20 TAHUN PENDIDIKAN DI KIMAAM MENGALAMI PROSES PEMBIARAN

MERAUKE-Masalah ketidakberhasilan pendidikan di distrik Kimaam disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya 10 Kepala SD di Kimaam yang sudah dilantik hingga kini belum mendapatkan SK dan 6 Kepala SD di Kimaam sudah dilantik dan mendapatkan SK hingga kini belum menerima tunjangan. Demikian pernyataan Moses Y. Kaibu Ketua Forum Masyarakat Kimaam Peduli HAM ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (22/4). “Banyak persoalan pendidikan di Kimaam yang sudah 20 tahun lamanya mengalami proses pembiaran, sementara masyarakat di kampung-kampung sangat merindukan sentuhan pendidikan.

Di Kimaam terdapat 30 kampung dan masih ada 5 kampung ( Kawe, Wanggambi, Pembri, Guet dan Rim) yang sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan sehingga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kampung tersebut masih berlaku hukum rimba”, jelas Moses yang gencar menyuarakan aspirasi masyarakat Kimaam itu. Dirinya menambahkan, kendati sering menyalurkan aspirasi ke tingkat DPRD namun hingga kini tidak pernah ditanggapi dengan serius, dan menurutnya hal ini terjadi karena tidak ada kesungguhan hati dan keberpihakan elite politik terhadap masyarakat bawah.

“Kita tidak bisa mempersalahkan tenaga pengajar yang tidak pernah datang bertugas, karena tidak ada keseimbangan operasional antara Kimaam dengan daerah lain yang mudah dijangkau. Harga BBM antar kampung saja jelas berbeda dan sangat tinggi, sehingga guru-guru pun berhitung jika akan bertugas”, tuturnya panjang lebar. Di samping itu,penerimaan gaji yang selalu terlambat hampir setiap 3 bulan sekali diterima menyebabkan guru-guru berfikir kembali untuk mengabdi di daerah Kimaam.

Menurutnya, pendidikan zaman Belanda yang berpola asrama lebih baik diterapkan kembali untuk saat ini. “Jika ini diterapkan justru sangat dekat dengan budaya masyarakat, yang mana orang Marind sudah mengenal pola asrama sejak anak-anak masih usia dini yang dulunya dikenal dengan masa inisiasi”, katanya.

Dirinya yang saat ini bercita-cita menjadi anggota legislatif untuk periode ke depan berpandangan, selain merubah pola pendidikan juga harus ada perimbangan dalam perencanaan APBD yang mana dalam perencanaannya dana operasional pendidikan harus dilihat berdasarkan kondisi wilayah.

“Semua konflik yang terjadi di Kimaam disebabkan karena tidak adanya keberpihakan dari elite politik, mungkin jalan satu-satunya adalah menjadikan Kimaam sebagai salah satu Kabupaten pemekaran agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan”, sarannya yang juga sekaligus perjuangan yang saat ini sedang dilakukan. (drie/Merauke)

------------------------------------------------------------

Sumber: FokerLSMPapua.org, 22 April 2008

BACA TRUZZ...- 20 TAHUN PENDIDIKAN DI KIMAAM MENGALAMI PROSES PEMBIARAN

Pendidikan di Timika Jalan di Tempat

JUBI - Memperoleh Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi, termasuk anak Kamoro dan Amungme di Timika. Melalui pendidikan akan terjadi sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia selama ia berada dimuka bumi.Namun apa jadinya jika kondisi pendidikan tidak bisa merata diseluruh kabupaten Mimika.

Catatan buram pendidikan di Timika yang mengahantui lembaga pendidikan di Kabupaten Mimika dari tahun ketahun tidak mengalami kemajuan berarti. Betapa tidak pada beberapa Sekolah Dasar (SD) dalam kota Timika sangat minim fasilitas, proses belajar mengajar (PBM) tertatih-tatih karena fasilitas ruangan terbatas dan jumlah murid dari tahun ketahun terus meningkat. Seperti yang dialami oleh SD Inpres Koperapoka I dan II.

