Uskup Timika Resmikan Gereja Katolik Bomomani

Kamis, April 03, 2008

“Ada Tiga Syarat Damai Sejahtera”
NABIRE (selangkah)-Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Phillip ‘Gaiyabi’ Saklil, Pr meresmikan Gereja Katolik St. Maria Menerima Kabar Gembira Paroki Bomomani di Mapia, Minggu (30/3). Bersamaan dengan pemberkatan gereja tersebut, uskup juga meresmikan Asrama Putri St. Angela dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Gereja St. Maria Menerima Kabar Gembira yang diresmikan itu adalah gereja berkontruksi baja pertama di pedalaman Papua, bahkan di kota sekalipun. Kerangka bangunan yang menggunakan baja itu, memiliki 29 tiang induk termasuk tiang lonceng. Gereja yang berpintu induk tiga itu, tingginya 8 meter, panjang x lebar=32x32 meter dan berbentuk salib. Bagian dalam 22x22 meter berbentuk wajik.

Demikian kata Pastor Paroki Bomomani Johan Ferdinand Wijshijer, Pr kepada media ini di sela-sela kesibukan peresmian gereja di Bomomani. Dia menambahkan, harga satu tiang baja 2,5 juta. Sementara itu lulang di bawah tanah 3 meter dan di atas tanah 3 meter. Sementara material seperti batu didatangkan dari stasi-stasi yang jah dari Bomomani kira-kira 5-6 KM. Tenaga untuk pemasangan baja itu didatangkan dari Surabaya.

Dalam laporannya, ketua panitia pembangunan, Gereja Amandus Iyai mengatakan, pembangunan gereja itu menghabiskan dana 2 Miliard lebih. Kata dia, sumbangan awal pembanguan gereja itu sebesar 40 juta dari pastor paroki (Johan Ferdinand Wijshijer, Pr:red) dan dari keluarganya (Ibu dan Bapaknya) sebesar 35 juta. Jadi, dari keluarga pastor paroki berjumlah 75 juta. Sumbangan kedua adalah dari para pengawai di Bomomani sebasar 32 juta lebih.

Dia mengatakan, selain modal awal di atas juga mendapatkan sumbangan dari pemerintah sebasar 75 juta. Sementara material lain seperti batu, kayu dan pasir dari umat setempat. Tetapi kata dia, papan didatangkan dari Nabire oleh pastor paroki.

“Selain modal awal di atas, kami melakukan beberapa usaha. Pertama, kami membuat kelender dan menjual kepada berbagai pihak termasuk kepada umat; kedua, membuat rosario dari biji-bijian yang bahan ada di lingkungan gereja; ketiga, uang dari koperasi; keempat membuat proposal ke berbagai pihak; dan yang kelima kami bersama pastor paroki pergi ke beberapa gereja di Jakarta serta sumbangan suka rela dari berabgai pihak.

Pemberkatan Gereja
Sebelum uapacara (misa) pemberkatan di mulai, kira-kiar pukul 06.30 WIT tiga iman mengadakan pemberkatan 100 lebih babi dan 2 ekor sapi yang siap diptong pada peresmian gereja itu. Beberapa jam kemudian, pada pukul 09.00 WIT umat paroki Bomomani, para tamu dan undangan telah memadati halaman gereja baru. Lonceng dibunyikan bertanda misa pemberkatan gereja akan segera dimulai.

Bersamaan dengan itu, 24 laskar adat (12 laki dan 12 prempuan) yang telah siap dengan busana adat (koteka/bobe moge, anak panah dan peralatan budaya lainnya) waita mengelilingi gereja sebanyak 7 kali. Setelah itu, salah satu tua adat setempat memanah seekor babi yang telah disiapkan di depan gereja. Selanjutnya, uskup membuka pintu gereja dan para (sekitar 6 orang) masuk dan melakukan pemberkatan gereja.

Selanjutnya, seluruh umat disusul masuk ke dalam gereja yang tampak belum berisi apa-apa. Belum ada bangku, belum ada meja altar. Hanya terlihat foto-foto proses pembangunan gereja yang terpampang di dinding gereja dan satu buah salib besar di belakang altar. Uskup serta para imam duduk di atas sebuah bangku yang telah tersedia di altar.

Berkaitan dengan isi gereja yang kosong, ketua panitia pembangunan gereja mengatakan kemampun umat terbatas untuk menyelesaikan itu semua. “Kami sengaja mengadakan peresmian ini walaupun gereja belum selesai. Kami ingin ada perhatian secara serius dari pemerintah dan berbagai pihak untuk melengkapi gereja yang belum berisi. Selama ini, banyak proposal yang masuk di pemerintah Kabupaten Nabire, tetapi pemerintah jarang turun ke lapangan dan melihat mana yang besar, mana benar, dan mana yang penting. Kami ingin pemerintah melihat langsung pembangunan gereja ini,” kata Aman Iyai.

Berita Gembira
Dalam kata-kata pembukaannya, uskup mengatakan, pembangunan gereja kerangka baja ini merupakan berita gembira. “Hari ini kita menerima kabar gembira. Gerej baru ini bisa menjadi tempat yang baik untuk membangun keimanan dan kesejahteraan (kehidupan) yang lebih baik. Gereja ini akan benar-benar menjadi berita gembira apabila dimanfaatkan oleh umat sebagai sarana membangun iman, kata uskup mengajak.

Dengan nada guyonan tetapi serius, uskup mengatakan, Pastor Paroki Bomomani Johan Ferdinand Wijshijer, Pr selalu ingin menjadi orang pertama. Katanya, Ferdinand adalah pastor pertama yang menyetir strda (L200) sendiri ke pedalaman dari Nabire. Dua juga pastor pertama yang menembak sapi dengan senapan angin. Juga dengan pembangunan gereja ini, dia adalah pastor pertama yang membangun gereja dengan baja di pedalaman.

“Ada Tiga Syarat Damai Sejahtera”
Dalam kotbahnya, uskup mengatakan, Yesus setelah bangkit tidak mewariskan babi, uang, atau kekayaan yang lain. Dia (Yesus) hanya mewariskan ‘Damai Sejahtera’. “Apa yang Yesus wariskan setelah Dia bangkit? Dia tidak mewariskan ekina (babi), mege (uang), dan kekayaan yang lain. Dia hanya mewariskan ‘Damai Sejahtera’. Dia mengatakan, ‘Damai Sejatera Ku Tinggalkan Bagimu’.”

Lebih lanjut uskup mengatakan, untuk mencapai ‘damai sejahtera’ yang diwariskan Yesus itu, ada tiga syarat pokok. Syarat pertama, kita harus membaca alkitab dan beribadat. Dia adalah andalam hidup kita, maka kita harus mendekatkan diri kepada-Nya dengan membaca alkitab dan beribadat. Membaca alkitab dan beribadat berarti juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Membaca alkitab dan beribadat harus juga seiring dengan perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan.

Syarat kedua menurut uskup adalah bersatu. “Gereja baja bisa terbangun karena ada persatuan. Karena umat bersatu maka dapat mengangkat batu besar dari jauh untuk pondasi gereja. Hanya dengan persatuan kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Persatuan adalah spirit,” kata uskup.

Namun, kata uskup saat ini orang Mee khususnya dan Papua umumnya sedang mengalami krisis persatuan. Tidak ada persatuan. Setiap orang berpikir sendiri dan dikendalikan oleh uang. Uang sedang menghancurkan persatuan dan adat. Dalam dunia politik juga begitu. Katolik makan katolik, protestan sikat protestan, suku makan suku, adik sikat kakak dan sebagainya. Salah satu hal yang membut orang Papua, khususnya orang Mee tidak maju-maju adalah soal persatuan. Sumua orang pintar. Semua orang berbicara. Dalam perkara, misalnya, semua orang berbicara dalam waktu yang bersamaan, lalu siapa yang mendengarkan dan melakukan,” kata uskup.

Syarat ketiga adalah berbagi. Umat pertama dulu, mereka bebagi sesuai dengan keperluannya. Maka kehidupan mereka sejatera. Mereka membagi-bagi roti. Mereka tidak berpikir ‘yang penting saya kenyang’. Kita akan sulit berkembang dan tidak akan menemukan damai sejatera kalau kita terus mementingkan diri kita. Suami harus berbagi dengan istri dan sebaliknya istri dan anak-anaknya. “Menjual tanah adat lalu ke kota habiskan uang dalam jutaan rupiah dalam waktu 1 bulan, tanpa mengingat anak istri. Tidak memikirkan masa depan anak-anak,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, hal ini tidak hanya masyarakat tetapi juga para pejabat. Para pejabat korupsi uang rakyat. Mereka tidak membagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Mereka tidak pernah memilah-milah mana yang merupakan uang rakyat untuk pemberdayaan dan mana yang merupakan uang untuk mereka (para pejabat:red). Katanya, kalau kita tidak memperhatikan ketiga syarat itu dalam kehidupan kita, maka kita todak akan pernah menemukan damai sejahtera yang Yesis wariskan kepada kita umat manusia.

