Pendidikan Dasar dan Menengah di Papua Rapuh

Selasa, November 18, 2008

Mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

"Guru-guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua rapuh," katanya.

Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.

Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan dasar dan menengah ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan dasar dan menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.

[Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/18/14254618/Pendidikan.Dasar.dan.Menengah.di.Papua.Rapu]

BACA TRUZZ...- Pendidikan Dasar dan Menengah di Papua Rapuh

Sekilas Dogiyai dalam Pembangunan

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Berbagai program pembangunan dicanangkan melalui program pembangunan jangka panjang (PJP) I dan PJP II (lampiran 2). Untuk meningkatkan pembangunan di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (JABAMA) maka PJP I dalam Repelita II (tahun 1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di luar JABAMA termasuk Papua melalui program Transmigrasi dengan jumlah anggaran Rp.8.386,4Milliar.

Dalam sejarah Kabupaten Nabire, telah memekarkan menjadi 3 kabupaten diantaranya kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiyai dalam tahun 2008. Untuk itu, demi memenangkan pilkada Kabupaten Dogiyai pada tahun 2010 mendatang, maka elit politik kabupaten Dogiyai melirik peluang politik di kabupaten Dogiyai. Ke-35 Parpol yang lolos verifikasi di Tingkat Pusat pun kini telah hadir di kabupaten Dogiyai untuk bertarung memenangkan PEMILU Legislatif dan Pilkada 2010.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Dogiyai memang sebuah proses panjang sejak tahun 2004. Usulan pemekaran muncul dari Kamu dan Mapia, dua distrik yang terdekat dengan Kigamani, calon ibu kota Kabupaten Dogiyai. Ketika wacana pemekaran Nabire berkembang, banyak orang meyakini bahwa pembentukan Kabupaten Dogiyai adalah jalan bagi percepatan pembangunan di tujuh distrik pendukungnya. Dogiyai dalam kerangka Pemerintah Indoensia, pada zaman orde baru telah mengalami Pembangunan dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berlangsung sekitar 31 tahun sejak tahun 1969. Selama 30-an tahun Pembangunan Fisik tak kelihatan. Jalan setapak di tengah hutan pun belum ada. hingga masuk tahun 1080-an Jalan dalam Kecamatan (sekarang Distrik) mulai dibuka termasuk sekolah-sekolah Inpres. Untuk transportasi keluar daerah selain antara kedua Kecamatan Mapia dan Kecamatan Kamuu dihubungkan oleh Jalan setapak ditengah hutan yang terbentang antara Kampung Idadagi dan Bomomani Ibu kota Kecamatan Mapia.

Hingga kini tujuh distrik di Dogiyai, baru dilengkapi 59 SD, lima SMP, dan dua SMA. Untuk melayani 68.712 jiwa penduduk, juga hanya ada tujuh puskesmas. Padahal, potensi ekonomi di tujuh distrik tersebut cukup besar, khususnya di sektor pertanian. Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Nabire, Penias Pigai bahwa Diharapkan dengan pemekaran, pembangunan akan lebih merata. Pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin dengan pemekaran itu.

Pengesahaan UU Pembentukkan Dogiyai diterima DPRP, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang di tingkat daerah hingga di tingkat Pusat di Jakarta. Pada 1 Maret 2007 Panitia Ad Hoc I DPR menyatakan, pemekaran Kabupaten Nabire layak dilanjutkan. Rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Dogiyai pun kemudian direkomendasikan untuk dibahas. Kabupaten Dogiyai dibentuk dari tujuh distrik (setingkat kecamatan), yaitu Distrik Ikrar, Kamu, Kamu Selatan, Mapia, Mapia Barat, Sukikai, dan Siriwo (bukan lima distrik sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai, dengan Luas tujuh distrik itu berdasarkan data Kabupaten Nabire dalam Angka 2006 adalah 2.627,01 kilometer (km) persegi (RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai menyatakan 4.237,4 km. Luas awal Nabire selaku kabupaten induk adalah 13.397,59 km persegi. Meski luas ketujuh distrik itu hanya seperlima luas kabupaten in duknya, diperkirakan 68.712 jiwa (lebih dari 41 persen) penduduk Kabupaten Nabire nantinya menjadi penduduk kabupaten baru tersebut.

Tanpa alasan yang jelas, belum ada interpretasi data perencanaan tata ruang dan kota Kabupaten Dogiyai, Saat ini Kigamani yang berada di tengah dinilai strategis dalam rangka mendekatkan akses warga ke pemerintah. Sayangnya, infrastruktur masih menjadi persoalan besar di Nabire. Dari 1.000,76 km jalan di Nabire, 636,36 km di antaranya dalam kondisi rusak dan sulit dilalui kendaraan bermotor. Infrastruktur Pemerintah di Kigamani akan mendapat tantangan dalam Pengelolahan Sumber Daya Alam dan Letak Kigamani yang persis di pinggir jala raya Trans Papua yang menghubungkan antara Nabire-Moanemani.

Ketujuh Distrik memiliki masalah terbesar adalah perhubungan/Transportasi karena letak geografis yang jauh di Pedalaman. Mahalnya jasa transportasi udara menggunakan Pesawat Twin Otter atau Cessna milik maskapai Penerbangan AMA atau MAF adalah Satu-satunya jasa transportasi yang diharapkan sebelum jalan trans Papua tembus di Bomomani, Kamuu hingga Enaro (Paniai). Sehingga potensial hasil Perkebunan Kopi, Ubi jalar, Kacang, Ubi Talas serta hasil komoditi masyarkata lokal daerah Kamu Mapia tidak terakomodir.

Meskipun jalan Trans Papua masuk wilayah pedalaman Nabire (Kamuu-Mapia), Potensi itu belum tergali sebagaimana mestinya. Kini produk yang dihasilkan daerah tersebut hanyalah jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai, dan sayuran. Volume produksinya pun tidak signifikan dibandingkan dengan total produksi komoditas sejenis di Kabupaten Nabire pada tahun 2005. Kalaupun ada yang menonjol, Distrik Kamu dan Kamu Selatan adalah penghasil ubi jalar terbesar di Dogiyai. Pada tahun 2005 volume panennya mencapai 2.844 ton, sekitar 27,6 persen dari total produksi ubi jalar sebelum Dogiyai dimekarkan dari Kabupaten Induk Nabire.

Ketika jalan Trans Papua masuk Ke Pedalaman Papua, Kamuu-Mapia, Propinsi Papua (Irian Jaya, waktu itu) hanya terdiri dari 9 Kabupaten diantaranya Kabupaten Jayapura, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak dan merauke. Namun setelah Propinsi Papua dimekarkan menjadi 27 Propinsi melalui beberapa tahap pemekaran wilayah Kabupaten. Pemekaran Tahap pertama dijalankan dengan biaya sekitar Rp.25milliar dengan rincian sumber dana APBD Pemerintah Daerah Nabire Rp.20milliar ditambah dengan Dana bantuan Pemerintah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar dalam tahun 2007 lalu. Sedangkan tahap berikutnya, tahun 2008 dialokasikan dana APBD sebesar Rp.20milliar ditambah dengan dana Pemerintah Daerah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar.

Usaha demi usaha para wakil rakyat, kepala daerah, pimpinan dan elit lokal tetap berusaha dan berjuang pemekaran wilayah bagi daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal jauh dalam kerangka Pembangunan Nasional. Tak heran demi mempertahankan kepentingan partai, golongan dan keluarga bahkan kepentingan pribadi, para pejabat pun bermain uang untuk berkuasa menjabat serta memperluas wilayah kekuasaan di Dogiyai. (Willem Bobii/http://www.fokerlsmpapua.org/artikel/trend/artikel.php?aid=3917)
BACA TRUZZ...- Sekilas Dogiyai dalam Pembangunan

Otsus Hanya Bermanfaat Bagi Koruptor Lokal

Sabtu, November 15, 2008

Pemerintah Indonesia mesti mengevaluasi total penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena terkesan tidak bermanfaat apapun, kecuali munculnya kawanan koruptor lokal dan konflik horisontal. Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak-hak Azasi Indonesia (PBHI), Syamsuddin Radjab mengatakan, yang merupakan salah satu kesimpulan sebuah diskusi publik tentang masa depan Papua pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP), Selasa (11/11) lalu.

"Kesimpulan lainnya dari diskusi publik itu, ialah, IPWP hendaknya direspons secara positif sebagai bagian dari ketidakadilan Pemerintah Indonesia terhadap komunitas Papua yang selama ini hanya sebagai korban dan tempat eksploitasi dari pelaku pelanggar HAM serta sumberdaya alam (SDA)," tegasnya Kamis (13/11) kemarin.

Diskusi Publik tentang Masa Depan Papua Pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP) itu, menurutnya, menampilkan sejumlah pembicara seperti Dr J Kristiadi (CSIS), Andreas Harsono (wartawan), Dr Muridan (LIPI), Ida (DPR RI), Doli Kurnia (DPP KNPI) dan Ketua PBHI sendiri.

"Poin ketiga yang disorot dan jadi kesimpulan umum diskusi publik itu, menyangkut penyelesaian total dan adil atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, demi kebenaran dan keadilan bagi korban HAM," katanya.

Kembali ke soal penerapan otonomi khusus (Otsus), ia mengungkapkan, setelah berlangsung selang delapan tahun dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp26 Triliun, sepertinya tak banyak manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Yang terjadi malahan munculnya kawanan koruptor lokal itu tadi, dan terus memicu konflik horisontal," ungkap Syamsuddin Radjab yang menambahkan, sangat mendesak penerapan Otsus Papua itu dievaluasi total.(ant)
--------------------------------------
Sumber: http://papuapos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2579&Itemid=1
BACA TRUZZ...- Otsus Hanya Bermanfaat Bagi Koruptor Lokal

Zacharias Petege, 38 Tahun Berjuang Membangun Manusia di Pedalaman Nabire

Jumat, November 14, 2008

Oleh: Yermias Degei*)

RAMBUT HITAM telah hilang dimakan usia. Sedikit rambut putih yang tersisa di kepalanya menandakan lelaki ini telah tua. Senyum tulusnya menggambarkan cinta dan kecintaannya pada manusia dan kemanusiaan (pendidikan). Langkah kakinya berayun begitu cepat. Dia berjalan sendirian. Tidak ada seorangpun bersamanya. Dia pergi ke sebelah gunung. Bapak Kandep Petegeibo! Begitulah masyarakat pedalaman kabupaten Nabire dan Paniai mengenalnya. Ialah Bapak Zacharias Petege (70 tahun).

”Saya bekerja dengan berjalan kaki. Bermalam 3 sampai 4 hari di perjalanan, itu sudah biasa. Hanya itulah yang bisa saya lakukan untuk membangun manusia dan kemanusiaan di pedalaman Papua selama 38 tahun,” kata Petegeibo kepada Selangkah. Bukan tantangan yang mudah bila Petegeibo mengabdikan dirinya di pedalaman Nabire provinsi Papua dalam berbagai jabatan (Guru SD, Kepala Sekolah, Pengawas TK/SD, Kepala Kantor Dinas Kecamatan dan Penilik PLS) selama 38 tahun di dunia pendidikan (pendidikan formal dan Pendidikan Luar Sekolah).

Bapak dari sembilan anak---dua telah meninggal dan tujuh orang masih hidup)---ini hingga kini masih bersemangat untuk membangun dan mendidik anak-anak dan para orang tua di 38 kampung di pedalaman kabupaten Nabire. Memang bukan tanpa alasan, bila Kandep Petegeibo dijuluki sebagai tokoh dan praktisi pendidikan formal dan nonformal di 38 kampung (desa) di pedalaman Nabire selama puluhan tahun.

Suami dari Rosina Tebay ini, telah meniti perjalanan karir selama lebih dari 38 tahun. Ia telah menjalani profesinya di dunia pendidikan formal dan nonformal (PLS). Kini, ia tinggal di distrik Mapia (sebuah distrik yang jauh dari kota Nabire). Kabupaten Nabire terletak pada bagian pantai utara tanah Papua di kawasan Teluk Cenderawasih. Kabupaten Nabire memunyai 12 distrik/kecamatan, yaitu Yaur, Uwapa, Mapia, Sukikai, Nabire, Wanggar, Napan, Kamu, Ikrar dan Siriwo, Makimi dan Teluk Umar, serta 156 kampung (kelurahan/desa)---pemerintah daerah kabupaten Nabire melakukan beberapa pemekaran distrik dan kampung sehingga jumlah distrik dan kampung kemungkinan bertambah lagi. Sebagian distrik berada jauh dari ibu kota kabupaten Nabire. Beberapa distrik (ibu kota distrik) dapat dijangkau dengan jalan darat sejauh 160-an KM, namun kampung-kampung terpencil hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang.

Kabupaten Nabire hanyalah satu dari 29 kabupaten dan kota (belum termasuk 5 kabupaten baru yang disahkan DPR RI pada 6 Desember 2007) yang ada di tanah Papua. Luas wilayah kabupaten Nabire mencapai 29.678 km2 dan berdasarkan data tahun 2005, tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Nabire sebanyak 160. 882 jiwa. Penduduknya, banyak yang bertani kopi arabika, beternak babi, ayam, dan lainnya. Dari kedekatannya dengan masyarakat Kabupaten Nabire, Petegeibo melihat semburat tekad dan semangat belajar yang cukup kuat. Inilah yang juga mendorong Petegeibo berjibaku dalam pengabdiannya sebagai penilik di pedalaman Nabire. Wilayah pedalaman (daerah ia lahir dan menjadi besar) ini juga yang membentuk Zacharias menjadi pengabdi di jalur pendidikan nonformal (PLS).

”Saya Mau ke Sekolah Guru”

Bapak Zacharias Petege dilahirkan di kampung halamannya, Timepa distrik Mapia kabupaten Nabire pada tahun 1938. ”Saya tidak tahu tanggal dan tahun kelahiran yang pasti, karena orang tua saya tidak mengenal tanggalan. Saya masuk sekolah dasar (SD) kira-kira umur 6-7 tahun. Tanggal lahir di ijazah, dimasukan kira-kira saja. Jadi pada tahun 2008 ini saya sudah berumur 70 tahun,” kata Zacharias kepada Selangkah di sela-sela pelatihan keaksaraan fungsional dan PAUD untuk 80-an tutor gabungan (tutor pemberantasan buta huruf dan PAUD) di 6 distrik di daerah pedalaman kabupaten Nabire pada 18 Desember 2007 di Bomomani, Mapia.