Wakil Kepala Sekolah SD Inpres Koperapoka I Yonas Lewirissa, Timika 18 Mei 2007 mengatakan Buramnya pendidikan di SD yang sampai tahun ajaran 2007-2008 ini jumlah murid mencapai 2 ribu lebih orang sementara ruangan kelas yang tersedia hanya belasan ruangan. SDInpres Koperapoka I yang merupakan salah satu SD tertua di kota Timika mempunyai jumlah murid sebanyak 1204 murid dengan 24 kelompok belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, dan didukung dengan 39 guru dan pegawai sekolah. Sementara untuk mendukung proses belajar mengajar tiap hari pihaknya hanya memiliki 15 ruangan kelas. “ Melihat jumlah murid sebanyak 1204 dan persediaan ruangan hanya 15 kelas sangat tidak layak untuk sebuah lembaga pendidikan dasar. Apalagi jumlahj rombongan belajar pada masing-masing kelas berkisar 60-70 berarti sangat tidak efektif. Kami guru boleh berupaya maksimal tetapi melihat ketidakseimbangan antara persediaan ruangan dengan rombongan belajar usaha kita akan sia-sia..

satu rombongan belajar berkisar 30-40 orang, bila rombongan belajar sudah lebih dari itu Proses Belajar Mengajar akan berjalan tidak efektif. Apalagi saat ini ada ada pembagian SD Inpres Koperapoka I masuk sekolah pagi dan Koperapoka II sekolah siang waktu Proses Belajar Mengajar di sekolah sangat sedikit. Mengenai jam pelajaran sesuai aturan jam 13.20 adalah jam keluar sekolah, Koperapoka I harus lebih cepat yaitu jam 12.00 Wit karena harus bergantian dengan SDI Koperapoka II. Kondisi ini terjadi dalam kota Timika dan pada SD tertua. Tak bisa dibayangkan kondisi yang lebih sadis terjadi di seluruh distrik diluar kota Kabupaten Mimika.

Diketahui bahwa seiring dengan meningkatnya harga BBM maka menyebabkab pula naiknya biaya sekolah sehingga banyak anak usia sekolah yang menjadi putus sekolah karena orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anaknya. Dengan demikian pemerintah mengambil langkah untuk membantu semua anak usia sekolah SD dan SMP yaitu dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Besarnya dana BOS tersebut untuk SD Rp 19.000/siswa/bulan dan SMP Rp 27.000/siswa/bulan. Pemberian Dana BOS tersebut bertujuan untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 tahun.
Kepala Sekolah SMP Katolik Unggulan, Julius Lesomar, Senin (26/3) mengatakan, dana BOS yang diberikan oleh pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa yang tidak mampu dapat digunakan dengan sebaiknya sesuai dengan petunjuk pelaksaaan dan jangan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan bersama.

“Bagi kita yang merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan bila mengetahui ada penyimpangan penggunaan dana BOS mari segera dilaporkan kepada Dinas P dan P untuk ditindaklanjuti, jangan takut karena pemerintah berikan dana tersebut untuk bantu anak-anak yang tidak mampu. Sebenarnya para guru pasti mengetahui baik keadaan suatu sekolah tempatnya mengajar, namun karena takut tidak berani mengungkapkannya, untuk itu mari kita jujur terhadap tugas dan profesi kita selaku guru,” ajak Lesomar.
Dijelaskan Lesomar dalam pengambilan dana BOS tersebut, terlebih dahulu sekolah mengundang Komite Sekolah, orang tua murid dan staf dewan guru untuk membahas penggunaannya yang disusun dalam RAPBS dan dalam pencairannya di Bank harus disaksikan Komite Sekolah dan wakil orang tua murid yang ditunjuk dan tidak benar jika hanya diambil oleh sekolah saja.

Lanjut Lesomar, adapun penggunaan dana tersebut yaitu untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar seperti membeli buku pelajaran, alat peraga, media, perabot dan alat kantor yang perlu, beli buku SP, ulangan, ujian sekolah, pendaftaran siswa, foto copy, pembinaan siswa, perawatan dan hal yang dianggap perlu oleh sekolah, untuk kesejahteraan guru yang meliputi honor guru, penataran, pelatihan, MGMP, MKKS, KKKS, KKG.