Masih Membutuhkan Bantuan
“Kami masih membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk penyelesaian bangunan gereja ini. Gereja ini masih belum selesai. Kami harus membangun sekitar 30% dari bangunan ini. Belum ada bangku serta segala perlengkapan gereja yang lainnya. Sengaja kami mengadakan peresmian ini karena kemampuan umat sudah sampai di sini. Maka, kami berharap akan ada bantuan untuk penyelesaian gereja ini secara total,” kata ketua panitia peresmian Anakletus Petege.
Sementara itu, Pater Ferdinand mengatakan, pembangunan fisik entah pembangunan apapun termasuk gereja akan berakhir. Namun, pembangunan manusia tidak pernah berakhir. Maka, dirinya membutuhkan dukungan dari masyarakat setempat maupun siapa saja untuk pembangunan manusia pedalaman melalui pendidikan dan pendampigan peningkatan ekonomi rakyat. Hal ini terkait pabrik tahu, PLTA, dan asrama Putri St. Angela yang telah dibangunnya di Bomomani.

Kata dia, dalam etika politik, pemerintah tidak pernah dan tidak bias mensejaterakan rakyat. Pemerintah hanya bisa menyediakan fasilitas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka, untuk mensejahterakan masyarakat pedalaman tugas pemerintah adalah menyediakan fasilitas. (yer/selangkah)
Keterangan Foto
Foto 1: Uskup Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil dan para imam berada di depan gereja sesaat sebelum melakukan pemberkatan Gereja St. Maria Menerima Kabar Gembira Paroki Bomomani, Mapia Kabupaten Nabire, Minggu, (30/3).
Foto 2: Uskup Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil membuka pintu gereja baru setelah para lascar adat mengelilingi gereja tuju kali.
Foto 3: Para laskar adat sedang mengelilingi gereja tujuh kali dengan tarian adat untuk mengusir roh jahat sebelum melakukan pemberkatan.
Foto 4: Uskup Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil Uskup sedang berkotbah. Dia menekankan ada tiga syarat damai sejaterama, yakni membaca kitab suci dan berdia, kedua bersatu dan yang ketiga berbagi.
BACA TRUZZ...- Uskup Timika Resmikan Gereja Katolik Bomomani

APBD Papua 2008 Abaikan Pendidikan

Jumat, Maret 28, 2008

Laporan Wartawan Kompas, Aryo Wisanggeni G

JAYAPURA, KAMIS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua masih mengabaikan pendidikan. Nilai anggaran pendidikan di Papua hanya Rp 228,72 miliar, atau 4,19 persen dari total APBD Papua yang totalnya nilainya Rp 5,45 triliun.

Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Institute for Civil Strengthening, Budi Setyanto, di Jayapura, Kamis (17/1). "Anggaran itu juga tidak tepat sasaran. Dari Rp 204,36 miliar anggaran publik di tiga Satuan Kerja Pemerintah Daerah, ternyata Rp 117,88 miliar habis untuk membayar honor, insentif, anggaran makam-minum, dan biaya perjalanan dinas," kata Budi.
Dengan alokasi seperti itu, Budi membeberkan dari Rp 204,36 miliar anggaran yang dialokasikan sebagai anggaran publik ternyata hanya Rp 86,48 miliar yang benar-benar akan dinikmati publik.

"Dana Rp 86,46 miliar itu habis untuk pengadaan buku, alat tulis, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan pembangunan gedung sekolah," kata Budi.

Kecilnya anggaran itu menurut Budi akan membuat buruknya kualitas penyelenggaraan pendidikan di Papua. "Rendahnya anggaran itu juga mengancam akses pendidikan 917.700 jiwa penduduk miskin di Papua. Kami minta APBD Papua 2008 dievaluasi ulang," kata Budi.
-----------------------------
Sumber: http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.1048558&channel=1&mn=2&idx=8
BACA TRUZZ...- APBD Papua 2008 Abaikan Pendidikan

APBD Papua 2008 Abaikan Pendidikan Dan Kesehatan

JUBI - Meski ditetapkan sebagai program prioritas, pendidikan dan kesehatan ternyata tidak benar benar menjadi prioritas dalam pembagian Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Papua Tahun 2008.Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua tahun 2006 – 2011, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Selama otonomi khusus berjalan penggunaannya harus segera diarahkan terutama untuk meningkatkan pelayanan publik kepada penduduk di distrik-distrik dan kampung-kampung yang berikut dituangkan dalam Program RESPEK.