Dia masuk SD (waktu itu SD hanya kelas II) di Mapia pada tahun 1956. ”Pada tahun 1956, Pater Smith, OFM membawa kami 16 orang ke Kokenau. Kami diantar oleh orang tua kami bersama pater Smith. Kami berjalan kaki selama 10 hari menuju ke Kokenau (pantai selatan Papua). Pada awalnya, kami ada 18 orang, tetapi dua orang telah melewati umur sekolah sehingga mereka tinggal di kampung,” kata Petegeibo berkisah.

Katanya, proses seleksi pada saat itu adalah dirinya bersama teman-temannya disuruh berdiri dan yang tinggi tidak lulus. ”Pada waktu itu, saya juga termasuk salah satunya yang tinggi. Namun, ketika pater mengukur badan saya, tiba-tiba badan saya manjadi pendek akhirnya saya boleh berangkat bersama teman-teman lain. Memang aneh tetapi itulah yang terjadi pada saat itu.”

Pada tahun 1957, dirinya dan teman-temannya (16 orang) masuk di asrama dan masuk kelas satu (bagi yang tahu membaca dan menulis) di SD Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPP) Kokenau. ”Ketika kami sampai di Kokenau kami seperti orang mono (tidak bisa bahasa Belanda dan tidak bidak bisa bahasa Kokenau). Kami baru bisa berbahasa Balanda (bahasa pengantar waktu itu) secara aktif ketika kelas IV SD,” katanya.

Mengenai kebutuhan hidup, dia bersama teman-teman tidak diberikan uang saku, tetapi pakaian dan alat tulis disediakan. ”Celana pendek, baju, dan celana tali masing-masing dua pasang dan tiap tiga hari ganti. Sebagai alat tulis, mereka disediakan batu tulis oleh para pastor dari asrama termasuk makanan dan minuman.

Bapak Zacharias menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1962. Setelah menyelesaikan pendidikan di SD YPPK Kokenau, Pater Smith, OFM menawarkan untuk pendidikan di negeri Belanda, namun dia menolak. Selanjutnya, pater menawarkan dirinya untuk belajar ke Australia di bidang Meteorologi dan Geofisika namun tawaran itupun ia tolak. Kemudian, pater menawarkan dirinya untuk belajar di Oksiba Jayapura (sekolah pemerintahan), namun tawaran ketiga pun ia tolak. ”Setelah saya menolak ketiga tawaran itu, pater bertanya, kau mau apa? Lalu saya menjawab, ’saya mau ke sekolah guru’. Saya menolak tiga tawaran itu karena keinginan saya sejak kecil adalah menjadi guru,” katanya.

Sesuai dengan keinginannya, pada tahun 1963 dirinya diberangkatkan ke Nabire untuk masuk di Sekolah Guru Bawahan (SGB) Nabire. Dia bersama 30 temannya tinggal di asrama. Pada saat itu, Zacharias ditunjuk sebagai ketua asrama. Pada tahun 1965 dia diberangkatkan ke Biak untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Atas (SGA) di sana. ”Di sana kami tinggal di asrama dan saya ditunjuk lagi menjadi ketua asrama. Waktu itu saya memimpin 216 orang gabungan dari SGB dan SGA,” katanya.

Pada suatu hari di tahun 1965 Zacharias dan teman-temannya, dikagetkan dengan peristiwa penyerangan antara tentara Indonesia dan tentara OPM di Biak. ”Waktu itu kami pergi belajar ke hutan. Ketika kami berada di hutan, tiba-tiba ada bunyi tembakan dan kami lari menyembuyikan diri. Namun, ketahuan oleh tentara Indonesia dan kami dianggap tentara OPM dan mau dibunuh tetapi untung karena kebetulan saya kenal tentara Indonesia itu dan tidak sempat membunuh kami. Dia hanya pukul kami dan menasihati kami untuk pulang ke asrama,” tukas Zacharias membuka lembaran pengalamannya di Biak.

Pada tahun 1968, dia menyelesaikan pendidikannya di SGA Biak. Setelah selesai pendidikan dia ditugaskan di pedalaman, tepatnya di SD YPPK Diyoudimi. Di sana dia dipercayakan untuk memimpin sekolah tersebut (kepala sekolah). Belum sampai satu tahun mengabdi di sekolah itu, terjadi peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pada saat itu, semua sekolah di pedalaman diliburkan karena semua orang takut dengan TNI. “Waktu itu semua sekolah diliburkan tetapi sekolah saya tidak. Sekolah saya tetap buka dan banyak orang tua wali murid yang mengancam saya untuk sekolah diliburkan. Namun, saya bilang, apabila TNI datang membunuh, maka saya akan mati bersama anak-anak di sekolah. Saya bilang sama orang tua murid bahwa, kalau TNI datang saya lebih duluan akan menyerahkan diri untuk dibunuh,” paparnya menukik pengalaman menakutkan di masa lalu.

Tidak sia-sia memang, keberaniaannya untuk tetap menjalankan pendidikan dalam masa-masa tegang diapresiasi oleh keuskupan Jayapura dengan memberikan penghargaan. Sebagai salah satu bentuk penghargaan, keuskupan Jayapura menawarkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Cenderawasih Jayapura pada jurusan pendidikan (ilmu pendidikan dan keguruan), namun Zacharias yang sering di sapa Kandep Petegeibo itu menolak tawaran tersebut. “Pendidikan saya sudah cukup. Saya mau mendidik. Nanti anak-anak saya yang akan kuliah di sana. Mereka kuliah di sana akan kembali menjadi guru di pedalaman menggantikan saya.

Pada tahun 1972, ketika ada kunjungan dari pengurus sekolah dasar (PSD) Timepa, dia memberikan laporan perkembangan sekolah. Ketika laporan yang dibuat Zacharias itu baik, maka pada tahun itu juga beliau dipindahkan ke SD YPPK Timepa. Ketika dia dipindahkan ke Timepa, Petegeibo menjabat beberapa jabatan sekaligus di sana, yaitu menjadi dewan paroki, kepala sekolah, guru kelas VI, pewarta (memimpin ibadah di gereja pengganti pastor), dan dia juga memberikan obat kepada masyarakat yang sakit (pengganti tenaga medis).

Bapak yang menikah pada tahun 1970 di Diyoudimi itu, terus bertahan di Timepa. Pada tahun 1979, ketika ada kunjungan dari Kakandebdikbud wilayah pedalaman, dia menyerahan laporan perkembangan pendidikan di sekolahnya secara khusus dan wilayahnya secara umum. Laporan tersebut menggugah hati Kakandebdikbud dan pada tahun 1985 dia diangkat menjadi penilik TK dan SD di kecamatan Mapia. Mapia (Bomomani) adalah salah satu kecamatan dari kabupaten Nabire yang terletak di pedalaman. Kampung atau desa-desa dari kecamatan itu terlatak jauh dari ibu kota distrik. Ada kampung yang harus menempuh perjalanan 2 atau tiga hari. Ada kampung yang hanya sehari saja dengan medan yang sungguh berat (mulai dari lumpur, naik turun gunung, batu kerikil dan lainnya).

Setelah dia diangkat menjadi penilik TK dan SD, dia pindah ke ibu kota kecamatan Mapia. Dia meninggalkan anak dan istri di Timepa (tempat tugas sebelumnya). Selama dia menjabat sebagai penilik TK dan SD (1985-1987) dia melakukan kunjungan kerja di seluruh SD yang berada di kecamatan Nabire. Dia berjalan kaki menempuh perjalanan kaki 2 sampai tiga hari dengan medan yang berat. Sebagai penilik, ia ingin melihat langsung perkembangan sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil sekaligus melakukan pertemuan dengan para guru di setiap sekolah yang ia kunjungi. Dia membicarakan banyak dengan para guru, mulai dari hakikat pendidikan, didaktik metodik, sampai pada hal-hal teknis pembuatan laporan, dan hal-hal lain yang menunjang pengembangan pendidikan di pedalaman dalam rangka pembangunan manusia pedalaman Papua.

Pada tahun 1987 dia diangkat menjadi Kakandebdikbud Agadide (Paniai bagian Timur). Setelah dia diangkat menjadi Kakandebdikbud, ia harus pergi ke tempat yang lebih jauh melewati beberapa distrik/kecataman dengan menempuh perjalanan kaki 3-4 hari. Dia menetap di Agadide tanpa anak istri (anak istri masih di kampung halamannnya, Timepa Mapia). Selanjutnya, setelah bertugas beberapa tahun di Agadide, dia dipindahkan ke distrik Kamuu (Moanemani) dengan jabatan yang sama untuk melayani dua distrik Kamuu dan Mapia.

Pada akhir 1999 dia diangkat menjadi penilik PLS (Penmas) untuk wilayah yang sama (Kamuu dan Mapia). Pada tahun 2003 beliau pensiun dari Penmas. Selanjutnya, pada tahun 2005 dia diangkat lagi menjadi pengawas TK/SD di wilayah Kamuu dan Mapia. Akhirnya, pada tahun 2007 bapak Zacharias pensiun dari jabatan pengawas TK/SD karena sudah mencapai batas usia pensiun.

Dari Kampung ke Kampung
Zacharias menceritakan, ketika ia bertugas di daerah Agadide dan menangani PLS, masyarakat memandang dirinya di atas segalanya. ”Ketika saya bertugas di Agadide, saya membentuk kelompok usaha usaha ternak, warung (kios). Kondisi ekonomi masyarakat lemah, maka saya bagikan uang masing-masing kelompok ada yang Rp2.00.000,00 dan ada juga yang Rp500.000,00. Usaha ini cukup berkembang cepat. Sebelum sampai 1 tahun ada yang sudah berkembang sampai Rp2.000.000,00. Berkembang sangat cepat dan pada saat itu masyarakat memandang saya lebih dari segalanya,” katanya membuka kembali kisah kesuksesannya.

”Pada waktu itu, di mata-mata jalan masyarakat menjaga jangan sampai saya pindah. Kalau saya pindah, mereka mau ikat saya. Mereka bilang, Bapak harus mati bersama kami dini, karena Bapak telah membangun kami di sini,” katanya menjelaskan reaksi masyarakat ketika ia bertugas di sana.

Wajar memang masyarakat menganggap dirinya, orang yang mampu membawa perubahan dan tidak rela pindah ke tempat lain. Selain kerena pembangunan PLS juga karena pembelaannya terhadap masyarakat atas tindakan kebrutalan TNI di daerah itu.

”Pada saat itu, daerah Agadide, Komopa dianggap sebagai daerah gawat OPM. Jadi, semua tanaman dan ternak dihabisi oleh TNI. Masyarakatnya dipukuli sampai babak belur. Suatu ketika saya pergi kepada Danramil dan saya marah-marah di sana. ’Kenapa Bapak punya anggota memukul masyarakat? Kenapa Bapak punya anggota menyita barang-barang milik rakyat? Padahal saya dan bapak ditugaskan di sini karena ada masyarakat’. Saya juga pernah menegur Kapolsek, karena dia diam saja atas tindakan militer itu,” ungkitnya.

Pembangunan PLS di daerah itu sungguh berhasil. Setelah kelompok-kelompok usaha itu berhasil, Zacharias membangun pasar rakyat. Masyarakat memasarkan ternak, sayuran, dan lainnya yang mereka kelola dalam kelompok yang telah dibentuknya. Pembangunan pasar itu seakan memutuskan mata rantai ketertinggalan ekonomi, sehingga dari hasil itu mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke luar daerah (ke Jayapura, Nabire, bahkan di Jawa). Akhirnya sebagai penghargaan kepada Zacharias Petege yang menjabat sebagai Kandep, pasar itu diberi nama ”Pasar Kandep”. Hingga saat ini, di daerah itu ada tujuh buah koperasi unit desa (KUD) besar.

Kembali ke distrik Mapia. Ketika kembali dan menjadi penilik PLS di kecamatan/distrik Mapia, Zacharias harus berkunjung ke lebih dari 20 tempat setiap bulannya. Di antaranya, 15 tempat penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), 6 tempat Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, 4 Taman Bacaan Masyarakat, dan 4 tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di distrik Mapia. Ia harus menempuh medan yang lumayan berat. Jarak antar kampung tak tangung-tanggung. Tak jarang Zacharias harus berjalan kaki selama 3 sampai 4 hari. Ia pun terpaksa menginap di rumah-rumah penduduk yang jalurnya ia lewati. Jika senja mulai turun, udara di sana menjadi lebih dingin. Suasana menjadi sangat gelap, karena kebanyakan penduduk di distrik Mapia, masih menggunakan lilin sebagai alat penerangannya. Jaringan listrik dan telepon memang belum menjangkau daerahnya. Sebuah kondisi yang luar biasa berat ini, dijalani dengan penuh semangat.

Motivasi yang ia tebarkan ke beberapa tempat kegiatan pendidikan nonformal di wilayahnya, telah membuahkan hasil. Sebanyak 1.581 orang lulusan dari pendidikan nonformal di pendidikan KF, paket A, B, dan C, juga kursus ketrampilan wanita telah mendapatkan ijazahnya. Terakhir, di distrik Mapia juga telah didirikan sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kobouge pada tahun 2003 lalu.

Pendidikan Non Formal yang dikembangkannya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP), Paket C (Setara SMA), Buta Huruf dan Ketrampilan Wanita. Untuk tahun 2007, dari 190 peserta ujian setara SMP lulus 149 orang sedangkan dari 90 peserta ujian setara SMA lulus 72 orang.

Hingga kini, siswa didik buta huruf sebanyak 757 orang, setara SD 1286 orang, masih ditambah siswa didik untuk ketrampilan wanita yang meliputi ketrampilan jahit-menjahit, memasak, gizi, mengasuh anak. Agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik, para siswa didik diasuh oleh 26 orang tutor untuk pendidikan kesetaraan dan 32 orang tutor untuk pendidikan buta huruf, sedangkan untuk Ketrampilan Wanita dipimpin oleh ibu Margareth Degei. Kesemua tutor diambil dari guru SD, SMP, dan SMA yang pada pagi hari mengajar di sekolah formal sementara sore hari mengajar di PKBM.

Selama 6 tahun menjadi tenaga penilik pendidikan masyarakat, hanya 3 tahun belakangan ia memperoleh honor. Honornya yang sejumlah Rp1juta, diperolehnya per 6 bulan. Walau sejak tahun 1993 ia tak mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan, ia juga tetap banyak bersabar. Pria berpangkat IIIc ini tetap menjalani tugasnya dengan hatinya yang ikhlas. “Mungkin karena saya cuma tamatan SPG, yang setara SMA, maka kenaikan pangkat saya juga tak banyak dipedulikan,” ujarnya prihatin.

Bertemu Dirjen PMPTK
Pada akhir jabatannya sebagai pengawas, Petegeibo mengikuti pelatihan pengawas di Salatiga pada tahun 2007. Pada saat itu, dia menyempatkan diri menemui Bapak Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal di ruang kerjanya Depertemen Pendidikan Nasional Jakarta. Pertemuannya dengan Fasli Jalal untuk menyampaikan segala program dan kegiatan yang telah dilakukkannya di kampung serta memperluas wawasan mengenai perkembangan dunia pendidikan saat ini. “Waktu itu, saya seperti akan bertemu dengan Tuhan” kata Petegibo kepada Selangkah berkisah. ”Saya katakan langsung kepada Bapak Dirjen, saya seperti akan bertemu dengan Tuhan.

Petegibo mulai membuka bundalan-bundalan catatan lusuh yang menyimpan segala data dan informasi atas hasil kerjanya di hadapan Bapak Dirjen PMPTK, Fasli Jalal. Bapak Fasli Jalal, Dirjen PMPTK mengatakan bahwa begitu hebatnya Bapak Zakharias hingga mampu mengelola sekolah dan PKBM di 38 kampung selama lebih dari 20 tahun. Seharusnya pemerintah mampu menemukan dan memberikan penghargaan pada orang-orang yang memiliki pengabdian dan pengorbanan seperti Bapak Zacharias sehingga dapat menjadi contoh bagi rekan tenaga kependidikan yang lainnya di pedalaman Papua.

Saya Kecewa...
Petegeibo mengatakan, dirinya kecewa dengan oknum guru dari pedalaman yang tidak mengerti tugasnya dan sering tinggalkan tugas. ”Saya kecewa dengan oknum guru dari pedalaman yang sering tidak memahami tugasnya sebagai guru yang harus mendampingi anak-anak pedalaman. Kadang-kadang mereka tinggalkan tugas (anak-anak) dan berbulan-bulan di kota. Mereka naik ke pedalaman ketika ujian atau ulangan. Mereka itu akan merugikan anak dan masa depan orang Papua. Jadi, itukan kita membunuh masa depan,” katanya kecewa.

Dia juga menyoroti bahwa kerap kali para guru membantu siswa pada ulangan atau justru ujian. Padahal, katanya, siswa harus dibantu dalam proses belajar. Siswa belajar itu bukan untuk nilai. ”Kalau kita tidak mendampingi anak-anak dalam proses belajar dan hanya membantu mereka pada ujian atau ulangan itu sama saja kita membunuh. Kalau kita tidak mengajar dengan baik, mereka pasti tidak pandai dan pada ujian mereka tidak lulus. Kalau tidak lulus ya biarkan mereka mengulang. Mereka tambah pengetahuan. Bukan harus diluluskan tanpa melihat kemampuan dia,” kata Petegeibo.

Dia juga menyoroti pembukaan sekolah-sekolah baru di pedalaman. “Membuka sekolah baru, baik SMA, SMP, dan SD itu baik. Sebab, sekolah itu tempat mendidik anak supaya menjadi manusia. Tetapi, kalau tidak diimbangi dengan tenaga guru, maka sekolah itu hanya gedung. Tidak ada orang yang mendampingi anak-anak kita. Lagi pula, guru-guru yang ada pun sering ke kota sampai berbulan-bulan tanpa urusan yang jelas. Kalau keadaannya begitu untuk apa kita membuka sekolah.

Dia mengatakan, membangun sumber daya manusia itu bukan sekedar membangun gedung sekolah. Katanya, gedung itu hanya sarana untuk membangun manusia. Kita dapat memanusiakan manusia melalui proses pendidikan dan pendanpingan yang benar, baik di keluarga maupun di sekolah. Guru pertama adalah orang tua. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab terhadap anak mereka di rumah. Guru juga harus memahami dengan benar hakikat pendidikan dan tugasnya.

Saya Merasa Bahagia
Bapak Petegeibo mengatakan, dirinya merasa bahagia dan senang karena dengan setia mengabdi dan membangun pendidikan formal dan nonformal di pedalaman Nabire Papua. ”Saya bangga dan senang. Saya telah berbakti untuk manusia karena itulah pilihan saya dan memang karena Tuhan mengutus saya menjadi pendidik. ”Saya telah berbakti selama 16 tahun menjadi kepala SD, 2 tahun penilik TK/AD, 12 tahun Kakancam/Kakandep, 6 tahun penilik PLS, dan 2 tahun pengawas TK/SD,” katanya.

Petegeibo juga mengatakan, kesetiannya di bidang pendidikan dapat membuahkan hasil pada anak-anaknya. ”Saya setia pada pembangunan manusia (pendidikan), maka anak-anak saya dapat sekolah dengan baik. Dua orang telah menjadi master, empat orang telah menjadi sarjana dan satu orang baru mahasiswa di Jawa. Saya puas melihat anak-anak saya. Itu terjadi karena saya benar-benar-benar mencintai pendidikan. Tuhan tahu, kalau kita setia, maka itu doa saya,” kata Petegeibo.

Petegeibo telah membaktikan hidupnya pada manusia dan kemanusiaan di pedalaman Nabire Papua selama 38 tahun. Kini ia telah menggunakan alat bantu dengar. Juga dia telah pensiun, namun hingga sekarang masih gesit menjalani tugasnya di Distrik Mapia, Nabire. Pedalaman Papua, tempat yang membutuhkan banyak orang setegar dan seteguh Zacharias Petege.

*) Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua



BACA TRUZZ...- Zacharias Petege, 38 Tahun Berjuang Membangun Manusia di Pedalaman Nabire

Suatu Hari di Yogya

Oleh: Yermias Degei

Sejuta juang telah kita lawati
Jejak kita masih tersisa di nusa
Perlahan namun pasti
kita mencoba melangkah

Melangkah berjuang
Di sini di pengasingan
Menggali hak, ‘tuk menuai keadilan

Ternyata
kita harus berjuang
Berjuang melawan keadilan

atas nama keadilan
semua luka telah terukir

Tuhan … beri kami perahu
Mengkayuh ke dunia keadilanmu

Kamasan I, 1 Desember 2005


BACA TRUZZ...- Suatu Hari di Yogya

Dana BOS Naik 50 Persen

SD-SMP Negeri Harus Gratis

Departemen Pendidikan Nasional menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk jenjang SD dan SMP pada 2009 sekitar 50 persen dari tahun lalu. Dengan naiknya BOS, pemerintah meminta tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, terutama di sekolah negeri.

”Dana BOS dan gaji guru sudah dinaikkan pemerintah pusat. Maka, wajib belajar di SD dan SMP negeri gratis. Tidak boleh ada pungutan paksa kepada siswa,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam rapat teknis bidang pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dihadiri para bupati dan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (5/11).

Dana BOS untuk setiap siswa pada 2009 nanti disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten. BOS untuk siswa SD per tahun di kabupaten besarnya Rp 397.000, sedangkan di kota Rp 400.000. Besarnya alokasi BOS sebelumnya Rp 254.000 dan BOS Buku Rp 22.000.

Adapun siswa SMP di kota mendapat dana BOS sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000 per tahun. Dana BOS di SMP sebelumnya Rp 354.000.

Dana daerah
Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, kata Bambang, wajib menyediakan dana untuk memenuhi kekurangan BOS. Masyarakat tetap diperbolehkan memberikan sumbangan ke sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi tidak boleh dipaksa.
Menurut Bambang, bupati dan wali kota bertanggung jawab untuk menggunakan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai pendidikan dasar serta kesejahteraan guru. ”Nanti ada risiko politik, bisa saja ada impeachment dari lawan politik jika dana pendidikan tidak sesuai aturan,” ujar Bambang.

Adapun untuk program bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tingkat SMA yang dulu dihitung per sekolah, sekarang dihitung per siswa seperti BOS. Untuk SMA besarnya Rp 90.000 per siswa tiap tahun. Siswa SMK mendapat Rp 120.000.

MP Tumanggor, Ketua Umum Apkasi, mengatakan, komitmen pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBD terkendala terbatasnya anggaran. Jika komponen gaji guru dimasukkan dalam anggaran pendidikan, pada 2009 semakin banyak kabupaten yang mampu memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD. (ELN)
--------------------------------------------------
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/06/0037359/dana.bos.naik.50.persen


BACA TRUZZ...- Dana BOS Naik 50 Persen

Pertanyaan-pertanyaan untuk Otonomi Khusus

Oleh: Johannes Supriyono*)

Tidak perlu disangkal bahwa otonomi khusus Papua membawa berkat bagi sebagian orang. Di lain pihak, otonomi tidak membawa perubahan apa pun bagi yang lain. Boleh jadi Otsus belum menciptakan perubahan sebagaimana diidealkan oleh rakyat Papua. Patutlah dicurigai bahwa selama enam tahun Otsus masih belum memberikan perubahan yang signifikan untuk masyarakat Papua. Wajarlah kalau orang kemudian bertanya-tanya tentang Otsus ini.

Sejumlah pertanyaan untuk menimbang-nimbang Otsus pun dapat dimunculkan. Kalau pun pertanyaan-pertanyaan itu ditafsirkan sebagai upaya mempertanyakan otsus, saya sama sekali tidak keberatan. Kalau memang kemudian Otsus dipertanyakan, dikritik, ditafsirkan, serta dinilai tercapailah maksud saya itu. Alasan pokok saya mengajukan pertanyaan ini adalah agar Otsus benar-benar tepat sasaran. Artinya, Otsus sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memajukan kehidupan rakyat Papua.

Otsus mendorong terwujudnya keadilan sosial?
Keadilan sosial adalah sasaran pembangunan (Magnis-Suseno 2000:47). Maka proses pembangunan idealnya bergerak menuju pemenuhan keadilan sosial yang lebih baik. Apakah yang dimaksud dengan keadilan sosial itu? Keadilan sosial, berbeda dari keadilan individual, lebih menekankan pada terciptanya struktur-struktur politik, sosial, dan ekonomi sedemikian rupa yang memungkinkan semua anggota masyarakat memperoleh hak-haknya serta mendapat bagian yang wajar dari harta benda masyarakat sebagai keseluruhan (ibid: 48). Tidak bisa tidak untuk menciptakan keadilan sosial kita harus mengubah tatanan sosial kita.

Keadilan sosial menuntut perhatian pada yang paling miskin dan paling lemah. Mengapa? Merekalah yang paling kurang mendapatkan hak-haknya. Maka prasarana-prasarana mestinya dibangun terutama bagi ini sehingga mereka mendapatkan haknya sebagai orang Papua. Yang paling lemah adalah yang paling terancam dalam arus globalisasi. Maka mereka adalah yang paling membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Jika sekarang ini struktur politik, ekonomi, dan sosial kita tidak menunjang tercapainya keadilan sosial, kita perlu menghapus struktur yang menyebabkan ketidakadilan. Kenyataannya, tidak sedikit masyarakat kita yang menjadi korban struktur yang timpang. Artinya, keadilan sosial belum terwujud di Papua karena struktur politik, ekonomi, dan sosial belum memungkinkan orang Papua untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka.

Tidak bisa kita menutup mata. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan struktural. Anak-anak di pedalaman tidak bisa sekolah, tidak bisa membaca buku, dan tidak dididik oleh guru yang malah bersenang-senang di kota sambil menanti gaji. Ibu-ibu tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai sehingga mempertaruhkan nyawa saat melahirkan. Penduduk di pedalaman terlampau jauh dari sumber-sumber ekonomi sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Warga Lembah Kamuu kurang mendapatkan pertolongan untuk mengatasi wabah kolera sehingga banyak yang meninggal. Orang-orang muda tidak bisa menjadi PNS karena tidak mampu menyuap pejabat yang berwenang. Struktur sosial membiarkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya.

Menurut saya, penelitian empiris yang serius untuk menilai pelaksanaan Otsus diperlukan. Apakah Otsus semakin mewujudkan keadilan sosial atau malah melestarikan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang membuahkan ketidakadilan sosial? Pertanyaan ini masih menanti untuk dijawab.

Hak Asasi Manusia Semakin Dihargai?
Sejarah Papua diwarnai oleh pelanggaran HAM yang cukup panjang. Apakah setelah Otsus pelanggaran HAM menjadi sepi? Kalau Otsus berhasil mengurangi atau bahkan menghentikan pelanggaran HAM, berarti Otsus membawa perbaikan hidup bagi orang Papua; atau Otsus menciptakan iklim kondusif untuk penghargaan terhadap HAM.

Kita memahami bahwa berhadapan dengan kekuasaan negara, warga negara perlu dilindungi. Ada hak-hak yang tidak bisa dilanggar karena kita adalah manusia. Hak itu bukan dari negara atau dari masyarakat; hak itu melekat pada manusia karena martabatnya sebagai manusia dan tidak pernah boleh dilanggar.

Sekarang, hak-hak itu bertatapan dengan kekuatan politik dan ekonomi modern yang mengglobal dan mengancam keutuhan hidup manusia dan masyarakat Papua. “Hak-hak asasi merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomis, kultural, dan ideologis yang akan melindasnya kalau tidak dibendung. Maka hormat terhadap hak asasi manusia merupakan prasyarat agar pembangunan tetap berperikemanusiaan dan beradab.” (ibid: 46)

Pelaksanaan Otsus dapat diwacanakan dalam kerangka mengevaluasi pokok ini. Apakah Otsus telah berperan menjadi bendungan yang melindungi orang Papua dari serbuan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi? Apakah Otsus malah, sebaliknya, mengorbankan orang Papua? Idealnya Otsus memang menciptakan iklim penghargaan yang tinggi bagi HAM.

Implikasi ideal dari penerapan Otsus adalah penghargaan yang lebih tinggi terhadap HAM. Sejauh ini masyarakat Papua masih sangat rentan terhadap kekuasaan negara. Secara konkret kita melihat orang-orang Papua yang tersingkir oleh kekuatan ekonomi dan politik yang dibangun di Papua ini. Mereka masih terbelakang dan di masa depan, di dunia yang perkembangannya tidak lagi berjalan melainkan berlari, mereka akan semakin tertinggal. Artinya, Otsus harus diterjemahkan secara strategis untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua. Jika Otsus tidak berhasil diterjemahkan seperti itu, masyarakat Papua akan merasa semakin terancam secara eksistensial.

Jika dianggap ada yang salah dalam pelaksanaan Otsus selama ini, entah berupa pengabaian dimensi HAM atau terlalu bungkam terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, kita perlu segera mendefinisikan kesalahan itu. Selanjutnya, kita perlu mencari cara mengatasinya dan merumuskan dalam kebijakan.

Otsus Membuat Masyarakat Demokratis?
Manusia Papua adalah tujuan dari Otsus. Maka masyarakat Papua harus dilibatkan dalam mengimplementasikan Otsus. Secara aktif orang Papua harus berpartisipasi. Sekurang-kurangnya, kalau sekarang ini orang Papua belum mampu secara maksimal berpartisipasi dalam menentukan kehidupan bersama, Otsus mesti memberdayakan orang Papua agar di masa depan tingkat partisipasi mereka lebih tinggi.

Otsus terkait dengan pembangunan Papua dan menyangkut kepentingan orang-orang Papua. Orang-orang Papua tidak terbatas pada yang memegang tampuk pemerintahan tetapi mencakup kaum sederhana yang mungkin masih buta huruf. Kepentingan terhadap Papua tidak terbatas pada kepentingan segelintir elite.

Apakah Otsus mendorong masyarakat Papua semakin mampu berpartisipasi dalam menentukan ‘nasib bersama’? Kiranya masih banyak orang Papua yang bahkan tidak tahu hak-hak mereka. Masih banyak orang Papua yang belum mampu terlibat dalam deliberasi yang demokratis.

Idealnya, Otsus memungkinkan semakin banyak orang Papua terlibat dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan di Papua ini. Artinya, pembangunan tidak lagi dimonopoli oleh segelintir pejabat saja. Apa yang baik bagi masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu.

Selama Otsus masih menjadi bisnis kalangan atas saja cita-cita membangun masyarakat yang demokratis, Otsus tidak akan berarti banyak bagi orang Papua. Lalu, orang kebanyakan—yang dianggap tidak tahu mengucapkan kepentingannya—menjadi korban karena diabaikan.

Otsus seharusnya mendorong tercipta tatanan politik yang memungkinkan masyarakat Papua menyatakan kepentingannya, bukan sekadar diperlakukan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan.

Penutup
Otsus samasekali bukan barang keramat yang alergi untuk dipertanyakan. Sikap kritis—terbuka dan jujur untuk mempertanyakan—malah akan membuat Otsus sungguh-sungguh memberdayakan masyarakat Papua. Sebaliknya, kekurangkritisan malah akan menyesatkan Otsus. Artinya, tidak akan banyak faedah dirasakan oleh masyarakat Papua tidak peduli berapa pun triliun dana dikucurkan.

Sikap kritis juga menjauhkan kita dari proses untuk menjadi tawanan dana Otsus. Siapa tidak tergiur dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato bulan Agustus lalu bahwa dana Otsus tahun 2009 sebesar 8 triliun. Tanpa kekritisan yang perlu, akal budi kita dibutakan dan dilemahkan oleh jumlah dana Otsus yang melimpah. Akan tetapi, pada akhirnya Otsus tidak akan menciptakan masyarakat Papua baru, yang menjamin terwujudnya keadilan sosial, penghargaan terhadap HAM, dan masyarakat Papua yang demokratis. Singkatnya, masyarakat kita akan tetap menderita oleh tatanan yang kurang memungkinkan untuk hidup secara manusiawi. Seandainya benar begitu, sia-sialah Otsus!

*) Peminat masalah sosial, tinggal di Papua.


BACA TRUZZ...- Pertanyaan-pertanyaan untuk Otonomi Khusus

Reporter Bawah Tanah

Judul Asli : The Underground Report
Penulis : Kathy Kacer
Penerbit : Kanisius
Tebal : 216 Halaman
Tahun : 2007
------------------------------
Oleh: Longginus Pekey*)

Kisah mengenai perang selalu menunjuk pada heroisme kejayaan dan kepahlawanan. Tokoh seperti Alexander Agung, Julius Caesar, dan bahkan Hitler akan dikenang dalam sejarah umat manusia karena kisah itu. Akan tetapi, di balik heroisme kejayaan, “perang” menjadi kata yang tidak sedap didengar. Lantas, di balik kata “perang” hanya ada kisah penaklukan, penindasan, pembantaian, pembunuhan, tangisan, kematian, kehilangan segalanya. Situasinya pasti sangat kacau.

Buku setebal 216 halaman berjudul asli The Underground Report yang diterjemahkan oleh Purnawijayanti menambahkan dua kata pada bagian judul, yaitu “kisah nyata”. Artinya ceritanya itu diangkat dari kisah nyata. Ditulis berdasarkan wawancara dengan orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Selain itu sumber ceritanya diangkat dari majalah Klepy. Kathy Kacer menceritakan masa-masa terpuruk orang Yahudi pada masa Perang Dunia II yang terjadi sekitar tahun 1940-an. Ia, melalui karyanya ini membuka pikiran kita untuk menengok derita tetang pembantaian yang dialami bangsa Yahudi.

Bagian pertama buku ini, memuat enam kisah yang memperkenalkan Jhon, France dari keluarga Neubauer yang menjadi saksi hidup atas peristiwa kelabu itu. Periode 1937-September 1939 tentang kemasyuran kota Budejovice dan kebanggaan sebelum kedatangan Nationalsozialismus (Nazi), awal kedatangan Nazi, dan aturan-aturan Nazi, hingga terjadinya Perang Dunia II. Bagian kedua terdapat tujuh belas kisah periode tahun 1940–1942. Pada bagian ketiga, terdiri dari delapan kisah dalam periode 1942 -1945.

Masa Sulit
Penulis buku ini menguraikan bahwa kedatangan Hitler di kota Budejovice, 150 Km sebelah Praha, ibu kota negara Cekoslovakia (sekarang Cheska), ibarat mimpi buruk bagi keturunan Yahudi. Kira-kira seribu orang Yahudi yang menjalani berbagai aktifitas profesinya seperti pedagang, dokter, guru, seniman dan sebagainya sangat terancam. Karena Hitler dan pasukan Nazinya sangat membenci bangsa Yahudi. Ketika Jerman kalah pada perang Dunia I, Jerman mengalami kesulitan ekonomi. Banyak orang Jerman dipecat dari pekerjaannya dan harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Hitler menuding bangsa Yahudi sebagai penyebab seluruh kesulitan yang dialami bangsa Jerman (halaman 41).

Selain Musolini di Italia, Hitler pemimpin berideologi fasisme Jerman yang bercita-cita menyatukan daratan Eropa di bawah kekuasaan Nazi. Ia pernah mengancam akan mengobarkan perang di Eropa kalau Sudetenland sebuah wilayah perbatasan Cekoslovakia tidak diserahkan padanya. Karena tidak menginginkan perang tanggal 29 September 1938 tercipta maka terjadilah perjanjian Munich, (Konferensi Munich) antara Inggris, Perancis di satu pihak dan Jerman di pihak lain. Akan tetapi Jerman melanggar perjanjian itu dan meneruskan daerah penjajahannya dan kekuasaannya hingga menguasai seluruh daerah Cekoslovakia, karena tidak bisa dibendung oleh kekuatan militer Cekoslovakia yang jauh lebih lemah di banding Jerman (Nazi). Pada bulan Oktober 1938, Presiden Bener menyerah dan pergi ke pengasingan di Inggris (halaman 47).

Lalu Nazi terus melanjutkan serangannya ke Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis. Mendengar Hitler yang terus memperluas daerah jajahannya, orang-orang Yahudi di Budejovice semakin cemas. Beberapa hari setelah kedatangan Hitler, di radio mulai terdengar aturan dan larangan, yang membuat anak-anak dan pemuda maupun orang tua di kota itu harus kehilangan kebebasannya, karena gerakan anti Yahudi terus berkembang di seluruh negeri Cekoslovakia.

Peraturan Nazi semakin hari semakin mencekik. Swastika, lambang Nazi terpamgang di setiap gedung sebagai penolakan terhadap Yahudi, bersamaan itu di toko-toko dan kantor-kantor terpampang tulisan bahasa Jerman Juden Eintrit Verboten! (orang Yahudi dilarang masuk). Semua orang Yahudi wajib mengenakan lambang bintang Daud berwarna kuning yang bertuliskan “Yahudi” agar tidak melarikan diri. Semua Paspor orang Yahudi diberi huruf “J” (halaman 59). Kekayaan, seperti rumah, gereja termasuk alat musik di serahkan kepada Nazi. Anak-anak Yahudi dilarang masuk sekolah dan tidak mendapat tempat untuk bermain di tempat-tempat tertentu.

Uraian yang menjadi bagian pertama di atas tidak bisa lepas dari bagian berikutnya, karena kisah nyata ini di ceritakan menurut kajian Historis dengan memperhatikan urutan waktu dan tempat kejadiannya.

Mendapat Kolam Renang
Bagian ini merupakan kisah kedua, anak-anak Yahudi tidak punya tempat untuk bermain lagi, tetapi mereka bersyukur bisa mendapatkan sebuah kolam renang yang dikhususkan Nazi. Kolam renang tersebut disediakan agar anak-anak Yahudi tidak keliaran dan tidak berbahaya bagi Nazi. Di kolam renang dekat sungai Vltava yang dalamnya mencapai lima meter di tepinya ada gubuk tua. Di gubuk tua tepi kolam itulah Jhon, France, Ruda, Irena dan teman-teman sebayanya menghabiskan hari-harinya. Semakin hari semakin ramai, tidak hanya berenang di lokasi kolam renang itu, mereka bisa bermain sepak bola dan voli yang menjadi kesukaan Johan. Ada juga lapangan tenis meja. ”Tempat ini sungguh menjadi tempat milik kami,” pikir Jhon. Tidak lagi ada tanda yang memperingatkan orang Yahudi untuk menjauhi. Di kolam renang itulah, pada musim semi 1940 anak-anak Yahudi Budejovice berkumpul untuk pertama kalinya (halaman 68). Di situlah tempat untuk sejenak anak-anak Yahudi melupakan kejadian buruk yang sedang menimpah mereka (keluarga).

Reporter Bawah Tanah
Saatnya rememaja Yahudi untuk melawan dalam ketidakberdayaannya. Mereka menciptakan media bernama Klepy, dalam bahasa Cheka adalah gosip. Media inilah satu-satunya media perlawanan yang mereka ciptakan. Majalah itu masih tersimpan di salah satu museum Yahudi di Jepang. Dalam majalah itu anak-anak Yahudi bercerita tentang banyak hal, ada cerita lelucon yang membuat pembaca tertawa, untuk menghilangkan ketakutan yang mereka hadapi saat itu.

Dalam situasi yang tidak memihak itu mereka menyadari “Tidak seorang pun yang dapat membantu kita, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Aku Yakin kita bisa melawan Nazi dengan artikel tentang kekuatan dan kesatuan sebagai orang Yahudi, Kata Ruda, editor majalah itu, sambil menunjuk sebuah puisi sebagai contoh perlawanan.

Setelah Badai Salju di Bulan Januari.
Hari ini Yahudi harus pergi bekerja.
Dengan wajah yang tegang mereka membersikan salju…
Beberapa terlihat malu dan tak ingin dikenal.
Jangan takut, kerjakanlah pekerjaanm.
Dan tunjukan kepada mereka kekuatan kita! (halaman 124-126)



Dengan sangat berhati-hati para reporter Klepy mencari berita tentang penangkapan ataupun pembunuhan terhadap orang Yahudi di Budejovice, di seluruh kota Cekoslovakia maupun di seluruh Eropa. Isinya kadang di seleksi dan dibuat dalam bahasa yang tidak menyinggung dan terlihat tidak mengritik Nazi. Majalah Klepy satu-satunya bacaan bernuansa Yahudi yang digemari dan memiliki makna perlawanan. Itulah sebabnya patut mendapat sebutan reporter (wartawan) bawah tanah (The Underground Reporters).

Ajal pun tiba, Klepy tidak dapat dilanjutkan lagi setelah terbit 21 edisi. November 1941 Hitler menerapkan rencana pembunuhan terhadap orang Yahudi di seluruh Eropa yang dikenal dengan “solusi akhir”. Ketika awal Februari 1942 seluruh keluarga Yahudi di Budejavice menerima berita yang mereka takuti, bahwa di Jerman dan Polandia didirikan kamp konsentrasi, di antaranya adalah Auschwitz, Majdanek Belzak, Sobibortreblinka dan Chelmno.

Saatnya kelompok reporter Klepy berpisah. Ruda menyerahkan seluruh masa lalunya Klepy kepada Thereza, seorang Jerman yang pernah bekerja di rumah Ruda, walaupun resikonya berat bila ditemukan Nazi. Tanpa mengetahui harapan akan hidup, keluarga Ruda, keluarga Jhon dan seluruh keluarga Yahudi lainnya berangkat ke Theresiensthadt pada 14 April 1942. Di tempat itulah mereka harus mengalami masa pembantaian dan banyak orang Yahudi menemui ajalnya secara paksa.

Buku ini tercipta karena ada kesaksian oleh Jhon, Zdenek Svec, Irena Standler dan Frances Neubuer. Mereka adalah orang-orang yang langsung mengalami peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Hilter terhadap orang Yahudi di Cekoslovakia. Juga dalam penulisannya di lengkapi oleh buletin Keply yang saat ini terdapat di salah satu museum di Jepang.

Kathy Kacer adalah penulis buku The Secret of Gabi’s Dresser, Klara, War dan The Night Spies. Dalam buku ini dengan kalimat yang mudah dipahami ia memaparkan kembali mengenai situasi orang Yahudi di Eropa pada saat Perang Dunia II berkecamuk. Terutama mengulas kisah remaja Yahudi yang melakukan perlawanan terhadap Hilter melalui Klepy. Bagi pengemar sejarah, buku ini sangat penting untuk dibaca, karena memaparkan peristiwa penting mengenai situasi Perang Dunia II. Juga anak-anak dapat memetik banyak nilai-nilai hidup dari buku ini. Selamat membaca!

*) Ketua Komunitas Pendidikan Papua


BACA TRUZZ...- Reporter Bawah Tanah

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut