Mahasiswa dan LSM:

“Hans Magal Memiliki Kemampuan untuk Mengubah Mimika”

Nabire/Manokwari--Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati
kabupaten Mimika tinggal hitungan jari. Empat pasangan calon bupati dan
wakil bupati Kabupaten Mimika periode 2008-2013 sepakat mematuhi
aturan yang berkaitan dengan kampanye terbuka yang dimulai 28 April
hingga 14 Mei 2008 melalui rapat Pleno KPU yang digelar di aula Hotel
Serayu, Sabtu (19/4) lalu.

Berkaitan dengan Pilkada itu, berbagai kalangan di Papua dan luar Papua
(mahasiswa) dan Lembaga Swadaya Masyarakat—LSM) mengatakandukunganya kepada
pasangan calon Bupati nomor urut 2, Hans Magal, SP - H. Sutoyo, Amd.untuk menjadi
bupati dan wakil bupati periode 2008-2013 Kabupaten Mimika.

Pasangan yang diusung oleh Koalisi Mimika Bangkit, yang terdiri dari PKS, PPDI,
PKPB, Parta Demokrat, PNI Marhaenis, dan PNBK ini dinilai memunyai
kemampuan untuk melakukan perubahan dalam berbagai bidang.

“Saat ini rakyat Mimika membutuhkan pemimpin muda yang realistis, bijaksana, 
energik, memahami rakyatnya, serta yang memunyai jaringan yang luas. 
Jadi, kemampuan itu telah dimiliki oleh sosok Hans Magal. Intinya, 
Hans Magal memiliki kemampuan untuk melakukan  perubahan,” 
kata salah satu aktivis LSM wilayah Teluk Cenderawasih via 
telepon selulernya, Senin (5/5). 

 Pada kesempatan yang berbeda, Koalisi Mahasiswa Papua Jawa dan Bali
Peduli Timika juga mengatakan dukunganya pada pasangan Hans Magal.
“Rakyat Mimika telah belajar dari masa lalu. Kini rakyat
Mimika butuh bukti, bukan janji-janji seperti pendidikan gratis,
kesehatan gratis, dan lain-lain yang selama ini tidak pernah terjadi,” katanya. 

“Kami menilai Hans Magal adalah sosok pemimpin yang realistis dan memiliki 
kemampuan untuk bangkitkan rakyat Mimika yang telah lama tertidur dari 
berbagai aspek. Dia (Hans) adalah sosok yang berjiwa perubah. 
Kami yakin, dia bisa melakukan perubahan, maka kami mengatakan
dukungan kami secara resmi,” kata ketua koalisi yang namanya tidak mau diekspos. 

Angelina Beanal, berkomentar suku Amungme Kamoro harus tahu sosok yang akan
mengubah kondisi mereka. Artinya harus mengenal baik-baik kira-kira pemimpin
siapa yang mampu mengubah kehidupan mereka yang terbelakang dari berbagai sisi.
Rakyat juga harus tahu pemimpin yang baik dan buruk.
Maka dari itu saya senang sekali mendengar nama Hans Magal yang dicalonkan.
Namun, untuk semuanya kita hanya bisa serahkan pada yang Maha Kuasa, katanya berharap.

Seperti yang dikutip wikimu. com, P.Rafael.Yosef.S mengatakan,
kabupaten Mimika sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mau
memikirkan masa depan generasi penerus Papua. Sumber Daya Manusia (SDM)
Papua sangat rendah sekali, saya tidak bisa bayangkan apa yang sedang dan akan terjadi
ke depan jika rakyat tidak memikirkan baik-baik.

“Lihat saja para pemulung anak-anak Papua semakin bertambah berkeliaran
sejak pagi sampai malam. Itu berarti anak-anak Papua tidak ada yang mau
mimikirkan masa depan mereka. Bagaimana nasip mereka ke depan hari?
Mereka tidak sekolah. Pertanyaan siapa yang bertanggungjawab masa
depan anak-anak Papua?,” katanya.

Dia mengatakan, pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mengutamakan
pembenahan dan penataan pendidikan orang Papua asli. Anak-anak Papua berhak
mendapatkan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi sebagai dasar dan
persyaratan proses penciptaan SDM yang cerdas dan mandiri.

Harapnya adalah asli di suatu saat dapat berperan dalam kegiatan menggali
kekayaan sumber alamnya sendiri dan dapat menikmati hasil kekayaan buminya sendiri.
Selama ini orang Papua asli hanya sebagai penonton dan mengharapkan
kemurahan hati dan pemberian dana 1 porsen saja.

Jadi, katanya pemimpin yang dapat menyelamatkan masa depan orang Papua
adalah pemimpin yang tidak terikat dengan MOU-MOU, hutang budi pada
partai-partai, money politik, kepanjangan kekuasaan dan lain-lain.
Pemimpin unuk rakyat, bukan rakyat untuk pemimpin. Dicari seorang
Pemimpin seperti lilin dan mempunyai konsep misi penyelamatan masa depan SDM Papua.

Sementara itu. Agustinus Takati mengatakan, saya sebagai anak asli Timika yang
sangat peduli, mengganjurkan buat siapa saja yang ingin menjadi bupati di
periode ini agar memikirkan perubahan kesejahteraan masyarakat dan
tingkatkan pendidikan yang masih terbelakang.