Penyaluran dana langsung ke tingkat distrik dan kampung dalam bentuk Block Grant menjadi salah satu pilihan strategis dalam mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka rasakan sehingga memberikan manfaat langsung bagi orang asli Papua. Hasil kajian Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua,m anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2008 mengabaikan pendidikan. “Untuk tahun 2008, pendidikan hanya mendapat anggaran sebesar Rp.228,72 miliar atau 4,19 persen dari total APBD Papua 2008 sebesar Rp. 5.45 trilyun atau 6,37 persen dari dana otsus 2008 yang sebesar Rp. 3,59 trilyun,” kata Budi Setyanto, dari di ruang kerjanya kamis, 17 Januari lalu.

Menurut hasil kajian ICS Papua baik mengacu pada ketentua UUD 1945 maupun UU Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, maka alokasi anggaran pendidikan dalam ABD Papua 2008 seharusnya minimal Rp. 1,09 trilyun, “Saya bisa menegaskan bahwa APBD Papua 2008 telah melanggar UUD 1945 dan UU sistem pendidikan Nasional,” tegas Budi,Menurutnya,selain anggaran kecil, penggunaan dana pendidikan juga ternyata tidak proporsional dan cenderung tidak tepat sasaran.

Dari pos anggaran publik sebesar Rp. 204,36 miliar, sebagian besar (Rp. 117,88 miliar atau 57,68 persen) habis digunakan untuk membayar honor, intensif, perjalanan dinas, makan minum pegawai dan belanja pegawai. Dan yang terbesar terjadi di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran yaitu sebesar Rp.116,84 miliar atau 64 persen dari total alokassi sebesar Rp. 185,84 miliar.Dengan demikian anggaran pendidikan yang diperkirakan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik hanya sekitar Rp. 86,48 miliar atau setara dengan APBD 2008 atau 2,41 dari dana otsus 2008,” ujar Budi.

Dana tersebut antara lain adalah untuk pengadaan buku buku dan alat tulis siswa Rp. 1,09 miliar, pelaksanaan ujian nasional SMP dan SMA Rp. 4,55 miliar, pembangunan sekolah Rp. 3,97 miliar, peningkatan kemampuan bahasa inggris siswa SMK Rp. 493,14 juta, pembangunan gedung auditorium UNCEN Rp. 4 miliar, pembangunan gedung fakultas hukum UNCEN (universitas cenderawasih), pembangunan gedung fakultas teknik UNIPA Manokwari RP. 2 miliar, pembangunan asrama SMU 3 Bumi Perkemahan Jayapura Rp. 1 miliar, Beasiswa eksata dan kedokteran Rp. 9,44 miliar, beasiswa berbakat dan berprestasi Rp. 625,75 juta dan lainnya.
Menurut Budi, anggaran pendidikan Papua 2008 sama sekali tidak memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik UUD 1945, UU Sistem pendidikan Nasional. “Padahal menurut UU No. 17 tahun 2006 tentang keuangan Negara,PP No. 58 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan APBD 2008, bahwa prinsip penyusunan APBD adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,” kata Budi.

Anggaran Kesehatan Pejabat Spektakuler Hal yang sama juga terjadi pada anggaran kesehatan, untuk tahun 2008, bidang kesehatan memperoleh dana sebesar Rp. 268, 83 miliar atau 4,93 persen dari APBD Papua 2008 senilai Rp. 5,45 trilyun. ”Jika mengacu pada standart WHO yang menetapkan anggaran kesehatan kesehatan 15 persen dari belanja daerah, maka anggaran kesehatan di Papua pada APBD 2008 seharusnya Rp. 817,36 miliar,”kata Budi.Jika alokasi kesehatan bagi orang Papua menggunakan standart unit cost kesehatan bagi orang miskin sebesar Rp. 12.000 per bulan atau Rp. 144.000 pertahun, maka biaya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat Papua dengan penduduk 1.956.845 jiwa adalah Rp. 281,79 miliar.

