Pemogokan Guru SD di Nabire Berlanjut

Senin, September 03, 2007

Hingga Sabtu (1/9), ratusan guru SD di Kabupaten Nabire, Papua, masih mogok mengajar. Meski Pemerintah Kabupaten Nabire mengancam akan memberi sanksi para guru yang mogok, para guru menyatakan tetap akan mogok mengajar sampai pemerintah setempat menjelaskan dugaan penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK bagi puluhan sekolah dasar di Nabire.

Aksi tersebut sudah berlangsung sejak Senin pekan lalu di depan Kantor Bupati Nabire. Para guru itu menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengklarifikasi dugaan penyimpangan penyaluran DAK prasarana sekolah tahun 2003 sampai 2007.

Kepala SD Inpres Digiya Yusak MS Tebay menjelaskan, mogok mengajar itu dilakukan menyikapi dugaan penyalahgunaan DAK perbaikan sarana prasarana sekolah tahun 2003 sampai 2007. Dana itu seharusnya dipergunakan untuk merehabilitasi ruang belajar, sanitasi sekolah, pengadaan mebelair, renovasi rumah dinas guru, pengadaan sarana prasarana perpustakaan sekolah, dan pengadaan alat peraga.

Dia menyampaikan dugaan pemalsuan sejumlah tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban penyaluran DAK perbaikan sarana prasarana sekolah.

"Dana itu seharusnya disalurkan ke rekening sekolah. Namun, banyak sekolah yang belum pernah menerima, termasuk sekolah saya. Akan tetapi, kami menemukan dokumen yang menyatakan, pada tahun 2006 SD Inpres Digiya sudah menerima DAK Rp 220 juta. Dalam laporan pertanggungjawaban penyaluran dana itu, tanda tangan saya dipalsukan," ujar Yusak.

Primus Butu, guru SD Bomomani, menyatakan, DAK perbaikan sarana prasarana adalah dana bergilir yang seharusnya disalurkan ke berbagai sekolah di Nabire. "Dana itu setiap tahun bertambah nilainya, dan setiap tahun disalurkan untuk 30 sekolah. Kami baru mengetahui keberadaan DAK Maret 2007, karena selama ini keberadaan DAK tidak pernah disosialisasikan," tuturnya.

Butu menyatakan, SD Bomomani tidak pernah menerima DAK. "Akan tetapi, nama SD saya disebut-sebut sebagai penerima DAK 2006 senilai Rp 220 juta. Padahal dana itu tidak pernah sampai kepada kami," kata Butu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Ayub Kayame mengakui ada sejumlah guru yang mogok mengajar karena mempersoalkan DAK. "Tetapi, tak benar jika ada penyelewengan DAK operasional sekolah. Seluruh DAK sudah digunakan sesuai aturan. Para guru salah paham, mengira semua dana bisa disalurkan secara swakelola, padahal ada aturan tender. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki kapasitas untuk mengelola DAK," ucapnya. (row)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/03/daerah/3811641.htm, 03 September 2007

0 komentar:

Posting Komentar

Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email:
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 
 
 

Visitors

Pengikut