setidaknya hasus belajar banyak hal lain yang melibatkan orang lain. Di Papua, ada banyak keberagaman yang kita kenal, baik suku, agama, warna kulit, bakat, dan banyak hal lainnya. Hal ini harusnya kita manfaatkan dengan baik untuk mengembangkan prestasi kita. J. Drost dalam bukunya Menjadi Pribadi Dewasa dan Mandiri, menjelaskan keterkaitan di atas dengan kalimat, menjadi manusia demi manusia lain. Ini adalah level yang cukup tinggi dimana kita sudah diharapkan cakap, kompeten, dewasa dan sadar akan hak-hak orang lain, sehingga mampu dan sanggup menjadi manusia demi manusia lain.

Hambatan Eksternal Pengembangan Prestasi Remaja
Lingkungan di sekitar kita, merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan kita dalam mengembangkan prestasi. Ini adalah hambatan eksternal pertama yang ingin saya sampaikan. Tidak seorangpun di dunia ini yang berharap dilahirkan dengan keluarga yang berantakan, seorang ayah yang suka main perempuan, atau ibu yang baru pulang kalau sudah tengah malam, tetangga yang suka mabuk-mabukan sampai dini hari, kakak yang suka berjudi, dan banyak hal buruk lainnya yang terjadi di sekitar kita.

Hal di atas bukan ilustrasi belaka. Ini adalah sebuah kenyataan. Ada banyak remaja dan pelajar di Papua yang hidup di daerah seperti ini. Walaupun ada yang selamat dan bertahan dalam lingkungan bobrok, lingkungan seperti itu sangat mempengaruhi jiwa dan kepribadian seseorang. Ada banyak remaja dan pelajar di Papua yang hidup di daerah seperti ini. Walaupun ada yang selamat dan bertahan dalam lingkungan bobrok, lingkungan seperti ini sangat mempengaruhi jiwa dan kepribadian seseorang.

Ada banyak pelajar yang hancur di lingkungan seperti ini, “sudahlah keluargamu sudah berantakan semuanya, tidak ada yang bisa diperbaiki, begitu juga kamu, hancurkah dirimu sekarang, minumlah alkohol bersama teman-temanmu, merokoklah sepuasmu, sekoalh itu tidak penting, kau tdaik akan mendapatkan apa-apa di sekolah, toh guru-guru sudah mencapmu berandalan. Hancurkan saja dirimu. Tidak ada lagi harapan.” Mungkin itu bsia menjadi alasan yang kuat untuk tidak mengembangkan prestasi kita. Namun, apakah kita tidak berani keluar dari lingkaran itu?

Mungkin kita akan diolok-olok oleh teman, ditertawakan saudara. Tetapi apakah kita tidak berhak meraih prestasi kita? Apakah kita harus turut hancur bersama mereka? Kita semua berhak dalam bidang apapun di dunia ini, tinggal bagaimana kita mengembangkannya saja. Kalau tidak ada seorangpun di lingkungan kita yang bisa mendukung kita dalam mengembangkan prestsai, maka kita harus mencari orang yang bisa membantu mengembangkan prestasi kita. Di luar sana ada banyak orang yang bisa membantu kita mengembangkan prestasi, jangan malu untuk mencari tahu dan bertanya tentang hal yang kamu minati dan bagaimana cara mengembangkannya. Kita harus berani keluar dari lingkaran pengaruh lingkungan itu secara bertahap, toh kita punya cara sendiri untuk hidup yang lebih baik, dan cara kita bukan seperti cara mereka, yang hidup berantakan itu. Fokuskan pikiran kita pada apa yang ingin kita capai, bergaullah dengan teman-teman yang bisa membantu kita mengembangkan prestasi kita, jangan pernah menyerah!

Pada saat inilah, seharusnya para orang tua, guru, pemuda agama bertindak, inilah saatnya bertindak demi generasi penerus anda. Tindakan itu tidak melulu dalam bentuk uang. Saya tidak pernah lupa saat seorang guru saya memberikan sebuah foto kepada saya, dengan sebuah tulisan di belakangnya, “kamu terus menulis ya! Pokoknya kalau cerpenmu sudah masuk ke sebuah majalah, atau sudah menerbitkan novel, kamu harus mengirimkannya pada saya.” Sederhanak bukan? Mungkin bahkan guru saya itu sudah lupa apa yang ditulisnya. Tetapi dampak tulisan pendeknya pada saya itu sangat besar. Saya menjadi merasa bahwa ternyata ada orang lain yang percaya bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang saya impikan. Bukan hanya saya, remaja-remaja lainpun akan senang bila merasa ada orang yang peduli pada apa yang dia lakukan, pada apa yang dia ingin capai. Itu dukungan yang sangat membantu, apalagi bagi remaja yang tinggal di lingkungan yang tidak mendukung pengembangan prestasinya.

Kompetisi, secara formal maupun informal sangat dibutuhkan bagi para pelajar, untuk merangsang keinginannya agar terus mengembangkan prestasinya dan menjadi yang terbaik. Semakin banyak kompetisi yang diadakan maka semakin banyak minat pelajar yang mau menjajal kemampuannya dalam bidang yang dikompetisikan. Jika ada lima saja organisasi yang peduli, serius, mau dan mampu iktu serta dalam pengembangan prestasi pelajar di kota Nabire ini, maka bukan tidak mungkin akan ada banyak anak yang lebih terasah bakat dan kemampuannya. Kucuran dana dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang terkait bagi pengembangan prestasi remaja, sebaiknya lebih ditanggapi serius. Kekurangan wadah pengembangan prestasi, kurang lengkapnya sarana dan prasana, kurangnya para pengajar ahli, juga dapat menghambat berkembangnya prestasi pelajar.

Solusi Mengatasi Hambatan-hambatan Pengembangan Prestasi Remaja
Semua hambatan internal, asalnya dari dalam diri kita. Hanya kita sajalah yang bisa menanamkan dalam-dalam rasa percaya diri kita, daya juang kita, dan sikap kita pada sesama. Kita hanya bisa kalau kita pikir kita bisa. Jadi, jangan mau berlabuh di teluk yang tenang saja, melainkan carilah tantangan baru. Kamu akan menjadi nahkoda yang handal dan cakap apabila kamu terbiasa menghadapi banyak macam angin keras dan menantang perahumu, dan berhasil menaklukkannya. Sebaliknya akan menjadi seorang nahkoda yang linglung apabila membenci tentang ombak badai dan hanysa suka hal-hal yang indah, di teuk yang permai bersama angin pantai yang sepoi-sepoi yang membuat kita terlenadalam kepuasan semu. Pelajar hanya ingin mengikuti suatu kompetisi, bila resiko untuk dirinya mengalami kekalahan itu kecil. Hanya mau berlabuh di teluk yang tenang, hanya akan membuat kita tidak mahir membawa perahu kita. Namun bila kita berani membawa perahu kita ketempat yang banyak ombaknya, maka kita akan semakin mahir membawa perahu.

Berkompetisilah dengan siapapun dalam bidang apapun selagi masih muda, semakin dewasa pada akhirnya kita semakin tahu mana yang mana bidang yang cocok dengan diri kita, dan mana yang tidak. Buang jauh-jauh rasa malasmu, karena tidak ada yang bisa dipetik dari kemalasan.

Bila kita menyerahkan semua hasil yang kita perjuangkan hanya untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan, maka apa pun hasilnya akan membuat kita lebih berhaga tiap harinya. Mungkin ini susah, tapi ini benar-benar bisa membantu kita, untuk lebih peduli pada sesama, karena apa pun yang kita lakukan bagi siapa pun, kita melakukannya untuk Tuhan.

Hambatan eksternal adalah hambatan yang datangnya dari luar diri kita. Untuk mengatasi hambatan seperti ini, seharusnya para orang tua dan pemerintah lebih pedulu pada pengembangan prestasi pelajar. Apakah pemerintah dan organisasi-organisasi lain masih punya hati, dan waktu untuk generasi muda Papua ini? Ataukah begitu masalah yang terjadi di negara kita ini membuat kita bahwa sebenarnya beberapa tahun lagi, generasi muda inilah yang akan menjadi pelaku pembangunan, bahkan akan memimpin negara ini. Apakah kita mau generasi muda ini, hanya bisa mengembangkan bakatnya dalam korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti para pejabat itu? tentu tidak.

Demikian rangkaian tulisan saya tentang pengembangan prestasi pada diri pelajar. Semoga tulisan sederhana saya ini dapat sedikit membantu pihak untuk peduli pada pengembangan remaja pada diri para pelajar, dan tentu saja bagi kaum pelajar itu sendiri. Bagi seluruh pelajar di Papua, selamat mengembangkan prestasimu teman. Kalian tidak sendirian!

*) Siswa Kelas III IPA Spica de Rexford
Kolese Le Cocq d’Armandville, SMU Adhi Luhur Nabire, Papua tahun 2005

Catatan: Tulisan ini telah memenangkan lomba mengarang tingkat SMA se kabupaten Nabire Papua pada tahun 2005. Dipublikasikan di blog ini karena ide dari tulisan ini terus akan televan sampai kapanpun.

BACA TRUZZ...- Pengembangan Prestasi Belajar di Papua

Papua Kekurangan 5000 Guru, TNI NonOrganik Terus Didroping

Di Papua terdapat 2.400 sekolah swasta dan 1.700 sekolah negeri (SD, SLTP dan SLTA). Papua kekurangan sekitar 5000 guru negeri maupun swasta. Papua membutuhkan 3000 guru SD, 1000 guru SLTP dan 1000 guru SLTA, (baca: Kompas, 18 Januari 2006). Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Muladi meminta pemerintah tidak ragu-ragu menambah jumlah pasukan TNI ke wilayah Papua (baca: Kompas, Kamis, 20 April 2006). Pada hal, “SIANG itu, Kamis 24 November 2005 lalu, rakyat yang berada di APO dan pusat kota Jayapura tercengang, “Booo..., ada apa lagi,” ucapkan warga Papua menyaksikan dua kapal TNI bernomor lambung 503 dan 514 yang berlabuh di pelabuhan TNI AL medrop 2.000-an TNI non organik. Sepanjang 200 meter di Jalan Raya Ahmad Yani, mulai dari depan Pelabuhan TNI AL hingga ke Kantor Pos Jayapura, berjejer 20 truk yang siap mengangkut,”(baca: Tabloid Suara Perempuan Papua, Edisi, 29-11-2005 menulis demikian).