Adapun yang berhak memeriksa dana BOS di sekolah yang sesuai dengan buku petunjuk yaitu instansi pengawasan : BPK, inspektorat jendral, Bawasda propinsi, bawasda kabupaten, tim monitoring independent : perguruan tinggi, DPR, dan dewan pendidikan.

Dana BOS tersebut akan dibatalkan bila terdapat penyalahgunaan dana tersebut seperti disimpan di bank untuk berbunga, dipinjamkan kepada orang lain untuk berbunga, bayar bonus, transportasi guru, beli pakaian seragam guru, membanguin gedung baru/ruang baru dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu sejak digulirkan dana operasional sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP serta dana bantuan operasional murid (BOM) beberapa tahun, manfaatnya tidak ada. Baik bagi siswa, guru maupun sekolah di Kokonao. Justru sebaliknya dana-dana tersebut tidak jelas alirannya. Sementara itu kepala sekolah yang mengetahui seluk-beluk dana tersebut tidak pernah terbuka dan sering tidak berada ditempat.

Di SD YPPK Kokonao misalnya, Sabtu (16/6) saat mengunjungi dan mencari informasi sejauh mana penggunaan dana tersebut, hampir semua guru tidak mengetahui persis bagaimana dana tersebut. “Kami tidak tahu persis dana tersebut yang tahu hanya kepala sekolah saja. Tetapi saat ini kepala sekolah tidak ada ditempat sedang ke Timika sudah beberapa hari lalu,” ungkap beberapa guru yang enggan disebutkan namanya.

Banyak guru-guru yang tidak mendapatkan insentif serta dana BOS. Kalaupun ada yang mendapatkan jumlahnyapun tidak sama. Guru-guru di Kokonao mendapatkan insentif Rp 500 ribu tetapi dilain tempat di Kekwa, Ipaya mereka mendapatkan Rp 600 ribu per orang. Hal ini menjadikan suatu kecemburuan karena tidak ada keadilan dan transparansi dari para kepala sekolah yang bersangkutan. Padahal seharusnya kesejahteraan guru adalah yang diprioritaskan terlebih dulu.

Tidak jauh berbeda mengenai dana BOM sebelumnya BIS, di SMAN 3 Kokonao juga tidak jelas. Hingga kini penggunaan dana bantuan Departemen Pendidikan pusat tersebut tidak jelas. Guru-guru tidak mengetahui berapa besar rupiahnya, digunakan untuk apa dan lainnya. Justru ada indikasi dana tersebut di’makan’ oleh oknum kepala sekolah.

“Kami dan siswa tidak pernah mendapat apapun dari dana BOM tersebut. Kami hanya mendapat capai saja setiap hari mengajar namun kalau ada dana untuk sekolah, baik berupa insentif, dana BOM dan lainnya tidak pernah merasakan,” ungkap salah seorang guru SMAN 3 Kokonao.

Dana BOM dan dana lainnya disekolahnya diduga digelapkan oleh oknum kepala sekolahnya. Sehingga dana-dana tersebut tidak pernah dinikmati oleh para siswa dan gurunya. Tunjangan berupa insentif saja untuk golongan III dipotong sebanyak 15 persen. Buku-buku perpustakaan dan alat-alat tulis kantor (ATK) juga sangat minim. Kalaupun ada buku-buku panduan itu semua hampir batuan para dermawan mahasiswa Papua yang belajar di Jawa. Mereka selalu mengirimkan buku-buku keperluan sekolah dipedalaman.

SD Negeri Geselema Distrik Jila adalah merupakan salah satu sekolah tingkat SD yang letaknya cukup jauh dari ibukota Kabupaten Mimika, untuk mencapainya bila berjalan kaki dari Ibukota Distriknya Jila memakan waktu selama 3 hari tiga malam , dan selain berjalan kaki lokasi tersebut hanya bisa di jangkau hanya dengan menggunakan Copper atau helikopter milik PT Freeport Indonesia selama 30 menit dari bandara Moses Kilangin itupun dengan perhitungan cuaca yang terkadang kondisi cuacanya kabut terus. Walaupun cukup jauh dan dengan segala keterbatas baik itu fasilitas bangunan sekolah dan peralatan serta alat-alat penunjang belajar lainnya tidak membuat surut semangat para murid dan tenaga pengajar untuk memacu dunia pendidikan di daerah terisolasi dan jauh dari hiruk pikuknya keramaian kota.

Semangat itu dibuktikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Geselema Philipus Patiyanan ketika dijumpai wartawan ini sesat baru tiba dari Geselema di halaman kantor Dinas P dan P Kabupaten Mimika Rabu 1/8 dengan bersemangat mengatakan bahwa sekolahnya jauh serta memiliki keterbatasan pada tahun ini juga dari siswa kelas enam yang berjumlah 15 siswa pada kesemuanya lulus murni 100 % dan ke limabelas siswa tersebut saat ini telah bersekolah di sekolah tingkat pertama dengan mengikuti test masuk ke jenjang SMP dan semuanya anak-anak yang merupakan asli suku Nduga diterima di sekoah tingkat SMP yang ada di Kota Timika. Kata Patiyanan yang kerap kali menjadi kendala bagi saya sebagai kepala sekolah dan para guru lainnya yang mana untuk mengambil hak-hak serta keperluan lainnya yang menyangkut keperluan sekolah atau bahkan urusan pribadi sangat kerepotan untuk pergi ke ibukota Kabupaten Mimika yaitu Timika guna mengambil hak-hak para guru dan urusan lainnya menyangkut dinas.

Patiyanan sangat menyayangkan tidak proaktifnya PT Freeport Indonesia melalui LPMAK yang sesuai kesepakatan bahwa menyangkut transportasi akan membantu transportasi yang mana akan menyediakan Helikopter untuk mengantar dan menjemput para guru serta tenaga lainnya yang ada di Distrik Jila termasuk di Geselema. Jangankan untuk menydiakan transpotasi pihak sekolah sebenarnya pernah beberapa kali meminta pihak PT freeport Indonesia untuk membantu pihak sekolah menyangkut kebutuhan penunjang sekolah seperti buku-buku panduan serta lainnya. Padahal menurut nya seharusnya kepedulian PT Freeport terhadap pendidikan apalagi untuk pengembangan masyarakat asli yang berada di sekitar area kerja PT Freeport.

Patiyanan yang telah bertugas menjadi guru selama 20 tahun lebih di Kabupaten Mimika ini mengharapkan adanya prhatian khusus baik itu dari LPMAK sebagai salah satu lembaga yang turut peduli akan pendidikan dan PT Freeport Indonesia agar juga turut berperan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah yang sulit dijangkau atau jauh dari segala keterbatasan, dan juga Pemerintah Kabupaten Mimika melalui instansi teknis agar lebih peduli atau perhatian tentang soal ini, harap Patiyanan. (John Pakage)

-----------------------------------------------------------
Sumber: www.FokerLSMPapua.org, 16 Maret 2008

BACA TRUZZ...- Pendidikan di Timika Jalan di Tempat

Cerita Heboh Seputar Ujian Nasional SMA/SMK 2008

Beragam cerita dari berbagai daerah mewarnai UN kali ini. Cerita-cerita ini dihimpun dari berbagai media yang terbit on-line beberapa saat setelah pelaksanaan UN dimulai. Jika Anda ingin melanjutkan ke informasi lengkap setiap info, silakan klik link yang tersedia.

1. UN di Kantor Polisi, Apa Rasanya?
Ricky pusing. Sebanyak 50 soal Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia yang baru saja dihadapinya terasa lebih sulit. “Pusing,” begitu kata Ricky. Ricky, siswa kelas XII sebuah SMA Swasta di kawasan Slipi, Jakarta Barat itu, tengah terjerat kasus narkoba. Ia pun harus menjalani ujian dengan suasana yang jauh berbeda dengan teman-temannya. Tak di sekolah, tapi di kantor polisi. Jika teman-temannya bisa ‘pusing’ bersama di satu ruangan kelas, Ricky hanya menikmati ‘pusing’nya sendiri, ditemani petugas polisi yang kebetulan berada satu ruang di tempatnya ujian.http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/1119463/un.di.kantor.polisi.apa.rasanya

2. Satu Sekolah Tak Ikut Ujian Bahasa Indonesia
Seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Dr Setia Budi di Jalan Air Bersih, Medan tidak dapat mengikuti soal ujian Bahasa Indonesia. Panitia ujian terlambat mengambil soal ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Akibatnya, seluruh siswa hanya bisa mengikuti ujian matematika di hari pertama ujian nasional. http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/1407013/satu.sekolah.tak.ikut.ujian.bahasa.indonesia

3. Hari Pertama UN, Bahasa Indonesia Susah Banget
Kata orang, kali pertama menghadapi sesuatu bisa menjadi ajang pemanasan. Termasuk saat ujian. Hari pertama, biasanya dijadikan pemanasan otak untuk ujian hari berikutnya. Beberapa siswa SMAN 8, Bukit Duri, Jakarta Selatan yang ditemui Kompas.com usai mengikuti Ujian Nasional (UN), Selasa (22/4) mengakuinya. http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/13081846/hari.pertama.un.bahasa.indonesia.susah.banget

4. Di Kediri, Tiga Siswa Ujian Nasional di Sel
Sebanyak tiga orang siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Kediri terpaksa mengikuti Ujian Nasional dari dalam ruang tahanan karena tersangkut perkara kriminal. Dua siswa ujian di ruang tahanan lapas, sedangkan satu siswa ujian di ruang tahanan markas Polwil Kediri.http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/11293459/di.kediri.tiga.siswa.ujian.nasional.di.sel

5. Untuk UN, Listrik Jalan dan Industri dipadamkan
PT (Persero) PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini melakukan pemadaman listrik untuk penerangan jalan dan sebagian industri sebesar 26 mega watt. Tindakan itu diambil untuk menjamin tidak terganggunya kesiapan para siswa dalam menghadapi ujian nasional akibat krisis listrik di dua provinsi ini. http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/15024454/untuk.un.listrik.jalan.dan.industri.dipadamkan..

6. Pengambilan Soal UN Dikawal Polisi
Pengambilan soal ujian nasional di markas Polres Kota Kediri mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hanya polisi dan guru yang diijinkan mengambil soal yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Aktivitas pengambilan soal UN itu berlangsung sejak pukul 05.00 WIB. Ribuan guru dari sekolah-sekolah penyelenggara ujian nasional tampak antre menunggu giliran pengambilan soal. Untuk memastikan agar soal tidak bocor ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, masing-masing guru utusan sekolah mendapat penjagaan dua orang aparat polisi. http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/11105364/pengambilan.soal.un.dikawal.polisi

7. UN di Makassar berjalan lancar.
Di Makassar, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan melakukan sidak ke sejumlah sekolah. Secara umum pelaksanaan UN di Makassar berjalan lancar. http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=167340

8. Hand Peserta di Razia Sebelum UN Dimulai di Bali.
Hari pertama ujian nasional SMA/SMK di Bali, Selasa (22/4), diawali razia telepon selular dengan memeriksa peserta guna memastikan tidak ada yang membawa ponsel maupun peralatan lain yang tidak digunakan untuk menjawab soal UN. http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?Id=167348

9. Ujian Nasional di Mentawai Terlambat Karena Ruangan Bocor
Pelaksanaan Ujian Nasional siswa setingkat SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, terlambat 30 menit karena ruang ujian bocor sehingga mengganggu siswa melaksanakan ujian. http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?Id=167357

--------------------------------------------
Sumber: http://sultanhabnoer.wordpress.com/2008/04/22/cerita-heboh-di-hari-pertama-ujian-nasional-sma/

BACA TRUZZ...- Cerita Heboh Seputar Ujian Nasional SMA/SMK 2008

Beri Kunci Jawaban, Kepsek SMA Ditahan

Makassar (ANTARA News) - Upaya untuk menolong siswanya agar lulus Ujian Nasional (UN), Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Cokroaminoto, Makassar Andi Mappanyompa terpaksa ditahan di Polres Makassar Timur, Rabu."Selain Kepsek Cokroaminoto, kami juga menahan tiga orang lainnya karena diduga terlibat pada kasus yang sama, yakni menyebarkan kunci jawaban UN untuk tingkat SMA," kata Kapolresta Makassar Timur AKBP Kamaruddin saat dikonfirmasi, Rabu.