Dari Nabire, Engelbertus Pr Degey juga berkomentar, Hans Magal bukan
karena teman saya, tetapi saya pikir Hans bisa ditegur oleh kalangan mana saja.
Walaupun tidak jadi bupati, Hans tetap akan diterima oleh orang
Mapia, Paniai, Amung, Kamoro, Jawa atau suku mana saja yang ada di Timika.
Jadi, seandainya kalau Hans terpilih, maka lempar dia dengan batu kalau
tidak mendengar jeritan rakyat. Hans akan rasakan lemparan batu itu.

Penulis muda Papua Yakobus Dumupa juga ikut berkomentar. Kata dia,
kabupaten rakyat Mimika membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan
untuk melakukan perubahan. “Setuju kalau orang Amungme jadi Bupati.
Terutama nama Hans Magal yang sedang muncul, adalah anak muda yang bisa
diandalkan bangun kota Timika yang dihuni berbagai suku di dunia,”
demikian kata penulis buku Berburu Keadilan di Papua dan tiga buku lainnya itu.

Sekjen AMPTPI: Masyarakat Mimika Butuh Pemimpin Baru 

Sementara itu, sekretaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia (AMPTPI),
Markus Haluk mengatakan, masyarat Mimika saat ini butuh pemimpin yang baru.
Pemimpin yang baru artinya, pemimpin yang belum ternoda.
Demikian kata Markus Haluk di sela-sela Rakernas AMPTPI di Manokwari, Senin (5/5). 

Haluk mengatakan, para pemain lama sudah ternoda dan bersekongkol dengan pihak lain.
Pemimpin lama telah terkontaminasi dengan permainan-permainan busuk. Kini rakyat
butuh figur yang mampu membawa rakyat Mimika dan Papua ke arah yang lebih baik.
Lebih baik tidak hanya kata-kata manis dalam kampanye tetapi pemimpin yang mampu
merealisasikannya. 

 “Saya yakin masyarakat Mimika sudah tahu pemimpin mereka yang baru.
Mereka juga telah belajar dari masa lalu. Sudah cukup rakyat telah menderita
di atas tanah mereka. Siapa lagi yang akan membela dan membangun mereka,
kalau bukan figur baru yang muda dan energik, “ kata Hans serius. 

 Dia melanjutkan, Hans Magal adalah figur kader terbaik AMPTPI yang memahami kondisi
rakyat Timika. Saya secara pribadi dan  AMPTPI mendukung mendukung
Hans dengan segala kekuatan kami. Hans ada di hati kami. Kami yakin dia (Hans:red)
mampu membawa warna perubahan di Timika. Dia adalah figur kaum muda yang maju
dengan murni,” kata Haluk.  

 Haluk berharap, dalam kanpanye, para kandidat perlu menjaga keamanan dan
ikuti aturan-aturan demokrasi. “Saya berharap para kandidat menjaga keamanan
dengan mematuhi nilai-nilai demokrasi. Juga jangan provokasi masyarakat
karena Mimika adalah daerah rawan konflik. Saya juga berharap rakyat
Mimika jangan terprovokasi dan pilihlah sesuai hati nurani,” kata Markus.
[yer/selangkah] ***

BACA TRUZZ...- Mahasiswa dan LSM:

Masih Ada Punggutan Uang Pada UAN

JUBI - Sekolah-Sekolah Yayasan Masih Membutuhkan Sokongan Dana dari Orang Tua Murid Dalam Menghadapi Ujian Nasional. Memang harus diakui bahwa perhatian pemerintah lebih cenderung memihak kepada sekolah-sekolah Negeri atau Inpres. Bahkan bantuan dana pendidikan lebih banyak diberikan kepada sekolah yang berstatus dibawah naugan pemerintah. Kebanyakkan gedung sekolahnya bertingkat dua dan dilapisi tehel putih dengan dominasi guru berstatus pegawai negeri serta fasilitasnya lengkap mulai dari perustakaan sampai laboratorium.

Sedangkan untuk sekolah yang berstatus Swasta atau Yayasan cenderung dijadikan anak tiri atau dinomor duakan. Dalam hal gedung sekolah swasta justru kalah jauh dengan gedung sekoilah negeri, fasilitasnya juga tidak lengkap. Sudah saatnya sekolah-sekolah Swasta atau Yayasan disamakan dengan Sekolah-sekolah yang berbasis pemerintah.

SMU Gabungan Katolik dan Protestan yang berada di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua memiliki 42 guru pengajar serta 365 murid. Dari 365 murid paling banyak adalah anak-anak Papua 305 anak. Tapi sayang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Untuk menghadapi Ujian Nasional Tahun Ajaran 2007/2008 pihak sekolah memintah bantuan dana dari orang tua murid melalui surat resmi. “Karena bantun Dana Ujian Nasional dari Pemerintah Kota Jayapura untuk tiap anak SMU Gabungan Rp. 50.000,” ungkap Kepala Sekolah SMU Gabungan Katolik dan Protestan, T.Fransicus Wayne, S.pd. MM (52).

Dana sebesar Rp. 50.000, memang tidak cukup untuk persiapan-persiapan yang dilakukan kurang lebih tiga bulan. Untuk persiapan selama tiga bulan sebelum ujian nasional masing-masing anak menghabiskan dana Rp.300.000,- dana tersebut untuk pembelian alat tulis, biaya transport, foto copy serta biaya guru pendidik. Ditambahkan pria asal Monamani, orang tua merupakan aset yayasan. Jadi sudah seharusnya mereka mendukung setiap program yang dibuat oleh sekolah. Sejauh ini tidak ada orang tua yang protes mengenai pungutan biaya tambahan untuk ujian nasional. Untuk standar kelulusan rata-rata haruslah 6,00, jika nilainya pas di 5,2 dinyatakan tidak lulus dan itu sangatlah berat bagi SMU Gabungan.