Tanggal 21 November 2005, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Masyarakat Adat, dalam laporannya, seperti yang dilangsir Tabloid Suara Perempuan Papua, disebutkan, di Distrik Namblong, 27 Oktober lalu (2005), Danramil menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana kehadiran anggota TNI yang akan ditempatkan di distrik itu untuk membantu masyarakat. Pada tanggal yang sama juga, Danramil Depapre menjelaskan hal itu kepada masyarakat Kampung Wambena. Bahkan di Kampung ini, Danramil sudah menyebutkan, bahwa ada 15 anggota yang akan ditempatkan di Kampung Wambena. Jumlah pasukan yang akan ditempatkan ditiap kampung juga diungkapkan Danramil Demta, Letnan Dua (Letda) Triyono. Dia mengatakan, di kampung Demta Kota, Ambora, Yaugapsa akan ditempatkan pasukan TNI. Katanya, pasukan itu akan tinggal di rumah-rumah penduduk.

Suara Perempuan Papua melalui www/http:parasindonesia.com menulis, sosialisasi kehadiran pasukan TNI itu berlangsung di Distrik Nimbokrang, Depapre, Kaure dan di seluruh distrik di Papua, termasuk di 195 desa atau kampung yang ada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
“Katakan saja, kalau pernyataan para Danramil, bahwa setiap kampung ada 15 anggota, maka diperkirakan jumlah pasukan yang didrop di Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Keerom sekitar antara 2.925 hingga 3.500 orang,” tulis Suara Perempuan Papua. Nah, kira-kira berapa jumlah keseluruhan tentara/pasukan non organik di Papua? Tiga kabupaten di Jayapura sudah mencapai 3.500-an. Sementara, dengan adanya pemekaran wilayah, kini Papua memiliki lebih dari 17 kabupaten. Andai tiap kabupaten nasifnya sama, berapa keseluruhan pasukan non organik yang dikirim ke Papua ya. Entalah.

Pendroping pasukan non organik di tanah Papua jelas untuk membantu rakyat. Sementara rakyat mempunyai pengalaman masa lalu yang pahit. Pengalaman itu hingga saat ini masih mereka alami. “…..kehadiran pasukan itu ditolak lantaran banyaknya tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI pada masa lalu,” baca Suara perempuan Papua. Kini Papua kekurangan sekitar 5000 guru baik negeri maupun swasta, (baca: Kompas, 18 Januari 2006). “Walau begitu, TNI AD akan membentuk satu divisi Kostrad di Papua,” tulis Suara Perempuan Papua.

Oleh Longginus Pekey*)
Seorang guru, pak Ponidi namanya saat ini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Dia pernah tugas bersama kakaknya di Papua sebagai guru. Dia menceritakan banyak hal. Dari pembicaraan mengenai pengalaman itu ada tiga hal yang saya petik. Pertama, kondisi pendidikan, katanya, memprihatinkan. Kedua, mengenai guru dalam kacamata orang Papua Barat. Ketiga, rasa keprihatinan terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan oleh militer saat itu. Pak guru Poni sempat mempertanyakan mengapa inovasi meiliter lebih didepankan untuk menjadi pengemban hegemoni kekuasaan Indonesia di Papua Barat. Bukankah pendidikan dan guru bisa menjawab, bila punya kepentingan politik mempertahankan integritas bangsa.

Di Papua sosok guru sangat dikagumi terutama. Menyangkut kehidupannya, seperti tata krama yang patut di ancungi jempol dan menjadi panutan. Guru dianggap sebagai payung “tut wuri handayani”. Guru sebagai orang yang berpengetahuan luas dan punya wawasan akan perubahan. Nilai positif itu, punya tawaran tinggi untuk mejadi guru. Orang tua (keluarga) turut senang bila anaknya mejadi guru, bahkan akan menjadi bua bibir di masyarakat. Secara langsung atau tidak mengangkat nama baik keluarga.
Dalam konteks itu, ada rasa kebanggaan terhadap kehadiran gereja, karena memberi intensi bagi pembangunan manusia, atau meminjan istilah Driyarkara, SJ sebagai proses pemanusiaan manusia muda. Hal itu telah dilakukan dengan pendirian sekolah katolik dan protestan pada tahun 1855 di Manukuari. Bertolak dari kebutuhan masyarakat, sekolah-sekolah itu mengajarkan tetang menulis, membaca, berhitung, ditambah dengan keterampilan seperti, belajar menjahit, beternak , bertani juga mengurusi rumah tangga. Harus diakui ada makna politis yaitu kristenisasi di Papua Barat (Eropanisasi). Namun, ada makna di balik itu, telah menjadi catatan sejarah bahwa sumbangan besar telah turut dalam peradaban Papua Barat.

Berganti zaman, kekuasaan beganti, kebijakan pun berganti. pada tahun 1966 Soeharta tampil sebagai the man of the power hingga 1998. Kekuasaan otoritariannya menghendaki lain tetang pendidikan di Papua Barat. Pada tahun 1980-an mengintrusikan pendirian sekolah Inpres. Sebenarnya inpres itu sangat bertetangan dengan kebutuhan masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan lebih diporsir, sesuai kebutuhan politik sebagai pengembang hegemoni kekuasana Jakarta. Aspek kultur sangt berbeda. Pembelajaran yang menghafal Pancasila, UUD 1945, bendera merah putih, gambar presiden Indonesia dan sejarah Indonesia (Jawa sentris).

Mata pelajaran utama di Papua sampai saat dalam kerangka nasionalisme. Seperti yang tersurat dalam buku pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Sampai saat ini, anak-anak di Papua masih menyodorkan bacaan yang asing dari kehidupannya, misalnya pantai kute, candi Borobudur, Prambanan, ini Budi, ini Rini, Iwan dan sebagainya. Selain muatan lokal, seperti tarian tradisional, bahasa daerah, permainan tradisional tidak medapat perhatian penuh apalagi tetang sejarah daerahnya. Bahkan pada tahun 1961 sampai tahun 1980-an pemerintah melarang publikasi tetang unsur-usur kebudayaan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme etnis Papua Barat. Ketika kelompok musik mambesak dari mahasiswa Universitas Cendrawasi (Uncen) Jurusan Antropologi mengoleksi dan merekam berbagai lagu daerah dan tarian dari berbagai suku di Papua Barat, mereka harus dikejar-kejar dengan tuduham maker.

Pemimpinya Arnol AP dibunuh aparat, kemudian mayatnya dibuang ke laut. Dengan melihat kondisi masa lalu ini, mungkin tidak salah bila mengatakan, ini satu bukti sejarah adanya usaha pelenyapan identitas lokal.

Papua Barat memberikan devisa terbesar bagi negeri ini, tetapi sangat ironis, jika Papua yang kaya dengan sumber daya alam itu, rakyatnya tidak cerdas mengelola kekayaan alam demi kelangsungan hidup. Kalau demikian, bisakah kita menerimanya bila mengatakan sebagai wujud dari kegagalan pendidikan Indonesia? Seperti, dikemukakan anggota Komisi X DPR bidang pendidikan, Cyprianus Aoer, menanggapi kondisi darurat pendidikan, khususnya masalah guru di Papua Barat. “Kondisi pendidikan di Papua memasuki tahap darurat. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah membangun dunia pendidikan dan mencerdaskan rakyat Indonesia, khususnya di Papua Barat. Dalam hal ini, pemerintah gagal bangun dunia pendidikan di Papua Barat. Pemerintah juga tidak memiliki terobosan baru yang bisa membawa perubahan, khususnya di bidang pendidikan di Papua yang selama ini tertinggal,“ (baca: Suara Pembaruan. 22/3/06)).

Krisi Guru
Sekolah Guru Bawahan (SGB), Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sudah ditutup sejak tahun 1980-an. Sejak itupula Papua Bara mengalami kekuranga guru. Saat ini guru tamatan sekolah tersebut sudah berkurang, karena mereka tua dan tidak bisa mengajar. Sedangkan, generasi muda Papua kurang berminat menjadi guru. Ada FKIP dan PGSD di Universitas Cenderawasi (Uncen), lagi pula letaknya di Jayapura (ibukota provinsi) yang jauh dari kabupaten lain. Itupun tidak didukung dengan fasilitas dan dosen yang memadai (baca: Papua).

Sosok guru yang dulu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kini suram, guru dipandang sebelah mata dan terjadi degradasi. Apati muncul, karena ada kacamata negatif tetang guru. Bisa jadi benar, karena upah gajinya tidak cukup untuk menjamin hari tua. Menjadi guru sebagai “pilihan” terakhir daripada mengangur. Bisa dibilang ini permasalahan mendasar yang sedang dihadapi negara ini. Terkait dengan itu, guru di kota besar pun saat ini memiliki masalah yang kompleks, bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga masalah profesionalitas yang kurang terperhatikan pemerintah maupun pengelola universitas dan sekolah.

Krisis guru berdampak pada kualitas pendidikan di negeri ini. Hal ini terjadi karena wajah sekolah yang lebih berpatokan pada ilmu pengetahuna, kurang menggali afeksi dan psikomotori, artinya kurang terciptanya pembelajaran yang holistik.

Mengapa Harus Militer?
Bukankah pendidikan adalah solusi? Mengapa bukan guru yang dikirim banyak-banyak ke Papua Barat? Pertanyaan ini tentu bermakna emisional. Tetapi, barangkali perlu dipahami tetang kultur Papua Barat yang dalam merespon sesuatu cenderung berbicara lansung menunjuk sasaran. Alias tidak nego-nego. Jujur saja, pertanyaan itu tidak mengandung benci dan marah (emosi). Sama dengan manusai lainnya orang Papua Barat punya jiwa baik dan halus. Sangat keliru bila dinilai dari seramnya raut muka. Perlu ada pemahaman bahwa gambaran perjuangan melawan rimba raya, kencangnya arus sungai dan medan yang berat di Papua Barat itu tampak pada raut muka manusia Papua Barat.

Bangsa beradap seperti Indonesia tentu memahami, bahwa proses memanusiakan manusia, satu-satunya adalah pendidikan. Peran penting itu diembangi guru. dan itu sudah terbukti dalam sejarah umat manusia, bahwa pendidikan punya peran besar dalam membangun suatu perdaban. Alasan itu melatarbelangi pelaksanana pendidikan di Papua Barat. Tetapi, menjadi pertanyaan mengapa harus militer yang dikirim banyak-banyak. Kata mau melayani rakyat. Tetapi, kalau kita bertanya apa yang dilakukan militer di Papua kepada seorang anak kecil di pedalaman Papua, kita akan mendapatkan jawabanya sangat kontra. Dengan polos anak itu bisa mengatakan, “Aparat militer itukan untuk membunuh orang Papua to.” Jawaban itu muncul karena memiliki akar histories yang menyimpan beban psikologis dan traumatis dalam diri generasi anak itu. Memang ini gambaran umum hati kecil orang Papua tentang aparat militer.

Pemahaman umum itu terkait dengan stigma separatis dan maker (GPK) yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia yang akhirnya ribuan masyarakat Papua Barat menjadi korban. Banyak anak, termasuk saya kehilangan orang tua, paman. Karena orang tua dan saudara dibunuh dengan sadis oleh aparat militer waktu Papua Barat menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) sekitar tahun 1963 sampai 80-an, masa rezim militeristik Soeharto. Telah terjadi pemaksaan dan kekerasan lainnya kepada masyarakat yang tidak memahami dan tidak menghafalkan symbol-simbol kenegaraan. (bendera, lambang negra, lagu nasional, Undang-undang termasuk bahasa). Upaya peningkatan SDM tidak mendapat porsi. Itulah sebabnya masyarakat Papua terus terpojok. Bagi masyarakat Papua militer hadir bukan sebagai sosok guru yang diharapkan membawa perubahan hidup.

Waktu terus berlalu, globalisasi membonceng hadirnya teknologi informasi. Kemajuan itu diikuti dengan kesadaran masyarakat. Papua Barat mulai berubah wajah menjadi sedikit maju, masyarakat seperti terbangaun dari tidur. Sudah mulai ada kesadaran kalau ada pembodohan, ada kekerasan, ada penindasan secara ekonomi (kekayana alam dibawa ke Jakarta), cultural (jawanisasi) dan politik (tuduhan separatis) dan terutama perlakuan hukum yang memihak. Misalkan pada bebarapa kasus HAM berat, seperti peristiwa Abepura I, Pembunuhan terhadap pemimpin besar orang Papua, Theys Hiyo Eluay dan bebarapa yang lainnya tidak ada penyelesaian yang jelas.

Orang Kamoro, Amugme (suku di Timika), dan suku lain di pedalaman mulai menyadari. Kehadiran PT Freepot Indonesia (FI) tahun 1969 misalnya, telah merusak lingkungan, melakukan tindakan kejahatan terhadap lingkungan, roh leluhur di gunung Gresberg telah dirusaki. Selain itu FI memiliki akar historis bahwa penyebab konflik antara masyarakat dan militer adalah perpanjangan tangan negara.

Namun, entah mengapa tidak ada sulusi yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem di Papua Barat. Semakin nampak demokrasi itu mahal bagi orang Papua Barat. Harapan akan terbukanya pintu demokrasi belum juga kunjung terbuka. Mungkin demokrasi di negeri ini harus diperjuangkan lagi, karena sampai era reformasi ini ruang dialog masih tertutup untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua Barat secara bijak. Bagaiman tidak bijak, bila militer terus dijadikan pahlawan untuk menjawab permintaan rakyat akan keadilan, kesejateraan dan kedamaian. Mengapa harus militer, masyarkat tidak punya senjata api. Sudah bisa memahami arti organisasi untuk mengorganisir diri. Dalam hal ini, masyarakat Papua mengaharapkan dialog nasional untuk penyelesaian berbagai persoalan.

Untuk menyikapi itu semua ada baiknya kita pikirkan bersama, mencari solusi bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kita harus lebih banyak belajar untuk menerima dan mendengarkan suara dan aspirasi orang lain dalam kerangka kemanusiaan yaitu saling menghormati dan menghargai sebagai ciptahan Tuhan. Pintu demokasi itu harus dibuka lebar-lebar, artinya bangsa ini harus membuka diri dan belajar mendengar serta memahami apa yang menjadi aspirasi mereka (masyarakat Papua Barat). Kalau mengakui sebagai bagian darinya, tanpa harus mengedepankan militer. Kita berharap tidak terjadi lagi peristiwa Abepura berdarah yang ketiga kalinya dengan jumlah korban lebih besar, karena akan semakin memperburuk citra bangsa ini di mata masyarakat maupun di dunia internasional yang dapat mengancam keutuhan negara ini.

*) Ketua Komunitas Pendidikan Papua

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di majalah SELANGKAH edisi 2006

BACA TRUZZ...- Papua Kekurangan 5000 Guru, TNI NonOrganik Terus Didroping

Pendidikan Alat Perlawanan (Resensi Buku)

Karya dan pemikiran Paulo Freire merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi dunia pendidikan. Dengan latar belakang kemiskinan yang terdapat pada masyarakat Brazilia bagian Timur Laut di mana ia hidup, Paulo Freire berhasil membongkar praktik-praktik pendidikan yangmenurutnya tidak menempatkan manusia sebagai manusia. Usaha Freire pada dasarnya ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berjuang melawan status quo kekuasaan dengan berperan aktif mengubah realitas yang ada ke arah yang lebih manusiawi, seperti semangat yang tercermin dalam judul buku ini: Pendidikan Alat Perlawanan.

Pendidikan sebenarnya dapat dipahami sebagai rangkaian usaha pembaharuan. Pendidikan pada hakikatnya tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat. Persoalan pendidikan bukanlah terutama pada target pengetahuan yang ditetapkan, melainkan pada bagaimana orang dapat berinteraksi/berdialog dengan situasi dan kondisi jamannya.

Paulo Freire mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan dari pandangan mendasarnya yang banyak dikritik orang, yaitu bahwa dunia hanya terbagi atas 2 kelompok: kelompok penindas (oppressor) dan kelompok tertindas (oppressed). Setiap orang pastilah menjadi bagian dari salah satu kelompok, entah dia si penindas ataukah si tertindas. Dalam kerangka pemahaman ini, praktik belajar-mengajar yang banyak terjadi sebelumnya dapat dipandang sebagai pendidikan yang menindas karena hanya melakukan proses “satu arah” dari guru kepada murid. Paradigma yang mengandalkan hafalan ini berwatak pasif, tidak menyulut keberanian, penalaran dan kreativitas, padahal nalar dan kreativitas inilah yang dibutuhkan oleh rakyat tertindas untuk melawan.

Freire berpendapat bahwa dalam pendidikan, peserta didik tidak boleh dipahami sebagai obyek tersendiri yang harus digarap dan diisi oleh pendidik. Dalam istilah Freire, sistem pendidikan seperti itu disebut sebagai Sistem Bank (Banking Education), di mana peserta didik adalah tabungan dan pendidik sebagai penabung. Pandangan tentang pendidikan semacam ini pada praktiknya cenderung bersifat otoriter dan menghalangi kesadaran peserta didik untuk berkembang. Aktivitas pendidikan kemudian berbelok menjadi tindakan-tindakan menundukkan peserta didik terhadap nilai-nilai dan norma budaya yang ada di masyarakat, dimana pendidik berperan sebagai agennya. Sebagai ganti sistem di atas, Freire menawarkan sistem hadap-masalah (Problem-posing Education).


Di dalam sistem ini, Freire menekankan metode pendidikan yang disebut “pendidikan dialogis” di mana terdapat suatu dinamika dialektik antara pendidik dengan peserta didik. Penekanannya adalah pada kesadaran pendidik dan peserta didik mengenai kemampuan dan keberanian menghadapi realitas secara kritis dan bertindak mengubah dunia secara kreatif. Dengan demikian, pendidikan harus berorientasi mengarahkan manusia pada pengenalan akan realitas diri dan dunianya dengan melibatkan dua unsur, yakni pengajar dan pelajar di satu pihak sebagai subyek yang sadar (cognitif) dan realitas dunia di pihak lain sebagai obyek yang tersadari (cognizable). Di sini, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi tumbuhnya perkembangan kesadaran peserta didik, namun sekaligus menjadi seorang rekan yang melibatkan dirinya sambil merangsang daya pemikiran kritis peserta didik.

Butir-butir pemahaman yang membangun filsafat pendidikan Freire oleh Murtiningsih dijelaskan sebagai berikut: Manusia tidak hanya berada di dunia, tetapi juga berinteraksi dengan dunia di mana ia berada. Di dalam situasi keberadaannya tersebut, manusia harus memiliki kesadaran kritis yang diarahkan pada realitas sehingga terjadi suatu interaksi ketika manusia menanyai, menguji dan menjelajahi realitas tersebut. Hal yang paling bernilai bagi manusia adalah menjadi manusia seutuhnya yang dicapai melalui proses pembebasan, atau dalam istilah Freire disebut “konsientisasi”.

Secara sederhana, konsientisasi dapat dipahami sebagai proses menjadi manusia yang lebih penuh atau suatu proses perkembangan kesadaran menuju terbentuknya manusia-manusia baru yang akan menciptakan dunia baru. Tugas manusia di dunia bukanlah untuk beradaptasi, tetapi untuk mengubahnya secara kreatif.

Walaupun kesan perlawanan yang revolusioner sangat kental dalam tulisan-tulisannya, Freire tidak pernah setuju dengan pemberlakuan kekerasan. Ia mendambakan sebuah revolusi yang damai. Untuk memahami sepenuhnya pemikiran Paulo Freire, seseorang memang tidak cukup hanya membaca saja. Tetapi lebih dari itu, orang harus masuk ke dalam pengalaman di mana ia berinteraksi dengan dunia dimana ia berada. Dalam penerapannya terhadap kurikulum, Freire mengusulkan kurikulum yang bertolak dari realitas konkret peserta didik dan yang muatannya mampu menumbuhkan kesadaran kritis. Artinya kurikulum dapat mendorong perkembangan pola pikir dan kemampuan refleksi peserta didik. Kurikulum ini mengutamakan pengalaman dan menekankan pada aspek-aspek personal tertentu (oleh karena itu disebut juga dengan experience-centered curriculum).

Pada bagian akhir buku ini, Murtiningsih memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Antara lain, ia mencoba menggarisbawahi penyelewengan yang dapat muncul dalam penerapan konsep konsientisasi. Contoh penyelewengan yang terjadi misalnya kegiatan propaganda penyuluhan dalam kerangka bisnis yang mengatasnamakan konsientisasi (h. 116). Oleh karena itu, proses konsientisasi yang dimaksud baru dapat terjadi ketika dialog yang dilakukan diiringi rasa cinta, kerendahan hati, kepercayaan pada orang lain, pikiran kritis dan harapan.

Berikut ini, patut pula dicatat beberapa kelemahan tulisan Murtiningsih yaitu:
Pertama, tidak terlalu jelas mengenai penerapan konsep konsientisasi dalam konteks Indonesia. Pada bab terakhir, sub judul “Relevansi Konsientisasi bagi Pendidikan di Indonesia” lebih tepat jika diganti dengan “Situasi-Kondisi Pendidikan dalam konteks Indonesia” karena pada bab tersebut Murtini hanya memaparkan mengenai apa yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia tanpa memberikan sedikit pun saran penerapan teori Freire dalam konteks Indonesia.

Kedua, sebenarnya sangat jelas kesan bahwa Murtiningsih ingin menyejajarkan konteks Indonesia dengan konteks yang melatarbelakangi teori Freire, sehingga dengan demikian teori Freire dapat dikatakan relevan. Namun kesejajaran tersebut tidak pernah dikemukakan atau dibahas oleh Murtiningsih, sehingga pembaca tidak pernah mengetahui sejauh mana teori Freire relevan terhadap konteks Indonesia.

Ketiga, Murtiningsih tidak masuk lebih jauh kepada analisis terhadap konteks Indonesia, sehingga ia pun tidak mampu mengusulkan tindakan/aksi yang sebaiknya diambil sebagai langkah awal untuk mengubah ‘realitas’. Tentu saja ini berbeda dengan semangat yang ada dalam teori Freire, yang pada dasarnya tidak mau ber-‘teori’, tetapi ingin ber-‘aksi’.

Buku-buku yang memiliki semangat membenahi pendidikan nasional, pada umumnya memiliki saran konkrit yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, buku Membenahi Pendidikan Nasional karangan Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed. (diterbitkan pada tahun 2002) mengusulkan “…restrukturisasi pendidikan nasional dengan paradigma-paradigma menuntut alokasi dan realokasi dana nasional dan lokal yang sepadan dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.”

Di samping itu, tulisan Prof. Tilaar juga memberikan tempat untuk hal-hal positif pada konteks Indonesia yang dapat mendukung terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik. Hal ini tidak terdapat pada tulisan Murtiningsih, sehingga kita tidak memperoleh informasi apakah juga terdapat hal-hal positif pada konteks Indonesia yang mendukung penerapan teori Freire.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan Murtiningsih ini merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi pembaca Indonesia di tengah langkanya buku-buku yang dihasilkan oleh penulis Indonesia yang membahas pemikiran-pemikiran dari tokoh besar pendidikan seperti Paulo Freire.

Dengan bahasa yang cukup sederhana, buku ini mampu menjelaskan pokok-pokok pemikiran dari Paulo Freire, bahkan mampu pula menarik benang merah dari situasi-konteks serta pemahaman yang melatarbelakangi pemikiran Freire. Dengan demikian, buku ini pun diharapkan mampu membangkitkan di dalam diri pembacanya suatu semangat untuk menghadapi realitas dan mengubahnya ke arah yang lebih baik, seperti semangat yang juga dimiliki oleh Paulo Freire.

Resist Book-Komunitas Pendidikan Papua

BACA TRUZZ...- Pendidikan Alat Perlawanan (Resensi Buku)

Paulo Freire: Pendidik Hadap Masalah dari Brasil

Perjuangan Paulo Freire akan keadilan dan kebebasan bagi orang-orang kelas marginal di Brasil dikungkung oleh kemiskinan, penjara, dan pembuangan. Freire adalah pendidik hadap masalah yang eksis memperjuangkan keadilan, dan kebebasan bagi orang-orang yang menyusun “kebudayaan diam” di banyak wilayah. Fenomena ini dapat dilihat dari separuh penghuni planet bumi ini menderita kelaparan tiap hari karena ketidakmampuan negara menghidupi mereka, atau sebagian perekonomian mereka dieksploitasi oleh negara-negara lain yang lebih kaya. Dengan demikian mereka tidak punya masa kini maupun masa depan untuk menjalani kehidupan yang layak sebagaimana terjadi pada negara-negara modern. Untuk itulah Freire berusaha membangkitkan kesadaran di hati setiap orang agar bertindak mengubah kenyataan yang selama ini telah membelenggu sebagian besar dari mereka yang miskin. Jejak ketokohanya, cinta dan harapan yang besar tehadapa dunia pendidikan, khususnya di Amerika Latin, dapat ditemukan dalam pedagogi kritisnya yang menggabungkan ratusan organisasi akar rumput, ruang-ruang kuliah, dan usaha-usaha reformasi lembaga sekolah di banyak kota. Kenali dia. Bercermin padanya. Perjuangkan keadilan dan kebebasan bagi orang-orang yang menyusun “kebudayaan diam” seperti bangsa Papua.

****
Oleh Yermias (Ignatius) Degei*)

PAULO FREIRE lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Timur Laut Brasil. Sejak kecil Dia diajarkan untuk menghargai dialog dan menghargai pilihan orang lain. Proses dialog yang sejak kecil ditanamkan tesebut kelak penting bagi program pendidikanya. Kehidupan orang tua Freire tergolong kelas menengah, namun sering kekurangan finansial sehingga Freire benar-benar tahu arti kata lapar. Ketika kanak-kanak, Freire bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk melawan kelaparan, membela kaum miskin. “Anak-anak lain tidak boleh (generasi mendatang) merasakan penderitaan (lapar) seperti yang pernah saya alami,” (Shaull, 1972: 10 melalui Yunus, 2004).

Setelah ekonomi keluarganya sedikit membaik Freire dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah. Dia masuk kuliah di Fakultas Hukum University of Recife. Di sana Freire belajar filsafat dan Psikologi, sementara separuh waktunya dia gunakan untuk bekerja sebagai instruktur bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan. Selama kuliah Freire banyak membaca karya-karya pendahulunya seperti Sartre, Althusser, Mounier, Ortega Y. Gasset, Unamuno, Martin Luther King Jr, Che Guevara, Fromn, Mao Tse Tung, Marcuse dan sebagainya (Freire, 2002:xx dalam Yunus, 2004), yang semuanya itu berpengaruh kuat pada filsafat pendidikan Freire yang kini mendunia.
Tahun 1944, Freire melangsungkan pernikahan dengan Elza Maia Costa Olivera dari Recife, seorang guru sekolah dasar (yang kemudian menjadi kepala sekolah). Dari pernikahan dengan Freire, Elza Maia Costa Olivera melahirkan tida orang putri dan dua orang putra. Ketertarikan Freire dalam teori-teori pendidikan mulai tumbuh, dan menuntunya untuk lebih banyak menelaah bacaan tentang pendidikan, filsafat, dan sosiologi daripada hukum sebagai sarana penghasilanya. Setelah meninggalkan hukum, Freire mulai berkarya dalam pendidikan. Dia diangkat sebagai direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada pelayanan Sosial di “The State of Pernambuco”, (baca: Yunus, 2004). Pengalaman di sana telah membawanya untuk bisa kontak langsung dengan masyarakat miskin. Tugas kependidikan dan organisasinya dia manfaatkan dengan merumuskan metode dialognya bagi pendidikan orang dewasa (adult education). Freire mengajar mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan di University of Recife, di mana dia memperoleh gelar doktornya di tahun 1959. Dia juga memberikan pendidikan kepada orang dewasa melalui seminar, pengarahan, dan kursus-kursus.

Awal 1960-an, Brasil mengalami masa-masa sulit. Gerakan-gerakan reformasi baik dari kalangan sosialis, komunis, pelajar, buruh, maupun militan kristen semuanya mendesakan tujuan sosial politik mereka masing-masing. Dalam suasana seperti itu, Freire menjabat sebagai direktur utama pusat pengembangan sosial University of Recife. Pada masa itulah Freire membawa program pemberantasan buta huruf kepada ribuan petani miskin di Timur Laut tempat ia bekerja. Gebrakan yang dilakukan Freire ternyata mendapat sambutan dari golongan minoritas karena hak untuk memberikan suara seseorang tergantung pada kemampuan baca tulis, kedatangan program Freire tersebut menjadi salah satu harapan bagi mereka.
Setelah pemerintahan berganti dari Joao Goulart kepada Janio Quardros pada tahun 1961, gerakan kultural lain yang terkenal membangkitkan kesadaran dan kampanye melek huruf di seluruh Brasil. BEM (Basic Education Movement) mendapat dukungan dari para Uskup. Kemudian melalui SUDENE (Superintendency for the Developmen of the Nort East) sebuah organisasi Federal pemerintah di bawah arahan Celso Furtado telah banyak membantu perkembangan perekonomian di sembilan negara bagian dengan memasukan kursus-kursus dan beasiswa untuk pelatihan para ilmuan dan spesialis. Bantuan pendidikan kemudian direcanakan untuk memperluas program-program melek huruf dasar dewasa sebagai hasil resrukturisasi radikal yang diimpikan oleh SUDENE. Di tengah harapanya yang sedang memuncak inilah Freire diangkat sebagai kepala pada Cultural Extention Service yang pertama di University of Recife (Collin, 2002: 10 dalam Yunus, 2004).
Juni 1963 sampai dengan Maret 1964, tim pemberantasan buta huruf Freire telah bekerja keseluruh pelosok negeri. Mereka berhasil menarik minat warga yang buta huruf untuk belajar baca tulis. Rahasia kesuksesan itu ada pada Freire telah bekerja keseluruh pelosok negeri. Rahasia kesuksesan itu ada pada Freire dan timnya yang mempresentasikan partisipasi dan emansipasi dalam proses politik ke arah pengetahuan membaca dan menulis sebagai tujuan yang diinginkan dan dapat dicapai untuk seluruh warga negara Brasil. Usaha yang dilakukan Freire bersama timnya tidak sekedar mengartikan bunyi dari huruf-huruf mati, tetapi kerja tersebut tidak lain adalah sebagai proses penyadaran dari situasi ketertindasanya. Dengan demikian pembelajaran baca tulis alfabetisasi merupakan langkah awal yang penting dalam konsientisasi terutama bagi orang dewasa ini melibatkan mereka sebagai siswa dalam problematisasi (problem posing) terus-menerus akan situasi eksistensial mereka. Maka dalam rangka pemberantasan buta huruf, problematisasi ini dimasukan dalam kursus-kursus alfabetisasi (Sudiarja, 2001: 9).

Freire, dalam hal ini telah memenangkan perhatian kaum miskin untuk membangkitkan harapan mereka. Mereka mulai berani mengungkapkan keputusan-keputusan sendiri dari hari ke hari yang mempengaruhi kehidupan mereka. Fatalisme dan pasivitas kaum miskin terhadap program pemberantasan buta huruf tersebut menjadi bernilai dan bersemangat. Metode Freire adalah berpolitik tanpa menjadi konsisten. Kerja Freire bersama timnya di mata militer dan tuan tanah sungguh suatu yang radikal.

Suatu peristiwa terjadi pada bulan April tahun 1964 ketika militer meruntuhkan rezim Goulart. Seluruh gerakan progresif diintimidasi. Freire ditangkap kemudian dimasukan ke penjara selama 70 hari karena aktivitas “subversif”-nya. Di penjara dia mulai menulis buku Education as the Practice Freedom. Buku yang merupakan analisis kegagalan Freire dalam melakukan emansipasi di Brasil. Buku ini kemudian diselesaikan di Cile dalam masa pembuanganya. Di sini Freire bekerja selama lima tahun pada program pendidikan untuk orang dewasa dari pemerintahan Eduardo Frei yang diketuai oleh Waldemar Cortes yang menarik perhatian dunia internasional dan UNESCO untuk mengenal Cile sebagai satu dari lima negara di dunia yang berhasil dalam mengatasi buta huruf.

Pekerjaanya di sana tidak terbatas pada kampanye melek huruf. Pemerintah demokrasi Kristen Frei juga tertarik pada tema reformasi agraria (agraria reform). Freire dapat terus mengembangkan ide-ide pendidikanya, menuliskan persoalan-persoalan pendidikan untuk orang dewasa. Dalam pengalamannya di Cile terjadi peristiwa penting berkenaan dari fase pertama dari “metode Freire”, yaitu suatu investigasi menyeluruh tentang budaya dan kebiasaan yang membentuk kehidupan orang-orang yang buta huruf di Cile. Freire tidak hanya berhadapan dengan bahasa yang berbeda, namun juga dengan jenis penduduk kota dan desa yang berbeda-beda karakternya.
Ketika berada di Cile, Freire menjadi seorang kritikus pendidikan tradisional. Menurutnya, melakukan modernisasi tanpa melakukan emansipasi adalah sebuah kekalahan besar. Salah satu tema generatif yang muncul adalah “Semua perkembangan adalah modernisasi, tetapi tidak semua modernisasi adalah perkembangan” (Colins, 2002: 26).

“Semua perkembangan adalah modernisasi, tetapi tidak semua modernisasi adalah perkembangan”
Menjelang akhir dasawarsa 60-an, Freire menerima undangan dari Harvard University. Freire meninggalkan Amerika Latin menuju Amerika Serikat, di sana Freire mengajar sebagai profesor tamu pada Harvard’s Center for Studies In Education and Development dan juga menjadi anggota kehormatan pada Center for Study of Development and Social Change.
Tahun tersebut adalah periode yang paling parah terjadi di Amerika, karena terjadinya pertentangan kaum oposisi terhadap perang yang dilakukan oleh Amerika terhadapap Vietnam yang kemudian berimbas ke kampus-kampus. Pada tahun itu rasial (ras) juga menjadi permasalahan di Amerika. Juru bicara kaum pemrotes perang memasuki kampus-kampus, dan Freire terpengaruh oleh aksi tesebut. Dalam situasi demikian, Freire mulai menemukan suatu realitas yang konkret bahwa tekanan dan penindasan terhadap kehidupan ekonomi politik dunia ketiga berlangsung secara tak terbatas. Berdasarkan kenyataan tersebut, dia mulai memperluas definisinya tentang persoalan dunia ketika dari masalah geografis ke konsep politis, serta tema kekerasan menjadi tema utama dalam tulisanya sejak saat itu.

Selama periode itu Freire menulis karya terkenalnya, Pedagogy of the Oppressed. Baginya pendidikan menjadi jalur permanen pemebebasan, dan berada dalam dua tahap. Tahap pertama adalah di mana orang menjadi sadar dari penindasan mereka dan melalui praxis mereka mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap pertama dan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan.

Setelah meninggalkan Harvart di tahun 1970-an, Freire menjadi konsultan dan akhirnya sebagai sekretaris asisten pendidikan untuk dewan gereja dunia di Swiss. Freire dikenal sebagai orang yang taat menjalani agama. Freire berkeliling dunia mengajar usahanya untuk membantu program-program pendidikan negara-negara baru di Asia dan Afrika seperti Tanzania dan Guinea Bissau (Baca: Mario Gabral). Dia juga menjadi ketua komite eksekutif institute for Cultural Action (IDAC) yang bermarkas di Jenewa. IDAC adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh orang-orang yang ingin mengajar, melakukan penelitian, dan melakukan eksperimen, selain menjalankan peneletian dan mensponsori workshop-workshop serta program-program lain yang melibatkan penyadaran. Sejak tahun 1973 IDAC terus melakukan publikasi sejumlah dokumen yang mendukung ide-ide Freire dan menerapkan pada isu-isu pembebasan di seluruh dunia (Yunus, 2004).

Pada tahun 1979, Freire diundang oleh pemerintah Brasil untuk kembali dari pembuangan dan mengajar di University of Sao Paolo. Pada tahun 1988 dia diangkat menjadi menteri pendidikan untuk kota Sao Paolo. Tahun 1992, Freire merayakan ulang tahunya yang ke 70 bersama lebih dari 200 rekan pendidik, para pembaru pendidikan, para sarjana, dan aktivis-aktivis “Grass-Roots”. Selama tiga hari diakan workshop dan pesta yang disponsori oleh New School for Social Research, yang mendanai prestasi dan keberhasilan hidup dan karya Freire. Di Rio De Jeneiro, Freire meninggal pada usia 75 tahun pada hari Jum’at, 2 Mei 1997 karena serangan jantung. Jejak ketokohanya, cinta dan harapan yang besar tehadapa dunia pendidikan, khususnya di Amerika Latin, dapat ditemukan dalam pedagogi kritisnya yang menggabungkan ratusan organisasi akar rumput, ruang-ruang kuliah, dan usaha-usaha reformasi lembaga sekolah di banyak kota. ***

*) Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua, dari berbagai sumber. Sumber ada pada penulis.

BACA TRUZZ...- Paulo Freire: Pendidik Hadap Masalah dari Brasil

Pendidikan dan Pengajaran Ala Pater Drost untuk Papua

Oleh Yermias (Ignatius) Degei*)

To the point. Itulah gaya Pater Drs. Ignatius Josephus Geraldus Drost, SJ., dalam menyikapi pendidikan. Drost adalah teladan guru sekaligus pendidik, pendidik sekaligus guru dan guru besar lagi. Ia sungguh terlibat secara total dalam persoalan pendidikan di Indonesia. Gagasan-gagasannya yang berbasis filosofis mengena pada hakikat pendidikan. Pendidikan diletakkan di tengah realitas sosial. Pendidikan bukan untuk sekedar ilmu tetapi, pendidikan untuk hidup. Itulah arah perjuangan Drost. Tidak heran bila dia dijuluki sebagai tokoh pendidikan sekaligus raja kritikus pendidikan.

Menurut Drost yang meninggal dunia pada hari sabtu, 19 Februari 2005 pukul 16.15 WIB di Rumah Sakit Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, dalam usianya yang 80 tahun itu, proses belajar mengajar adalah bukan suatu kejadian sepihak. Ungkapan pembelajaran yang diberikan oleh seorang pengajar bukan semata tranfer pengetahuan tertentu, melainkan memilki efek pendamping yang tersirat dalam proses tersebut dan meningkatkan kemandirian peserta didik. Pengajaran yang benar adalah suatu proses pendidikan yang menghasilkan pengalaman belajar yang menyangkut perhatian, kognisi dan motivasi peserta didik untuk menguasai dan memperoleh pengetahuan, informasi, keterampilan ataupun sifat tertentu dan karenanya menjadikan perubahan peserta didik.

Dalam upaya membentuk manusia muda melalui sekolah, Drost melalui bukunya yang berjudul “Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan, menjelaskan, semua orang ‘kita’ akan mengatakan: kedua-duanya (pendidikan dan pengajaran) sama. Itulah malapetaka atau musibah yang melanda dunia persekolahan kita. Karena yang diadakan di sekolah adalah pengajaran bukan pendidikan. Dengan kegitan pendidikan menanamkan nilai-nilai ke dalam budi orang. Anak usia 0–20 tahun masih perlu dibentuk atau dididik. Jadi, pendidikan tinggi tidak masuk akal. Pengajaran tinggi itulah istilah yang tepat. Pendidikan sebagai proses pembentukan merupakan proses informal. Tidak ada pendidikan formal karena tidak mungkin. Seluruh proses pemuliaan, ialah pembentukan moral manusia muda hanya mungkin lewat interaksi informal antara dia dan lingkungannya.

Yang pertama-tama mengajarkan kepada anak tentang Allah, pengalaman tentang pergaulan manusia dan kewajiban memperkembangkan tanggung jawab diri sendiri dan orang lain adalah orang tua. Jadi kesimpulan yang paling mendasar dalam pandangan Drost adalah lembaga pertama dan utama pembentukan dan pendidikan adalah keluarga. Keluarga perlu dibantu oleh masyarakat karena masyarakat perlu mengatur kebutuhan hidup di dunia ini. Usaha meraih tujuan hidup sebagai makluk berkebudayaan dan bermasyarakat berlangsung melalui perkembangan serasi manusia muda menurut segi pandangan fisik, moral, dan intelektual. Proses pembentukan intelektual pada manusia dibentuk melaluai proses pembelajaran di sekolah.

Proses pembelajaran adalah proses menjadikan orang lain belajar. Menurutnya, tidak ada sekolah yang menjadikan orang pintar. Pembelajaran yang terjadi di sekolah hanya membantu manusia muda untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Drost sependapat dengan Paulo Freire yang menentang sistem pembelajaran transfer kaya bank tanpa nilai apapun. Yang dibutuhkan dalam pembelajaran menurut para tokoh pendidikan aliran ini adalah dialog, bercerita. Guru dan siswa berbeda tetapi mereka harus bercerita dan berdialog. Dengan demikian terjadi tranformasi nilai dan budaya dalan diri pembelajar. Namun itu akan menjadi apabila pengajar menghargai kebebasan, hak, kekuasaan pribadi-pribadi. Itu berarti menurut Drost, mendampingi kaum muda berbagi hidup dengan orang lain.

Pendidikan pengajaran di sekolah yang sebenarya menurut Drost kelahiran 1 Agustus 1925 di Batavia ini adalah berusaha mengubah cara kaum muda memandang dirinya sendiri dan makluk insani lain, sistem-sistem dan struktur masyarakat. Hasil pembelajarannya, pria dan wanita yang kompeten, bertanggung jawab, dan penuh perhatian bagi sesama.

Ketika manusia lepas dari keadaan yang diciptakan oleh Tuhan, ialah keluarga segala sesuatu diseragamkan. Mulai masuk TK, SD, SLTP dan SMU segala-galanya, mulai dari sistem pendidikan, pakaian, sepatu, bahkan rambut, warna kulit (dalam buku-buku teks) dipaksakan harus seragam. Ciri khas pribadi dan lingkungan tidak boleh ada lagi. Keanekaragaman suku, bahasa, agama, adat istiadat yang ada di Indonesia tidak dihargai. Siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda dipaksakan mengikuti kurikulum yang mutlak sama. Pendidikan seragam atau pendidikan yang mendukung kolektivitas ini telah membuahkan orang-orang muda Indonesia yang tidak bertanggung jawab, tidak berinisiatif, pembeo belaka. Bukan individu yang berkepribadian melainkan individu anggota kawanan yang tidak punya moral dan korupsi atas nama orang lain.

Ungkapan-ungkapan Pastor yang pernah menjadi rektor Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta ini memang bernada keras, namun muncul karena adanya keprihatinan terdalam atas keselamatan manusia. Menurut dia, bahaya usaha membentuk kepribadian orang lain adalah bahwa saya memaksa orang lain seperti saya. Seakan saya itu pribadi unggul. Saya berani berkata bahwa seorang pemimpin, misalnya guru, kepala sekolah, direktur perusahan, birokrat, dan sebagainya yang gagal membentuk penggantinya, gagal sebagai pemimpin. Karena mereka memaksa menggantinya seperti mereka sendiri. Kita kejar hasil dan lupa akan kemampuan berhasil. Kita hanya ingin pelajar kita lulus dengan gemilang. Akan tetapi yang didorong lulus dilupakan pembentukan karakter dan kepribadian, hasilnya robot.

Pastor Drost tokoh pendidikan yang berani dan mempu mengungkap kenyaatan carut-marutnya dunia pendidikan kita, dia telah tiada. Ia telah berpulang ke Allah Bapa! Kini tinggal karya-karyanya. Karya-karya tulis yang memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia pendidikan dalam rangka pengembalian pendidikan kepada hakikatnya, yaitu membentuk manusia muda untuk mempertemukan dengan kodrat sejatinya, yaitu kemanusiaan.

Sebagai pesan moral terakhir, melalui bukunya mantan Direktuir SMA Kanisius Jakarta ini memberikan beberapa unsur dari pola pembelajaran yang berusaha mencapai pembentukan manusia muda. Dalam pembelajaran, pelajar belajar dan pengajar mengajar. Seorang pengajar mendidik dengan mengajar dan mengajar dengan mendidik. Pembelajaran ini dengan menekankan pengalaman refleksi dan aksi menawarkan sejumlah cara seorang pengajar dapat mendampingi para pelajar guna memudahkan proses belajar dan berkembang lewat jumpaan dengan kebenaran hidup dan panggilan arti hidup manusia.

Drost menilai kebanyakan pengajar masih memakai pola yang jauh lebih menekankan peran pengajar dari pada peran pelajar. Dalam pembelajaran seperti ini penekanan utamanya adalah keterampilan menghafalkan. Pengajaran ini jelas salah. Karena dalam pembelajaran ini tidak ada unsur refleksi yang menuntut kepada pelajar memikirkan arti manusiawi dari pada apa yang dipelajari dan pentingnya bagi sesama.

Lingkungan yang positif juga salah satu pendukung utama dalam pembelajaran sistem ini. Peningkatan dari pendidikan religius dan pendidikan nilai diusahakan lewat pengembangan kurikulum-kurikulum baru, alat-alat peraga, dan buku-buku pegangan. Namun kemajuan ini lebih sedikit dari pada yang diharapkan. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa iklim sekolah yang positif merupakan prasyarat sebelum pengajaran nilai dimulai.

Pendidikan dan Pengajaran di Tanah Papua?
Generasi muda Papua---hasil pendidikan dan pengajaran sistem pendidikan Indonesia---adalah korban sejarah masa lalu. Sejak Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), segala sesuatu (pendidikan dan pengajaran) dipaksakan harus sama. Sementara, katanya NKRI adalah bangsa yang majemuk. Majemuk karena setiap suku bangsa memiliki adap istiadat, cara berpikir dan bertindak serta cara belajar dan mendidik yang berbeda. Masalah lingkungan juga hal tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Katanya, semua ini dalam rangka Bhineka Tunggal Ika. Entalah.

Cara bekerja, cara belajar, cara bertindak, cara berekspresi, dan cara hidup orang Papua sungguh tidak dihargai dengan sistem pendidikan yang otoriter dan sentralistik di masa lalu. Sistem pendidikan di Indonesia adalah menginginkan semua harus sama, mulai dari seragam sekolah, cara belajar dan secara diam-diam rambut dan kulitpun menginginkan harus sama. Cara seperti itulah yang Drost menyebutnya sistem yang sungguh tidak menghargai manusia sebagai ciptaan Sang Sumber Cinta yang yang tiada duanya.

Contoh kasus, pengajaran sepihak yang memandang pembelajar kertas putih sehingga mengajarkan tentang kereta api, becak, brobudur, Siti, Sari di pengunungan, pantai dan lembah-lembah di Papua adalah tidak lebih dari oleh Paulo Freire menyebutnya sebagai pendidikan pembodohan. Anak dibutakan dengan realitas sosialnya. Pendidikan tidak kontekstual itu adalah sebuah usaha pembunuhan karakter manusia Papua oleh penguasa. Anak yang harus tumbuh dalam kebebasan berdasarkan realitas sosial itu dipaksakan dengan pendidikan dan pengajaran yang jauh dari kehidupannya. Sehingga kepekaan dan karakter berpikir sungguh dibunuh. Ini bukan semata kesalahan pengajar tetapi kesalahan sistem karena pengajar adalah juga hasil sistem.

Dalam sistem itu pengajar dipaksakan pendidikan dan pengajaran harus tekstual. Dalam keadaan pendidikan seperti ini tokoh pendidikan seperti Drost, SJ, muncul dan berteriak pendidikan itu bukan untuk membelenggu tetapi untuk membebaskan manusia. Pendidikan itu harus kontekstual supaya manusia itu tidak tercabit dari akar lokalnya sehingga mampu membebaskan dirinya dan lingkunganya.

Otonomi Khusus yang sudah dikembalikan tahun 2005 oleh Dewan Adat Papua itu, cukup memberi ruang gerak kepada orang Papua untuk mengubah cara pandang kita tentang pendidikan dan pengajaran. Lebih khusus berpikir tentang perombakan sistem pendidikan sentralistik ke lokal tanpa menutup diri terhadap perkembangan global. Tetapi, otonomi sungguh tidak berhasil sehingga sekali dikembalikan tetap dikembalikan. Kini ada cara lain, yaitu diversifikasi kurikulum yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk merekayasa pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan tentu saja sesuai dengan lingkungan dan cara berpikir orang Papua. Namun itupun seandainya tangan kanan tidak dipegang oleh Jakarta. Karena itu, seandainya pula pemerintah daerah bijaksana menyikapi hal ini.

Untuk itu, sebelum kita beranjak ke masalah sistem, marilah dulu kita refleksikan dan mengubah cara pandang kita tentang hakikat pendidikan dan pengajaran. Drost, mengingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran siswa harus mengenal karakteristik lingkungan mereka, sebagai sumber kekuatan mereka, untuk mengenali benar apakah lingkungan mereka potensial mempunyai daya dukung terhadap kehidupan mereka. Bila potensial, maka mereka harus mampu memberdayakan secara profesioanal untuk kesejahteraan mereka dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk pemberdayaan manusia melalui pendidikan.

Drost, (1999) menegaskan kembali, pembelajaran di tanah Papua perlu diperhatikan bagaimana membentuk sikap mental siswa untuk menghargai orang lain kendati berbeda pendapat, saling mempercayai, salinng mengampuni, membantu para siswa menjadi pribadi dewasa. Lama kelamaan para pelajar akan sadar bahwa pengalaman-pengalaman yang paling mendalam timbul dari hubungan dengan pengalaman orang lain. Refleksi harus mengantar pelajar kepada makin menghargai hidup orang lain dan kepada kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan menunjang atau menghalangi pengembangan dan pertumbuhan kita semua sebagai manusia.

Dalam kaitannya dengan ini, dalam pembelajaran perlu diperhatikan wawasan alternatif pilihan; kemampuan untuk memilih, serta kemampuan pembelajar untuk berimajinasi terhadap keadaan di luar yang dialami pembelajar; kemampuan memilih berdasarkan tarik menarik antara kekuatan dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi; kesiapan keahlian atau keterampilan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan; menumbuhkan imajinasi anak, berwawasan, mampu melihat alternatif, mampu memutuskan untuk memilih alternatif. Dengan demikian sekolah itu bukan lagi sekedar tempat transfer pengetahun tetapi benar-benar menjadi tempat memanusiakan manusia muda yang berintelek, berafektif, bermoral dan beriman, sehingga pada gilirannya dia secra konkret (aspek motorik).

Yang perlu dipikirkan bersama oleh pelaku pendidikan, mahasiswa, pemerhati pendidikan Papua adalah bagaimana membangkitkan masyarakat Papua secara optimal dari segi “natural” sehingga situasi lokalnya menjadi sumber daya yang berguna bagi kehidupannya melalui pendidikan dan pengajaran. Pemanfaatan kekuatan komunitas dan alamnya sangat diperlukan sebagai modal inspirasi. Wawasan nasional dan global di luar lokalitas-kontekstual juga diperlukan. Ini hanya sebuah pemikiran sang guru pendidikan dan pengajaran, Pater Drost, SJ. Pelaksanaan praktis di lapangan adalah keseriusan kita dalam penerapan dan terus mencari alternatif-alternatif pendidikan yang mampu menciptakan manusia Papua yang dapat bersaing dalam segala bidang.

Berbahagialah bangsa yang mengutamakan pendidikan, merubah dan merekayasa dari waktu ke waktu disesuaikan dengan realitas hidup dan perkembangan zaman, karena mereka akan menjadi tuan di negeri sendiri.

*) Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan melalui www.wikimu.com

BACA TRUZZ...- Pendidikan dan Pengajaran Ala Pater Drost untuk Papua

Menggagas Sekolah yang Menyenangkan

Oleh Yermias (Ignatius) Degei*)

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa untuk mengembangkan kompetensinya. Kompetensi yang dimaksud baik yang menyangkut aspek moral –spritual, kognitif, emosional maupun sosial. Hakikatnya, sekolah adalah tempat transpormasi nilai dan budaya. Kepribadian siswa dalam cara berpikir, bersikap maupun cara berperikaku juga dibentuk di sekolah. Maka, untuk mengantarkan manusia muda ke alam kedewasaan yang dibutuhkan adalah kekeluargaan, kesejajaran, kasih sayang, dan kebebasan bertanggung jawab.

Tahun berganti, peradaban berlalu, hubungan mendewasakan berganti mengurui dan digurui. Manusia muda tak lebih tong kosong yang bisa diisi sesuka hati pengisinya. Pendidikan direduksi sekedar pengajaran. Zaman ini, khususnya di Indonesia pendidikan (sekolah) sudah tidak lagi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Kekeluargaan, kasih sayang, kebebasan mengungkapkan diri siswa, sedikit demi sedikit mulai menghilang dari sebuah lembaga pendidikan yang di kenal dengan sekolah.

Hal itu diakibatkan oleh banyak faktor. Namun dalam konteks ‘ketika sekolah menjadi tidak menyenangkan bagi siswa’ yang jelas ada beberapa faktor utama. Pertama, ketika guru dengan segala otoritasnya menjadi galak dan memandang siswa sebagai objek. Kedua, ketika guru memandang siswa sebagai tabularasa (kertas kosong) sehingga harus dicorat-coret dengan seenaknya. Saat itupulalah terjadi ketidaksejajaran antara siswa dan guru. Ketiga, ketika proses pemelajaran dari awal hingga akhir dikuasai sepenuhnya oleh guru. Hal ini membuat siswa kehilangan kebebasan mengekpresikan siapa dia sebenarnya. Keempat, lingkungan fisik sekolah, baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah menjadi tempat yang tidak enjoy bagi siswa. Lingkungan sekolah yang kaku dan penataan kelas yang terlihat kumuh dan monoton membuat siswa tidak betah di lingkungan sekolah. Faktor kelima adalah peraturan sekolah yang ketat. Artinya peraturan sekolah yang memiliki aturan detail yang menuntut banyak kepada siswa membuat siswa ingin lari dari kanyataan.

Beberapa faktor di atas membuat siswa tidak enjoy di sekolah. Siswa merasa sekolah bukan lagi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Siswa akan memilih pergi meninggalkan (bolos) kelas sebagai tindakan protes mereka terhadap perilaku guru, proses pemelajaran, disiplin yang ketat maupun lingkungan sekolah yang kurang bersahabat. Siswa mencari tempat di luar sekolah yang cukup aman untuk mengekpresikan dirinya secara bebas tanpa harus dikontrol dan ditekan secara otoriter oleh siapa pun. Siswa secara berkelompok mereka akan mencari tempat yang enjoy seperti ke pasar, duduk-duduk di jalanan atau di jembatan, atau tempat-tempat lain yang cukup aman bagi mereka. Sesuai dengan perkembangan individu, ketika siswa merasa aman, dia (siswa) bisa mengekpresikannya melalui hal-hal yang negatif seperti, minum-minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang, dan bahkan perkelahian.

Hakikat pendidikan, memanusiakan manusia muda berlandaskan kekeluargaan, kesejajaran, kasih sayang, dan kebebasan bertanggung jawab sudah jarang kita temui di kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan kita. Pemerintah kita masih menyibukkan dengan masalah konsep kurikulum atau sistem pendidikan bahwa pendidikan itu harus begini dan begitu. Mereka jarang mempermasalahkan hal-hal teknis dilingkungan fisik sekolah, proses pemelajaran maupun cara pendekatan guru terhadap siswa.

Nampaknya hal ini mengakibatkan persolan sumber daya manusia Indonesia selalu berada di bawah negara-negara tetangga. Sistem pendidikan sebagus dengan biaya sebesar berapapun sementara lingkungan sekolah (kelas) dan proses pemelajaran masih didominasi guru secara otoriter tanpa memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa, maka siswa selalu saja belajar dalam ketidaktenangan. Siswa akan belajar secara terpaksa yang akan berakibat buruk pada prestasi baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kondisi sekolah (kelas), sistem pembelajaran, peraturan sekolah dan sikap guru kepada siswa sehingga tercipta suasana belajar mengasyikan bagi siswa, sehingga siswa betah dan menjadikan sekolah sebagai stana belajar yang aman.

Sekolah yang Menyenangkan
Ketika sekolah tidak menyenangkan bagi siswa perlu dicari berbagai solusi untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar. Hal pertama yang kiranya perlu diperhatikan adalah sikap guru terhadap siswa. Sebagaimana ditawarkan dalam kurikulum baru yang dikenal dengan ‘Kurikulum Berbasis Kompetensi’ dalam perencanaan guru berperan sebagai desainer yang kreatif. Dalam tahap pelaksanaan guru berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Dalam tahap evaluasi guru berperan untuk memberikan umpan balik. Jadi di sini tidak ada guru yang menggurui, tidak ada guru yang otoriter atau galak. Beberapa peranan guru di atas, terutama tahap pelaksaan dilakukan dengan berlandaskan kekeluargaan, kesejajaran, kasih sayang dan menciptakan kebebasan bagi siswa. Guru dan siswa sejajar sebagai manusia yang saling membutuhkan tanpa harus ada otoritas di salah satu pihak. Selain itu, dalam proses pembelajaran memandang siswa secara merata, artinya tidak ada siswa yang lebih dianakemaskan.

Kedua, pandangan guru terhadap siswa. Kiranya guru tidak memandang siswa sebagai kertas kosong, tetapi memandang siswa sebagai manusia yang memiliki kompetensi-kompetensi yang perlu didorong untuk mengembangkannya. Sehingga dalam pembelajaran guru memberikan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan, misalnya dramatisasi pemelajaran, diskusi, debat dan permainan-permainan yang relefan dengan pokok bahasan atau materi pelajaran.

Tiga, lingkungan fisik sekolah, baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kiranya perlu didesain dengan pendekatan natural. Misalnya, kerindangan (penanaman rerumputan dan pepohonan atau bunga-bungaan yang langka); kebersihan dan kerapihan lingkungan sekolah. Selain itu ruang kelas juga tidak terkesan kumuh, panas dan monoton. Artinya kerapihan terus perhatikan, kesejukan, dan bahkan peletakan kursi dan meja pun dapat berubah-ubah setiap saat.

Keempat, adalah masalah peraturan sekolah. Penulis pernah membaca buku “Pendidikan Bebas” yang ditulis oleh guru-guru SMU Kolese de’Britto, Yogyakarta. Dalam buku itu dijelaskan bahwa mengapa de’Britto begitu terkenal elit dan para siswanya pun enjoy belajar di sana. Ternyata salah satu faktor yang membuat sekolah itu elit dan membuat siswa enjoy untuk belajar karena, de’Britto tidak membuat peraturan sekolah yang detail dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa. Tidak ada aturan ketat yang memaksakan siswa harus begitu dan begini. Disiplin waktu misalnya, cukup hanya dengan memberitahu “kamu lebih baik datang tepat waktu supaya teman-temanmu tidak terganggu dan juga kamu tidak ketinggaan pelajaran.”

Sebagaimana hakikat sekolah adalah mengantarkan manusia muda ke alam kedewasaan. Maka untuk mengantarkan ke alam kedewasaan tentu tidak mudah berkata-kata, membutuhkan tenaga dan biaya. Namun untuk membuat sekolah sebagai stana belajar siswa yang mengasyikan, dirasa tidak terlalu membutuhkan biaya dan tenaga yang begitu banyak.

Sehingga minimal dengan adanya menejemen berbasis sekolah, pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menjadikan lingkungan sekolah, guru dan pemelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak banyak keluar membolos atau mencari tempat-tempat yang lebih aman baginya. Selain itu pihak Dinas Pendidikan Daerah berperan penting, terutama dalam membuat peraturan-peraturan umum tentang sekolah. Sehingga sekolah menjadi benar-benar tempat mewujudnyatakan empat pilar pendidikan (UNESCO), yakni learning to know (belajar mengetahui) learning to bicame him-/herself (belajar hidup), learning to do (belajar bekerja), dan learning to live together (belajar hidup bersama). Dengan demikian benar-benar tercipta manusia muda (siswa) ke alam kedewasaan untuk mempertemukan dengan kodrat sejatinya kemanusiaan.

*) Pimpinan Redaksi Majalah SELANGKAH
------------------------------------------------------
Sumber: majalah SELANGKAH.

BACA TRUZZ...- Menggagas Sekolah yang Menyenangkan

Mengubah Sekolah Membangun Pendidikan

Sepanjang sejarah sekolah selalu diliputi oleh masalah. Sudah terlalu banyak catatan kritis yang berniat membenahi sistem sekolah mulai dari masalah administrasi, dana sampai ke falsafah pendidikan, sementara terlalu sedikit perubahan yang berarti. Para penguasa modal dan negara melihat sekolah sebagai satu-satunya ruang untuk mencerdaskan bangsa, dan mereka yang tak bersekolah dianggap tidak memberi sumbangan pada pembangunan bangsa. Mereka yang mampu dan memiliki akses menjadi ‘kaum terlepajar’ dan digiring ke menara gading yang semakin jauh dari masyarakatnya, dan akhirnya menjadi pelayan kepentingan modal dan negara. Krisis yang melanda Indonesia membuat sekolah semakin sulit dijamah oleh rakyat miskin, dan semakin banyak pula ‘orang tak berguna’ dalam kacamata penguasa.

Kembali ke Kegunaan Dasar
Dalam situasi sekolah semacam ini perlu juga kita meninjau kembali konsep ‘pendidikan’ secara luas. Selama ini, di bawah bermacam tekanan yang hebat, alternatif terus saja bermunculan. Cukup banyak komunitas yang mengembangkan model pendidikannya sendiri, mendirikan sekolah alternatif untuk mengembalikan pendidikan pada tempat semestinya, dan melawan kesewenangan penguasa dalam pendidikan.

Ada dua wilayah penting yang dijelajahi oleh sekolah-sekolah alternatif sepanjang sejarahnya. Wilayah pertama adalah perkembangan kejiwaan anak didik dalam lingkungannya. Di Amerika Serikat, John Dewey (1859-1952) mendirikan sekolah percobaan melawan model sekolah negara yang menekankan pengembangan intelektualisme dan cenderung verbalistik. Guru besar dari Chicago itu kemudian mengembangkan pendidikan yang menitikberatkan pengembangan kejiwaan dan sosial, karena menurutnya yang terpenting adalah proses setiap individu untuk berkembang di tengah masyarakat. Sekolah yang didasarkan pada filsafat pragmatisnya cukup menonjol, karena memberi pilihan lain dari model-model sekolah sezaman yang berorientasi menjawab pertumbuhan kebutuhan industri belaka.

Sejarah kemudian mencatat upaya dari Jan Lighthart, seorang kepala sekolah menengah di Den Haag, Belanda. Seperti Dewey, ia pun tidak puas dengan metode belajar pasif dan merasa bahwa pendidikan harus membawa anak-anak mengenal persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupannya. Begitu pula dengan Maria Montessori yang terusik melihat pendidikan bagi anak cacat yang hanya terarah pada satu aspek saja. Sebagai kritik ia mengembangkan pendidikan yang membangun motivasi atau kemauan anak, sesuai dengan kodratnya.

Wilayah lain adalah kebudayaan atau hubungan manusia dengan lingkungan secara utuh. Sekolah-sekolah yang bergerak di wilayah ini muncul umumnya di zaman kekuasaan kolonial yang menerapkan sistem pendidikan untuk mengubah anak rakyat tanah jajahan menjadi ‘manusia beradab’ sesuai ukuran penguasa kolonial. Di India, Rabindranath Tagore (1861-1941) mendirikan Shanti Niketan, sebagai perlawanan terhadap pendidikan kolonial Inggris yang hanya ingin menciptakan rakyat jajahan yang penurut dan sedikit ‘terpelajar’.

Sekolah kolonial pun menjadi alat efektif untuk menyaring orang-orang India berbakat untuk mengisi jajaran birokrasi kolonial. Anak didik dijauhkan dari bahasa dan tradisinya sendiri, dan dipaksa mengikuti disiplin dan cara berpikir kolonial Inggris. Mereka yang lulus dan akhirnya mendukung sistem itu, dikenal dengan sebutan Anglicist, adalah pembela utama sistem kolonial secara keseluruhan, dan menganggap penindasan kolonial sebagai hal yang patut diterima oleh rakyat India yang ‘tak beradab’.

Tagore memulai kegiatannya dalam situasi itu. Baginya rakyat tak punya pilihan lain kecuali mengembalikan kepribadian rakyat India pada akar tradisinya sendiri. Ia membangun proses pendidikan menyeluruh, dimulai dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi yang bertolak dari pengalaman para siswa. Sementara dalam pendidikan kolonial anak-anak hanya menjadi obyek dari para guru dan pengambil keputusan, di Shanti Niketan anak-anak diberi keleluasaan mengembangkan diri dan berlaku sebagai subyek pendidikan.

Pendidikan Sebagai Gerakan
Di Indonesia, pendidikan sejak awal dianggap bagian penting dari perjuangan melawan penguasa kolonial. Pikiran itu berkembang setelah timbul kesadaran bahwa kolonialisme mungkin bertahan bukan hanya karena keserakahan dan kejahatan penguasa kolonial, tapi juga karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan rakyat untuk melawan. Sejak akhir abad ke-19 berdiri sekolah-sekolah particulier (swasta) yang diselenggarakan oleh rakyat, karena sistem pendidikan kolonial hanya memberi kesempatan kepada mereka yang mampu dan ‘berguna’.

Secara umum penguasa kolonial tak peduli pada nasib pendidikan bumiputra. Para pejabatnya lebih sibuk menyebar intel untuk meredam gerakan nasionalis ketimbang menyalurkan dana untuk pendidikan. Sekolah-sekolah particulier pada awalnya dibiarkan berkembang bebas, dan dipandang sebelah mata saja.

Adalah van der Meulen, direktur pendidikan pemerintah kolonial yang pertama memberi perhatian serius. Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal Fock, ia menguraikan bahaya dari sekolah particulier yang menyebar nilai-nilai anti-kolonial. Maksudnya tidak lain dari sekolah-sekolah yang dibuka oleh Sarekat Islam pimpinan Tan Malaka dan sekolah-sekolah Tionghoa yang sedang gandrung menyebarkan nilai-nilai gerakan pembebasan di Tiongkok. Sebagai reaksi pada tahun 1921 pemerintah mengumumkan Ordonansi No. 134 yang juga dikenal dengan sebutan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie). Dalam keputusan itu pemerintah mewajibkan setiap guru untuk melapor dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Lima tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Ordonansi No. 260 yang memerintahkan guru-guru menutup semua ‘sekolah liar’ karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Semua sekolah yang berhaluan nasionalis menjadi sasaran, dan penindasan pun semakin hebat setelah terjadinya pemberontakan rakyat di Jawa dan Sumatera pada tahun 1926-27.
Tidak banyak sekolah yang bisa bertahan, dan salah satunya adalah perguruan Taman Siswa, yang didirikan 1922 di Yogyakarta. Sementara kaum terpelajar menjadi sasaran represi dan sekolah-sekolah ditutup, Taman Siswa terus bergerak dan tumbuh menjadi lembaga pendidikan terpenting dalam perjuangan nasionalis. Pimpinannya seorang priyayi, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat – kemudian berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara – dikenal sebagai tokoh nasionalis yang tajam.

Menjadi bagian dari pergerakan adalah kunci keberhasilan Taman Siswa. Sementara guru-guru bumiputra yang mengajar di sekolah kolonial menolak dan bahkan mengecamnya, di banyak tempat rakyat justru meminta sekolah itu didirikan. Di tengah represi dan pengawasan intel kolonial, Taman Siswa menggelar konperensi besar pertama tahun 1923. Agenda utamanya adalah menetapkan prinsip dasar dan perluasan organisasi. Perguruan yang semula hanya membuka Kindergarten dan sekolah guru itu pun mulai nampak sebagai sebuah gerak kebudayaan yang merambah di berbagai daerah.

Penyadaran Demi Pembebasan
Dalam gerakan pendidikan sepanjang sejarah terbentuk pemahaman umum bahwa pendidikan bukanlah proses transfer pengetahuan apalagi pemaksaan doktrin. Justru sebaliknya, gerakan pendidikan melawan kecenderungan tersebut. Pendidikan di kalangan ini adalah proses pengembangan sikap terhadap lingkungan alam, sosial dan diri sendiri sebagai manusia. Pengetahuan pun bukan barang jadi yang tinggal diterima, tapi sebuah hasil penjelajahan yang memerlukan kreativitas dan kebebasan.

Di sekolah-sekolah rakyat dan alternatif individu adalah subyek dan titik pusat pendidikan. Seluruh paradigma pendidikan otoriter di sekolah tradisional dijungkir-balikkan, karena seperti dikatakan Ivan Illich, di dalamnya individu hanya dijadikan kuda beban atau domba korban yang melayani kepentingan penguasa dan praktek diskriminasi yang menyingkirkan kalangan tak mampupun tak dapat dihindarkan. Baginya sekolah tradisional lebih jauh mengebiri kecerdasan dan menjerat kemanusiaan dalam perangkap mekanik, sehingga tak ada pilihan lain kecuali membangun masyarakat tanpa sekolah.

Untuk mengembangkan dan memperkuat gagasannya Illich aktif dalam Center of Intercultural Documentation (CIDOC) yang didirikan di Mexico tahun 1961. Di sini ia membuat studi dan diskusi-diskusi tentang pendidikan alternatif, di samping memikirkan masalah jumlah anak putus sekolah yang semakin membengkak di seluruh Amerika Latin. Karena tidak ada dana mendirikan sekolah sementara pendidikan sangat diperlukan, Illich mulai berpikir tentang pendidikan rakyat tanpa sekolah yang sesungguhnya hanya membelenggu kemerdekaan berpikir dan berkarya.

Gagasan radikal itu mendapat wujudnya dalam model pendidikan yang dikembangkan Paulo Freire. Titik tolak gagasan Freire adalah kenyataan sosial di Brasil, di mana penindasan bercokol dengan mudah karena ketidaktahuan dan proses pembodohan oleh penguasa. Pada tahun 1960-an ketika ia mulai bergerak, hampir separuh dari 34,5 juta penduduknya buta huruf. Di tengah lautan ketidaktahuan para politisi bermain (dan mempermainkan) rakyat dan akhirnya mampu mempertahankan penindasan yang hebat.

Baginya, pendidikan tak dapat dipisahkan dari penyadaran (conscientização), yang akhirnya bermuara pada pembebasan. Ia mengkritik metode pemberantasan buta huruf pemerintah yang hanya memperkenalkan abjad kepada para peserta dan akhirnya mempersiapkan orang untuk menjadi pelayan kepentingan penguasa. Baginya pengenalan abjad terkait dengan pembebasan, karena itu program pemberantasan buta hurufnya sekaligus bermaksud membangkitkan kesadaran politik rakyat. Ia mendobrak sistem pendidikan Brasil yang pedantik dan berhenti pada pengetahuan, dengan menyerukan bahwa pendidikan adalah proses belajar untuk bergerak dan bertindak.

Metode itu tentu saja mengganggu kenyamanan penguasa. Kecerdasan rakyat adalah musuh setiap penguasa lalim. Ketika terjadi kudeta, rezim militer yang kemudian berkuasa menuduh metode Freire adalah subversi yang mengancam status quo. Tahun 1964, setelah dipenjara selama 70 hari, ia dibuang ke luar negeri. Selama lima tahun ia terpaksa hidup di pengasingan, dan melanjutkan perjuangan pendidikannya di negeri-negeri Amerika Latin, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Dalam keadaan carut-marut seperti sekarang, sudah saatnya kita berpikir tentang membangun kembali pendidikan sebagai bagian dari gerakan rakyat. Sudah saatnya pula pemerintah berbesar hati mengakui keterbatasannya, dan mundur dari pengelola yang otoriter menjadi lembaga pemberi fasilitas dan pengakuan kepada usaha-usaha rakyat membangun pendidikannya sendiri. Pengalaman sejarah Indonesia sendiri memperlihatkan bahwa ‘kaum terpelajar’ yang membangun negeri ini bukan hanya mereka yang dididik di sekolah kolonial. Kekuasaan dan kewenangan tidak ada urusan dengan kecerdasan. Karena itu tidak ada salahnya ‘meninggalkan sekolah’ untuk membangun gerakan pendidikan rakyat.

Sumber: Tim Media Kerja Budaya, Senin, 4 Juli 2005

BACA TRUZZ...- Mengubah Sekolah Membangun Pendidikan