Menurutnya, penahanan Kepsek tersebut setelah diperoleh informasi dan tertangkapnya salah seorang siswa di SMA tersebut menggunakan kunci jawaban oleh pengawas UN. Setelah dilakukan pengembangan kasus, diketahui jika kunci jawaban itu bersumber dari Kepsek Cokroaminoto.Sementara dari keterangan Mappanyompa diketahui, jika kunci jawaban UN diperoleh dari seseorang di sekolah lainnya dengan cara membeli seharga Rp400 ribu.

Kunci jawaban itu kemudian diberikan kepada siswanya dengan maksud untuk menolong siswa-siswanya yang ikut UN.Alasan kekhawatiran banyak siswa sekolah swasta ini bakal tidak lulus, karena standar UN dinaikkan dari 5,00 tahun lalu menjadi 5,25 tahun ini, mendorong kepsek untuk membeli kunci jawaban yang ditawarkan oknum guru dari sekolah lain. Dengan merelakan uang pribadinya, Mappanyompa akhirnya menebus semua kunci jawaban UN untuk hari hari pertama hingga ketiga.

"Yang jelas, saat ini selain Kepsek Cokroaminoto yang ditahan, juga ada dua guru dan seorang mahasiswa yang disinyalir membuat kunci jawaban itu, kami tahan hingga saat ini," jelas Kamaruddin.(*)

-------------------------------------------------

Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/4/23/beri-kunci-jawaban-kepsek-sma-ditahan/

BACA TRUZZ...- Beri Kunci Jawaban, Kepsek SMA Ditahan

Pemerintah Biayai Siswa, Mulai Dari Ujung Rambut Hingga Kaki

Manokwari - Sejak dua tahun berjalan ini, Pemerintah Daerah Teluk Bintuni menerapkan program pendidikan gratis, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga menengah atas (SMA).

Program ini bertujuan untuk merangsang sekaligus mempermudah anak-anak untuk bersekolah. Atau dengan kata lain tak ada istilah, soal ekonomi menjadi ganjalan utama hingga tidak bersekolah.

Hal ini diakui Bupati Teluk Bintuni, drg. Alfons Manibui, DESS. Ia menjelaskan pemerintah daerah tetap memperhatikan sektor inti, salah satunya adalah pendidikan.
Alasan utama hingga diterapkan program ini, jelas bupati, karena pendidikan itu berangkat dari keluarga yang kondusif. “Bagaimana kalo seandainya ekonomi saja sudah terjepit, tapi di sisi lain ada tuntutan untuk bersekolah. Dan ini yang coba kita (pemda,red) untuk menjawabnya,” jelasnya saat ditemui Cahaya Papua, belum lama ini.

Ia menegaskan, program pendidikan gratis ini bukan merupakan sebuah pemanjaan, tapi hanya berbentuk rangsangan. Dan hal ini pada akhirnya akan ditiadakan, jika pendidikan di Bintuni telah berjalan baik.

“Program ini akan berjalan terus, meski siapa yang nantinya menjadi pimpinan di daerah ini. Sebab kalo program ini bagus dan berguna kenapa harus diberhentikan,” jelasnya saat menjawab pertanyaan CP, terkait jaminan jika adanya pergantian pimpinan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Bila dilihat, program pendidikan gratis ini sungguh luar biasa. Sebab pemerintah membiayai mulai dari ujung kaki hingga kepala siswa. Dan itu berlaku mulai dari TK hingga SMA. Misalnya, untuk siswa SD, pemerintah memberikan subsidi dana sebesar 1 ½ juta, sedang SMP sebesar 3 ½ juta per tahunnya.

“Ini tidak main-main. Dan sudah menjadi komitmen kita untuk mengangkat sektor pendidikan. Selain itu dana yang dialokasikan untuk pendidikan di Bintuni saat ini mengalami peningkatan, dari sekitar 97 miliar menjadi kurang lebih 120 miliar,” tandas Manibui.
Bupati menjelaskan, selain menerapkan program ini, pihaknya juga menggelar sistem pendidikan berpola asrama. Dan ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa titik, seperti di Tanah Merah dan Babo.

“Dengan pola asrama ini, kita (pemerintah) berniat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab dengan asrama semuanya akan terpantau,” jelas bupati seraya mencontohkan untuk kelas 1 sampai 3 SD masih berada di rumah (keluarga), tapi menginjak kelas 4 sampai 6 akan masuk ke asrama.(wmr)

---------------------------------------
Sumber:http://cahayapapua.com/?p=274

BACA TRUZZ...- Pemerintah Biayai Siswa, Mulai Dari Ujung Rambut Hingga Kaki

Enam Tahun Otsus

400 Anak Telantar di Wamena

JAYAPURA] Meski otonomi khusus (otsus) Papua sudah berjalan 6 tahun, sekitar 400 anak di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua telantar. Mereka sangat membutuhkan perlindungan, kasih sayang, dan pertolongan. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga orang Papua yang mengalami konflik dan perceraian rumah tangga.

"Kini, mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Suka mencuri, mengonsumsi minuman keras, merokok, dan menghirup lem aibon yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh," ujar Koordinator Persekutuan Bangkit Orang-orang Muda (Perbom) Jayawijaya, Enius Wanimbo kepada SP, di Jayapura, Minggu (20/4).

Dia sangat mengharapkan agar semua pihak di Papua termasuk pemerintah kabupaten dan Provinsi Papua menggunakan dana otonomi khusus (otsus) bidang kesejahteraan sosial untuk menyelamatkan mereka melalui pendidikan dan pembinaan. Sebab, kebiasaan buruk itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup anak-anak tersebut.

Perbom saat ini, tambahnya, sedang menangani 20 anak. Umumnya mereka berusia antara 8-16 tahun. Mereka diberikan pendidikan dalam kategori paket A, B, dan C, sekadar memperkenalkan kepada pengetahuan menulis, membaca, dan berhitung dengan model pendekatan secara rohani.

Selain memberikan pendidikan, anak-anak ini diberikan makan dan minum setiap hari. Namun, untuk kelanjutannya pihaknya sangat kesulitan untuk menyiapkan makan dan minum. Meskipun demikian, Perbom berupaya dengan menjual ternak ataupun menjual hasil kebun sehingga dari sana biayanya dipakai untuk melengkapi kebutuhan anak-anak tersebut.
Diungkapkan pihaknya mendapatkan bantuan tetap setiap bulan Rp 2 juta dari Persekutuan Doa Keluarga Generasi Baru (KGB) Jayapura ditambah bantuan yang sifatnya pribadi dari Ibu Willi yang bekerja pada Mission Aviation Fellowship (MAF) Wamena dengan nilai Rp 2,5 juta per bulan.

Memberi Perhatian
Untuk itu, Wanimbo berharap agar pemerintah kabupaten dan Provinsi Papua dapat memberi perhatian untuk generasi ini karena bila tidak segera diatasi maka dalam rentan 5-10 tahun ke depan generasi muda Papua akan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Padahal, kita semua tahu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diberikan untuk memajukan orang asli Papua.

"Ke manakah dana yang besar itu. Sementara orang asli Papua semakin menderita dan akan punah di atas kekayaan alamnya yang berlimpah. Marilah kita selamatkan anak-anak ini dari kesengsaraan. Menyiapkan masa depan generasi muda Papua yang cemerlang. Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya dengan dana otsus harus menyelamatkan mereka," ujarnya. [GAB/W-8]

-------------------------------
Sumber:http://www.suarapem baruan.com/ News/2008/ 04/21/Nusantar/ nus01.htm

BACA TRUZZ...- Enam Tahun Otsus