Anggaran kesehatan dalam APBD Papua 2008 yang berjumlah Rp. 268.83 miliar jika diasumsikan dibagi rata kepada seluruh penduduk Papua, maka tiap orang mendapatkan rata rata Rp.137.000 pertahun atau Rp. 11.000 per bulan, “Bisa dibayangkan kira-kira obat apa yang bisa dibeli dengan harga Rp. 11.000 dan untuk menyembuhkan penyakit apa?”` tanya Budi.
Anggaran ini akan semakin tidak adil jika kita bandingkan dengan anggaran kesehatan pejabat pejabat Daerah. Biaya kesehatan gubernur dan wakil gubernur dalam APBD 2008 masing masing sebesar Rp. 150 juta/tahun atau Rp. 12,5 juta perbulan, sedangkan tiap anggota DPRP memperoleh Rp. 48 juta per tahun atau Rp. 4 juta perbulan. “Sungguh tidak rasional dan bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran daerah, karena standar kesehatan pejabat sesuai dengan PP 58 tahun 2005 yang paling mahal sebesar Rp. 20 juta per tahun,” lanjut Budi.

Bisa menghemat kurang lebih Rp. 1,828 miliar yang dapat digunakan untuk membiayai program kesehatan yang lain.Untuk itu, ICS Papua meminta pemerintah Provinsi, DPRP dan menteri Dalam Negeri untuk membahas dan mengevaluasi kembali APBD Papua 2008, dan memberikan anggaran pendidikan secara proporsional dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, ICS juga meminta semua elemen masyarakat Papua (dewan adat, tokoh masyarakat, stakeholder pendidikan, warga kampus dan masyarakat umum) untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Papua 2008, dan meminta Gubernur untuk konsisten dengan visi dan misi dalam melaksanakan APBD.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Democratic Centre Universitas cenderawasih, Mohammad Abud Musa’ad saat membawa materi, Sabtu 19 Januari lalu. “Hal yang satu satunya terjadi di Indonesia terjadi di Papua adalah APBD Provinsi Papua dapat dialokasikan pembangunan di provinsi lain? Padahal Provinsi di Batasi dengan batas teritorial yang jelas sesuai dengan UU,” ujarnya.

Menurutnya pembangunan selama ini lebih pada dimensi simbolik dan tidak dilihat secara konfrehensif.Contoh sederhana, misalkan dalam hal regulasi. Selama 6 tahun implementasi otsus Papua, Pemerintah Provinsi Papua hanya menetapkan 4 Perdasi dan 1 Perdasus dari 17 Perdasi dan 11 Perdasus yang diamanatkan oleh Otsus. ”Saya berani katakan bahwa DPR Papua adalah DPR Daerah yang paling terburuk di Indonesia,” ujar Musa’ad.Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Papua, Alex Rumaseb mengakui belum rapinya sistem birokrasi menyebabkan banyak program yang tumpang tindih antara program provinsi dan kabupaten yang menyebabkan masyarakat belum merasakan otsus.

“Aliran dana yang dikeluarkan tidak begitu jelas bagi kami, karena ada beberapa aliran dana yang langsung ke kabupaten dan tidak melalui Provinsi dan menyebabkan penganggaran menjadi tumpang tindih. Itu sebabnya kami sedang melakukan sinkronisasi antar instansi, juga dengan pemerintah Kota dan Kabupaten,”ujar Aleks.

Peranan dana otsus dalam pembangunan Papua sangat besar, selama kurun waktu 2002 -2005, otsus memberi sumbangan rata rata60,72 persen.Dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 71, 85 persen. Sangat disayangkan jika orang setiap orang Papua terus menerus mengatakan belum mendapatkannya. Peranan dana otsus dalam pembangunan Papua sangat besar, selama kurun waktu 2002 -2005, otsus memberi sumbangan rata rata 60,72 persen dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 71, 85 pesen. Sebab itu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan benar benar harus dikawal dengan baik oleh pemerintah. (Angel Flassy)
--------------------------------------
Sumber:http://www.fokerlsmpapua.org/artikel/trend/artikel.php?aid=3670
BACA TRUZZ...- APBD Papua 2008 Abaikan Pendidikan Dan Kesehatan

Pemkab Tolikara Alokasikan Rp 21 M Untuk Pendidikan

SENTANI-Bupati Tolikara, Dr HC John Tabo MBA memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan pola pikir masyarakat dengan sarana pendidikan yang disediakan.Tidak tanggung-tanggung anggaran tahunan dalam APBD tahun 2008 Pemkab Tolikara diplot sebesar Rp 21 miliar untuk pendidikan.