Tapi dewan guru akan berupa semaksimal mungkin agar SMU yang bersebelah dengan kolam renang Tirta Mandala seluruh siswa harus lulus ujian nasional. “Kami para guru tidak kuatir lagi, karena mereka sangat serius dalam mengikuti les-les tambahan selama tiga bulan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kami percaya bahwa sekolah kami akan lulus semuanya.” ungkap Wayne di ruang kerjanya.

Yang sangat disesalkan oleh pihak sekolah, adanya surat perintah dari Kepolisian Sektor Jayapura Utara untuk menempatkan dua anggota polisi dalam pengamanan ujian nasional dan pihak sekolah tidak meminta pengamanan.
Menurutnya, tidak usahalah karena sudah ada satpam sekolah dan selama ini aman-aman saja, kecuali pada saat pengumuman kelulusan barulah dibutuhkan pengamanan dari pihak Kepolisian. Karena dana yang dibutuh akan membengkak dan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan oleh Panitia penyelenggara ujian nasional.

Immanuel Inarkombu (1 8) siswa SMU Gabungan peserta Ujian Nasional mengatakan tidak tahu menahu mengenai permintaan dana dari pihak seolah kepada orang tua murid. Yang Immanuel tahu hanyalah bersekolah dan lulus tepat waktu. Saat ditanyai oleh wartawan Jubi soal mana yang paling sulit, “Jujur saja kak yang paling susah adalah ujian Bahasa Inggris. Kami hanya mendengar (listening) melalui kaset dan langsung menjawab serta waktunya sangat singkat sekali. Kalau tidak cepat-cepat tulis maka akan terlewatkan soal berikutnya,” tuturnya.

Saul Sawaki Siswa Kelas III SMU Nergeri I Abepura mengungkapkan pihak sekolah tidak memunggut biaya sepeserpun dari siswa dan orang tua murid. Mungkin dana yang dibutuhkan sudah memadai sehingga pihak sekolah tidak meminta bantuan dana. Senada dengan Saul Sawaki, Vany Wangai Siswi SMK I, orang tua tidak dibebani uang ujian nasional. Hanya saja untuk praktek saat ujian orang tua dibebani biaya tambahan.Sementara itu, Kepala sekolah SMP Advent Abepura, ketika di temui Jubi di ruang kerjanya,belum lama ini, mengatakan, jumlah siswa yang ada sebanyak seratus delapan puluh sembilan orang. untuk kelas sembilan atau kelas tiga berjumlah delapan puluh satu orang.Tenaga pengajar sebanyak tiga belas orang di tambah dengan satu orang pegawai dari yayasan jadi jumlah seluruhnya empat belas orang. Guru PPL dari Uncen yang melakukan praktek selama enam bulan berjumlah enam belas orang.

Menurut Djemie Katang (42), khususnya SMP Advent sudah mempersiapkan kegiatan UANAS sejak Nevember 2007. Persiapan yang dilakukan berupa pengayaan-pengayaan atau penambahan pelajaran di luar jam sekolah. Mata pelajaran yang berikan dalam pengayaan tersebut adalah mata pelajaran yang dinasionalkan, antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, dan PPKN.Mata pelajaran ini diberikan dengan cara mengajarkanya kepada setiap murid, tatap muka antara murid dengan siswa tetapi juga diputarkan lewat kaset CD kepada siswa.Selain pemberian mata pelajaran kepada siswa, siswa-siswi ini juga dilatih dengan Tray out, atau melepaskan siswa untuk mengerjakan soal dengan sendiri. Trayout ini sudah dilakukan sebanyak lima kali. Persiapan ini dilakukan dengan tujuan agar siswa-siswi tersebut benar-benar sudah benar-benar disiapkan untuk menghadapi ujian akhir nasional. selain itu, persiapan selanjutnya yang nanti akan di lakukan adalah pihak sekolah dan orang tua murid akan melakukan doa penyerahan siswa-siswi sebelum mereka menghadapi ujian nasional. ujar Djemie Katang selaku kepala sekolah.

Kata Djemie Katang kendala yang dihadapi dalam persiapan UANAS tersebut adalah kurangnya kehadiran siswa dalam mengikuti pengayaan yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga siswa-siswi yang malas atau kehadirannya kurang, Selain itu mereka harus mempersiapkan diri mereka secara baik dalam menghadapi ujian nanti. “Kehadiran siswa-siswi kami seperti ini sangat merepotkan pihak sekolah dan susah untuk menangani serta mengendalikan mereka,” ujar kepala sekolah.Kemudian bantuan dana dari Pemerintah Kota Jayapura untuk SMP Advent dalam menghadapi UANAS hanya sebesar Rp. 2.430.000,-, per anak diberikan Rp.30.000,-,. Dana itu hanya di berikan kepada siswa kelas sembilan atau siswa kelas tiga. Sedangkan Untuk Dana Otonomi khusus yang dibagikan kepada para siswa-siswi, satu orang sebesar empat puluh tiga ribu rupiah. itu pun hanya dibagikan kepada siswa kelas tiga atau kelas sembilan atau kelas tiga saja.

Lanjut kepala sekolah, walaupun ada bantuan namun masih pihak sekolah masih memungut biaya dari setiap siswa-siswi sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah. Biaya ini sudah di bicarakan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa-siswi. Dana ini di gunakan untuk membiayai guru honor dan tetap yang memberikan pengayaan. Biaya ini sangat di sesalkan oleh kepala sekolah, karena kata kepala sekolah pungutan ini sudah disampaikan kepada kasubdin SMP ditingkat Kota, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan yang baik dari Kasubdin.Harapan kepala sekolah SMP Advent Abepura, ada peningkatan standar kelulusan yang tinggi oleh para siswa-siswi. Karena standar kelulusan siswa-siswi SMP Advent Abepura harus empat koma lima.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura Dra.WW Kambuaya, MM mengungkapkan, tingkat kelulusan peserta UAN pada 2008 ini ditargetkan tetap di atas 90 %. Oleh karena itu, selain program yang telah disiapkan Dinas P dan P dalam penyediakan latihan soal atau try out, pihak sekolah diharapkan juga mengintensifkan pengayaan materi dan latihan ujian.

“Diharapkan para guru sekolah menyiapkan anak-anak didiknya lewat pengayaan materi maupun latihan ujian,” ujar WW Kambuaya. (Musa Abubar/Carol Ayomi )

---------------------------------------------------------------------
Sumber: FokerLSMPapua.org,

BACA TRUZZ...- Masih Ada Punggutan Uang Pada UAN

Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia

Kekerasan Masih Mengancam Pers Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta:Aliansi Jurnalis Independen memperingatkan kekerasan dan upaya kriminalisasi masih mengancam kebebasan pers di Indonesia. Menurut AJI, ancaman serupa juga membahayakan hak publik atas informasi.

"Karena itu, jangan biarkan kebebasan pers terampas," kata ketua AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, dalam siaran pers untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day) yang jatuh pada hari ini, 3 Mei.

Sejak Mei 2007 sampai Mei 2008, AJI mencatat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk. Dalam periode itu terjadi 7 kasus ancaman, 5 kasus pelecehan, 7 kasus pengusiran, 3 kasus pemenjaraan, 4 kasus sensor berita, 21 kasus serangan fisik, dan 8 kasus tuntutan hukum.

Berdasarkan sebaran wilayah, kekerasan paling banyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta (13 kasus), Jawa Timur dan Madura (11 kasus), serta Jawa Barat dan Depok (8 kasus).

Adapun dari sisi pelakunya, kekerasan terhadap pers dan jurnalis paling banyak dilakukan massa dan preman, aparat pemerintah, dan anggota tentara dan polisi.

Aliansi Jurnalis Independen menyoroti secara khusus sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis, antara lain, pengeroyokan jurnalis televisi dan radio oleh massa di alun-alun Bojonegoro pada 30 April lalu. Di awal bulan yang sama, dua wartawan TV-One yang sedang bertugas dianiaya orang berseragam TNI Angkatan Laut di kawasan bisnis Cikarang, Bekasi.

Februari lalu, di Nusa Tenggara Timur, wartawan Expo NTT dianiaya pejabat sipil Kabupaten Ende. Masih di bulan yang sama, wartawan Pos Kupang dikeroyok empat orang preman terkait pemberitaan.

Di luar kekerasan fisik, menurut AJI, kebebasan pers di tanah air terancam segelintir orang yang menggunakan kekuasaan uang atau jabatannya. AJI mencontohkan kasus penyadapan telepon wartawan majalah Tempo, Metta Darmasaputra, pada September 2007. Saat itu, Metta tengah menginvestigasi dugaan penggelapan pajak oleh PT Asian Agri milik taipan Sukanto Tanoto.

"Jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan benar sering mengalami ancaman dan bahaya," kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia Eko Maryadi.

Kekerasan tidak langsung juga dilakukan aparatur penegak hukum, dari aparat Kejaksaan sampai hakim Mahkamah Agung. Sederet kasus penuntutan, pelarangan terbit, dan penghukuman oleh pengadilan terjadi sepanjang Mei 2007-Mei 2008.

Risang Bima Wiyaja (Radar Yogya), Dahri Uhum (Tabloid Oposisi-Medan)

, Majalah Time (Asia), dan Edy Sumarsono (Tabloid Investigasi-Jakarta) adalah sederet nama yang dipaksa menjalani tuntutan dan putusan pemidanaan akibat pemberitaan.

"Mereka itu korban kriminalisasi oleh negara saat Indonesia telah memiliki Undang Undang Pers yang "bersifat" lex spesialis," kata Heru Hendratmoko.

Aliansi beranggotakan 900-an jurnalis ini juga mengajak masyarakat mewaspadai keinginan pihak tertentu untuk kembali mengontrol pers dan hak publik atas informasi melalui sejumlah rancangan undang-undang.

Jika undang-undang seperti itu dibiarkan lolos, menurut Heru, Indonesia bisa kembali ke zaman ketika pers dan rakyatnya dengan mudah dipidanakan atas nama kerahasiaan negara atau nama baik pejabat yang tercemar.

J Jamaludin

---------------------------------------------

Sumber:TEMPO Interaktif

BACA TRUZZ...- Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia

Membangun Pendidikan SD di Papua yang Kontekstual

Oleh Yermias Degei*)

Bulan ini, tepatnya tanggal 2 Mei 2008 beberapa hari lalu, negara Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hardiknas bertepatan dengan lahirnya tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara (Reden Mas Soewardi—nama aslinya). Penetapan 2 Mei yang merupakan hari lahirnya Ki Hajar Dewantora sebagai Hardiknas ini tentu bukan tanpa alasan.

Alasan utamanya adalah Ki Hajar Dewantara selain membangun sekolah rakyat (Taman Siswa) pada masa penjajahan Belanda di Java---tidak termasuk New Guinea—lebih-lebih karena artikel-artikelnya menentang berbagai kebijakan (termasuk pendidikan) Belanda. Dia menentang berbagai kebijakan yang kadang membunuh karakter serta menghambat tumbuh kembangnya orang Java ketika itu.

Salah satu artikelnya yang terkenal adalah ”Seandainya Aku Seorang Belanda” yang pernah dimuat dalam surat kabar de Ekspres milik Douwes Dekker tahun 1913 (baca: Wikipedia Indonesia). Artikel tersebut cukup mengubah paradigma banyak orang, lebih-lebih Belanda bahwa orang Java (penduduk pribumi) membutuhkan pendidikan yang layat. Lebih-lebih pendidikan yang kontektual dan yang mampu membangun kedasaran kritis akan lingkungannya dan masa depan. Harapannya adalah melalui pendidikan demikian, orang Java dapat membangun diri mereka pada saat itu dan membangun masa depan mereka.

Perjuangan Ki Hajar Dewantara benar-benar dicatat setelah Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 305 Tahun 1959. Berdasarkan Kepres tersebut, pada tanggal 20 November 1959, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Pergerakan Nasional. Selanjutnya, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hardiknas.

***
Benang merah yang penting untuk direfleksikan pada Hardiknas tahun 2008–terutama dari perjuangan Ki Hajar Dewantara di Java-- untuk pembangunan pendidikan di tanah Papua adalah kemampuan menganalisis dan menemukan pendidikan Belanda kala itu yang tidak membangun orang Java untuk menemukan diri, lingkungannya dan berkembang membangun masa depannya. Hasil analisis dan penemuan itu dia bagikan kepada sesama orang Java dan Belanda melalui artikel-artikelnya.

Lalu bagaimana dengan pembangunan pendidikan Papua saat ini dalam konteks perjuangan Ki Hajar Dewantara pada masa lalu di Java itu? Apakah dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia –setelah satu hari sebelum 2 Mei Papua dianeksasai ke dalam Republik Indonesia-- telah menempatkan orang Papua dengan karakter, lingkungan, sosial budaya, dan cara berpikir yang berbeda dengan Java itu? Apakah ada peluang dan kesempatan bagi orang Papua dalam dan melalui Sistem Pendidikan Nasional Indonesia itu untuk dapat membangun diri mereka pada masa lalu, saat ini dan masa depan? Sudah berapa lamakah anak-anak Papua—mutiara-mutiara hitam di ujung bumi itu—belajar dan dipaksakan belajar segala sesuatu yang abstrak sehingga tidak mengenal sekalipun diri mereka?

Beberapa pertanyaan reflektif di atas ini penting untuk kita semua, lebih-lebih para praktisi di lapangan, pemerhati, dan lebih-lebih para penentu kebijakan pendidikan di Jakarta dan Papua. Apalagi di tahun ketujuh pelaksaan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua yang konon katanya pembangunan pendidikan masih ”jalan di tempat grak”. Ada ”grak” karena perhatian Gubernur Papua dan Kepala Dinas Pendidikan Papua cukup besar di bidang ini. Tentu saja, hal ini terlepas dari sorotan media masa lokal dan nasional beberapa waktu bahwa alokasi dana pendidikan dan kesehatan tahun 2008 provinsi Papua masih kecil.

Dengan mengamati pembangunan pendidikan selama ini di tanah Papua, saya ingin merefleksikan satu hal mendasar. Refleksi ini sekaligus juga merupakan satu sumbangsi pemikiran dari saya sebagai anak bangsa Papua. Anak Papua pedalaman yang kadang-kadang merasa korban atas Sistem Pendidikan Indonesia di masa lalu dan hingga tahun ke tujuh Otsus ini masih terus membodohbutakan para mutiara hitam. Reflekasi saya sederhana saja, yakani kontekstualisasi pembelajaran sekolah dasar (SD).

Saya tahu resiko berbicara tentang “kontekstualisasi pembelajaran sekolah dasar”. Banyak orang akan mengatakan ide ini idealistik, dan bahkan politis. Namun sejujurnya, refleksi ini justru muncul ketika mengamati realitas pembelajaran di SD di Papua (pedalaman, lembah, pesisir pantai) yang jauh dari realitas sosial dan terkesan dipolitisir. Maka, ide ini merupakan salah satu usaha saya dalam rangka membantu kita semua untuk mengembalikan eksistensi para mutiara-mutiara kecil pedalaman, lembah, pesisir pantai Papua pada lingkungan, sosial dan budaya, serta karakter mereka.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pembelajaran SD harus kontekstualkan? Andai pertanyaan ini ditujukan kepada anak-anak SD pedalaman, lembah, pesisir pantai, mereka akan balik bertanya, mengapa kami selalu belajar dan diajarkan tentang segala sesuatu yang tidak ada di sekeliling kami. Misalnya saja, Kereta Api, Becak, Brobudur, Prambanan, Siti, Budi dan lain-lain melalui buku teks yang di buat di Jawa. Namun, anak-anak SD itu tidak mungkin akan berkata demikian, antara lain karena mereka masih kacil dan juga karena pembelajaran yang mereka terima saat ini, sedang membunuh karakter mereka.

Kasus pembelajaran tentang Kereta, Becak, Siti, Budi, dan lain-lain (pembelajaran Jawa sentries) itu tidak dilihat langsung oleh anak-anak SD yang baru berkembang. Semuanya adalah barang-barang yang berada di luar realitas kehidupan sesungguhnya yang dialami oleh anak-anak SD di Papua, khususnya yang berada di daerah-daerah pedalaman, lembah, pesisir pantai, khususnya yang tidak memunyai televisi dan radio.

Dalam konteks ini, sebagai anak yang baru berkembang, secara psikologis dia selalu berada dalam situasi stress. Kita tidak dapat melihat. Mengapa? Karena apa yang dia belajar adalah sesuatu yang abstrak (tidak dapat lihak di sekitarnya). Teman mainya, tidak ada yang namanya Siti dan Budi. Yang ada adalah nama-nama seperti Yohananes, Yoel, Natalia, Siska dan lain-lain. Apalagi nama-nama benda, gunung dan nama-nama kota adalah sungguh jauh dari kehidupannya. Cara berpikir anak umur SD adalah mekanis, bukan analitis. Jadi, ini adalah kasus pendidikan yang dipolitisir atau pendidikan membodohbutakan para mutiara kecil di pedalaman, lembah, pesisir pantai.

Mengapa pembelajaran SD harus direformasi? Sedikit kasus pembelajaran (buku teks/pelajaran) Jawa sentries yang dijelaskan di atas adalah sediit contah yang mendukung pendapat ‘selayaknya pembelajaran SD di Papua selayaknya dikontekstualisasi. Tetapi alasan yang kemudian adalah pendidikan itu hakikatnya untuk hidup untuk dirinya, sesamanya, dan untuk masa depan bangsanya. Tentu karena, hakikat pendidikan adalah (meminjam istilah Diryarkara) memanusiakan manusia. Membuat manusia sebagaimana manusia, menghargai harkat dan martabatnya. Pendidikan itu untuk membuat manusia sadar akan dirinya, kehidupannya, orang sekitarnya, lingkungan hidupnya, dan bangsanya. Pendidikan itu bukan untuk membelenggu manusia seperti pembunuhan karakter orang Papua yang telah berlangsung yang masih dinikmati oleh para mutiara kecil di pedalaman, lembah, pesisir pantai.

Dalam rangka mencari alternatif pendidikan SD yang kontekstual, maka hal pertama yang perlu diperhatikan melalui buku teks dan oleh guru adalah menghadirkan siswa para realitas hidupnya. Lingkungan alamnya, sosialnya, budayanya, dan bangsanya.

Selanjutnya, kemerdekaan untuk memilih. Artinya kebebasan memilih harus diserahkan kepada pembelajar sendiri; wawasan alternatif pilihan; tersedianya pilihan; kemampuan untuk memilih. Kemampuan memilih berdasarkan tarik menarik antara kekuatan dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi; kesiapan keahlian atau keterampilan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan; siswa harus mengenal lokalnya. Pendidikan itu harus diusahakan untuk mampu menumbuhkan imajinasi anak, berwawasan, mampu melihat alternatif, mampu memutuskan untuk memilih alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri, perenungan atas adanya kekuatan tarik menarik yang dirasakan, pendidikan tidak sentris sekolah, dan pemahaman lokalnya.

Berkaitan dengan hal di atas, kalau kita melihat kehidupan masyarat Papua, mereka benar-benar nikmat akan lokalitasnya. Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mereka bisa nikmati sesuai dengan apa yang mereka nikmati sekarang ini. Maka kita semua diajak untuk mencermati secara benar potensi lokal, diberdayakan secara optimal dari segi “natural” sehingga situasi lokalnya menjadi sumber daya yang berguna bagi masyarakat. Pemanfaatan kekuatan komunitas dan alamnya sangat diperlukan sebagai modal inspirasi.

Pembicaran ini tidak terbatas pada lokalitasnya, tetapi wawasan nasional di luar lokalitas-kontekstual juga diperlukan meskipun yang menanggap tidak begitu banyak. Maka apabila ditanggapi sebagian dari mereka maka diharapkan mereka memiliki imajinasi global. Wawasan global juga perlu diberikan sehingga segala kesempatan tidak terbuang begitu saja. Sistem pembelajaran ini menuntut guru yang profesional dan harus memunyai wawasan yang luas. Namun, hal ini tetap akan berpulang pada kemauan dan kebijakan untuk membangun pendidikan SD kontektual Papua, minimal melalui buku teks.

Kita (Papua) memiliki gubernur dan kepala dinas pendidikan yang benar-benar peduli akan pendidikan (Depan Pendidikan Papua). Termasuk pendidikan SD kontektual ini kiranya menjadi perhatian gubernur dan kepala dinas pendidikan. Ide ini kecil dan masih gagasan liar tetapi tetap bepengaruh untuk masa depan para mutiara kecil yang ada di pedalaman, lembah, pesisir pantai yang menggantikan kita kemudian hari. Mereka harus dibangun sebagai orang Papua yang tidak gagap terhadap dunia global. Pekerjaan rumah yang penting dan berat! Salam Pendidikan!

*) Alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

BACA TRUZZ...- Membangun Pendidikan SD di Papua yang Kontekstual

Catatan Hari Pendidikan Nasional

Oleh Oktovianus Pogau

Hari ini tanggal 2 Mei tepatnya adalah hari Pendidikan Nasional. Hari dimana lahirnya pendidikan di Indonensia. Tanggal 2 Mei dijadikan sebagai hari Pendidikan Nasonal bertepatan dengan hari lahirnya salah satu tokoh pendidkan kita yaitu Ki Hajar Dewantar dengan nama asli: Raden Mas Soewardi.

Mengulas sedikit tentang perjuangan untuk memajukan pendidkan di bumi Indonesia, beliau sempat mendirikan salah satu taman siswa pada 3 Juli 1992 untuk sekolah kerakyatan di Yogyakarta. Kemudian beliau juga sempat menulis berbagai artikel yang intinya memprotes berbagai kebijakan para penjajah (belanda) yang kadang membunuh serta menghambat tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Indonesia. Hingga salah satu artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda" (judul asli : Als ik eens Nederlander was) yang pernah dimuat dalam surat kabar de Expres milik Douwes Dekker tahun 1913 adalah salah satu artikel yang mengubah paradigma banyak orang terlebih khusus para penjajah bahwa orang Indonesia khususnya penduduk pribumi membutuhkan pendidikan yang layaknya sama dengan para penguasa dan kalangan berduit.

Bertolak dari usaha, kerja keras serta pengorbanan dirinya melalui surat keputusan Presiden RI No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959 dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Pergerakan Nasional. Bahkan yang lebih menggembirakan dirinya di anggap sebagai bapak Pendidikan untuk seluruh orang Indonesia, penghormatan itu terbukti dengan ditetapkan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Untuk mewujudkan dan membangun dunia pendidikan di Indonesia yang sedang diusahaknnya dalam penjajahan para penjajah belanda beliau memakai semoboyan “tut wuei handayani” semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya "ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa”. Semboyan ini masih dipakai dalam di dunia pendidikan kita hingga era reformasi ini. Bahkan dengan semboyan itu telah sedikit mengubah warna pendidikan kita di Indoenesia saat ini.


Meninjau Perkembangan Pendidkan di Era Reformasi
Banyak orang senang dan bahagia, terlebih khusus para penggila, pencinta dan pelaku pendidikan di seluruh Indonesia ketika memasuki era reformasi. Saat kekuasaan presiden Soeharto yang kurang lebih berkuasa selama 32 tahun tumbang pada tahun 1997 akibat pergerakan mahasiswa Indonesia mendasari lahirnya era reformasi. Era yang dikatakan sebagai era perubahan, era yang bisa semua orang berbicara serta era yang dikatakan sebgai era pembaharuan. Berarti pendidikan juga harus mengalami perubahan.

Mereka berharap dan berpikir diera ini segalanya akan berubah. Problematika pendidikan yang terjadi saat Presiden Soekarno memimpin di era orde lama (1945-1965) dan Problematika pendidikan yang terjadi saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto di era orde baru (1965-1985) serta masa kepemimpinan beberapa presiden setelah kedua pemimpin diatas memerintah bisa segera teratasi yang tentunya sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan kita.

Namun yang memprihatinkan perkembangan pendidikan diera reformasi ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan pendidikan diera orde lama (1945-1965) maupun perkembagan pendidikan diera orde baru (1965-1985). Malahan perkembangan pendidikan di era reformasi ini lebih menggenaskan dan memprihatinkan. Bahkan di era ini banyak korban pendidikan yang berjatuhan seperti; siswa, guru termasuk para orang tua pun menjadi korban daripada pendidikan di era reformasi ini. Mengapa saya bisa katakan demikian. Banyak anak-anak yang tidak memilik biaya hingga tidak bersekolah, banyak lulusan SMA/MA dan sederajat lainnya harus menggangur karena tidak mampu membayar biaya pendidikan bahkan banyak lulusan SMA/MA dan sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi harus mengundurkan dari perkulihaan karena tidak mampu membayar biaya kuliah.

Sesuai dengan tujuan dan cita-citanya pendidikan kita haruslah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin berkembang dari kata mencerdaskan banyak orang mengartikannya dengan mengambil berbagai kebijakan yang dapat membuat pendidikan di Indonesia bisa berkembang. Salah satu caranya unutk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mengadakan Ujian Nasional, nyatanya Ujian Nasional bukan menciptkan generasi yang cerdas namun menciptkan generasu yang rusak baik mentalnya maupun kerohaniaanya.

Siapapu tidak bisa membantah kalau Ujian Nasional telah menciptakan generasi yang rusak moralitasnya. Sebagaimana bisa kita lihat beberapa fenomena kecurangan dan kejahatan yang sering terjadi hinggat ditayangkan diberbagai media masa maupun media elektronik. Beberapa saat lalu Ujian Nasional tingkat SMA/MA dan setingkat lainnya telah diberlangsungkan namun meninggalkan bekas yang sangat memprihatinkan karena dimana-mana terjadi kecurangan yang patutnya tidak perlu terjadi.

Beberapa saat lalu tepatnya hari kamis hari terakhir Ujian Nasional bagi siswa-siswi SMA/MA, saya menyaksikan sebuah tayangan berita di salah satu TV swasta yang menayangkan kecurangan Ujian Nasional yang terjadi, hingga 17 orang guru harus berhadapan dengan aparat hingga harus diadili. Bukan kasus itu saja melainkan didaerah lainpun terjadi hal yang sama. Bahkan beberapa kepala sekolah tega menjual lembaran soal hingga mencapai jutaan rupiah. Dengan demikian inikah yang dinamakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan cita-cita nasional.

Seandainya beliau masih hidup beliau akan menangis dan meratapi melihat buruknya pendidikan di negeri ini”. Demikian salah satu kutipan artikel singkat yang ditulis oleh salah satu korespondesi situs wikimu di internet. Sedikit menyimak dan membaca artikel itu sayapun ikut sedih. Sebagaimana tidak sedih perjuangan beliau agar pendidikan di Indonesia bisa maju dan berkembagn yang sekaligus mengubah berbagai ketertinggalan yang terjadi namun, kenyataannya yang terjadi adalah keterpurukan system pendidikan.

Kita seharusnya memahmi dan menyadari bahwa berjuang dibawah tekanan, penjajahan dan ancaman bukanlah hal termudah. Namun dalam kesulitan seperti inilah yang ditunjukan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa beliau ingin adanya kemajuan pendidikan. Sehingga dalam tekanan apapun beliau tidak pernah gentar dan takut hanya demi memajukan pendidikan di negeri ini. Bertolak dari pada usaha dan kerja keras beliau seharusnya para pengambil kebijkan pendidikan di indenesia seharusnya berpikir dan mencerna bagaimana solusi yang diambil agar semua kegiatan pendidikan yang terjadi tidak membuat sedih pilunya hati bapak pendidikan kita.

Fenomena keburukan yang terjadi saat ini bukan saja masalah Ujian Nasional, namun yang terjadi juga adalah biaya sekolah dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Saya sendiri sebagai siswa menyadari adanya lonjakan tingginya uang sekolah dari tahun ke tahun. Padahal berbagai janji manis seperti adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) akan membantu meringankan biaya sekolah, bahkan ada juga yang mengatakan dengan adanya dana bos maka pendidikan alhasi akan gratis. Apakah pendidikan saat ini di Indoensua gratis? Jangan mimpi bo pendidikan mau gratis. Realisasi dana pendidikan yang dialokasikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasalnya yang ke 49 bahwa 20% dari APBN dialkosikan untuk pendidikan.

Namun kenyataan sampai sat ini semua itu tidak nampak. Dengan berbagai janji manis yang sengaja dilanggar ini memberi peringatan kepada kita bagaimana nasib pendidikan Indonesia di masa depan nanti. Bagaimana nanti nasib generasi yang akan datang? Generasi yang akan datang mau dikemanakan? Bagaimana seandainya generasi yang akan datang mengikuti kesalahan para pengambil kebijakan pendidikan. Apakah ini mau dikatakan sebagai generasi yang berbobot dan generasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita nasional yang telah tertera dalam Undang-Undang Dasar1945.

Makna Hari Pendidikan Nasional
Hari ini sebagai hari pendidikan nasional. Tidak perlu kita, terlebih khusus para pejabat pemerintahan dan pengambil kebijkana pendidikan nasional berpikir keras dengan berbagai teori dan berbagai pedoman unutk memajukan pendidikan di Indoensia. Bahkan kitapun tidak perlu sibuk mencari cara-cara dan trik-trik untuk bersaing dengan Negara lain khususnya dalam bidang pendidikan.

Dahulu kala saat orde baru para siswa-siswi dari Malaysia dan beberapa Negara tetangga lainnya yang datang dan belajar di Indonesia namun berbeda dengan saat ini para pelajar dari Indonesialah yang pergi belajar dan berguru di Negara jiran ini. “Saat ini, pelajar asing di Malaysia sudah mencapai angka 25.939 orang. Mereka datang dari berbagai negara, Uganda, Afrika Selatan, Korea Selatan, Korea Utara, India, Inggris, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Kanada dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk negara tetangganya, Indonesia”. Demikian bunyi salah satu kutipan tulisan yang terdapat salah satu situs milik pemerintah Malaysia. Dengan membaca ini memberi perngertian pada kita kalau mereka (Malaysia) juga
menaggap pendidikan di daerahnya lebih maju dan berkembang di bandingkan dengan di beberapa Negara termasuk kita negara tetangganya.

Dengan ketertinggalan pendidikan serta problematika pendidikan yang terjadi terus-menerus di Negara kita, bagaimana jalan keluar yang perlu diambil agar kedua hal diatas tidak terjadi lagi? Memang berat kalau memikirkan penyelesaiaanya serta penuntasan problemnya. Namun semua akan terasa ringan dan mudah kalau penyelesaian ini kembali kepada system demokrasi sesuai dengan asas dan falsafah Negara kita.

System demokrasi mengutamakan kebersamaan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ketika keputusan diambil secara bersama-sama (musyawarah) maka semua pihak yang ikut mengambil bagiaan termasuk masyarakat akan merasa puas dan bahagia, sehingga penerapan dan prakteknya dapat memberi kepuasaan kepada semua pihak dan semua instansi. Dengan cara seperti ini alhasi pendidikan di Indonesia sedikit baik mutunya hingga kita bisa merasakan enak dan baiknya pendidikan.

Selamat Hari Pendidikan Nasional


*Penulis adalah siswa SMA Kelas X Kristen Anak Panah,
Nabire-Papua 98819

BACA TRUZZ...- Catatan Hari Pendidikan Nasional