Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Frans Ign Bobii*)

Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru.... namamu akan selalu hidup dalam sanubari..., semua bhaktimu akan kuukir di dalam hatiku, engkau sebagai pelita dalam kegelapan engkau patriot pahlawan bangsa tanpa kehausan, engkau laksana embun pengejuk tanpa tanda jasa.

Syair lagu ini memang sangat mengetuk pintu hati setiap orang yang mengenal akan jasa, kebaikan , mengalami, melihat dan merasakan serta menyelami manis pahitnya seorang guru dalam tugasnya. Jeri paya, suka duka menjadi bagian dari kehidupan dalam panggilan hidupnya sebagai guru. Mereka berjuang dan bertahan dengan tabah di alam sunyi. Mereka memiliki hanya satu tujuan yakni " mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia"

Mungkin semua insan telah mengetahui peran guru. Semua insan juga mengenal guru, pemerintah juga mengetahui peranan dan tugas guru. Kehadiran gedung SD di kampung dan pelosok serta kehadiran sosok guru di daerah terpencil adalah cermin dari pemerintah.

Seorang guru berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu apa-apa, buta akan dunia luar termasuk ibukota distrik bahkan kabupaten apalagi provinsi. Ke-tokoh-an dan keberadaan di tempat tugas akan menjadi pembuka cakrawala, pembela tabir kegelapan.

Berbicara soal kehadiran seorang berprofesi guru di tengah anak-anak kecil diliputi oleh kebanggaan tersendiri. Sekalipun anak-anak tidak akan menilai dan menghargai sebagai pejuang yang mulia dalam memberikan dan membagi pengetahuan. Betapa tidak bosannya seorang guru dengan ketabahan setiap hari berdiri di depan kelas. Bandingkan saja anak kita sendiri yang nakal.

Selalu kita membina dan mengarahkan agar cepat pintar dan mematuhi kehendak orang tua. Apa lagi seorang guru membina dan mendidik sekian anak yang berbeda watak, karakter dan tipe berpikir dalam kesukaran alam sunyi.

Kemalangan hidup dalam profesi guru menjadi bagian dari hidup yang melilit. Lilitan kehidupan dalam kesukaran alam tidak memudarkan semangatnya guna memajukan dunia pendidikan. Kemalangan hidup bukan tantangan dan hambatan.

Kita menoleh ke belakang, perkembangan dunia pendidikan masa lalu. Mengapa perkembangan dunia pendidikan masa Belanda dan dana Loso dan moso dalam realitanya membuktikan adanya manusia yang berkualitas dibanding perkembangan dunia pendidikan masa sekarang.

Pendidikan masa lalu menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Sebab para guru dijamin dan kebutuhan guru diperhatikan dengan serius. Berbagai administrasi dan kesejahteraan diperhatikan oleh pihak Yayasan yang mengelolah.

Para guru tidak datang mengurusi sendiri di kota atau di pusat Yayasan (paroki, klasis). Mereka bertahan di tempat tugas. Mereka juga menyadari (memahami) bahwa menjadi guru merupakan panggilan hidup. Harus diketahui bahwa pemimpin sekarang baik di tingkat birokrasi maupun legislatif di persada Nusantara ini adalah hasil didikan pendidikan jaman dulu.

Bagaimana dengan pendidikan sekarang ?

Berbicara sepak terjang pendidikan disaat sekarang ini masih mengisahkan rentetan persoalan yang agaknya sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Ada dua masalah yang terlihat sedang mengikat maju mundurnya pendidikan dewasa ini.

Faktor pertama, persoalan tenaga guru. Hampir semua sekolah tidak ada guru di setiap sekolah. Terlihat tamatan SMP, SMA bahkan para sarjana berdisiplin ilmu lain ( bukan dari FKIP) menjadi guru baik di tingkat SD -SMA.

Sebagian besar guru sudah masuk masa pensiuan (MPP). Para guru yang aktif lebih banyak memilih tingkat di kota dibanding melaksanakan tugas dengan berbagai alasan. Sebagian besar guru terlihat beralih profesi, baik di dunia politik dan juga di bidang pemerintah. Sekalipun banyak guru yang diangkat sebagai guru dengan ijazah PGSD atau setaranya, namun patut dipertanyakan legalitas dan keabsahan surat tanda perguruan tersebut. Hal ini perlu di pertegas. Sebab menjadi guru tidaklah muda. Guru harus memiliki ilmu-ilmu metodik didaktik yang berkaitannya dengan cara penyampaian materi kepada siswa. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut dalam perkembangan pendidikan maka akan memunculkan generasi muda yang tidak berkualitas.

Faktor kedua, perhatian pemerintah kepada guru yang sangat minim. Para guru selalu ke kota karena management pendidikan yang kurang mengakomodir kepentingan para guru. Semisal urusan kenaikan kepangkatan, urusan jatah beras dan lain. Kurang tersedianya perumahan, fasilitas pendukung. dana yang sudah dialokasikan untuk kepentingan perkembangan digelapkan dengan berbagai dalil. Faktor orang tua, para orang tua harus peduli dengan perkembangan pendidikan. Pembangunan sebuah akan maju jika ada manusia yang pintar dan cerdas. (****)

*)wartawan Papuaposnabire.
Sumber: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3643

BACA TRUZZ...- Guruku Sayang, Guruku Malang

Mahasiswa Yogya Masih Menunggu Janji Pemda Nabire

“Bantuan Tugas Akhir Terkesan Nepotisme dan Politis"

Yogyakarta--Mahasiswa asal Kabupaten Nabire (yang terdiri dari Distrik Yaur, Napan, Makimi, Teluk Kimi, Wanggar, Uwapa, Siriwo, Sukikai, Kamuu, dan Mapia) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menanti janji Pemerintah Daerah Kabupaten melalui melalui Kapala Bagian (Kabag) Umum untuk bantuan tugas akhir.

“Kami dijanjikan oleh pemerintah Nabire melalui Kabag umum untuk bantuan tugas akhir, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan. Ada empat belas orang lengkap dengan persyaratan sudah kami kirim sesuai dengan permintaan pemerintah Nabire. Lalu kami juga susulkan beberapa nama. Mereka bilang satu orang akan dibantu 7 juta dan semua mahasiswa di sini sudah tahu hal itu. Namun sampai saat ini belum ada kabar dari pemerintah,” kata ketua Ikatan Mahasiswa Nabire di DIY, Jhoni Kristian Iyai.

Dia mengatakan, persyaratan yang diminta sudah kami lengkapi dan telah dikirim semua. ”Katanya satu orang akan dibantu 7 juta dan anak-anak di sini sudah senang. Terutama bagi anak-anak yang masih menunda tugas akhir karena tidak ada uang. Dua minggu terakhir ini, anak-anak ke bank tiap hari untuk cek uang yang dijanjikan itu. Namun belum masuk-masuk. Akhirnya anak-anak mengeluh kepada saya,” kata ketua ikatan.

Ketua Ikatan mempertanyakan, dana Otonomi Khusus untuk pendidikan di tiap kabupaten Papua itu sama tetapi kenapa mahasiswa Nabire di Yogyakarta tidak pernah ada bantuan, tugas akhir sekalipun. Yang sudah dijanjikan juga hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal mahasiswa dari kabupaten lain itu dapat beasiswa tiap bulan. Untuk tugas akhir, mahasiswa kabupaten lain di Yogyakarta dapat lebih dari 5 juta satu orang. Bahkan kabupaten tertentu dapat 10 juta satu orang. ”Kami kadang iri dengan kabupaten lain. Kami juga sering bertanya dana pendidikan dari uang Otonomi Khusus yang miliaran itu lari ke mana,” kata ketua Ikatan.

Menanggapi keluhan dari mahasiswa di Yogyakarta, ketua ikatan melakukan komunikasi dengan Kabag umum via telepon tetapi belum ada kabar. ”Pertama kali saya telepon, katanya ada rapat. Kedua kali saya telepon juga katanya ada rapat dan hanphonenya dimatikan lalu katanya mau dihubungi kembali. Namun belum ada komunikasi. Lalu saya kirim pesan singkat terkait hal ini, namun belum ada balasan juga hingga saat ini. Lalu saya telepon lagi dua hari kemudian, handphone tidak aktif lagi,” katanya menjelaskan kepada para mahasiswa yang mengeluh kepadanya.

”Katanya ada beberapa orang sudah dapat. Dua orang bersaudara yang bapaknya adalah pejabat di pemda Nabire dikabarkan sudah dapat satu orang 8 juta. Trus beberapa mahasiswa yang ke Nabire sudah dapat. Lalu kita yang lain bagaimana. Kita anak-anak dari Distrik Yaur, Napan, Makimi, Teluk Kimi, Nabire, Wanggar, Uwapa, Siriwo, Sukikai, Kamuu, dan Mapia adalah pemilik sah Kabupaten Nabire dan punya hak untuk mendapatkan bantuan itu, namun kenapa mereka bagi diam-diam,” kata seorang mahasiswa asal Kamuu yang tidak mau namanya disebutkan.

Dia menambahkan, bentuan tugas akhir ini terkesan nepotisme dan bermuatan kepentingan. Anak-anak tertentu dikasih diam-diam tanpa prosedur. Artinya tidak melalui ketua Ikatan dan belum mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh pemerintah kabupaten Nabire. Kami yang telah mengumpulkan data justru hingga saat ini belum ada kabar. ”Kami akan tunggu sampai bantuan kami dikasih. Inikan hak kami untuk dapat. Alokasi dana pendidikan di era Otonomi Khusus di Papua itu tidak sedikit. Sejak ada Otsus enam tahun lalu, kami mahasiswa asal Nabire tidak pernah merasa ada bantuan. Hanya satu kali saja, itupun tidak merata dan mekanisme bantuannya tidak jelas,” katanya.

Dia katakan, kami harap pemerintah, khususnya oknum-oknum tertentu jangan memanfaatkan bantuan tugas akhir ini untuk kepentingan politiknya. ”Kami harap bantuan tugas akhir dengan politik harus dibedakan. Bantuan tugas akhir ya bantuan tugas akhir, politik ya politik. Tolong jangan campur dengan kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kaitan dengan kepentingan Pilkada Nabire. Pendekatan seperti ini tidak sehat dan sebenarnya beasiswa itu sebenarnya masalah hak,” kata seorang mahasiswa asal kabupaten Nabire di Yogyakarta.

Ketua Ikatan menambahkan, mahasiswa asal kabupaten Nabire adalah aset daerah. ”Kami inikah aset kabupaten Nabire ke depan. Sebenarnya, kalau memang ada dana bantulah kami. Karena beberapa mahasiswa belum mengerjakan tugas akhhir karena tidak ada dana. Kami juga harap ada transparasi dari pemerintah tentang siapa saja yang sudah dibantu dan siapa yang saja belum dibantu. Sekaligus menjelaskan, kenapa yang lain dikasih dan yang dibantu, katanya.

Dikatakan, tranparansi ini pentig agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antarmahasiswa di Yogyakarta. ”Kami tidak mau ada kotak-kota antara kami, hanya karena masalah bantuan. Kami ingin satu dan mau bersatu untuk Nabire ke depan. Kiranya pemerintah sebagai orang tua, mendukung persatuan kami dengan transparansi bantuan,” kata ketua Ikatan.

Dikabarkan ada beberapa mahasiswa yang telah selesai wisuda dan pulang ke Nabire justru dapat bantuan. Salah seorang mahasiswa mengatakan, beberapa mahasiswa yang sudah wisuda dan telah pulang ke Nabire justru dapat uang. ”Di sinikan ada Ikatan yang mendata mahasiswa Nabire. Dalam data itu ada siapa yang telah selesai, siapa yang tugas akhir, siapa yang sedang KKN, dan siapa yang sedang PPL ataupun KKL. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Bagaimana dengan nasif para mahasiswa benar-benar membutuhkan bantuan tugas akhir. Beberapa orang yang telah mengirim data itu adalah yang benar tugas akhir, kata ketua Ikatan. (tgg)

BACA TRUZZ...- Mahasiswa Yogya Masih Menunggu Janji Pemda Nabire

Inovasi Pendidikan di Era Reformasi Yang Mengaharukan

oleh Maman Suratman,S.Pd

Pendahuluan
Perkembangan pendidikan secara nasional di era reformasi, yang sering disebut-sebut oleh para pakar pendidikan maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi inovasi, ternyata sampai saat ini masih belum menjadi harapan. Bahkan hampir dikatakan bukan kemajuan yang diperoleh, tapi “sebuah kemunduran yang tak pernah terjadi selama bangsa ini berdiri”.

Kalimat tersebut mungkin sangat radikal untuk diungkapkan, tapi inilah kenyataan yang terjadi dilapangan, sebagai sebuah ungkapan dari seorang guru yang mengkhawatirkan perkembangan pendidikan dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai pada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan sebuah inovasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa, bahkan sangat berkaitan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS.

Namun kenyataannya apa yang terjadi di lapangan..?

Berikut ini penulis akan paparkan, mengapa penulis berani mengatakan bahwa inovasi pendidikan di era reformasi merupakan sebuah kemunduran yang tak pernah terjadi selama bangsa ini berdiri..?

Ujian Nasional
Ketika penulis menjadi pengawas dalam EBTANAS dengan sistem pengawasan silang antar sekolah , hampir semua komponen, baik Panitia maupun Pengawas Ruangan EBTANAS begitu disiplin dan sangat tertib, serta sangat menjaga kerahasiaan dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar murni dan tanpa sedikitpun kecurangan.

Namun, setelah diberlakukannya kebijakan tentang Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan seorang siswa pada jenjang satuan pendidikan. Sekolah merasa takut, jika banyak siswanya tidak bisa memperoleh nilai sesuai dengan standar minimal kelulusan. Mengapa demikian...?

1. Sekolah akan dianggap gagal jika banyak siswanya tidak lulus. Bahkan mungkin orang tua tidak akan mempercayai sekolah tersebut untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.

2. Di era reformasi, dengan temperamen emosional masyarakat yang masih labil bahkan tak terkendali. Jika banyak orang tua yang anaknya tidak lulus, akan menimbulkan suatu gerakan emosional sosial yang tak terkendali dan kemungkinan sekolah akan menjadi sasaran amuk masa.

3. Guru sebagai orang tua di sekolah yang selama 3 tahun membimbing siswa, tidak akan tega jika ternyata banyak siswanya tidak bisa lulus, hanya karena dengan sebuah penilaian sesaat.

Dari ke tiga alasan tersebut, akhirnya dengan berbagai cara, sekolah melakukan sebuah usaha untuk bisa membantu siswanya lolos dari jeratan Ujian Nasional. Semuanya dilakukan dengan penuh suka-rela tanpa paksaan, walaupun seluruh batin Guru merintih sedih dan penuh haru.

“Inilah salah satu kecurangan di dunia pendidikan khususnya sekolah, yang belum pernah terjadi selama bangsa ini berdiri”, dan semuanya dilakukan sebagai perlawanan sekolah terhadap kebijakan pemerintah.

Yang paling menyedihkan lagi, ketika aparat birokrat dengan bangga menyatakan keberhasilannya dengan menyebutkan sekolah-sekolah yang meluluskan siswanya sampai 100%, dan akan diberikan penghargaan. (Jika menggunakan akal manusia, tidak mungkin seluruh siswa pada sebuah sekolah bisa lulus sampai 100%. Bebek saja ada yang tidak bertelurnya. Benar khan Bapak/Ibu Guru..??).

Administrasi Sekolah
Sebelum era-reformasi, siswa yang lulus akan segera memproses ijasahnya untuk bisa dibawa dan digunakan, baik untuk melanjutkan sekolahnya maupun untuk dijadikan syarat mencari pekerjaan.

Namun apa yang terjadi sekarang..?

Setelah dinyatakan lulus, siswa dihadapkan kepada proses menunggu ijasah yang begitu lama dan tak tentu kapan Izasah tersebut dapat diterima. Untuk tahun ajaran 2005-2006, blanko ijasah baru diterima oleh sekolah setelah lebih dari sebulan dari semenjak siswa dinyatakan lulus, sehingga tak heran jika di setiap sekolah masih banyak tumpukan ijasah yang belum diambil oleh pemiliknya, dengan alasan, siswa tersebut sudah berada di luar kota dan belum membutuhkan ijasah tersebut.

“Inilah kejadian yang belum pernah terjadi selama bangsa ini berdiri...”

Bahkan Buku Raport untuk tahun ajaran 2006-2007, sampai saat ini belum tentu rimbanya. Ini juga belum pernah terjadi selama bangsa ini berdiri.

Benar-benar luar biasa khan...?????

--------------------------------
Sumber: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=2741&post=6

BACA TRUZZ...- Inovasi Pendidikan di Era Reformasi Yang Mengaharukan

Lulusan SD Pedalaman Papua Buta Huruf

Struktur pendidikan dasar di Provinsi Papua kini ambruk. Banyak lulusan sekolah dasar, terutama dari daerah pedalaman, tidak bisa baca tulis alias buta huruf.

Semua itu disebabkan minimnya sarana pendidikan, terutama akibat jumlah guru sangat tidak memadai. Guru yang ditugaskan di pedalaman pada umumnya tidak kerasan karena fasilitas hidupnya sangat minim.

Kompas yang mengambil sampel di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Timika, Selasa (7/3), menemukan kondisi yang ironis. Di daerah kaya pertambangan dengan pendapatan per kapita Rp 126 juta per tahun ini banyak SD hanya memiliki 2-3 guru.

Jangankan bicara mutu pendidikan atau penyerapan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum, guru pun tidak ada sehingga murid-murid sering libur, ungkap Uskup Timika Mgr John Philip Saklil. Keuskupan Timika memiliki 106 SD di delapan kabupaten di Papua. Kedelapan kabupaten itu adalah Mimika, Paniai, Nabire, Puncak Jaya, Serui, Yapen, Supiori, dan Waropen.

Akibat kurangnya tenaga pengajar, ada satu SD yang memiliki satu guru. Kondisi ini makin parah kalau guru-guru itu pergi ke kota untuk kepentingan pribadi. Mereka sering berbulan-bulan tidak pulang ke tempat tugas karena biaya transportasi, terutama pesawat terbang, sangat mahal. Mereka tidak betah karena tidak tersedianya rumah dinas, apalagi di daerah pedalaman tidak ada listrik dan sarana kesehatan serta akses informasi.

Ada juga sekolah yang jumlah gurunya dalam daftar tercatat lima orang, tetapi tidak pernah ada di sekolah. Ketika seorang guru saya tanya, mereka mengatakan tidak tahan tinggal di pedalaman. Padahal, mereka digaji karena pegawai negeri, ujar Uskup John Philip Saklil.

Leo Kotauki, Kepala Suku Pinia-Sukikai, Distrik Mimika Barat, menuturkan, guru SD di wilayahnya juga kurang dan sering tidak hadir. Tempat tinggal Leo jaraknya sehari perjalanan laut dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika.

Karena guru sering pergi mengambil gaji di kota Timika, anak saya tidak sekolah. Anak saya kelas III SD sampai sekarang hanya bisa membaca sepatah dua kata. Dahulu saat saya kelas III SD, saya sudah lancar membaca. Untung sejak Januari 2006 ada dua guru didatangkan dari Sulawesi, kata Leo menambahkan.

Persoalan berbeda terjadi di kota Timika. Kepala SD Inpres Koprapoka I, Marcel Orowipuku, mengeluhkan keterbatasan sekolah yang membuat jumlah murid dalam satu rombongan belajar 60-70 orang. Akibatnya, satu bangku belajar digunakan tiga murid sekaligus.

Di SD itu beberapa kelas yang kelebihan murid juga harus menata sebagian bangku belajar, membelakangi dinding kiri-kanan kelas, sehingga bangku tidak menghadap ke arah papan tulis.

Bergantian
Menurut Marcel, SD yang dia pimpin menggunakan 16 ruang kelas, bergantian dengan SD Inpres Koprapoka II. Jadi bergantian, pagi dan siang. Kadang sekolah saya yang masuk pagi. Minggu ini sekolah saya yang masuk siang. Jumlah siswa SD Inpres Koprapoka I juga lebih dari 1.000 orang, kata Marcel.

Ia menyatakan, jika jumlah rombongan belajar ditambah, jumlah guru tidak akan mencukupi.

Rusaknya struktur pendidikan dasar di daerah paling timur di republik ini dirasakan setelah sekolah pendidikan guru (SPG) dihapus pemerintah. Setelah itu penyediaan tenaga guru di daerah ini, menurut Uskup Timika, turun secara drastis. Sementara itu, kompensasi atas penutupan SPG tersebut, yakni pendidikan guru SD (PGSD), tak jelas kelanjutannya.

Bersamaan dengan itu, subsidi pendidikan dari Pemerintah Belanda yang selama ini diterima provinsi itu dihentikan karena Pemerintah RI dinilai mampu membiayai pendidikan sendiri. Dana yang diteriakkan anggota Dewan terhormat di Jakarta mungkin tinggi. Tetapi, untuk sampai ke sini tidak sebesar itu, ungkap Uskup.

Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Sama LSM Papua J Septer Manufandu mengingatkan bahwa bukan hanya para guru yang harus disalahkan dalam kasus buruknya kualitas pendidikan di Papua. Gaji guru sangat kecil. Selain itu, untuk mendapatkan gaji saja mereka harus pergi ke kota. Seharusnya pemerintah membangun sistem yang memungkinkan guru menerima gaji tanpa meninggalkan tugas belajar-mengajar, kata Septer.

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi dari Conservation International Indonesia, angka buta huruf kawasan pedesaan di Provinsi Papua pada tahun 1996 masih 44,13 persen. Angka buta huruf di perkotaan pada tahun yang sama 3,59 persen.

Tingkat pendidikan di Papua pada tahun 2002 juga masih rendah. Persentase penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) yang lulus SD kurang dari 30 persen.
------------------------------
Sumber: Kompas melalui http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F2757/Lulusan%20SD%20Pedalaman%20Buta%20Huruf.htm

BACA TRUZZ...- Lulusan SD Pedalaman Papua Buta Huruf

Pendidikan Gratis Solusi Masa Depan Anak Papua

Oleh Octovianus Takimai*)

Beberapa anak Papua usia sekolah terlihat sibuk memungut ikan yang tercecer ketika dipindahkan nelayan dari kapal-kapal ikan ke keranjang yang siap dibawa ke pasar. Ikan yang dipungut dan dikumpulkan anak-anak tersebut sebagian di jual ke pasar sebagian lagi untuk dimakan. Orang tua (Ayah) mereka pada umumnya adalah buruh nelayan dengan penghasilan Rp. 600.000/bulan; ini adalah gambaran keseharian di Pantai Klademak Dua (2) Sorong yang di angkat pada halaman Pertama Harian KOMPAS Jumat, 27 April 2007.

Mungkin akan terasa janggal di telinga kita mendengar hal serupa, Pertama karena pribumi Papua bekerja memungut ceceran ikan, terlebih keterlibatan mereka yang masih anak usia sekolah, fenomena ini merupakan ciri khas daerah-daerah miskin/kantong-kantong kemiskinan, apakah hal tersebut terjadi karena kemiskinan semata? Lalu apa hubungan-nya dengan pendidikan anak Papua yang tugas utamanya adalah belajar dan beraktivitas yang diarahkan pada sesuatu yang sifat-nya mendukung masa depan.

Kedua, Dalam tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sorong menempati urutan kedua terbesar setelah Timika, tetapi bukan rahasia umum jika angka-angka itu hanya simbol yang dampak langsungnya minim dalam sektor masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM) seperti, hak hidup, hak mendapat pendidikan, dst.

Masa Depan Anak-anak Papua
Banyak pemerhati anak mengatakan bahwa mereka (anak-anak) adalah masa depan, menciptakan masa depan, atau masa depan dapat dibayangkan dari keadaan anak-anak saat ini.

Cerita pembuka di awal tentang anak-anak di Klademak Dua secara jumlah memang kalah dibanding anak-anak Papua di daerah lainya, tetapi potret mereka mewakili satu sisi kehidupan yang tidak dapat dianggap remeh.

Mereka adalah anak-anak Papua yang mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya di Indonesia bahkan dunia, apa yang dilakukan oleh mereka adalah untuk hidup, menggantikan peran orang tua yang kian terjepit oleh penghasilan yang tidak bertambah sementara kehidupan yang makin mahal.

Tugas utama mereka seharusnya adalah belajar yang banyak, karena posisi mereka sebagai generasi penerus, memang ada juga pandangan bahwa dengan itu mereka belajar realitas sehingga kemudian makin kritis, sepintas hal itu ada benarnya juga, tetapi kita tidak dapat menutup mata terhadap tuntutan perubahan jaman, yang juga menuntut penguasaan pendidikan formal, dan ketrampilan aplikasi lainya.

Ada banyak hal yang menyebabkan sorang anak putus sekolah, secara umum bersumber dari dua faktor yakni intern dan ekstern, dalam banyak kasus pula ditemukan hubungan antara kedua faktor ini mengakibatkan putus sekolah. Faktor intern diakibatkan oleh pertimbangan subjektif yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh biaya, dalam kasus ini seperti karena faktor budaya yang membatasi kemauan sekolah, pada umumnya menimpa perempuan dalam lingkungan yang memegang teguh budaya, persoalan ini terus berkurang

Faktor eksternal adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh lingkungan luar, di dalamnya termasuk besarnya biaya pendidikan, yang berujung pada ketidakmampuan pihak pembiaya (orang tua, wali maupun anak sendiri) dalam membayar, yang mengharuskan anak putus sekolah. Kasus seperti ini belakangan jumlah-nya terus meningkat, tidak saja menjadi fenomena di Papua tetapi juga di kota lain di Indonesia.

Putus Sekolah Tidak Seharusnya Terjadi
Melihat kasus putus sekolah-nya anak anak usia sekolah di tanah Papua, merupakan sebuah fenomena yang seharusnya tidak terjadi, jika pemerintah dengan cermat melihat bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendesak untuk masa depan lebih dari itu pendidikan sebagai Hak asasi manusia.

Sebagai Hak Asasi Manusia pendidikan seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, tidak soal siapa yang menjadi Bupati, Gubernur ataupun Presiden, jika itu tidak terjadi maka secara terbuka pemerintah telah melanggar HAM, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya dalam penyediaan sarana pendidikan dan guru.

Dalam kasus seperti putus sekolah di Papua saat ini, jalan keluar yang paling mungkin adalah pendidikan anak Papua harus gratis, pendidikan gratis di dalamnya termasuk penyediaan segalah fasilitas pendidikan seperti, seragam, alat tulis, sarana pendidikan lainya, solusi ini akan menurunkan tingkat putus sekolah karena alasan faktor eksternal, di harapkan ke depan tidak ada lagi alasan bagi anak Papua untuk tidak sekolah.

Pemerintah harus meng-inisiasi keadaan ini, jika yang diharapkan saat ini adalah pendidikan gratis berarti diperlukan dana yang cukup besar untuk pembiayaan, bahkan jika pemerintah-nya baik Provinsi ataupun daerah Pro-pendidikan maka APBD yang dialokasikan minimal dapat berkisar 30% tiap tahun, dan pengalokasian ini musti di kontrol oleh masyarakat melalui LSM atau Pengawas Independen dan juga DPR, kontrol ini dalam rangka meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan dan masa depan

Jika pendidikan gratis ini berjalan Pemerintah harus yakin bahwa semua anak Papua bersekolah, untuk itu jika dirasakan ada hal lain yang masih mengganjal kemauan sekolah, terutama pengaruh pergaulan yang kurang baik, maka pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait seperti kelompok Adat, Agama, LSM dapat membuat aturan setingkat PERDA yang melindungi dan mewajibkan anak Papua bersekolah.

Penutup
Masa depan kemajuan tanah Papua tergantung kepada bagaimana pendidikan saat ini terhadap anak-anak Papua, jika mereka bersekolah itu akan baik tetapi akan lebih baik jika ada jaminan pendidikan gratis bagi semua anak Papua, karena selain kepentingan masa depan juga merupakan implementasi dari Hak Memperoleh pendidikan yang harus di jamin oleh Negara dan pemerintah, semoga.

*)Anggota Kelompok Studi Papua Bandung (KSPB), dan juga Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bandung.
--------------------------
Sumber: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=2876

BACA TRUZZ...- Pendidikan Gratis Solusi Masa Depan Anak Papua

Pariwisata Budaya: Pelestarian atau Komersial

Oleh Emanuel Goubo Goo*)

"Keanekaragaman corak budaya tradisonal Papua cukup menarik, namun kawasan budaya yang sangat potensial untuk dijadikan daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri adalah Kawasan Lembah Baliem dan Kawasan Asmat." Hal ini diungkapkan Purnomo mantan Kanwil Deparpostel kini Dinas Pariwisata Papua beberapa waktu lalu dalam suatu jumpa pers. Pernyataan promositif ini ada benarnya bahwa salah satu sumber daya yang dapat menarik wisatawan di tanah Papua adalah manusia dan keunikan budaya dari 253 etnis yang mendiami di tanah ini.

Dua etnis yang menjadi incaran atau ajang pariwisata untuk turisme, juga tersohor hingga di belahan dunia barat adalah etnis Dani dengan culturenya (Muni, Pikon, Tari perang suku, pemukiman tradisonal, Silimonya) yang mendiami di daerah Wamena dan sekitarnya serta Etnis Asmat dengan budaya patung-patung Mbistnya.

Tulisan ini lebih bersikap antisipatif sebagai koreksi atau penyeimbang dari berbagai tulisan kepariwisataan yang hanya bernada promosi dua etnis tadi.

Etnis Dani di Lembah Baliem dan Asmat selalu dipromosikan serta ditampilkan ciri khas budayanya pada event-event seni budaya yang bergengsi baik ditingkat lokal, nasional, maupun di dunia Internasional. “Dalam upaya melestarikan budaya daerah demi memperkaya budaya nasional”. Kira-kira begitulah slogan promosi yang kita dengar dan baca melalui media massa.

Hampir setiap tahun terutama pada hari-hari besar nasional, kedua etnis ini selalu menampilkan seni budaya tradisionalnya (seni ukir, seni tari, seni drama dan lainnya). Pada saat itulah para pengusaha pariwisata memainkan peranannya untuk menarik para turis melalui berbagai pariwara. Para turispun membanjiri guna menyaksikan bahkan mencari cuplikan potret untuk dipajang maupun dikomersilkan.

Para penikmat seni dan tari yang datang melalui undangan promosi oleh pengusaha maupun pemerintah itu di satu sisi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah namun sisi lain terkesan ‘masyarakat menjadi objek penderita dari upaya pengusaha dan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini adalah bentuk ketidakadilan terutama karena pengembangan pariwisata budaya lebih berorientasi ekonomis untuk kelompok tertentu. Dari sini dapat dipertanyakan pula, apa untungnya bagi masyarakat pendukung kebuadyaan? Etnis Dani misalnya, kita memaksa tetap tampil alami. Datang dengan busana perang dan perlengkapannya yang ditampilkan pada event-event seni budaya, sementara perang saudara pada etnis Dani sudah tidak ada. Apakah kita harus “memaksa” mereka seakan-akan hidup pada zaman dahulu, yang nantinya objek tontonan orang lain? Sementara masyarakat pendukung budaya ini bukan hidup zaman itu lagi.

Ini barang kali ada relevasinya dengan sebuah nada gugatan yang pernah dilontarkan oleh budayawan Sutan Alishjabana. “Upaya pelestarian ‘primitivisme’ masyarakat tradisional sama dengan pengembangan ‘Kebun Binatang’ manusia karena memaksa mereka untuk tetap hidup secara tradisional seperti halnya dengan melestarikan posisi mereka sebagai objek tontonan. Bukan masyarakatlah atau pelaku budaya yang menikmati hasil penampilan yang mereka lakukan tetapi pihak pengupaya.”

Sedangkan Dr. George Junus Aditjondoro mengangkat contoh di lapangan terbang Sentani Papua beberapa waktu lalu. “Kita dapat membeli foto-foto perempuan Lembah Baliem meneteki Babi. Memang hubungan emosional antara perempuan Balim dengan anak babi cukup erat, namun foto-foto yang ada di Airport Sentani di jual kepada turis, itu bukanlah hasil jepretan dari situasi-situasi yang alami, melainkan perempuan-perempuan itu dibayar untuk berpose sedemikian rupa lalu difoto. Inilah suatu contoh yang sangat visual dari aspek budaya asli yang sudah terenggut keluar dari konteks yang sebenarnya, kemudian dikemas dan dipajang untuk dikonsumsi wisatawan, serta menjadi sarana komersial.”

Dua pendapat di atas adalah keadaan yang nyata dalam pengembangan budaya di Papua, khususnya etnis Dani-Baliem dan Asmat. Mereka hanya promo ekonomi pariwisata dari pengupaya. Tak ketinggalan pula rekayasa dan manipulasi seni budaya ikut andil, kemudian dijadikan benda-benda berharga untuk komersial oleh para penjiplak seni yang memiliki pengetahuan formal demi medapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di sini memang tidak ada penghargaan upaya pelestarian secara serius terhadap seni budaya orang Papua, bahkan keaslian seni budaya itu pun ikut terenggut.

Patung-patung Mbist yang diukir oleh orang Asmat misalnya, orang dengan mudah dan dapat kita jumpai dalam souvenir-souvenir di Hamadi atau dalam hotel-hotel berkelas bintang di Bali yang notabenenya patung-patung tersebut hasil karya orang Asmat dan dimanipulasi oleh manipulator demi keuntungan ekonomis, sehingga para wisatawan dapat memperoleh patung-patung Mbist disouvenir-souvenir di Ahmadi tanpa wisatawan harus membuang banyak waktu dan biaya ke Asmat atau menyaksikan tarian Asmat.

Sementara nilai Patung Mbist bagi orang Asmat memiliki nilai religi, sosial, ekonomi, kesenian, dan lainnya yang cukup diagungkan oleh pendukung budayanya.
Lantas guna mendapatkan secuil rupiah itu layaklah kita komersilkan suatu nilai benda budaya yang dikeramatkan atau diagungkan oleh pemilik budaya tersebut? Ini kembali kepada manipulator, pengusaha dan masyarakat pendukung budaya, tapi yang jelas masyarakat selalu menjadi ajang atau objek dari semuanya.

Kini saatnya segala pemikiran dan kebijaksanaan terhadap kebudayaan tradisional terutama pengembangan wisata budaya sudah saatnya ditinjau kembali. Misalnya haruskah pengembangan kebudayaan nasional atau jargon pembentukan identitas nasional harus diartikan sebagai pelestarian cara-cara hidup tradisional masyarakat, seperti tari perang suku pada masyarakat Dani di Jayawijaya. Apakah ini dapat diartikan sebagai pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan, jika yang terjadi justru pelestarian keterbelakangan?

Sementara orang Dani sedang dan telah berada dalam perubahan sosial budaya. Juga perlu dipertanyakan secara lebih tajam untuk kepentingan siapakah sebenarnya segala upaya pelestarian tradisional itu? Mungkin sudah saatnya untuk kita tinjau kembali pelestarian kebudayaan tradisional yang lebih ADIL dan pengembangan wisata budaya yang menguntungkan bagi semua pihak, tidak saja secara material tetapi juga secara moral dan cultural.

Ada suatu problema fundamental yang harus selalu diingat dalam kaitan dengan tulisan ini adalah segala upaya pengembangan atau pembangunan kebudayaan haruslah senantiasa diorientasikan untuk lebih memanusiakan manusia bukan sebaliknya . Semoga!

*)Wartawan Tabloid Suara Perempuan Papua Daerah Nabire
Sumber: Majalah SELANGKAH

BACA TRUZZ...- Pariwisata Budaya: Pelestarian atau Komersial

Quo Vadis Rumpun Bahasa Melanesia?

Oleh Rogerio Ma’averro Savio Lorrato*)

Bahasa adalah yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultural suatu bangsa. Dengan kata lain bahasa menunjukkan bangsa. Itu sebabnya penting bagi bangsa Melanesia melestarikan sekitar 250 bahasa etnisnya dari arus besar dominasi ‘bahasa Indonesia’. Sejauh mana dominasi itu? Apa dampaknya? Bagaimana proses historisnya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penting sebagai upaya melestarikan identitas bangsa Melanesia, yang selama ini ‘lebur’ dalam “NKRI” dan dalam banyak hal justru mengalami Jawanisasi. Ini kontradiktif dengan gagasan Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dewasa ini, bangsa Melanesia menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa ini adalah “bahasa pemersatu”, yang mendapat tempat utama dalam media komunikasi formal, baik sebagai bahasa teks maupun lisan, di sekolah, perkantoran dan tentu saja pada media cetak dan elektronik.

Memang ada sisi baiknya, bahwa ‘bahasa Indonesia’ memainkan peran penting sebagai “jembatan” komunikasi menerobos diversitas linguistik yang berbeda satu sama lain (termasuk di Papua), dan memungkinkan para penuturnya menjangkau dunia pendidikan modern. Namun mesti disadari pula akan sisi buruknya, terutama bahwa ‘bahasa Indonesia’ menjadi dominan sehingga bahasa-bahasa lain keumgkinan akan tersisihkan. Entah bahasa Batak, Jawa, Bali dan termasuk 250 bahasa etnis Melanesia di tanah Papua.

Padahal Bahasa Indonesia baru digunakan secara serius sejak 1950 di Papua oleh para pendakwah dan pejabat kolonial dalam rangka ‘menyatukan’ wilayah Papua dengan wilayah Hindia Belanda lainnya. Hal ini seiring dengan kebijakan diskriminasi kolonial Belanda yang hanya memperbolehkan bahasa Belanda diajarkan pada garis keturunan tertentu saja.

Apabila menenggok lebih jauh ke masa sebelumnya, maka bangsa Melanesia sebenarnya belum cukup dikenal para nasionalis Indonesia, selain sebagai koloni Belanda yang dalam banyak hal tidak terlibat langsung dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di luar itu, wilayah ini cukup terisolir dari koloni Belanda di sebelah barat, kecuali wilayah pesisir utara yang menjalin hubungan dagang tradisional dengan Maluku. Selebihnya hanya bayang-bayang penjara besar - Boven Digul, di tengah sebagian besar masyarakat yang masih hidup di zaman batu (Benedict Andersson: 2002)

Ini berarti bangsa Melanesia, tidak terlibat dalam beberapa proses sejarah penting, terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Pertama, saat bahasa Indonesia dipermaklumkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928, tidak ada yang mewakili bangsa Papua dalam peristiwa tersebut, kedua, saat bahasa Indonesia dianjurkan semasa pendudukan Jepang untuk menggusur bahasa Belanda, hal itu tidak terjadi di Papua, apalagi karena pertimbangan militer dan kondisi sosial politik waktu itu, Jepang membagi Hindia Belanda menjadi tiga wilayah koloni terpisah, dan Papua berada dibawah Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, ketiga, saat bahasa Indonesia dipergunakan sebagai wahana perlawanan menyerang kolonialisme yang dipuncaki proklamasi kemerdekaan RI 1945, justru bangsa Papua belum ‘mengenal’ NKRI. Dari tiga fakta ini, bisa dibilang bahasa Indonesia adalah produk historis yang dalam prosesnya tidak sepenuhnya melibatkan bangsa Melanesia. Barulah pada tahun 1963 ketika Orde Lama mencanangkan operasi Trikora, dan disusul pelaksanaan Pepera semasa Orde Baru tahun 1969 bahasa Indonesia mulai dijadikan ‘bahasa resmi’ di Papua.

Apabila menelusuri asal muasal bahasa Indonesia, bahasa ini berasal dari Riau (Sumatera) dan disebut bahasa Melayu yang sejak berabad-abad menjadi lingua franca dari kawasan yang sejak 1940-an mulai dinamai Asia Tenggara. Pada akhirnya bahasa Melayu diadopsi menjadi bahasa Indonesia, adalah untuk tujuan politis mempersatukan Hindia Belanda. Namun sebenarnya, ‘Indonesia’ pada awalnya adalah peristilahan antropologis, bersama Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Dalam hal ini, Indonesia dipakai untuk menunjukkan budaya berciri melayu.

Namun saat ini, di Papua bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca, dimana orang-orang lebih banyak banyak bertutur dalam bahasa ini. Bukan mustahil, pada suatu ketika ia menyebabkan kepunahan bahasa-bahasa asli. Seperti terjadi pada bahasa-bahasa Indian di Amerika Serikat karena dominasi bahasa Inggris, atau seperti Aborigin di Australia, yang sejak bangsa Inggris masuk tahun 1788 mempunyai 250 bahasa namun saat ini tinggal 100 bahasa. Itu pun tinggal menunggu waktu untuk punah (Geoffrey Hull: 2001)

Dari pengalaman Indian dan Aborigin, bangsa Melanesia harus lebih serius dalam melestarikan dan melindungi bahasa-bahasa asli mereka. Salah satunya dengan mendorong lembaga pendidikan agar melestarikan bahasa asli, terutama dengan mengajarkannya pada pendidikan dasar sesuai dengan Resolusi Unesco 1953. Terlebih lagi penemuan-penemuan penelitian pendidikan memperlihatkan bahwa siswa akan lebih siap belajar bahasa-bahasa lain, apabila mereka pertama-tama belajar membaca dan menulis dalam bahasa ibu mereka (Helen Mary Hill: 2000).

Pada prinsipnya, bahasa manapun layak dikaji dan dihormati, namun si “empunya bahasa” alias orang yang menuturkan, harus pertama melestarikan bahasanya. Bila tidak, kebanggaan berbahasa asli akan hilang. Bahasa asli pun dipandang tak lebih dari relikui masa lalu yang tak berguna dan mewakili simbol keterbelakangan. Bangsa yang demikian akan dihinggapi krisis identitas yang sukar disembuhkan.

*) Mahasiswa Ilmu Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

BACA TRUZZ...- Quo Vadis Rumpun Bahasa Melanesia?