“ Untuk jumlah Sekolah Dasar (SD) saat ini berjumlah 60 lebih dan 3 SMA juga Universitas yang membidangi bahasa asing,” ungkap John Tabo saat ditemui dalam acara kegiatan seminar sehari YPK menuju kemandirian bangsa di Sanggar Kesenian Bersama (SKB), di Sentani, Rabu (26/3).
Dari Universitas yang berada di Distrik Bokondini tersebut, lanjut John Tabo, kualitas tenaga guru tidak perlu diragukan mengingat tenaga pengajar yang ada berasal dari missionaris dan beberapa dari luar negeri. Bahkan, ditahun ini direncanakan sudah ada yang tamat, begitu juga dengan proses akreditasi untuk status pedidikan guna merangsang masyarakat terus melanjutkan pendidikan.“Saya melihat masyarakat sangat antusias dengan dibangunnya Universitas ini, karena itu kami pikir komitmen untuk pembangunan harus dilakukan dengan sepenuh hati sehingga pemerintah juga merespon dengan memberikan dukungan dana yang cukup,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, untuk mendukung komitmen tersebut, sejak tahun 2007 Pemkab Tolikara telah membangun sekolah 1 atap mulai dari TK, SD dan SMP Negeri begitu juga dengan sekolah yang berbentuk yayasan.
”Kami juga membangun sekolah unggulan, dimana daerahnya merupakan potensi pertanian didukung dengan lokasi asrama, perkebunan dan lahan peternakan yang tujuannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat juga mengembangkan sumber daya manusia,” pungkas John seraya menambahkan bahwa ada kelas jauh yang bekerjasama dengan Uncen. Kelas jauh ini diperuntukkan bagi pegawai negeri.(ade)
BACA TRUZZ...- Pemkab Tolikara Alokasikan Rp 21 M Untuk Pendidikan

8 Kasus Korupsi Daerah Akan Dilaporkan ke KPK

Ginandjar: Mayoritas Dari Papua

JAKARTA-Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyampaikan delapan kasus korupsi daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mayoritas kasusnya terjadi di Papua. Tim akan diterima pimpinan KPK hari Jumat (28/3) pagi.

"Rencananya, tim akan menyerahkan secara resmi kepada KPK besok pagi," ujar Marwan Batubara, Ketua Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPD pada Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/3).

Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPD telah menerima 23 laporan korupsi, yang pembahasannya disesuaikan dengan standard KPK antara lain kapan dan di mana korupsi, siapa tersangkanya, apa dan bagaimana perbuatan tersangka, bukti, saksi, dan sebagainya. Atas dasar itulah, Tim menetapkan delapan kasus yang dilaporkan ke KPK. "Mayoritas kasus terjadi di Papua," ujarnya.

Atas dasar desakan masyarakat, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPD mendorong Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Kedelapan kasus korupsi tersebut kata Ginandjar adalah kasus penyimpangan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu tahun 2006 Rp 21,3 miliar, penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004-2005 di Kabupaten Waropen (Papua) Rp 11 miliar, penyimpangan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2004 di Kabupaten Waropen (Papua) Rp 9,2 miliar, penyimpangan dana otsus tahun 2004 di Kabupaten Yapen Waropen (Papua) Rp 50 miliar, penyalahgunaan dana otsus di Kabupaten Tolikara (Papua) Rp 28 miliar.
Kemudian, penyimpangan dana Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan (Sumatera Utara) Rp 195 miliar, penyimpangan dana APBD tahun 2005-2007 di Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara) Rp 36,6 miliar, dan penyimpangan dana APBD tahun 2004-2006 di Kabupaten Tana Toraja (Sulawesi Selatan) Rp 10,4 miliar.

Marwan menjelaskan lingkup tugas Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPD sesuai dengan memorandum of understanding (MoU) DPD dengan KPK yang diteken tanggal 6 Desember 2007 lalu, yakni tukar menukar data dan informasi, penerimaan pengaduan masyarakat, pelaporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pemantauan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah, pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi pemberantasan korupsi.

Atas dasar lingkup tugasnya, Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPD melakukan rapat-rapat untuk menyusun standar kerja, membentuk subtim-subtim, yakni subtim yang menangani laporan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan subtim yang menangani pengaduan masyarakat. (esy/jpnn)
-------------------------------------------
Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/artikel.php?p=0&id=Metro%20Jayapura&ses=
BACA TRUZZ...- 8 Kasus Korupsi Daerah Akan Dilaporkan ke KPK

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut